- 7 bulan yang lalu
- #adiprayitno
- #dpr
- #tunjangandpr
- #pdip
KOMPAS.TV - Unjuk rasa menjadi gambaran betapa kecewanya rakyat kepada negara dan wakil rakyat. Karena di saat ekonomi tidak baik-baik saja, PHK di mana-mana, biaya hidup tinggi, DPR yang notabene adalah wakil rakyat justru mendapat tunjangan fantastis.
Lalu, akankah kebijakan gaji dan tunjangan ini bisa dikaji ulang? Dan benarkah demo DPR juga sebagai kritik karena DPR tidak bersuara keras terhadap polemik kebijakan pemerintah dikarenakan semua parpol sudah satu gerbong dengan pemerintah?
Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber: ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dan Ketua PBHI, Julius Ibrani. Sementara itu, melalui sambungan telepon, anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareirra.
Baca Juga Pajak Cekik Rakyat, Tunjangan DPR Naik: Begini Kritik Warga hingga Tanggapan 'Kocak' Anggota Dewan di https://www.kompas.tv/nasional/613153/pajak-cekik-rakyat-tunjangan-dpr-naik-begini-kritik-warga-hingga-tanggapan-kocak-anggota-dewan
#adiprayitno #dpr #tunjangandpr #pdip
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/613919/adi-prayitno-politikus-pdip-phbi-soal-aksi-rakyat-tolak-tunjangan-dpr-naik-dampak-elit-1-gerbong
Lalu, akankah kebijakan gaji dan tunjangan ini bisa dikaji ulang? Dan benarkah demo DPR juga sebagai kritik karena DPR tidak bersuara keras terhadap polemik kebijakan pemerintah dikarenakan semua parpol sudah satu gerbong dengan pemerintah?
Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber: ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dan Ketua PBHI, Julius Ibrani. Sementara itu, melalui sambungan telepon, anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareirra.
Baca Juga Pajak Cekik Rakyat, Tunjangan DPR Naik: Begini Kritik Warga hingga Tanggapan 'Kocak' Anggota Dewan di https://www.kompas.tv/nasional/613153/pajak-cekik-rakyat-tunjangan-dpr-naik-begini-kritik-warga-hingga-tanggapan-kocak-anggota-dewan
#adiprayitno #dpr #tunjangandpr #pdip
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/613919/adi-prayitno-politikus-pdip-phbi-soal-aksi-rakyat-tolak-tunjangan-dpr-naik-dampak-elit-1-gerbong
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saudara demo menolak tunjangan anggota DPR pecah di berbagai kota, unjuk rasa menjadi gambaran betapa kecewanya rakyat kepada negara dan wakil rakyat.
00:11Karena di saat ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, PHK di mana-mana biaya hidup tinggi, DPR yang notabene adalah wakil rakyat justru mendapat tunjangan fantastis.
00:21Lalu akankah kebijakan gaji dan tunjangan ini bisa dikaji ulang dan benarkah demo DPR juga sebagai kritik karena DPR tidak bersuara keras terhadap polemik kebijakan pemerintah.
00:32Dikarenakan semua partai politik ini sudah satu gerbong dengan pemerintah.
00:38Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke Studio Orange Kompas TV, sudah ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayito.
00:48Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Adi.
00:50Waalaikumsalam pagi, Adi Siti.
00:52Mas Adi tampaknya tersedak ini karena melihat ah si dia mau kemarin atau gimana nih tunjalannya ya.
00:58Nah juga ada Ketua PBHI, Bang Julius Ibrani. Selamat pagi.
01:04Selamat pagi, Adi Siti. Terima kasih.
01:06Iya, kemudian nanti juga akan bergabung melalui sambungan telpon.
01:09Kemudian ada anggota DPR RI dari fraksi PKS, Bung Jazuli Joaini.
01:14Tapi nanti kita akan coba menghubungi kembali Bung Jazuli untuk bisa berdiskusi dan juga berdialog di Sapa Indonesia pagi hari ini.
01:22Saya ke Bung Julius Ibrani dulu.
01:25Bung, ini kan kalau kita lihat ya, kemarin di DPR pecah, ricuh begitu ya.
01:31Banyak sekali yang ditangkepin, yang diamankan.
01:34Ada 300 lebih, bahkan ada pelajar begitu.
01:36Tapi kemudian ada yang mengatakan, wah ini belum jelas nih tuntutannya, banyak yang juga tidak mengerti.
01:41Nah kalau Bung Julius ini menanggapnya seperti apa?
01:44Jadi aksi besar kemarin itu bukan terjadi, bukan dipersiapkan, bukan ramai hamilnya satu.
01:52Tapi sudah berbulan-bulan.
01:54Ini merupakan akumulasi.
01:56Akumulasi dari kekhawatiran, ketakutan, dan berujung pada kemarahan.
02:00Soal apa? Soal persoalan pajak kita, penerimaan negara kita, situasi ekonomi, kemudian jaminan dari pemerintah agar masyarakat bisa bertahan hidup, harapan tinggi terhadap makan bergizi gratis yang kemudian juga masih banyak problematikanya.
02:16Dan terakhir dipicu dengan kenaikan tunjangan anggota DPR, yang bukan hanya bicara soal etika, moral gitu ya, tapi justru melanggar Undang-Undang Keuangan Negara.
02:27Nanti akan saya bahas detail soal itu.
02:29Nah, ini sudah berbulan-bulan.
02:32Dan ketika dia ingin mengaspirasikan satu hal, pemicunya adalah kenapa kalau kami susah, kalian mewah.
02:39Kami dipaksa susah, kalian malah mewah.
02:43Ini yang ditagi oleh masyarakat, ini yang ditagi oleh rakyat.
02:46Dan dijanjikan loh, dijanjikan bahwa pintu DPR RI akan terbuka luas membahas aspirasi, menerima aspirasi.
02:54Tapi kemarin, jangankan membahas aspirasi, dibuka saja pintu tidak.
02:59Itu yang pertama.
03:00Yang kedua, belum apa-apa masyarakat dihadapkan pada situasi penanganan masa seperti perusuh, seperti pelanggar.
03:07Itu belum terjadi apa-apa.
03:08Karena tim kami ada di lapangan sana, dipasang mobil rantis, tim pembubar, paksa, dengan berbagai macam persenjatan yang lengkap.
03:16Ini kan tentu bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, merespon demokrasi.
03:23Penyampaian aspirasi kalau tidak salah kan itu berlangsung siang ya.
03:27Siang di depan gerbang utama DPR begitu ya.
03:32Tapi kemudian kok ya sudah dipukul mundur begitu ya.
03:35Sudah dipukul mundur, disemprotkan water cannon begitu ya.
03:39Sampai akhirnya mundur-mundur sampai akhirnya bergeserlah ke belakang di gerbang Pancasila.
03:45Nah ini bagaimana temuan PBHI soal itu?
03:47Jadi yang perlu kami sampaikan adalah apa yang sering kita lihat ya di video pas terjadi kericuan dan segala macam.
03:54Itu sebetulnya dampak.
03:58Tapi kalau kita mundur ke belakang kami melihat ada semacam prakondisi gerbang-gerbang dilumuri, oli dan segala macam.
04:04Ada orang warna wiri seolah-olah memperhitungkan keberapa banyak orang yang akan datang bagaimana cara memukul mundur.
04:11Dan yang ketiga adalah mari kita lihat perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh aparat kepolisian.
04:16Apakah itu untuk menjaga hak demokrasi yang namanya kebebasan berpendapat
04:21atau justru untuk memblokade agar tidak terjadi kebebasan berpendapat,
04:26tidak terjadi kebebasan untuk berkumpul menyampaikan aspirasi kepada DPR.
04:30Nah yang kami lihat sejak awal settingannya memang bukan untuk mengakomodasi aspirasi itu.
04:37Tapi bagaimana caranya sesegera mungkin mereka berkumpul dalam hitungan 2 atau 3 jam dibubarkan, dipukul mundur
04:43dan tidak lagi berada pada etalase jalan protokol utama itu.
04:47Sehingga tidak lagi dilihat masyarakat, tidak lagi diliput media dan segala macam.
04:50Nah ini pola yang sudah kami lihat bahwa kalau memang anggota DPR sedang berkumpul,
04:56tidak menghendaki, ada kerumunan masa, sesegera mungkin dia dipukul mundur dan kemudian dipindahkan ke belakang.
05:02Ini kami sudah lihat, presidennya sudah berkali-kali sudah banyak gitu kan.
05:05Termasuk juga berarti Anda ingin mengatakan reaksi yang dilakukan oleh pihak keamanan begitu sedikit berlebihan?
05:12Bukan hanya berlebihan, satu dia melanggar ketentuan, ketentuan di dalam pengendalian masa,
05:18ketentuan di dalam peraturan internal tentang bagaimana merespon aksi demonstrasi,
05:24bagaimana menetapkan eskalasi penggunaan yang menentukan penggunaan peralatan, perlengkapan dan pendekatan.
05:30Kami tidak melihat di situ, misalnya Mas Adek-Adek menjelaskan,
05:34oh kami sudah dekati koordinator aksinya, kami membukakan ruang, kami menyampaikan kepada DPR
05:39bahwa koordinator aksi mewakili para pendemo untuk menyampaikan aspirasi itu belum ada sama sekali.
05:46Belum ada sama sekali?
05:46Belum ada sama sekali dan kemudian langsung disampaikan bahwa terjadi kericuhan di sini,
05:51terjadi vandalisme di sini, terjadi perusahaan di sini.
05:54Hilir yang disampaikan, yang kemudian disampaikan juga bahwa ini oknum-oknum tertentu yang tidak beridentitas.
06:00Nah, sedangkan ratusan masa mayoritas yang beridentitas jelas, wajahnya jelas, belum diakomodasi.
06:08Tapi langsung merespon yang tidak beridentitas ini yang kemudian berbuat rusuh dan berbuat vandalisme.
06:12Nah, ini kan kita jelas bahwa fokusnya adalah adanya kericuhan, adanya pelanggaran,
06:18jadi fokus tentang aspirasinya ini yang ditinggalkan.
06:20Nah, ini pola yang sudah kami baca dan ini tentu ini tidak akan menghentikan demonstrasi,
06:27tidak akan menurunkan tensi para demonstran sekalian.
06:31Ini justru akan menimbulkan kemarahan demi kemarahan.
06:35Karena tujuan utama menyampaikan aspirasi tidak tersampaikan,
06:39lalu tujuan untuk berkelukesah juga tidak dibukakan pintu,
06:43yang ada merespon dengan cara-cara kekerasan dan bahkan penindakan dengan upaya paksa penangkapan, penahanan, dan yang lain.
06:51Ada penangkapan pengamanan itu kalau tidak salah lebih dari 300.
06:55Lebih dari 300.
06:55Lebih dari 300, 196 diantaranya adalah anak-anak di bawah umur.
07:00Respon Anda?
07:01Betul. Nah, jadi ini yang kami sampaikan dari awal,
07:05ketika ada demonstrasi yang merupakan implementasi hak asasi,
07:10maka responnya adalah menjaga, bukan menindak.
07:14Itu dua hal yang berbeda.
07:15Ketika prinsip menjaga, maka peralatan yang digunakan adalah peralatan humanis,
07:20bukan peralatan huru-hara untuk membubarkan.
07:23Nah, kalau di depan kita sudah melihat itu,
07:25kita sudah bisa prediksi di ujung akan ada upaya paksa kekerasan,
07:29upaya paksa penahanan, penangkapan, dan yang lain.
07:32Dan kita akan melihat bahwa siapapun yang di lapangan,
07:35bahkan jangan-jangan ada demonstran juga, ada yang non-demonstran juga yang kemudian ditindak.
07:39Nah, itu seperti menyebarkan jala secara bebas,
07:43yang pasti tujuannya kemudian tidak ada keraudit di lokasi itu.
07:49Nah, ini yang pasti melanggar aturan tentang pengendalian massa,
07:53melanggar hukum acara juga, dan apalagi di situ ada anak-anak,
07:56dan ini dimensinya luas kalau kita bicara anak-anak.
07:59Tapi kalau memang pelajar itu kan memang seharusnya tidak diperkenankan untuk berdemo ya?
08:05Bukan demonstrasi.
08:06Ketika anak-anak juga dihadapkan pada situasi,
08:10anak-anak dihadapkan pada situasi,
08:12anggaran pendidikan digeser untuk makan bergizi gratis.
08:15Artinya ada fasilitas-fasilitas pendidikan yang akan dikurangi.
08:18Sementara anak-anak ini juga mendengar bahwa bapak-bapak anggota DPR menerima fasilitas rumah,
08:23yang sebetulnya kebanyakan nggak butuh rumah juga, sudah punya rumah yang mewah.
08:26Nah, ini yang membuat anak-anak sekolah juga marah.
08:30Apakah berdemonstrasi lalu kemudian seperti orang dewasa?
08:34Tidak juga.
08:34Bisa saja difasilitasi, di mana di lapangan DPR masih bisa dilakukan secara tertib, secara damai bisa.
08:40Tapi tadi saya bilang di awal, ini tidak pernah terjadi.
08:43Ini belum diakomodasi, tahu-tahu sudah dibubarkan.
08:47Nah, ini yang membuat semua kericuhan dan vandalisme terjadi sebagai reaksi dari tindakan yang berlebihan itu.
08:52Oke, kalau dari segi politik ya Mas Adi Prayutno, Anda melihat ini merupakan akumulasi kemarahan rakyat begitu yang sudah dalam tanda putip gerah atau seperti apa sebenarnya?
09:04Saya menduga ini bagian dari the peril of stability, semacam bahaya stabilitas.
09:09Bahaya stabilitas?
09:10Ya, banyak pihak yang mengatakan bahwa stabilitas itu adalah kunci pembangunan.
09:14Tapi di Indonesia kalau semuanya diakomodasi, semua diajak kerjasama, partai-partai politik itu menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tutup mata dengan aspirasi, tutup mata dengan pendapat-pendapat rakyat.
09:26Maka yang terjadi adalah protes dan resistensi yang muncul di jalanan.
09:30Tapi eksekutif dan legislatifnya stabil?
09:32Betul, yang saya ingin katakan adalah ketika semua mengatasnamakan kerjasama politik itu menjadi penting, gotong-royong antara eksekutif dan legislatif adalah kunci bagaimana membangun Indonesia.
09:43Tapi ingat, di luar itu, di luar kesepakatan elit, rakyat, civil society, mahasiswa, dan basis-basis masa, mereka punya cara tersendiri untuk menyampaikan apa yang mereka sebut sebagai pendapat dan protesnya.
09:56Itu yang kemarin terjadi pada demonstrasi di DPR.
09:59Ada mahasiswa, ada pelajar, ada rakyat, ada ojol, dan seterusnya.
10:02Adisti, yang ingin saya katakan adalah, saya kebetulan ada di sekitaran Senayan kemarin.
10:06Ini adalah model aksi demonstrasi yang agak berbeda dengan demonstrasi-demonstrasi yang lazim kita saksikan di Indonesia.
10:14Apa perbedaan?
10:15Biasanya kalau demonstrasi di Indonesia, kalau dia adalah aktivis mahasiswa, atas nama BEM, BEM Indonesia, BEM Nusantara, BEM ESI,
10:23dan asosiasi-asosiasi yang terakomodasi dalam kelompok-kelompok aktivis mahasiswa,
10:28ataupun misalnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh, yang katanya nanti mereka akan demo tanggal 28.
10:34Nah, kemarin kita itu sulit untuk mendeteksi.
10:38Tidak ada bendera besar yang mereka panjangkan sebagai satu kesatuan,
10:42bahwa mereka itu berasal dari satu organisasi dan kepentingan yang sama.
10:46Nah, mereka itu terserak, mereka itu adalah kelompok belajar, adalah mahasiswa yang pakai jas almamater.
10:52Tapi juga ada yang pakai seragam ojol, dan ada yang kemudian, ya rakyat biasa seperti kita.
10:56Nah, ini tandanya seperti apa?
10:58Nah, yang ingin saya katakan adalah, mungkin kalau kita cek satu persatu ya,
11:02ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka memang cukup terpengaruh dengan informasi di Medsos,
11:06soal ajakan demonstrasi tanggal 25 Agustus.
11:09Yang konon, menurut anggota Dewan ini adalah ajang untuk memubarkan DPR, kan?
11:14Itu yang saya kira amplifikasi-amplifikasi di Medsos.
11:17Itulah yang kemudian membuat orang-orang yang mungkin selama ini tidak respect ya,
11:21terkait dengan isu yang berkembang,
11:23mereka berdatangan DPR hanya sebatas ingin menyampaikan aspirasi dan pendapat.
11:27Kemarin saya kebetulan ikut ojek online.
11:30Saya bertanya, Bapak pernah ikut demo nggak?
11:32Empat kali dia ikut demo.
11:33Empat kali dia ikut demo.
11:35Apa yang membuat Anda itu tertarik untuk demo?
11:37Pertama, sekali-kali ingin mencoba untuk menyampaikan pendapat,
11:41ikut protes, dan seterusnya.
11:42Tapi kemarin dia nggak ikut.
11:43Karena ada order yang banyak, dia bilang.
11:46Bagi dia jauh lebih penting untuk order.
11:48Nanti kalau kosong, dan ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasi,
11:52dia pilihkan mengatakan itu.
11:53Yang ingin saya katakan adalah, Adi Siti,
11:55saat ini, di tengah keberlimpahan informasi ya,
11:59melalui kanal-kanal Medsos yang cukup luar biasa,
12:01masyarakat dan rakyat ini sangat mudah untuk mengekspresikan
12:05bagaimana sikap kecewa mereka,
12:07bagaimana sikap protes mereka,
12:09dan itu meluber kejalanan seperti ke DPR.
12:11Saya di awal mengatakan,
12:13the parallel of stability itu adalah,
12:15kalau anggota Dewannya tidak pernah respon,
12:18terkait dengan isu-isu yang berkembang,
12:20jadi sebenarnya jangan salahkan,
12:21kalau rakyat pelajar dan mahasiswa,
12:23mereka menggunakan cara sendiri datang ke DPR,
12:26menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara terbuka.
12:29Kan sebenarnya yang disampaikan demo kemarin itu sederhana,
12:32kok segera sahkan rancangan undang-undang aset.
12:35Ini lama betul.
12:37Perhali ini,
12:38koalisi pemerintah dengan DPR ini kan hampir 100 persen.
12:41Semuanya tegak lurus.
12:42Apa problemnya yang kemudian membuat ini tidak segera disahkan?
12:46Sederhana itu saja sebenarnya.
12:48Oke kata rakyat, oke kata pelajar dan mahasiswa,
12:50kalau tidak didengarkan,
12:52mungkin harus protes ke DPR,
12:54Buas Panduk dan Baliho,
12:55dengan cara seperti kemarin.
12:56Atau misalnya tuntutan-tuntutan lain soal ya tunjangan ya.
13:01Kalau saya sebenarnya sebagai peneliti,
13:03soal tunjangan DPR 50 juta,
13:05ataupun dari 4 juta yang soal BBM jadi 7,
13:08adalah hal alamiah,
13:10karena anggota Dewan ini kerjaannya banyak ya.
13:12Tapi karena ini tidak mampu dijelaskan dengan baik kepada publik,
13:16jadi ribut.
13:16Satu sisi di tengah orang susah cari pekerjaan,
13:19tapi kok kemudian muncul berita-berita anggota Dewan tunjangannya banyak.
13:22Adisti, periode ini anggota Dewan 2004-2009,
13:27itu tidak mendapatkan rumah dinas.
13:30Kita tahu bahwa DPR-DPR sebelumnya dapat rumah dinas,
13:33jadi nggak perlu duit 50 juta setiap bulan.
13:36Kalau sejak dilantik kemarin,
13:38awal-awal DPR 2024-2009,
13:40mengatakan bahwa akan ada tunjangan untuk kawan-kawan DPR,
13:45entah itu ngekos, entah itu ngontrak,
13:47atau sewa hotel,
13:49karena mereka nggak dapat tunjangan,
13:50mungkin tidak akan segaduh ini.
13:51Kan sebenarnya 50 juta itu untuk mengganti rumah dinas yang sebelumnya.
13:56Sebagai kompensasi.
13:56Sebagai kompensasi.
13:58Ini terputus komunikasinya.
14:00Ada komunikasi yang tidak clear di sini, menurut Anda?
14:04Betul.
14:04Dari anggota Dewan yang dikomunikasikan kepada masyarakat dan juga publik, menurut Anda?
14:08Betul.
14:09Di antara sekian banyak besaran jumlah tunjangan yang diributkan itu adalah yang 50 juta.
14:14Kalau anggota Dewan periode 2024-2029 dapat rumah dinas,
14:18nggak ada angka 50 juta itu per bulan, Adisti.
14:21Itulah yang saya kira sejak awal, mestinya kesetjenan, DPR itu speak up ke publik.
14:26Sebagai bentuk kompensasi Dewan itu nggak dapat rumah dinas,
14:30mereka ada yang disebut dengan uang tunjangan.
14:32Cari rumah, cari kontrakan.
14:34Kalau di sekitar Senayan, Ben Hill, ya nggak cukup.
14:38Memang nggak cukup itu.
14:3950 juta dengan asumsi tiap bulan misalnya 3 juta, kalkulasi anggota Dewan, harus ngekos di Ciputat itu, di tempat kita.
14:46Ngekosnya di Bekasi, ngekosnya di Depok.
14:49Tapi kan nggak apa-apa, transportasi publik sekarang sudah jauh lebih bagus begitu ya.
14:54Bisa naik kereta, bisa naik LRT, bisa naik LRT.
14:57Tapi sebetulnya begini, Adisti, Mas Adi.
15:00Persoalan angka itu menjadi sensitif karena dia sebetulnya dalam konteks Undang-Undang Keuangan Negara,
15:08nomor 17 tahun 2003, pasal 3, ayat 1.
15:11Dia menegaskan bahwa setiap proses dan hasilnya, dia harus menciptakan rasa keadilan.
15:17Itu penting, ini tegas sekali jawabannya.
15:19Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
15:23Kalau memang rumah Kalibata dan Ulujami belum layak, renovasi.
15:29Kalau memang mau ada tunjangan, maka rumah-rumah itu dijual untuk mengganti tunjangan itu.
15:34Agar tidak di Ciputat tapi lebih dekat lagi, kan gitu ya.
15:37Wacana ini tidak ada.
15:38Jadi ada aset, aset ini kemudian bukan aset yang menjadi aset profit, asetnya liability loh ini.
15:44Ada perawatan, ada security, segala macam, ini liability.
15:47Kemudian untuk merespon liability ini dalam konteks keuangan,
15:51dia menciptakan liability lain berupa expenses, pengeluaran.
15:54Ini yang tidak masuk logika.
15:56Padahal masyarakat dihadapi pengeluaran, pengeluaran, pengeluaran, pengeluaran dan pajak.
16:01Nah, kalau kita ngomong sensitivitas, oh itu personal.
16:04Ada yang tidak sensitif, jangan dipaksain.
16:05Oke, makanya saya tegaskan, baca pasal 3 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
16:12Dimana disitu ada wajib untuk memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
16:17Ini harus saya tegaskan, tidak adil dan tidak patut.
16:21Tidak adilnya karena situasi seperti ini, tidak patutnya.
16:25Karena pembahasan yang tidak terbuka, publikasi yang tidak memadai,
16:30sehingga menciptakan apa?
16:31Menciptakan opini di publik, menciptakan asumsi bahwa mereka menerima kemewahan,
16:36kami menghadapi kesusahan.
16:37Kan begitu kesimpulannya Adisdi.
16:39Nah, itu dia pembahasan yang tidak transparan, publikasi yang kurang transparan.
16:43Apakah ini bisa dikatakan karena memang sudah satu suara semua wakil-wakil rakyat kita di sana?
16:49Ya, itulah yang sebenarnya ketika aspirasi-aspirasi yang muncul dari bawah tidak mendapatkan respon.
16:54Beberapa waktu yang lalu, publik itu heboh soal pengibaran bendera One Piece.
16:59Tapi misalnya secara kelembagaan tidak ada kawan-kawan anggota Dewan itu yang memproteksi,
17:04jaminan bahwa siapapun yang mengembarkan bendera One Piece itu tidak melanggar secara hukum.
17:09Nah, yang semacam ini yang disebut dengan sensitivitas secara politik.
17:13Padahal kan bendera One Piece seperti bendera-bendera kartun yang lain,
17:16tidak ada angker-angker dan tidak ada serem-seremnya.
17:19terkait dengan soal rancangan undang-undang perampasan aset,
17:23terkait dengan tunjangan gaji, terkait dengan kinerja Dewan.
17:27Ini kan sebenarnya sejak lama disorot adiski.
17:30Bagaimana ada disparitas yang cukup luas dibaca oleh publik satu sisi,
17:35mendapatkan fasilitas dan gaji yang sangat fantastis,
17:38tapi kinerja legislasinya cekat rendah.
17:40Di tahun ini saja kan kita tahu bahwa ada sekitar puluhan target undang-undang yang mungkin dibahas baru satu.
17:4643 sekian.
17:4743 yang dibahas baru satu.
17:49Dan itu revisi di undang-undang TNI.
17:50Itu yang dari segi kuantitatif, tapi dari segi kualitatif kan kita juga mengukur ada tidak undang-undang yang secara serius.
17:57Itu dibuat untuk keberpihakan rakyat secara umum.
18:00Itu belum kelihatan.
18:02Jadi saya kira protes-protes politik yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis kemarin,
18:06mahasiswa, pelajar, dan rakyat.
18:08Ini adalah cacat bawaan dari kawan-kawan BPR yang sejak lama sebenarnya kinerjanya itu ditagi.
18:14Dalam banyak hal harus saya katakan,
18:16bahkan rakyat itu memaklumi, mendapatkan fasilitas ruah, tunjangan yang wah.
18:21Kalau kinerjanya mantap, betul-betul untuk rakyat.
18:23Aspirasi itu sesuai dengan kepentingan masyarakat secara umum.
18:27Rasa-rasanya jangankan tunjangan 50,
18:30jangankan tunjangan BBM dari 4 juta jadi 7 juta.
18:33Rakyat pun memaklumi, ditambah 4 kali lipat nggak ada masalah.
18:37Kalau memang sudah.
18:38Kalau sesuai dengan ekspektasi.
18:40Problemnya adalah, satu sisi rakyat itu punya keyakinan,
18:43ini kok kinerjanya belum mantap, tapi yang justru muncul angka-angka tunjangan.
18:47Kita aja kerja aja ada KPI-nya ya.
18:49Sebagai mekanisme.
18:51Nah makanya saya katakan, ini menarik kalau Mas Adi bicara soal target kinerja.
18:56Dimana-mana ada target kinerja, maka ada output hasilnya undang-undang.
19:02Atau paling tidak draftnya telah mengalami kemajuan.
19:08Ada progres di situ dari tahap 1 ke tahap 2 segala macam.
19:10Nah satu lagi, jangan lupa bahwa 43 rancangan undang-undang dalam daftar prioritas prolegnas,
19:20itu juga belum ada evaluasi apakah itu yang menjadi aspirasi masyarakat.
19:24Itu dulu.
19:25Itu dulu.
19:26Jangan-jangan agendanya lebih banyak agenda politiknya ketimbang agenda aspirasi masyarakat.
19:32Contoh satu misalnya ya.
19:34Guru dan dosen yang sedang ribut bahkan mengalami sindiran-sindiran
19:37dan kemudian diklarifikasi oleh Sri Mulyani.
19:39Ini ada revisinya nggak tentang perbaikan nasib guru dan dosen terkait dengan status dan segala macam.
19:45Ini udah disulukan bertahun-tahun loh, itu belum ada.
19:47Yang kedua adalah kita ramai dalam konteks hak asasi manusia.
19:51Perbaikan sistem misalnya apakah hak asasi manusia ini bisa diimplementasikan.
19:57Ini juga belum ada.
19:58Padahal ramai di dalam kampanye Prabowo kemarin setelah terpilih pun
20:02akan merevisi besar-besaran skema dan juga paket undang-undang hak asasi manusia termasuk Komnas HAM-nya.
20:08Sampai sekarang ini nggak kelihatan.
20:10Jadi selain tadi daftarnya juga ini belum diidentifikasi, ini daftar RUU politik
20:15atau daftar RUU yang memang mengakomodasi kepentingan publik.
20:21Nah antara politik dan publik ini juga belum jelas.
20:23Jangan-jangan 43 tadi udah terlalu banyak untuk dibahas kemudian baru satu yang gol
20:28dan ini bukan kepentingan publik juga, kepentingan politik juga.
20:32Ini PR, masyarakat akan merasa bahwa kok kami mengeluarkan pajak membiayai pembahasan legislasi RUU
20:40yang isinya kepentingan politik bukan kepentingan publik.
20:43Kami membayari sesuatu yang isinya karung atau kantong kosong.
20:47Kami mengalami kerugian di situ, itu bisa juga terjadi.
20:49Dan itu sudah masuk ke dalam wacana di medsos.
20:53Dan jangan sampai ada gerakan ugah bayar pajak, ini kan yang kemudian dikhawatirkan kan?
20:57Ini bukan dikhawatirkan, ini sudah kemudian diwacanakan dan sudah dicari bagaimana caranya.
21:04Makanya kemarin ada yang sampai pindah ke luar negeri aja dulu dan segala macamnya.
21:09One piece, one piece tadi mas Adi cerita itu bukan satu wacana yang sederhana.
21:14Saya nggak nonton atau baca komik Jepang-Jepang begitu.
21:17Tapi begitu naik, saya coba memahami, ternyata masyarakat, bahkan pembaca komik,
21:24memahami situasi negara yang begitu genting.
21:27Memahami kekuasaan politik yang begitu jauh gapnya dengan publik.
21:31Memahami bahwa ada hak-hak konstitusional publik yang sedang dilanggar.
21:35Dan itu jadi pemicu.
21:36Anak-anak SMA kemarin, sekolah lah, ada yang SMA, ada yang STM.
21:40Saya coba colek di jalanan.
21:42Dan saya tanya, kenapa? Om baca one piece atau tidak?
21:46Itu situasi negara kita seperti itu.
21:48Saya dulu zaman SMA, saya tidak akan bisa mengucapkan hal-hal seperti itu.
21:51Saya tidak akan membayangkan situasi itu.
21:53Saya hanya menghadapi situasi 98 yang memang sudah kisruh ketika itu.
21:57Jadi menarik bahwa anak-anak sekolah ini nggak bisa diremehkan.
22:02Karena dia membawa suatu pemikiran.
22:03Yang memang pemikiran yang kritis yang tidak bisa dihindarkan lagi.
22:08Meskipun lewat komik gitu ya.
22:10Oke, Mas Adi dan juga Bung Julius Ibrani, kami sudah terhubung melalui sambungan telpon.
22:18Sebelumnya kita mencoba untuk menghubungi Bung Jazuli Joa ini dari fraksi PKS, anggota DPR.
22:24Tapi kemudian kita beralih ke fraksi PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kita.
22:31Bung Andreas Hugo Pareira.
22:33Selamat pagi, Bung Andreas Hugo.
22:36Selamat pagi, Adi.
22:37Iya, Bung Andreas akhirnya kita bisa ngobrol lagi ini setelah minggu kemarin saya sempat juga menghubungi Bung Andreas.
22:46Tapi kemudian membahas soal yang sama ini ternyata ya.
22:49Masih soal tunjangan DPR.
22:51Nah, dari DPR sendiri, dari fraksi PDI Perjuangan sendiri, melihatnya seperti apa responnya?
22:57Ini soal tunjangan yang lagi-lagi dipermasalahkan oleh warga, masyarakat, begitu karena kecewa, begitu sampai demo kemarin pecah.
23:09Bung Andreas Hugo ada di mana tuh?
23:10Saya dari pagi waktu itu hari, dua hari lalu ya.
23:16Dari pagi sampai siang itu ada di DPR, setelah itu kami ada rapat di partai.
23:22Jam satu setengah dua, saya berangkat, memang saya lihat sudah perlu masyarakat di belakang, di TVRI, sampai ke jembatan di Senayan itu.
23:34Memang ya, kalau saya sempat mendapatkan apa yang disampaikan tadi, singgung oleh Mas Adi kalau kira salah.
23:42Soal akumulasi dari berbagai situasi yang saat ini terakumulasi dan kemudian terekspresikan dengan DPR ini sebagai salah satu sasaran.
23:53Tapi banyak hal yang mungkin ada di masyarakat, yang masyarakat merasakan tidak puasan,
24:00yang kemudian, ya DPR ini salah satu hal yang kebetulan aja gitu.
24:06Dalam arti ada yang menyampaikan soal tunjangan, dan dari situ itu menjadi seperti bensin yang disiram ke api gitu.
24:22Sebenarnya sudah ada di masyarakat, sebelumnya tidak dilihat soal munculnya bendera, wanpi, terus kemudian hal-hal yang sudah terekspresikan di masyarakat.
24:35Saya kira ini perlu tidak dilihat kasusnya saja, tapi harus dilihat ini sebagai suatu fenomena yang perlu diperhatikan dalam jangka yang lebih panjang.
24:45Tapi yang kemudian lagi ramai ini kan lagi soal tunjangan DPR.
24:52Anda sebagai anggota Dewan sebenarnya setuju nggak sih ini tunjangan Anda ini dinaikkan,
24:57atau kemudian Anda juga sebenarnya nggak setuju-setuju amat tunjangan Anda dinaikkan?
25:01Bu Andres.
25:02Ya itu sebenarnya saya di dalam rapat, di dalam pembahasan sebelum di Kompas TV ini juga.
25:08Saya jujur aja, saya sebenarnya tidak terlalu memperhatikan juga gitu ini soal tunjangan-tunjangan.
25:14Kita dari dulu masuk DPR juga tidak pernah tanya gaji gitu berapa gitu.
25:19Ya dalam proses ini, keputusan itu ya tidak ada di anggota-peranggota gitu.
25:25Tetapi itu dilakukan ya di apa, kalau di DPR itu masih dibangkar dan di Kementerian Keuangan kemudian disampaikan.
25:33Tapi secara kelembagaan di DPR yang namanya tunjangan ini memang dari dulu sudah ada gitu.
25:44Nah yang namanya perumahan itu, ya kalau dulu ada rumah dinas, ya setelah tidak dapat rumah dinas,
25:56ya kemudian dapat tunjangan perumahan ini.
25:59Jadi soal besarannya itu terus terang saya terlalu tahu persis, hitungan-hitungannya itu mungkin yang melakukan itu pasti antara Kementerian Keuangan dengan Kesef Jenan dan di DPR itu dengan BWRT biasanya.
26:15Tapi dengan melihat adanya demo begitu ya, reaksi yang diberikan oleh masyarakat sampai demo ini pecah begitu ya di DPR,
26:26Anda merasa secara individu, secara individu sudah tepatkah kemudian Kementerian Keuangan banggar DPR untuk menaikkan tunjangan bagi anggota Dewan di saat ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja?
26:39Saya kira kemarin sudah diputuskan untuk dibatalkan itu, Mbak.
26:47Kemarin sudah diputuskan untuk dibatalkan kalau tidak salah, apa yang disampaikan oleh Pak Daso.
26:52Soal ini, soal tunjangan ini, kemarin sudah diputuskan bahwa ini sampai dengan Oktober karena memang banyak juga anggota-anggota DPR yang dari daerah yang kemarin saya tahu juga
27:10karena mereka babak peluru juga cari kontrakan sana-sini.
27:14Jadi itu sebenarnya bukan nominal yang luar biasa ya kalau menurut Bunga Andrea Sugo, 50 juta per bulan?
27:38Itu jumlah yang besar, kalau jumlah 50 juta itu jumlah yang besar pasti, jumlah yang besar.
27:43Artinya untuk apa, tapi soal kepantasan itu kan relatif gitu.
27:47Setiap orang, ada yang merasa pantas, ada yang merasa tidak pantas.
27:51Tapi untuk itu memang ukurannya, memang ukuran yang dilakukan ya saya kira negara sudah punya aturan main soal itu gitu.
27:58Ada yang saya pernah baca juga soal bahwa ini rumah ini sekitar di Jakarta Pusat ini, sekitar DPR,
28:03sekitar gedung DPR, supaya agak efektivitas kerja, supaya orang kasah saja untuk ada yang menghitung seperti itu.
28:10Buat saya, saya juga memilih ini, tapi saya tinggal di apartemen dekat sini.
28:14Oke, termasuk juga soal ini nih, banyak sekali yang jadi ini jadi apa ya,
28:19akumulasi juga yang tadi disebutkan oleh Bung Julius Ibrani dan juga Mas Adip Rahitno,
28:25ini adalah bentuk akumulasi kemarahan begitu ya.
28:28Nah, yang kemudian dipertanyakan lagi adalah, ini kan rumah rakyat ya,
28:33yang seharusnya masyarakat juga bisa mengadu begitu ya, kepada wakil-wakil rakyat begitu.
28:38Apakah nanti, saya sih berharap ada apa ya, ada pertemuan lah, komunikasi yang bisa dilakukan,
28:44baik dari pimpinan DPR, dengan teman-teman yang kemarin juga sempat mendemo atau segala macam,
28:49apakah nanti benar-benar akan ini terwujud atau tidak,
28:52nanti kita akan jeda dulu, usaha jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
28:56Bagaimana tunjangan DPR yang kemudian kita tahu saat rakyat menolak kenaikan tunjangan DPR ini,
29:04demo terjadi di depan DPR pada 25 Agustus 2025.
29:09Ini masih membahasnya bersama Mas Adip Rahitno, kemudian ada Bung Julius Ibrani,
29:15kemudian di sambungan telpon masih ada Bung Andrea Sugo.
29:18Bung Andrea Sugo masih menyambung?
29:20Halo Adisi.
29:21Iya, Bung Andrea Sugo, seperti yang kita tahu beberapa, 25 Agustus 2025,
29:27Ketua DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan memang siap menampung aspirasi.
29:35Nah, bentuk menampung aspirasinya itu semacam apa?
29:39Apakah sudah ada pertemuan yang sudah dilakukan oleh pimpinan DPR bersama dengan teman-teman yang kemarin berdemo,
29:46untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka ditampung secara terbuka, secara tertib, begitu ya.
29:54Seperti kalau kita lihat kemarin revisi Undang-Undang TNI kan juga sempat,
29:57pimpinan DPR juga sempat membuka komunikasi dengan sejumlah aktivis waktu itu di revisi Undang-Undang TNI.
30:04Nah, bentuk menampung aspirasi yang dikatakan Puan Maharani ini seperti apa?
30:10Apakah sudah terlaksana atau seperti apa?
30:12Bung Andrasu.
30:18Ya, saya nggak tahu persis gitu.
30:21Apakah bentuk menampung aspirasi itu langsung menerima mereka yang melakukan demonstrasi kemarin,
30:29atau perwakilan-perwakilan mereka, saya nggak tahu persis.
30:32Karena kemarin tidak ada urusan dengan isu lain-lain gitu.
30:35Yang juga berkaitan dengan di partai.
30:39Tapi, saya kira respon yang sudah dilakukan oleh Mbak Puan sebagai Ketua DPR dengan menampung aspirasi itu adalah
30:48apa yang juga kemudian diindikan oleh Pak Dasko kemarin bahwa tunjangan ini hanya berlaku sampai dengan Oktober tahun 2025 ini.
30:59Karena memang sudah dari beberapa bulan yang lalu sih, dari periode sebelumnya malu, dari awal, ya dari akhir periode yang lalu ketika DPR baru akan masuk ke, dilantik di Senayan.
31:16Dan ketika itu memang harus, kami harus mengosongkan rumah dinas itu gitu.
31:20Dan hitungan yang saya dengar, yang saya tahu juga, kira ikuti persis juga, bahwa kompensasi dari meninggalkan rumah dinas itu diberikan tunjangan perumahan.
31:30Akan diberikan, tapi kemudian bahwa jumlahnya seperti itu, ya kita tidak semua anggota DPR juga mengikuti persis satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran itu.
31:44Tapi saya ingin tanya, sebelum periode ini kan Bunga Andrea Sugo juga sudah duduk juga sebagai anggota Dewan begitu, juga sempat menghuni rumah dinas, kerusakannya memang separah apa sih Bunga Andrea Sugo?
32:03Ya, kalau memang itu rumah-rumah yang saya tahu saya itu sudah 20 tahunan mungkin ya.
32:09Ada aja kalau tiap kali ada, terus akan dibocor lah, taluran airnya lah, ada aja yang namanya rumah dinas yang begitu banyak dan perlu perbaikan ini, perlu perbaikan ini, baik fasilitas umumnya maupun rumah-perumahnya.
32:34Karena itu kan kompleks, kita semua tahu itu kan kompleks perumahan.
32:38Dan dari segi besaran konon, katanya itu jauh lebih efisien kalau memberikan kompensasi dalam bentuk lansam tunjangan perumahan dibandingkan dengan biaya perawatan rumah itu, rumah-rumah tersebut.
32:54Karena tahun 2008 kalau kira saya, karena saya juga di DPR juga pada waktu itu, kami harus keluar juga dari rumah dinas, rumah dinas itu karena waktu itu harus diperbaiki.
33:07Dan itu renovasi lumayan-lumayan banyak pada waktu itu.
33:11Tapi Anda sempat tinggal di rumah dinas itu, berapa lama?
33:13Pernah sempat-sempat, saya sempat tinggal di situ juga, semua tinggal di situ.
33:17Oke, jadi kalau menurut Bunga Andrea Sugo, karena memang rumah dinas ini sudah banyak kerusakan, bocor, saluran airnya, dan segala macam, jauh lebih efisien, memberikan kompensasi 50 juta peninggungan.
33:28Adis, Adis, Adis, Adis, kalau kompensasi itu, yang hitung itu kesekjenan, bukan kami yang hitung.
33:37Kesekjenan?
33:39Kesekjenan yang hitung kalau soal kompensasi, bukan kami yang hitung, kami hanya terima saja.
33:43Karena semuanya memang sudah diatur dari kesekjenan begitu ya, Bunga Andrea Sugo ya?
33:47Kesekjenan dan Kementerian Keuangan pasti.
33:50Oke, nah itu kalau menurut kesekjenan, itu lebih efisien memberikan 50 juta tunjangan dibandingkan kemudian melakukan perawatan, menyeluruh, renovasi dan segala macam, itu anggarannya jauh lebih besar.
34:04Jadi gini, ini kalau kita yang nyicil rumah gitu ya, yang bangun rumah pelan-pelan dari awal, ini kita punya satu ungkapan, Adis, Di, rumah yang tidak ditempatin, itu akan mudah rusak dan cepat hancur.
34:18Selalu begitu. Dan kita juga lihat, beberapa kali kita berkunjung ke perumahan DPR RI, baik di Kalibata atau Penulujama, itu banyak yang kosong.
34:27Semakin dia kosong, semakin hancur.
34:29Makanya tadi saya bilang, ini liability, aset yang tidak produktif.
34:34Kalau memang ini tidak dibutuhkan, kalau memang ini beban perawatan yang lebih tinggi, ya diperjual belikan saja, ditransaksikan saja, kemudian menjadi aset yang bisa dimanfaatkan.
34:43Dan itu logika dasar. Tapi kami tidak mendengar itu. Jadi menambah tunjangan, sementara aset ini menjadi liability yang terus-menerus ada perawatan.
34:53Ini kan nggak mungkin didiamkan sampai hancur begitu rata dengan tanah di sini.
34:56Ini ekspensisnya terjadi, ini tunjangannya jalan, ini malah double pengeluarannya.
35:01Padahal biaya perawatan sekuriti, kebersihan, apa segala macam, ini kalau ditukar dengan makan bergisi gratis, bisa nambah menu ini di sini.
35:10Karena lebih dari 15 ribu rupiah per rumah. Sementara ini ditambah. Kita nggak boleh lepas daripada logika itu.
35:16Kalau rusak, diperbaiki. Bukan kemudian ditinggalkan, tetapi biaya perawatan jalan, lalu menambah komponen baru dengan yang namanya tunjangan.
35:25Nah, ini bukan soal kecil. Ini soal logika keuangan yang bertentangan dengan keuangan negara.
35:31Ada prinsip utama di situ sebagai dasarnya, yaitu efisiensi.
35:34Jadi pertanyaannya, apakah model pengeluaran seperti tadi itu efisi, ya jelas tidak efisien.
35:39Pengeluarannya double, ini liability tetap ada pengeluarannya, ini menambah yang baru.
35:44Sementara masyarakat, penambahan-penambahan itu ada di penambahan pajak.
35:48Jadi bukan di penambahan peluang ekonomi, peluang subsidi, pembagian sembahku, dan segala macam.
35:55Tapi menambahnya pajak-pajak-pajak.
35:57Di sini pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban yang dibayarkan oleh pajak.
36:01Nah, itu yang menjadi kunci kemarahan. Makanya saya bilang, tidak terjawab dan tidak terjelaskan.
36:07Karena mekanisme penganggarannya, mekanisme pembiayaannya itu tidak masuk di akal dan melanggar keuangan negara.
36:12Poinnya kan di situ. Makanya masyarakat marah kemudian.
36:16Masyarakat marah, gue yang susah, bukannya dibantu untuk paling tidak mendapatkan satu kehidupan yang standar gitu ya.
36:25Agar tidak susah.
36:26Tapi malah memberikan satu hal yang, ini menurut rakyat loh, menurut masyarakat.
36:31Angka 50 juta itu mewah, sangat mewah loh di sini.
36:34Berapa UMP DKI Jakarta? 5 juta.
36:36Artinya hanya 10 persennya saja.
36:38Sementara ini 10 kali lipatnya hanya untuk tunjangan perumahan.
36:42Ini UMP-nya untuk seluruh kehidupan.
36:45Ada anak sekolah, anak jalan-jalan, istri, beli kosmetik, dan segala macam.
36:49Semua ada di situ, di seper-sepuluh dari tunjangan yang hanya rumah saja dan itu belum tentu dimanfaatkan.
36:56Karena masing-masing mereka sudah punya rumah mewah di tempat-tempat tertentu gitu loh.
37:00Bagaimana Bung Andrea Sugo merespon ini?
37:04Bung Andrea Sugo?
37:06Respon yang mana nih?
37:07Karena kalau kita tadi dijelaskan oleh Bung Julius Ibrani dari segi logika keuangannya begitu ya.
37:14Termasuk juga PDI Perjuangan, kita harapkan juga masih bisa kritis di sana begitu, di DPR.
37:20Bung Andrea Sugo?
37:23Ya, jujur. Saya secara pribadi logika keuangan, hitungan-hitungan keuangan, saya tidak terlalu pandai menghitung-hitung seperti itu.
37:33Tapi ya saya kira memang dari jumlah dan dari ini memang kalau masyarakat memberikan reaksi dalam situasi seperti ini ya pantas-pantas saja.
37:43Apalagi dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman pengamat yang memahami sistem keuangan gitu.
37:52Dalam arti memang ini akumulasi, saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan, akumulasi dari situasi sosial yang terjadi di masyarakat.
38:02Ini kalau dilihat ini hanya sebagai kasus, akan muncul juga kasus-kasus yang lain gitu.
38:10DPR ini kebetulan kena di dalam situasi ini dan yang terjadi pada DPR gitu.
38:18Kemarin kalau misalnya One Piece itu juga tidak diberikan respon yang pas, itu juga akan berkembang.
38:26Ini kan akumulasi yang terus bisa terjadi kalau grand policy-nya ya, kalau kebijakan secara nasional, kebijakan secara umum itu bisa mengatasi berbagai persoalan.
38:41Kenapa? Karena persoalan ekonomi itu akan selalu menjadi pemicu terhadap persoalan-persoalan sosial dan politik yang berikut gitu.
38:46Saya ingat peristiwa yang terjadi tahun 1998 gitu.
38:50Nah disini kan fenomena ini harus dilihat sebagai suatu persoalan secara umum.
38:57DPR ini kebetulan menjadi sasaran yang, ya apa, sasaran tempuk ketika di dalam situasi seperti ini.
39:04Jadi ya menurut saya, jangan hanya dilihat kasusnya, tapi harus dilihat fenomena secara keseluruhan.
39:10Jadi artinya apa, saya sebagai anggota DPR saya memahami apa respon dari publik yang begitu cepat.
39:22Sama seperti kemarin ketika respon publik terhadap kasus Undang-Undang Pilkada itu.
39:28Mau revisi Undang-Undang Pilkada.
39:29Begitu cepat terjadi.
39:31Kenapa? Karena ada akumulasi ketidakpuasan terhadap sistem yang dibangun pada waktu itu.
39:36Dan ini, yang sampai ini terus-menerus terjadi seperti ini.
39:40Ketika terjadi akumulasi persoalan, baru kemudian kita melakukan perubahan-perubahan
39:48untuk merespon apa yang diinginkan oleh publik, apa yang disampaikan oleh publik.
39:53Oke, saya harap Bunga Andrea Sugo dan juga teman-teman lainnya,
39:57begitu rekan-rekan anggota Dewan juga masih bisa melihat dan juga masih bisa mendengar
40:00apa yang kemudian menjadi keresahan dari masyarakat dan juga menjadi kekecewaan
40:05dan bisa menampung aspirasi rakyat sebagai wakil rakyat.
40:10Termasuk Deddy Sitorus, Bang.
40:13Gimana?
40:14Termasuk Deddy Sitorus, Bang. Biar sikapnya sama kayak Abang Andreas.
40:19Sikapnya mana yang sama?
40:21Sikap terhadap tunjangan ini, Bang.
40:23Ya, kita harapkan.
40:25Biar, karena ada pernyataan dari Bang Deddy Sitorus yang kontraproduktif
40:30dengan apa yang menjadi concern masyarakat.
40:33Jadi, kalau kita mendengar statement dari Abang ini,
40:36masyarakat tenang karena ada dukungan, ada kesamaan persepsi,
40:39ada kesamaan atas rasa keadilan.
40:42Nah, sementara anggota Abang yang lain, Deddy Sitorus,
40:44itu mengeluarkan statement yang berkebalikan
40:46untuk tidak mempersamakan anggota DPR dengan rakyat terlata.
40:50Ini tentunya juga menimbulkan kemarahan, Bang.
40:52Padahal sikap Abang ini sudah sempurna sekali di mata masyarakat.
40:54Oke, baik. Kita tentu saja berharap...
40:57Oke, oke, oke.
40:58Oke, terakhir Mas Adi, terakhir.
41:01Sorry, saya selalu.
41:03Ini kalau di DPR ini kan tiap anggota, tiap praksi.
41:06DPR ini bukan lembaga yang homogen.
41:11DPR ini lembaga yang heterogen.
41:13Ini beda dengan lembaga kepresidenan,
41:15atau pemerintahan yang satu garis gitu.
41:18Tapi kalau DPR ini kan lembaga yang heterogen.
41:21Orang itu berbeda pendapat di sini soal ini.
41:23Dan itulah negara demokrasi.
41:25Oke, baik.
41:26Saya ke Mas Adi Prayitno untuk closing statement.
41:28Mas Adi, setelah melihat penjelasan dari Bung Julius Ibrani,
41:31kemudian Mas Andrea Sugo,
41:33kita berharap apa yang diresahkan oleh masyarakat,
41:39kekecewaan masyarakat ini bisa didengar,
41:41ditampung aspirasinya seperti Bung Andrea Sugo,
41:43dan juga rekan-rekan yang lain.
41:45Ya, saya kira soal tampung aspirasi,
41:47saya kira sejak lama,
41:48kawan-kawan DPR ini kan selalu ngomong.
41:50Setiap ada protes, ada resistensi,
41:51dan perlawanan dari kelompok TV Society.
41:54Tapi seringkali yang menjadi konsen publik soal isu-isu kerakyatan,
41:59soal kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat,
42:01itu kan seringkali jauh panggang dari APA di sini.
42:05Artinya yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika ada isu-isu yang strategis,
42:09menyangkut kepentingan bangsa secara umum,
42:11menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia,
42:13saya kira bukan hanya didengarkan dan bukan hanya ditampung.
42:16Yang paling penting adalah bagaimana dia itu bisa berwujud sebuah kebijakan,
42:21sehingga protes-protes itu tidak muncul kembali.
42:24Harus kita akui di tengah dunia digital yang sangat luar biasa,
42:28medsos yang sangat luar biasa,
42:29rakyat punya cara untuk melakukan protes dan pelawanan ke anggota dewannya.
42:34Melakukan protes kepada siapapun yang dinilai melugikan masyarakat secara umum.
42:37Artinya ketika rakyat kemudian bersuara,
42:40dia melampaui partai, dia melampaui fraksi, dan dia melampaui anggota dewan.
42:44Itulah yang saya sebut jalan ninja, jalan sunyi,
42:48yang seringkali ditempuh oleh kelompok-kelompok kritis,
42:50bagaimana suaranya itu bisa disampaikan ke publik.
42:53Di medsos sudah ngomong,
42:55melalui kanal-kanal media sudah ngomong,
42:57tapi tidak didengarkan.
42:58Maka satu-satunya cara adalah dengan cara konvensional.
43:01Turun ke jalan, bawah spanduk,
43:02dan menuntut sejumlah aspirasi yang menurut mereka,
43:05hanya dengan cara itu suara mereka itu akan didengarkan.
43:08Kan publik bertanya-tanya, bisa tidak
43:10kalau isu-isu yang disampaikan oleh aktivis, mahasiswa, dan rakyat,
43:14seperti soal misalnya,
43:16rancangan undang-undang aset,
43:18koruptor, dan seterusnya itu,
43:20seperti halnya direspon dengan cepat
43:22terkait dengan isu pema'zulan beberapa waktu yang lalu.
43:25Sejumlah punawirawan,
43:27nggak ada protes, nggak ada demonstrasi,
43:29tapi mengusulkan pema'zulan, dan langsung direspon.
43:31Kan indah betul kayaknya hidup.
43:33Tapi aktivis-aktivis mahasiswa,
43:36rakyat, dan pelajar ini kan harus goyang-goyang pagar DPR dulu,
43:40baru kemudian muncul akan didengarkan dan akan direspon.
43:43Secara prinsip adalah rakyat tidak akan marah,
43:45tidak akan protes,
43:46sepanjang apa yang terjadi hari ini,
43:49memang sesuai dengan keindahan yang diinginkan.
43:51Kesejahteraan, stabilitas itu akan terwujud,
43:54seiring dengan bagaimana rakyat itu memang harus di atas segala kalanya,
43:58bukan hal yang lain.
43:59Itulah yang saya kira, ini adalah satu bonus,
44:03di mana follow fikir rakyat itu semakin maju,
44:05dan bahkan dia melampaui keinginan-keinginan yang kita harapkan.
44:09Makanya kalau besok-besok ada protes, ada demo,
44:12tanpa harus atas nama MLM-BLB,
44:14harus ada nambel-nambel nama buruh, petani, dan lain.
44:17Ini adalah yang disebut dengan new social movement.
44:20Gerakan sosial baru yang mereka itu gak perlu figur,
44:23gak perlu ormas, gak perlu kerempok,
44:25yang paling penting mereka menyeruakan di media sosial,
44:28ayo kumpul tanggal 25 Agustus,
44:30ayo kumpul 28,
44:31kumpul mereka.
44:32Termasuk juga yang 28 Agustus nanti?
44:35Betul sekali.
44:36Itu akan terwujud juga sama?
44:38Sama-sama.
44:38Dengan tuntutan yang sama?
44:39Dengan tuntutan yang sama.
44:41Jadi gini, ini penting Alisti,
44:43dalam situasi tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan,
44:47terhadap pimpinan,
44:48baik di eksekutif ataupun legislatif,
44:50ini yang paling dikhawatirkan dia akan menimbulkan yang namanya civil disobedience.
44:54Kemarin itu salah satu bentuk civil disobedience.
44:57Ada vandalisme, ada kekerasan yang juga dilakukan oleh kerumunan masa demonstran.
45:00Itu adalah ekspresi civil disobedience.
45:03Nah, tapi mari kita lihat mundur ke belakang.
45:06Presiden Prabowo melalui Sufmi Dasko berhasil melakukan integrasi politik.
45:10Nah, saatnya bergerak pada titik selanjutnya melakukan integrasi sosial.
45:14Rangkul masyarakat yang tanpa identitas tadi Mas Adi jelaskan,
45:17rangkul semua yang kemudian akan menjadi pendukung utama bagi program eksekutif dan legislatif.
45:24Itu yang tinggal dilakukan dan masih kita tunggu sampai sekarang.
45:26Oke, kita akan tunggu bagaimana aksi penyampaian aspirasi
45:30teman-teman, begitu ya, bisa berjalan tertib dan juga tidak anarkistis,
45:35begitu tidak ada lagi perusahaan-perusahaan, kericuhan-kericuhan,
45:38penyampaian aspirasi bisa didengar secara terang, benderang dari masyarakat ke anggota Dewan.
45:45Terima kasih, Bung Julius Ibrani telah bergabung bersama kami,
45:48Mas Adi Prayitno, terima kasih.
45:49Kemudian juga ada Bung Andrea Sugo, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon.
45:54Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat selalu.
Komentar