KOMPAS.TV - Setelah melakukan OTT dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, KPK menyebut sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Sumatera Utara masuk kategori merah. Capaianya hanya 57 persen.
Apakah ini artinya sistem di Sumut rentan atau rawan praktik korupsi?
Kita ulas bersama Wakil Ketua KPK periode 20152019, Laode M. Syarif, dan Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi.
Baca Juga Pukat UGM Desak KPK Panggil Bobby Nasution di Kasus Korupsi Sumut, Ungkap Dugaan Proyek Lain di https://www.kompas.tv/nasional/604798/pukat-ugm-desak-kpk-panggil-bobby-nasution-di-kasus-korupsi-sumut-ungkap-dugaan-proyek-lain
#sumaterautara #korupsi #kpk
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/605867/kpk-ungkap-pengadaan-barang-dan-jasa-di-sumatera-utara-rawan-korupsi-begini-fakta-rincinya
00:00Saudara, setelah melakukan OTT dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, KPK menyebut sistem pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara masuk kategori merah.
00:10Capaiannya hanya 57 persen. Apakah ini artinya sistem di Sumatera Utara rentan atau rawan praktik korupsi?
00:18Kita ulas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, sudah ada Bang Laude M. Sharif, serta anggota Komisi 11 DPR RI, sudah ada Pak Fatih.
00:28Selamat malam Pak Fatih, Bang Laude, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.
00:34Bang Laude, kalau kita lihat kategori merah, capaiannya hanya 57 persen. Ini kalau Anda membacanya, apa yang sebenarnya bisa dijadikan indikator?
00:45Ya, jadi pertama sebenarnya Sumatera Utara ini bukan hal baru ya.
00:49Waktu saya di KPK, Sumatera Utara itu kita jadikan sebagai daerah yang paling rentam korupsi.
00:58Karena ada dua gubernur sebelumnya, Samsul Arifin sama Gatot Punjuan Nubroho itu pernah juga terlibat korupsi.
01:06Di samping itu ada beberapa kepala daerah lain. Kalau saya nggak salah mungkin yang di Bupati, Wali Kota, pernah ada tujuh semuanya seperti itu.
01:20Kalau saya nggak salah itu. Sehingga pada waktu itu kita jadikan sebagai harus yang diawasi.
01:27Survei integritas nasional selalu Sumatera Utara itu salah satu yang paling rendah di bawahnya.
01:36Termasuk survei yang berhubungan dengan money politik. Sumatera Utara itu juga salah satu yang tinggi.
01:46Seperti itu. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, memang pengadaan barang dan jasa itu salah satu yang paling rawan.
01:56Dari semua kasus di KPK, yang paling banyak itu adalah kasus swap.
02:02Dan swapnya nomor dua itu kasus swap yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
02:07Oleh karena itu, mungkin perlu kita kaji lagi bahwa e-katalog itu sebenarnya sangat bagus.
02:16Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah menang tidak terjadi transaksi swap-menyuap di dalam pengadaan barang dan jasa.
02:26Oke. Pak Fatih, kalau dilihat dari apa yang terjadi saat ini, terungkapnya dugaan kasus korupsi di proyek jalan ini,
02:34sejauh ini pengawasan dari Komisi 11 sebenarnya seperti apa?
02:37Ya tentu kalau Komisi 11 kan mengewasi dalam konteks LKPP ini merupakan mitra kerja kami.
02:47Sehingga setiap rapat dengan LKPP kita pastikan bahwasannya proses-proses di dalam lelang,
02:58khususnya lelang elektronik ini jangan sampai ada celah, jangan sampai ada peluang,
03:04sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bisa memanfaatkan dan tadi seperti yang disebutkan kan bahwa
03:15menurut pengakuan Pak Gubernur itu sistemnya sudah baik namun kan ada oknum.
03:22Nah ini yang terus-menerus kami eksersis bagaimana caranya keterlibatan daripada manusia di dalam proses lelang ini.
03:33Karena semakin banyak keterlibatan daripada orang atau manusia itu memang membuka peluang
03:41dan juga menjadikan sistem tersebut rawan untuk disalahgunakan.
03:47Bang Lode, kalau kita lihat dari nama-nama tersangka ini, melihat kasus ini, ini benteng integritas yang lemah,
03:57pengawasannya yang lemah, atau memang daerahnya peraturannya belum begitu kuat sehingga celah korupsinya masih terbuka lebar?
04:07Ya menurut saya sih sebenarnya bukan pada sistemnya, bukan pada sistem pengadaan barang dan jasanya.
04:14Kebetulan saya bantil KPP sampai sekarang, seperti itu.
04:17Jadi walaupun sudah sangat ketat, misalnya kalau e-procurement sama e-katalog itu dijalankan sebagai apa adanya,
04:27itu sebenarnya akan bisa mengurangi risiko-risiko korupsi.
04:31Namun demikian para pelaku ini biasanya mereka sudah, misalnya ya, mereka kayak bergiliran.
04:43Jadi sebenarnya bukan di sistemnya, tapi pada di orang-orang dan para pelaku, pelaku usahanya gitu.
04:50Sehingga oleh karena itu, kalau ada pelaku usaha bekerja sama dengan pemerintah atau pemilik proyek,
04:57itu bisa dikondisikan. Misalnya, yang bagus-bagus yang lain tidak ikut tender.
05:01Atau masuknya telat, seperti itu. Oh, itu bisa terjadi.
05:06Sehingga memang yang paling utama itu di kesadaran orang, individu.
05:15Oleh karena itu, saya pikir pemilik proyek, kalau begini kan akhirnya jadi kelihatan ini.
05:20Berarti yang punya apa, yang menandarkan dalam hari ini adalah provinsi Sumatera Utara,
05:29berarti ada main dengan pemusaha, seperti itu.
05:32Jadi walaupun dia masuk lewat e-katalog atau e-procurement yang sudah sebenarnya,
05:39tapi setelah itu mereka mendapatkan imbalan menjadi suap-menyuap lagi, seperti itu.
05:45Jadi memang susah kalau di orangnya.
05:47Pak Fatih, kalau memang disebut adalah subyeknya, dalam ini personalnya,
05:53tapi kalau dilihat dengan kategori merah, ini kan artinya sudah sangat mengkhawatirkan,
06:00sudah bisa dikatakan sebagai alarm yang sangat besar potensi korupsi.
06:07Lalu bagaimana pengawasan dan juga hal yang bisa dilakukan Komisi 11 ke depannya nanti?
06:13Ya tentu kalau urusan korupsi ini kan di luar tugas dan fungsinya Komisi 11,
06:21namun demikian kan daerah itu selain daripada tadi saya sependapat dengan Pak Laude,
06:26bahwa sebaik apapun sistem, jika memang ada yang berencana,
06:33ada yang memikirkan dan bekerjasama, ya itu tentu kan akan jebol juga.
06:38Namun demikian, kita kan tidak boleh pesimis.
06:42Sistem ini pada terakhir kali kita rapat dengan LKPP, Komisi 11 juga,
06:49ini termasuk salah satu bahan yang dieksersis.
06:53Bagaimana bukan hanya tadi yang sudah dialaborasi oleh Pak Laude,
06:59bahkan kadang-kadang terkait dengan harga, terkait dengan spesifikasi.
07:05Nah itu juga hal-hal yang terus kami coba untuk sempurnakan.
07:11Setiap ada kejadian itu kan tentu ada pelajaran yang bisa dipetik.
07:15Nah terkait dengan ini tentu akan menjadi bahan pembelajaran,
07:19sehingga kami dari Komisi 11 bersama-sama dengan Mitra dalam hal ini LKPP,
07:25ya tentu akan berusaha untuk bagaimana ke depannya ini sistem bisa lebih baik lagi.
07:32Tadi Pak Laude sudah menyebutkan juga bahwa secara umum LPSC ini kan memang sudah baik.
07:40Namun ya kita...
07:41Saya ingin dapatkan sedikit ya, khusus untuk Sumatera Utara,
07:45karena memang selalu di bawah rata-rata nasional,
07:49memang mungkin kayaknya Komisi 11 perlu sering-sering ke sana Pak.
07:52Karena memang...
07:54Pengawasannya harus lebih ketat dengan tempat-tempat wilayah-wilayah lain ya?
07:57Ini salah satu pengadaan barang dan jasa yang bagus.
07:59Saya nggak mau banding-bandingkan ya,
08:01tetapi Surabaya itu salah satu yang bagus.
08:05DKI Jakarta.
08:07Jadi mereka itu bahkan sudah e-planning, e-budgeting.
08:11Tapi gini Bang Laude, kalau Anda melihatnya seperti itu,
08:15lalu apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan?
08:18Apakah bisa dirunut ke belakang siapa-siapa saja yang bisa mempertanggungjawabkan kasus ini?
08:26Jadi kalau menurut saya, yang ke belakang itu kurangnya keinginan pemerintah.
08:32Pemerintah Sumatera Utara ya, baik itu DPR-nya, DPRD maupun dengan gubernur dan seluruh yang dibawanya di daerah tingkat 2.
08:42Karena itu, Medan itu atau Sumatera Utara itu kan provinsi yang harusnya sejajar dengan provinsi-provinsi di Jawa.
08:51Itu pokoknya yang paling canggih lah seharusnya.
08:54Kalau di luar Jawa itu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan selalu.
08:57Tetapi Sumatera Utara ini selalu agak di bawah itu.
09:03Tapi Bang Laude, kalau dari pengalaman Anda, skor ini biasanya perberapa tahun sih Bang Laude?
09:08KPK itu dulu melakukan survei itu setiap 2 tahunan, kalau nggak salah.
09:16Nggak tahu sekarang ya.
09:19Nggak tahu kalau KPK yang dulu, tetapi di zaman kami itu seperti itu.
09:26Tapi kalau melihat sudah seperti ini, sudah istilahnya rapor merah, alarm, kategori merah.
09:33Dari Pemprov sendiri apa yang bisa dilakukan?
09:36Iya, satu tadi itu seperti yang dikatakan oleh Pak Fati, bahwa satu Pemprov sendiri semua mengikuti tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik.
09:48Termasuk dari Gubernur ya ya, Bopi Nasution?
09:50Yang dua yang dialahkan oleh NKPP.
09:51Yang nomor tiga, sebenarnya ada juga tuh pantauan setiap hari dari Korsub pencegahan KPK.
09:59Jadi di situ sebenarnya maksudnya pemerintah Sumatera Utara itu tidak perlu mikir-mikir, karena ada yang hijau, ada yang kuning, atau yang merah, itu bisa dilihat di dashboard pencegahannya KPK.
10:12Jadi tinggal menambal aja semua yang rusak-rusak itu.
10:16Kalau sudah ada skor-skornya itu, kalau para pelakunya itu tidak mau berubah, itu pilihan orang per orang, nah itu yang menjadi sulit.
10:28Kalau Anda tadi sebut, ah ini seharusnya tidak sulit, karena sudah ada tanda-tandanya, sudah ada poin-poinnya.
10:34Harusnya Gubernur Bobi seperti apa?
10:37Ya, Pak Bobi Nasution ya harusnya mengikuti semua rekomendasian yang sudah di, misalnya nih ya, sekarang 53.
10:47Kalau 53 itu kan kalau sekolah itu nggak lolos ya.
10:51Jadi dia harusnya di atas 70-an, bahkan dia harus di atas rata-rata nasional.
10:56Karena apa? Sumut itu adalah provinsi yang jauh lebih besar dibanding provinsi lain yang terbesar, bahkan termoderen di Sumatera, di Pulau Sumatera, seperti itu.
11:08Pak Fatih, kalau tadi Bang Laude sudah menyinggung sedikit bahwa ini kategorinya kerap kali mengkhawatirkan, merah.
11:18Apakah nantinya akan lebih sering untuk ke Sumatera Utara sendiri?
11:21Saya pikir semua provinsi, semua daerah ini wajib ya.
11:30Tadi sudah diterangkan panjang lebar oleh Pak Laude bahwasannya kita harus lebih serius di dalam mengelola anggaran, anggaran daerah.
11:39Patut diketahui bahwasannya kan sekarang kondisi keuangan tidak hanya di Indonesia, tetapi kondisi ekonomi dunia ini sedang di dalam kondisi yang sangat panas.
11:50Jadi kami berharap pemerintah daerah ini bisa secara sadar dan lebih bertanggung jawab untuk mengeksekusi program-program.
12:04Saya yakin kalau program-program semuanya baik, tapi kembali lagi kepada para pelaksana ini.
12:10Nah tentu kami di Komisi 11 ini ya ada tugas dan fungsi kalau terkait dengan penegakan hukum kan itu mungkin di luar Komisi 11 ya.
12:19Namun yang bisa kami lakukan mungkin terkait dengan bagaimana LKPP ini nanti ke depannya mungkin bisa memberikan masukan,
12:30kita eksersis kembali sehingga kejadian serupa.
12:34Saya tadi sepakat dengan Pak Laude bahwa sebagaimanapun sistem bagus, kalau orang yang tidak benar ya pasti ada celah juga.
12:43Tapi ya kita wajib untuk terus melakukan penyimpurnaan dan kalau saya boleh memberikan saran sih mungkin lebih meribatkan publik di dalam pengawasannya.
12:55Nah transparansi lebih dibuka ruang bagi masyarakat.
13:00Lebih menyeluruh artinya ya dan peran setiap pihak termasuk publik juga sebagai pengawas.
13:04Terima kasih Pak Fatih anggota Komisi 11 DPR RI dan juga Bang Laude M. Sherif dari Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019.
