00:00IKN berpotensi turun peringkat dari Ibu Kota Negara, IKN, jadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
00:10IKN berpotensi turun peringkat, karena Presiden Prabowo Subianto,
00:14lebih fokus program MBG 240 Triliun Rupiah 2026, penuhi janji kampanye politik.
00:21IKN berpotensi turun peringkat, karena pagu indikatif disetujui Komisi 3 DPR RI baru 6 Triliun Rupiah
00:26dari kebutuhan ideal Rp21 Triliun Rupiah tahun 2026.
00:31Ini mendasari moratorium pembangunan, tersedot program MBG 240 Triliun Rupiah 2026,
00:37bayar utang luar negeri jatuh tempo 2026, Rp833,96 Triliun Rupiah.
00:44IKN Provinsi Kalimantan Timur harus siap menerima kenyataan terburuk, turun peringkat,
00:48kata Dr. Julius Yohanes, Prabu, 23 Juli 2025.
00:53Julius Yohanes, Sekretaris Jenderal Dayak Internasional Organization, Dio,
00:59menanggapi wacana moratorium pembangunan IKN.
01:02Wakil Ketua Partai Golkar, Adi Skadir dukung wacana Wakil Ketua Partai Nasdem,
01:07Saan Mustafa di tempat terpisah di Jakarta, Sabtu, 19 Juli 2025.
01:12Adi Skadir dukung Saan Mustafa, wacana moratorium pembangunan,
01:16IKN berpotensi turun peringkat jadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
01:20Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimulyono usul tambahan anggaran Rp19 Triliun
01:26mencukupi pagu indikatif Rp6 Triliun, jadi Rp21 Triliun.
01:31Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI,
01:35belum setujui tambahan anggaran IKN Rp19 Triliun 2026, karena dana terbatas.
01:41Kontraproduktif dengan anggaran IKN 2024 adalah Rp43,4 Triliun,
01:47realisasi dari pagu awal sebesar Rp44,5 Triliun.
01:51Anggaran IKN tahun 2022 hingga 2024 capai Rp75,8 Triliun.
01:57Tahun 2022, Rp5,5 Triliun,
02:012023, Rp27 Triliun,
02:052024, Rp43,4 Triliun.
02:09Menurut Julius Yohanes, Presiden Prabowo Subianto,
02:12fokus penuhi janji kampanye pemilihan umum Presiden 2024,
02:16makan bergizi gratis, MBG.
02:19Pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur,
02:22kebijakan di era Presiden Jokowi Dodo,
02:242014-2024.
02:26Program MBG Rp240 Triliun 2026
02:31di tengah target pertumbuhan ekonomi 8 persen
02:33sudah menyangkut kredibilitas rezim Presiden Prabowo Subianto.
02:37Moratorium, IKN berpotensi turun peringkat,
02:40ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
02:42Sebagai resiko terkecil akan diambil,
02:45agar tidak ganggu pertumbuhan ekonomi 8 persen.
02:48Wacana moratorium pembangunan IKN di tengah kondisi utang luar negeri membesar
02:51dan harus bayar utang luar negeri jatuh tempo.
02:53Dikatakan Julius Yohanes,
02:56utang negara 2025 mencapai Rp7.033,45 triliun.
03:02Jumlah utang negara jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp833,96 triliun.
03:08Utang luar negeri jatuh tempo tahun 2026 Rp833,96 triliun,
03:15merupakan tertinggi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
03:18Utang luar negeri jatuh tempo 2026 mesti dibayar Rp703 triliun dari surat berharga negara,
03:25SBN, dan Rp100,19 triliun dari pinjaman.
03:30Belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara,
03:33APBN,
03:33naik pada tahun 2026 diprediksi antara 14,19% dan 14,83%.
03:40APBN 2026 diprediksi antara Rp3.800 triliun dan Rp3.820 triliun,
03:47kata Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI, Selasa, 22 Juli 2025.
03:52Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
03:56Banggar DPR RI,
03:58mengatakan,
03:59penerimaan Rp3.820 triliun baru perkiraan.
04:03Berdasarkan kesepakatan Banggar DPR RI dan pemerintah,
04:06kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal,
04:09KEMPEF,
04:102026.
04:12Angka pasti rancangan APBN 2026 disampaikan dalam nota keuangan Presiden di paripurna DPR RI,
04:1815 Agustus 2025,
04:20kata Said Abdullah.
04:21Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
04:24Selasa,
04:2521 Juli 2025,
04:27mengatakan,
04:28program MBG tahun 2026 bisa capai Rp240 triliun.
04:33Mempertimbangkan target penerima program MBG tahun 2026 sekitar 82,9 juta pelajar dan ibu hamil.
04:41Melonjak tajam dari kebutuhan anggaran program MBG 2025 senilai Rp71 triliun naik menjadi Rp116 triliun.
04:48Pemerintah mentargetkan jumlah satuan pelayanan pemenuhan Gizi, SPPG, beroperasi pada 2026 sebanyak 30 ribu unit.
04:58Presiden Prabowo Subianto, putuskan pusat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun 2025 di Jakarta, bisa dijadikan rujukan.
05:06Di akhir masa jabatan periode kedua Presiden Joko Widodo, pusat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun 2024 di IKN.
05:16Mari ciptakan stabilitas politik dalam negeri kondusif, agar investasi tumbuh sesuai harapan.
05:21Regulasi dipermudah, berimplikasi penerimaan negara bertambah.
05:25Sehingga pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur, kembali berlanjut sesuai harapan banyak pihak, ujar Julius Yohanes.
