Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid melihat fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 Republik Indonesia bukanlah sebuah tindakan provokasi, tindak pidana, makar atau memecah belah bangsa.

Kalau Presiden Prabowo Subianto benar-benar setuju atau menghargai ekspresi tersebut, maka menurutnya bendera itu boleh dikibarkan.

Di sisi lain menurutnya saat ini tidak ada lagi politik keterwakilan oleh partai politik. Ini akibat koalisi gemuk.

"PDIP aja yang relatif kritis, dikriminalisasi. Pada akhirnya itu tidak terbukti menghalangi keadilan. Pemerintah curiga kepada civil society yang protes ke jalanan dibiayai asing. Padahal pemerintah baru saja meloloskan kebijakan yang sangat pro asing kerja sama dengan AS. Ini akan merusak demokrasi. Indonesia bukan lagi demokrasi, tapi autokrasi," katanya.


Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat menyebut parpol kental dengan dimiliki sekelompok keluarga. Ketika Pilkada, bukannya rakyat menyumbang suara untuk Parpol, tapi parpol membeli suara rakyat. Parpol bagian oligarki dan memanfaatkan kekuasaan.

Kreator Konten Lawan Buta Politik, Virdian Aurellio menyebut pengibaran bendera One Piece jangan ditanggapi tidak cinta bangsa. Ini titik tercinta kita kepada merah putih.

Ia mencontohkan, dalam anime One Piece yang dilawan adalah penghapusan sejarah. Apabila Presiden Prabowo masih melanjutkan penulisan ulang sejarah, maka hal ini tidak sejalan dengan semangat itu.

Virdian juga mengungkapkan pandangannya hari ini parpol 11-12 dengan kekuasaan di istana. Harusnya Parpol jadi jembatan aspirasi publik kepada kekuasaan.


Selengkapnya saksikan di kanal youtube KompasTV: https://youtu.be/-2lkQNN087s



#bendera #indonesia #onepiece

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/609985/pengibaran-bendera-one-piece-bukan-makar-ini-harapan-pada-partai-politik-satu-meja

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Masih bersama saya Budi Mantan Rejo di Satu Meja The Forum.
00:06Wirdian, Anda ini sebagai konten kreator bekerja sendiri,
00:11menyampaikan protes-protes publik gitu.
00:13Apa Anda tidak merasa diwakil oleh partai politik sebetulnya?
00:18Faktanya hari ini kami menganggap bahwa partai politik jadi 11-12 dengan kekuasaan istana gitu ya, Mas.
00:27Walaupun harusnya partai ini juga harusnya teman-teman muda menghegemoni juga gitu.
00:32Masuk ke dalam kalau perlu, kawal juga dari luar kalau perlu,
00:36supaya kemudian memang menjadi jembatan untuk aspirasi publik secara langsung gitu kepada kekuasaan, Mas.
00:43Tapi kedua yang saya ingin sampaikan adalah,
00:46beneruan pes ini jangan ditanggapi ini adalah bentuk kita tidak cinta bangsa dan makar,
00:54tapi justru ini bentuk titik tercinta kita kepada sang-sangsa merah putih.
00:59Kita nggak pengen merah putih kita di 80 tahun kemerdekaan ini,
01:02justru yang terjadi adalah,
01:04tadi kalau Bang Gaudari bilang Pak Prabowo itu One Piece sendiri,
01:08bisa marah nih fans One Piece.
01:10Kenapa? Karena di One Piece diceritakan,
01:12salah satu yang dilawan oleh Lufi itu adalah penghapusan sejarah.
01:15Jadi nggak mungkin kalau misalnya Pak Prabowo masih mencoba untuk melakukan penghapusan
01:19atau revisi sejarah, nggak bisa sejalan dengan kita-kita yang nonton One Piece teman-teman.
01:24Oke.
01:25Yang kedua terakhir saya ingin sampaikan,
01:26ya semoga Presiden dan publik itu sendiri justru bersinergi.
01:32Nggak malah kami dituduh, nggak malah kami difitnah,
01:34nggak malah kami disiderai dan juga kami yang lama-lama jadi pengen kabur aja dulu,
01:38itu lama-lama jadi terjadi kalau gitu.
01:39Oke, baik.
01:40Rob Komar, ada diskoneksi kelihatannya antara rakyat One Piece dengan partai politik.
01:45Iya, kalau bicara partai politik, subjektifitas saya melihat satu,
01:52parpol itu kental dengan dinastiismenya, bukan milik rakyat,
01:57tapi dimiliki oleh sekelompok keluarga.
02:00Perusahaan gitu ya?
02:01Yang kedua, ketika pilkada pemilu, itu bukannya rakyat menyumbang pada parpol,
02:10tapi parpol membeli suara rakyat.
02:12Artinya apa? Sudah terjadi diskoneksitas.
02:16Yang ketiga, parpol itu bagian dari oligarki,
02:19dan oligarki itu juga bagian dari kekuasaan atau manfaatkan kekuasaan,
02:25sehingga akhirnya antara parpol, legislatif, eksekutif,
02:30itu kemudian satu nafas, satu apa namanya ya, satu barisan.
02:37Jadi teori cek and balance itu tidak ada.
02:41Jadi legislatif bagian dari eksekutif.
02:44Di luar negara itu ada lagi aktor di luar state, yaitu oligark-oligark.
02:49Iya, maka rakyat itu terputus dan parpol.
02:53Oke, baik.
02:54Usman, kalau kita lebih konkret pada kasus pati ya,
02:58itu kan rakyat berhadapan langsung dengan bupati.
03:00Ketika bupati itu menaikkan PBB 250 persen gitu.
03:04DPRD juga diam, partai politik juga kemudian diam.
03:07Apa yang terjadi pada negeri ini sebetulnya?
03:08Yang terjadi underrepresentasi.
03:11Underrepresentasi?
03:12Tidak ada lagi politik keterwakilan oleh partai politik.
03:15Jadi memang kecenderungan akibat dari koalisi gemuk,
03:18koalisi yang terlalu pelangi.
03:20Sehingga seolah-olah demokrasi Indonesia tidak boleh ada oposisi.
03:24Bahkan PDIP saja yang belakangan relatif bersuara kritis,
03:28misalnya Pak Hastol sebagai sekjen PDIP, dikriminalisasi.
03:32Meskipun ada kasusnya misalnya banyak para gerakan antikorupsi mengatakan gitu.
03:36Tapi pada akhirnya itu tidak terbukti.
03:38Tidak terbukti menghalangi keadilan dan seterusnya gitu.
03:41Yang kedua adalah pemerintah curiga pada intermediary yang lain,
03:46selain partai politik, yaitu Syaita.
03:48Kita tadi sudah dengar dari Firdian sendiri,
03:51yang protes kejalanan misalnya dianggap dibiaya oleh asing.
03:55Jadi retorikanya masih retorika seperti negara-negara fasis,
03:58dengan retorika nasionalisme yang agresif gitu.
04:01Mencurigai segala yang asing.
04:03Padahal pemerintah baru saja meloloskan kebijakan dengan kerjasama dengan Amerika,
04:07yang sangat pro asing, dan tidak berpihak kepada kepentingan nasional gitu.
04:11Lalu yang terakhir saya kira intermediary yang juga penting adalah media.
04:15Beberapa kali sejak kampanye, bahkan sampai terakhir,
04:18Pak Prabowo bikin pidato,
04:20itu mereka yang bekerja untuk demokrasi, hak asas manusia, dan kebebasan pers,
04:23termasuk Dewan Pers ini,
04:25itu dianggap mereka yang dibiaya oleh asing, termasuk dibiaya oleh koruptor.
04:28Jadi kecenderungan untuk meniadakan intermediary ini menjadi kecenderungan pemimpin populis di dunia.
04:34Di Brazil, di banyak negara gitu.
04:36Jadi ini akan merusak demokrasi.
04:38Bahkan beberapa indeks demokrasi yang ternama,
04:40sudah menyebut Indonesia bukan lagi demokrasi.
04:42Melainkan otokrasi elektoral.
04:45Otokrasi.
04:45Jadi otoriter tapi masih ada pemilunya.
04:47Atau beberapa sarjana lain menyebutnya,
04:49pemilunya bersifat kompetitif tapi otoriter.
04:52Nah ini menyedihkan sebenarnya.
04:54Kita terpukul mundur gitu.
04:56Nah kembali ke soal bendera One Piece ini,
04:58saya kira kita harus tegaskan bahwa pertama,
05:01ini bukanlah provokasi.
05:04Yang kedua, bukan tindak pidana.
05:06Yang ketiga, bukan makar.
05:08Dan yang keempat,
05:10kalau mau dikatakan ini,
05:11katakanlah memecah belah bangsa,
05:14bukan juga.
05:15Dan kalau Presiden benar-benar menyetujui atau mentoleransi gerakan ini,
05:19bolehkanlah mereka untuk mengibarkan itu.
05:21Kita tunggu buktinya dalam hari-hari.
05:22Oke, baik.
05:22Kodari, bagaimana Anda respon bahwa ada kecantungan menghilangkan intermediari dalam politik itu sendiri?
05:28Pertama, partai politik itu mungkin tidak ada dalam sistem demokrasi.
05:32Itu suatu kenis cairan.
05:33Iya ada, tapi nggak ngapa-ngapain gitu.
05:34Jelas, ngapa-ngapain dong.
05:36Mereka kan menjalankan tugas di eksekutin.
05:38Memilih Presiden.
05:40Di legislatif, ya kan?
05:41Mereka menjalankan tugas.
05:43Karena kalau tidak ada partai politik,
05:45mereka tidak menjalankan tugas di DPR.
05:47Tidak ada kebijakan publik, tidak ada pemerintahan yang bekerja.
05:51Kacau semua, transportasi kacau, pangan tidak tersedia.
05:56Ini semua yang kita rasakan pada hari ini tidak jatuh dari langit.
06:00Maksudnya agregator kepentingan rakyat.
06:02Ada yang bekerja di sana.
06:03Sebagai agregasi kepentingan?
06:05Berjalan.
06:06Berjalan juga.
06:06Nah, soal kemudian masyarakat ketidakpercayaan kepada partai politik itu terendah pada hari ini.
06:16Kan begini, institusi itu kan ada banyak.
06:18Bukan cuma partai politik.
06:19Ada Presiden.
06:20Tidak kepercayaan pada Presiden tinggi.
06:22Kepada TNI tinggi.
06:23Kepada Polri tinggi.
06:24Kepada Ormas juga tinggi.
06:25Kabinet juga isinya bukan cuma partai politik.
06:28Ada yang dari latar belakang akademik.
06:30Bu Sri Mulyani misalnya.
06:31Pak Suhasil Nazara.
06:34Ada juga yang latar belakang dari Ormas.
06:38Menteri Dikdasmen dari Muhammadiyah.
06:42Menteri Agama dari NU misalnya.
06:46Jadi sebetulnya yang mengerjakan negara ini banyak pihak.
06:50Termasuk juga partai politik.
06:52Nah, Presiden sendiri saya tegaskan, saya katakan keberpihakannya kepada masyarakat.
06:57Dan beliau membaca betul apa yang terjadi pada hari ini.
06:59Misalnya beliau mengatakan, kita harus punya suasembada pangan.
07:03Beliau berusaha mengejar.
07:04Agar pangan kita di tengah konflik dunia yang lagi meningkat seperti ini.
07:08Itu bisa betul-betul mencapai satu titik.
07:10Di mana kalau terjadi yang terburuk.
07:12Ya, kita tetap aman secara pangan.
07:14Soal energi, betul-betul dikejar.
07:16Memang saya latar belakangnya.
07:18Bukan orang minyak.
07:19Tapi saya orang survei.
07:21Jadi begini.
07:22Kita itu di dalam itu ya.
07:24Sebagai komisari.
07:24Itu neken.
07:25Habis itu direksi Anda nih 400.
07:28Apa namanya?
07:29400 ribu barrel per hari.
07:30Sebetulnya cadangannya ada apa enggak?
07:31Ada apa?
07:32Loh, kenapa enggak dikejar jadi satu juta?
07:34Coba disusun bagaimana?
07:36Roadmap menuju satu juta itu.
07:38Oke.
07:39Apa namanya?
07:40Bagaimana caranya?
07:40Dengan minyak konvensional.
07:42Dengan cara tidak konvensional.
07:44Kita juga mau ngejar ini loh.
07:45Sell oil loh, Mas.
07:46Oke, baik.
07:46Menggunakan chemical.
07:47Sudah kejauhan.
07:48Enggak, ini soalnya.
07:49Ini soal komisaris tadi.
07:51Oh, komisaris.
07:51Kita kerja betul-betul.
07:55Kita kerja betul-betul itu.
07:57Untuk supaya kinerja perminyakan kita semakin meningkat.
08:00Oke, baik.
08:01Buang Madari.
08:02Makasih, Buang Usman.
08:02Orang survei yang bekerja untuk kekuasaan.
08:04Oke, baik.
08:05Makasih, Mas Komar.
Komentar

Dianjurkan