- 9 bulan yang lalu
- #kemiskinan
- #pemerintah
- #bankdunia
- #bps
KOMPAS.TV - Jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak signifikan menjadi 194,4 juta jiwa, atau setara 68,91 persen dari total populasi Indonesia, setelah Bank Dunia mengubah metode penghitungan garis kemiskinan dari standar Purchasing Power Parity (PPP) 2017 ke PPP 2021.
Data ini sangat berbeda dengan versi Badan Pusat Statistik (BPS).
Bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan data kemiskinan ini?
KompasTV membahas soal beda data jumlah penduduk miskin versi BPS dan Bank Dunia bersama Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Dedek Prayudi; Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino; serta Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar
Disclaimer: KompasTV telah berusaha mengonfirmasi data ini kepada BPS. Namun, tanggapan dari BPS masih sama dan belum berubah secara data.
Baca Juga Istana Jelaskan Beda Data Jumlah Penduduk Miskin Versi BPS dan Bank Dunia di https://www.kompas.tv/nasional/599030/istana-jelaskan-beda-data-jumlah-penduduk-miskin-versi-bps-dan-bank-dunia
#kemiskinan #pemerintah #bankdunia #bps
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/599032/full-blak-blakan-beda-data-warga-miskin-bps-vs-bank-dunia-ekonom-pemerintah-jangan-defensif
Data ini sangat berbeda dengan versi Badan Pusat Statistik (BPS).
Bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan data kemiskinan ini?
KompasTV membahas soal beda data jumlah penduduk miskin versi BPS dan Bank Dunia bersama Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Dedek Prayudi; Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino; serta Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar
Disclaimer: KompasTV telah berusaha mengonfirmasi data ini kepada BPS. Namun, tanggapan dari BPS masih sama dan belum berubah secara data.
Baca Juga Istana Jelaskan Beda Data Jumlah Penduduk Miskin Versi BPS dan Bank Dunia di https://www.kompas.tv/nasional/599030/istana-jelaskan-beda-data-jumlah-penduduk-miskin-versi-bps-dan-bank-dunia
#kemiskinan #pemerintah #bankdunia #bps
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/599032/full-blak-blakan-beda-data-warga-miskin-bps-vs-bank-dunia-ekonom-pemerintah-jangan-defensif
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Dan saudara terkait dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang melonjak signifikan menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91 persen dari total populasi Indonesia ini terjadi usai Bank Dunia mengubah metode penghitungan garis kemiskinan dari standar purchasing power parities atau PPP 2017 ke PPP 2021.
00:23Nah data ini jauh berbeda dengan versi Badan Pusat Statistik dan bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan data kemiskinan ini.
00:31Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber diantaranya ada Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi, kemudian Pak Haris Turono anggota Komisi 11 DPR RI Fraksi BD Perjuangan dan juga Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyu di Iskandar.
00:47Selamat pagi Mas Media, kemudian Pak Haris dan juga Mas Uki.
00:53Ya dan saudara kami juga sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke BPS terkait dengan data ini namun tanggapan dari BPS terkait hal ini masih sama, belum berubah secara data.
01:06Saya mau ke Mas Uki terlebih dahulu.
01:08Mas Uki ini kan lagi-lagi kita dikejutkan dengan data kemiskinan di Indonesia yang kalau menurut Bank Dunia jadi naik di 68,91 persen.
01:19Sebelumnya di April di 60,3 persen gitu ya.
01:24Tapi kan angka 60 persen-60 persen ini juga sangat jauh ya dibandingkan dengan data BPS di 8,57 persen.
01:30Nah dari kantor kepresidenan sendiri seperti apa?
01:34Menanggapinya apakah memang ini diterima gitu ya data yang disampaikan oleh Bank Dunia apakah menurut Anda sudah tepat?
01:41Ya sebenarnya kan kalau data itu kan produk science maka sikapi juga secara saintifik.
01:49Dan setelah kami menelaah data dari Bank Dunia tersebut, kami melihat bagaimana data tersebut didesain.
01:55Kami melihat apa yang menjadi tujuan data tersebut diadakan.
02:00Maka kemudian kami merasa bahwa data Bank Dunia dengan data BPS itu tidak perlu dipertentangkan.
02:05Jadi tujuan dari data Bank Dunia ini adalah memang untuk melakukan komparasi internasional, komparasi antar negara.
02:13Untuk menangkap global poverty.
02:16Itu bukan untuk menangkap potret kemiskinan di masing-masing negara.
02:21Oleh karena itu Bank Dunia menyeragamkan nih, mau dia dulu 3 dolar kek garis kemiskinannya.
02:26Nggak lama kemudian diganti lagi menjadi 6 dolar.
02:29Nggak lama kemudian diganti lagi menjadi 8 dolar.
02:32Silahkan untuk dibuat sebagai bahan eksersis menurut standar kemiskinan Bank Dunia.
02:38Tapi satu hal yang harus diingat,
02:41kalau misalnya kita memakai standar kemiskinan yang sama di semua negara di dalam satu kategori.
02:48Ini cara tersebut tidak bisa menangkap karakteristik lokal apalagi tidak bisa menangkap potret kemiskinan di suatu negara.
02:59Tentu saja misalnya ya harga beras di sini dengan di Amerika Serikat berbeda.
03:03Tentu saja harga kopi di sini dengan di Eropa berbeda.
03:06Tentu saja harga tempe di sini dengan di Australia berbeda.
03:10Nah hal inilah yang tidak bisa ditangkap oleh data Bank Dunia tadi.
03:13Nah apa yang menjadi kelemahan dari data Bank Dunia ini justru menjadi kekuatan data BPS.
03:20Karena memang data BPS itu didesain untuk tujuannya adalah menangkap profil kemiskinan di Indonesia.
03:27Jadi data BPS itu ada dua komponen garis kemiskinan.
03:30Garis kemiskinan makanan 2100 kalori.
03:33Jadi kalau kita makan di bawah 2100 kalori per hari kita dianggap miskin.
03:38Kasarnya begitu ya.
03:39Lalu juga garis kemiskinan non-makanan.
03:42Ada akses terhadap pendidikan.
03:44Ada akses terhadap kesehatan.
03:47Ada kelayakan tempat tinggal.
03:49Apalagi misalnya ini akses terhadap pendidikan misalnya ya.
03:52Nah ini kan dibanyak di Indonesia itu SD dengan SMP sudah gratis.
03:56Misalnya seperti itu ya.
03:57Nah ini tentu saja mempengaruhi lagi nih tingkat pengeluaran yang akan dibutuhkan untuk menjadi miskin.
04:02Jadi menjadi lebih rendah.
04:04Beda dengan di Amerika.
04:05Ya misalnya asuransi kesehatan misalnya itu kan privatize.
04:07Nah itu jadinya lebih tinggi lagi.
04:09Nah hal ini yang tidak ditangkap oleh data Bank Dunia.
04:12Tapi ditangkap oleh BPS.
04:14Nah setelah dua komponen garis kemiskinan tersebut dihitung.
04:18Lalu kemudian dilebur menjadi satu.
04:21Dan dikonversi menjadi nominal.
04:23Dengan harga di Indonesia.
04:25Maka lahirlah garis kemiskinan di Indonesia yang dirilis oleh BPS.
04:30Jadi sudah lama sebenarnya ya.
04:31Sudah lama Bank Dunia mengeluarkan data.
04:34Sudah lama BPS mengeluarkan data.
04:35Dan di data Bank Dunia tersebut ya.
04:38Ini juga harus kita lihat di rilisnya.
04:40Itu disebutkan bahwa a nation's, a country's poverty line is far more appropriate for underpinning policy dialogue and targeting the poorest.
04:53Jadi garis kemiskinan versi masing-masing negara itu sebenarnya lebih appropriate, lebih tepat ya.
05:01Dipakai untuk diskusi kebijakan, dialog kebijakan.
05:04Dan menyusun program-program yang menyasar kepada kelompok-kelompok termiskin gitu.
05:10Jadi gak ada yang perlu tentang kanan.
05:12Oke, tapi kalau misalnya kita lihat dari Bank Dunia sendiri memang kan menentukan garis kemiskinan di Indonesia ini terkait dengan kategori Indonesia yang mereka kategorikan sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas gitu ya mas ya.
05:25Karena Indonesia digolongkan ke sana gitu.
05:28Nah kalau menurut Anda ini ketika kita pakai data dari Bank Dunia untuk terkait dengan income kita yang menengah ke atas kemudian tapi kita juga dalam tanda kutip ini kan tidak terlalu setuju nih dengan data dari Bank Dunia terkait dengan garis kemiskinan.
05:45Seperti apa Mas Uki menanggapinya?
05:48Ya, gak apa-apa. Ini kan pemerikatan.
05:51Artinya kami bukan yang gak setuju.
05:53Kami hanya ingin publik itu melihatnya secara proporsional.
05:58Tujuannya itu untuk ini.
05:59Jadi begini, data Bank Dunia menempatkan kita berada di negara high middle income country.
06:05Dan kita itu baru masuk ke kelompok tersebut.
06:08Dulu sempat masuk tahun 2020 lalu keluar lagi.
06:12Karena COVID ya, jadi kita GDP turun.
06:15Dan sekarang masuk lagi.
06:16Dan kita sekarang berada di kelompok, kita berada di GDP levelnya itu 4 ribu.
06:21Nah bersama kita di atas, itu ada Tiongkok.
06:24Tiongkok itu 14 ribu sekian ratus.
06:27Jadi kita disamakan ya bersama Tiongkok.
06:31Dan kemudian purchasing power parity yang dijadikan garis kemiskinan yang dipatok oleh Bank Dunia itu kan median dari kelompok tersebut.
06:41Dan dapatlah angka 8 dolar sekian.
06:44Jadi kita ini masih new kid on the block lah.
06:46Kalau misalnya kita memakai garis kemiskinan versi Bank Dunia.
06:51Sehingga ya sudah.
06:53Ini tantangan buat kita untuk.
06:54Ya kemudian dengan garis kemiskinan segitu, kita juga mau dong.
06:58Seperti Tiongkok juga.
06:59Itu misalnya seperti itu ya.
07:00Atau misalnya ya.
07:01Jepang di kategori negara maju ya.
07:04Menurut data Bank Dunia itu kemiskinannya 16%.
07:0716% ya.
07:09Sedangkan menurut data dari pemerintahnya sendiri itu tidak sampai 2%.
07:15Jadi ini hal-hal yang biasa saja.
07:17Ini hal yang biasa saja.
07:17Oke baik, saya ke Mas Media.
07:20Mas Media, kalau Anda melihat dari Bank Dunia dengan jumlah ataupun persenan yang jauh dengan BPS.
07:28Bahkan dari April juga sudah jauh di 60,3%.
07:31Anda melihatnya ini yang benar yang mana sebenarnya?
07:34Kalau kita bicara salah benar gitu ya.
07:36Walaupun dari awal juga ini kan sudah berbeda tujuan, beda metodologi.
07:40Anda melihat yang lebih menggambarkan yang mana Mas?
07:43Dari Bank Dunia atau dari Bank BPS sebenarnya?
07:45Ya Bank Dunia saya kira lebih tahu diri.
07:49Mereka paham metodologi.
07:50Profesor hebat ada di sana.
07:52Dan mereka sadar bahkan indikator Bank Dunia pun juga sudah tidak mencerminkan lagi kemiskinan di global termasuk Indonesia.
08:00Sehingga mereka menaikkan standar BPP-nya dari 2,15 USD kepada 3 USD.
08:06Jadi mereka pun paham bahwa data mereka harus ditingkatkan.
08:09Dan saya kira juga saya harus merespon juga bahwa tidak benar bahwa Bank Dunia untuk global saja.
08:15Bank Dunia merilis itu juga untuk melihat masing-masing negara progresnya gimana.
08:21Sehingga itu kemudian bisa menjadi evaluasi bagi negara yang penduduk miskinnya masih banyak termasuk Indonesia menurut data Bank Dunia agar diperbaiki.
08:30Jadi saya kira begini mas.
08:33Jadi tidak perlu defensif menyalahkan Bank Dunia atau mempertentangkan bahwa Bank Dunia itu tidak lebih baik daripada data nasional.
08:41Karena data Bank Dunia itu digunakan lebih dari 150 negara.
08:44Dan kemarin Prof. Arief Ansori Yusuf, Ketua Dewan Ekonomi Nasional di bidang ekonomi, itu mengatakan dengan jelas bahwa data BPS kita sudah usang dan kemudian harus diperbaiki.
08:58Jadi pemerintah sebetulnya sudah merespon lewat Prof. Ansori Yusuf untuk memperbaiki data BPS.
09:03Jadi saya kira mas Kuki perlu berdebat dulu nih dengan perwakilan pemerintah, Prof. Arief Ansori Yusuf, ahli kemiskinan.
09:12Dan beliau meyakini bahwa memang ini harus diperbaiki data BPS kita.
09:16Kenapa? Karena data BPS menggunakan estimasi dengan data tahun 1976.
09:22Itu sudah hampir 50 tahun yang lalu.
09:24Dan sejak saat itu metodologi kita relatif tidak berubah.
09:27Ada dua aspek yang perlu diperbaiki, garis kemiskinan kita juga perlu diperbaiki, dan satu lagi penentuan standar kemiskinan.
09:37Mungkin saya nggak bisa jelaskan satu persatu detailnya, saya bikin surat terbuka kepada BPS, bisa dibaca di publikasi Selios.
09:44Tetapi ada banyak hal yang keliru dan tidak lagi relevan bagaimana BPS menghitung kemiskinan hari ini.
09:51Saya kasih contoh, misalkan satu contoh saja, bahwa BPS mengukur berdasarkan pengeluaran.
09:57Dan itu hutang tidak masuk dalam pengeluaran.
10:00Jadi bisa jadi pengeluaran masyarakat tinggi, tapi pengeluarannya dibayar dengan hutang karena masyarakat terjebak.
10:06Kesulitan ekonomi, harus pinjol, dan lain-lain.
10:10Dan mereka dianggap tidak miskin.
10:12Itu hanya salah satu dari sekian banyak kekurangan metodologi data BPS.
10:16Dan kemarin perwakilan Den sudah merespon itu dan akan memperbaiki data BPS.
10:23Jadi saya sangat mengapresiasi itu.
10:25Jadi kita tidak perlu defensif, saya kira.
10:28Karena negara yang defensif terhadap data kemiskinan yang mereka miliki, itu cenderung manipulatif.
10:36Dan satu lagi juga saya ingin sampaikan juga bahwa data kemiskinan, politisasi data kemiskinan,
10:41ini bukan salahnya pemerintah hari ini juga.
10:45Ini dosa antargenerasi.
10:47Kita tahu beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum Pak Prabu, pemerintah, presiden, goreng-menggoreng data kemiskinan,
10:56dianggap kemiskinan itu turun, kemudian itu dijadikan basis dasar kebijakan.
11:01Jadi ini yang saya kira perlu lebih open mind saja.
11:05Jadi tidak perlu defensif pemerintah.
11:08Karena kalau kita balik lagi ke teori kemiskinan, bagaimana metodologi kemiskinan,
11:13saya kutip saja Pak Sumit, Pak Jayohadi Kusumo, ayah dari Pak Prabu,
11:19itu mendefinisikan kemiskinan itu dalam bentuk yang lebih kompleks, bukan dengan indikator tunggal.
11:25Jadi berbeda dengan pemaknaan kemiskinan BPS hari ini yang bersifat statis dan bergantung pada indikator tunggal atau pengeluaran.
11:34Dan ini saya kira yang harus dicermati hari ini.
11:37Dan mungkin Mas Uki perlu ngobrol lagi dengan Prof. Ansori Yusuf.
11:41Karena terus terang, kemarin saya sudah happy sekali karena pemerintah ingin merevisi data BPS,
11:47metodologi kemiskinannya.
11:48Sekarang PR-nya bagaimana metodologi pengukuran kemiskinan yang baru itu bisa mencerminkan keadaan hari ini.
11:56Karena kalau kita lihat ya, data BPS hari ini hanya 8,5 persen penduduk miskin atau 24 juta.
12:04Dan ini juga bertentangan dengan data pemerintah lainnya.
12:07Jadi ada data PBI penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan,
12:14itu jumlahnya 96 juta.
12:17Dan 96 juta itu adalah penduduk miskin.
12:20Dan itu jauh berkali-kali lipat dibandingkan data kemiskinan BPS.
12:25Oke, saya ke Pak Haris.
12:27Pak Haris, Anda melihat ini perbedaan data yang sangat signifikan dari BPS dan juga Bank Dunia.
12:31Kemudian tadi juga ada istilahnya perlu revisi mekanisme ataupun metodologi yang digunakan BPS
12:40untuk menangkap fenomena kemiskinan di Indonesia.
12:43Apa yang dari DPR bisa cermati?
12:47Ya, kalau kita lihat memang standar yang dipakai oleh BPS sangat rendah.
12:51595 ribu per kapita per bulan.
12:55Ini angka yang sangat rendah ya menurut saya.
12:58Sehingga saya sepakat ya dengan Pak Anidya bahwa ini harus di jauh ulang.
13:03Menghitung standar kemiskinannya ini harus di jauh ulang.
13:06Tidak bisa hanya dilihat dari bahwa seseorang memenuhi kebutuhan 2.100 kalori per hari.
13:13Ya, tapi mengenai data dari Bank Dunia ini juga menarik nih.
13:17Kenapa sih angkanya jadi tinggi sekali?
13:19Karena tadi memang Bank Dunia kan mengelompokkan standar kemiskinan itu berdasarkan kelas-kelas negara.
13:26Dan Indonesia baru naik kelas.
13:28Seperti dikatakan oleh Pak Ubi.
13:31Naik kelas ke upper middle impact rate.
13:34Kita di 4.580 dolar per kapita income-nya.
13:40Sementara standarnya adalah memang dari 4.500 ke 14.000.
13:45Kita di bagian upper yang paling rendah.
13:48Sehingga memang angkanya menjadi sangat fantastis.
13:51194 juta jiwa yang ada di garis kemiskinan.
13:58Memang tidak perlu dipertemangkan, tapi ini memberikan gambaran dan memicu pemerintah seharusnya
14:03untuk lebih meningkatkan satu kebijakan yang sasarannya adalah menghentaskan kemiskinan.
14:10Ini seharusnya lagi tercermin di dalam era BPN 2026.
14:15Yang akan mulai dibahas di DPR pada bulan mendatang.
14:20Oke, baik.
14:21Saya ke Mas Uki lagi.
14:22Mas Uki menanggapnya seperti apa?
14:24Kalau misalnya tadi kita lihat dari Mas Media,
14:28kemudian Pak Haris juga memantau atau memandang bahwa memang data dari BPS ini
14:34sebenarnya kurang akurat menggambarkan bagaimana kemiskinan di Indonesia.
14:39Apakah memang nanti dari pemerintah tetap menggunakan data BPS sebagai acuan
14:43atau juga nanti akan merubah ataupun merevisi bagaimana menghitung angka kemiskinan di Indonesia melalui BPS juga?
14:53Ya, pertama-tama saya ingin mengoreksi dulu ya.
14:57Mungkin Mas Media kurang update ya bahwa garis kemiskinan yang kita pakai sekarang itu
15:02itu bukan semenjang tahun 70-an Mas,
15:06tapi semenjak tahun 98.
15:08Ya, semenjak tahun 98.
15:10Lalu kemudian belakangan ditambah lagi garis kemiskinan non-makanan.
15:14Jadi nggak selawas itu juga.
15:15Nggak selawas itu juga.
15:16Lalu kemudian ketika kita berbicara implementasi program,
15:20ketika kita berbicara penyaluran bantuan,
15:24ya,
15:25kita itu memakai sistem desil.
15:26Kita memakai sistem desil artinya desil 1 itu sekian persen terbawah,
15:31desil 2 sekian persen diatasnya,
15:33desil 3 sekian persen diatasnya sampai dengan desil 9.
15:38Jadi nggak bisa.
15:38Nggak bisa kita mengatakan bahwa,
15:41oh ini 90 sekian juta penerima bantuan yuran untuk BPJS,
15:45maka mereka disebut miskin sesuai dengan standar BPS.
15:49Jadi standar BPS ini memang tujuannya adalah untuk mengukur.
15:53Untuk mengukur juga ya, untuk mengukur misalnya sekarang kemiskinan sekian,
15:57lalu ada intervensi pemerintah,
15:59lalu kemudian setelah itu kita mendapatkan angka berapa.
16:03Nah, masuk kepada usulan-usulan untuk revisi.
16:08Usulan-usulan untuk revisi.
16:10Tapi begini,
16:11sasa saja ya ketika Prof. Arief mengatakan bahwa
16:16kebutuhan makanan dan non-makanan itu
16:20mestinya ditambah lagi komponen-komponennya.
16:24Kurang lebih seperti itu ya.
16:25Tapi kan itu pun juga bukan menyeragamkan dengan angka-angka yang ada
16:30atau yang diotak-atik oleh World Bank lah.
16:32Kurang lebih seperti itu.
16:34Dan pemerintah di sini tidak defensif.
16:37Bahkan pemerintah sendiri mengatakan bahwa
16:41data-data dari Bank Dunia ini memang sudah beda tujuan.
16:45Jadi tidak perlu dipertentangkan.
16:47Kalau kita terbiasa ya menghadapi data,
16:51tentu saja kita sama-sama tahu
16:52data dengan tujuan yang berbeda,
16:56maka desainnya berbeda.
16:58Kita bandingkan dengan sebelahnya yang juga sama-sama berbeda,
17:01tentu nggak bisa dipertentangkan.
17:03Demikian, Mas.
17:04Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan.
17:06Data ini kemudian sebenarnya ditujukan untuk siapa dan untuk apa?
17:09Saya ke Mas Media, kalau Anda melihat dari World Bank sendiri
17:12kemudian mengeluarkan data garis kemiskinan
17:14dan juga persenan negara ini dikatakan miskin seperti apa,
17:19itu untuk apa tujuannya dan untuk siapa?
17:21Kemudian untuk BPS sendiri,
17:23ini juga sebenarnya tujuannya apa dan untuk siapa?
17:26Kalau kita lihat pemerintah misalnya mengacu pada data BPS untuk Bansos,
17:29ini apakah juga kita melihat
17:31kalau misalnya angkanya semakin kecil,
17:33kemiskinannya otomatis juga Bansos yang dikeluarkan
17:36juga tidak banyak gitu, Mas Media?
17:39Iya, sebenarnya agar lebih relevan argumen saya,
17:43saya ngajar statistik dan istigakan saya tentang kemiskinan
17:47dan dari apa yang saya lewati berdiskusi selama ini,
17:51bahkan termasuk dengan World Bank,
17:53itu sesederhana bahwa data yang baik itu adalah data yang Apple to Apple,
17:58comparable, bisa dibandingkan antara satu negara dengan negara yang lain.
18:01Itu kenapa banyak negara di dunia itu merujuk kepada data World Bank,
18:08agar mereka tahu apakah progres kemiskinan di negara mereka itu lebih baik atau tidak lebih baik dibandingkan negara lain.
18:15Apakah boleh ada garis kemiskinan di level nasional?
18:18Tentu saja boleh.
18:20Dan saya juga sebetulnya juga dalam posisi itu bisa saling melengkapi satu sama lain.
18:24Tetapi yang tidak boleh adalah kemudian menutup mata dengan data World Bank,
18:31kemudian tetap defensif untuk mengatakan bahwa data BPS atau data garis kemiskinan nasional kita adalah yang lebih valid.
18:40Jadi negara lain itu sudah mulai terbuka soal cara mereka mendefinisikan kemiskinan.
18:47Jadi Uni Eropa misalkan tidak lagi bergantung pada indikator pengeluaran seperti yang digunakan BPS.
18:54Malaysia misalkan tahun 2019 itu menaikkan standar garis kemiskinan.
19:00Tujuannya apa? Agar mereka tahu berapa orang sebetulnya penduduk miskin di Indonesia.
19:06Nah ini kan Indonesia tidak begitu ya.
19:08Dalam konteks kemiskinan kita tahu hari ini hanya 24 juta orang miskin sesuai data BPS.
19:14Apa implikasinya?
19:16Implikasinya dana perlindungan sosial untuk masyarakat miskin akan tetap kecil.
19:23Dan persentase perlindungan sosial kita terhadap GDP di Asia itu adalah salah satu yang terendah.
19:29Faktornya kenapa?
19:30Karena kita menganggap orang miskin kita terlalu sedikit.
19:33Padahal ada banyak sekali kalau merujuk BPJS kesehatannya,
19:3796 juta orang harus dibantu.
19:39Karena mereka termasuk kalau di kategori miskin rentan.
19:43Jadi saya sebetulnya dalam posisi ini adalah ini soal kemiskinan ini adalah ruang dari teknokrat.
19:50Ruang dari teknokrat.
19:51Saya lebih paham, lebih percaya apabila teknokrat,
19:54Pemerintah yang berbicara soal metodologi kemiskinan ini.
19:58Makanya kemarin ketika Prof. Ansori Yusuf berbicara soal kemiskinan BPS perlu dirubah.
20:04Saya terus terang memiliki harapan di sini bahwa ini akan ada perubahan.
20:10Dan kalau kita lihat data BPS ya.
20:12Ini saya koreksi lagi Mas Uki.
20:14Ini data 1976 yang digunakan.
20:17Dan data itu yang kemudian digunakan untuk metodologi BPS yang dirilis tahun 1985.
20:22Dan kita menggunakan garis kemiskinan makanan, garis kemiskinan non-makanan.
20:27Dan kita tahu bahwa tahun 2024-2025 ya,
20:31pengeluaran masyarakat itu sudah berbeda dibandingkan pengeluaran 30, 40, 50 tahunnya.
20:37Oke.
20:37Jadi PR-nya sekarang saya kira adalah membuka mata,
20:41bahkan juga ini kebetulan ada Pak Haris,
20:43DPR harus mendukung ini Pak.
20:45Karena ini juga adalah diskursus yang saya kira juga tidak hanya di eksekutif,
20:51tapi juga di legislatif.
20:53Dan mungkin perlu mengundang pakar-pakar profesor-profesor terbaik di Indonesia
20:58untuk menyusun ulang bagaimana kita melihat kemiskinan,
21:02sehingga program-program pemberentasan kemiskinan kita jauh lebih tepat,
21:06menyasar lebih banyak orang rentan dan miskin.
21:08Oke, oke.
21:09Mas Media bilang bahwa ayo buka mata,
21:11DPR juga didorong nih untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas ini.
21:14Tapi apakah DPR nanti juga akan melakukan hal tersebut?
21:17Jangan kemana mas saudara, kita akan kembali setelah yang satu ini.
21:20Tetap di Sampai Indonesia pagi.
21:29Dan masih bergabung bersama kami,
21:31tiga narasumber.
21:32Saya ke Pak Haris,
21:34terlebih dahulu Pak Haris,
21:36apakah dari DPR ini sudah punya rencana untuk memanggil pihak-pihak terkait,
21:40misalnya salah satunya BPS,
21:42untuk membahas terkait dengan perbedaan data ini,
21:45dan sekiranya ke depannya apakah bisa diperbaiki metodologinya
21:48dan juga bisa menangkap sebenar-benarnya fenomena kemiskinan di negara kita.
21:54Ya, pada saat ini kan anggota DPR RI sedang mengalami masalah ses,
21:57kita akan kembali lagi pada tanggal 24 Juni ini.
22:02Dan tentu ini kita akan koordinasi ya dengan teman-teman
22:07untuk mengundang BPS dan mempertanyakan mengenai hal ini.
22:11Tadi yang Pak Ugi katakan bahwa memang harga beras di Indonesia
22:15dengan di negara lain berbeda dengan harga COVID.
22:18Ini sudah diakomodir sebenarnya Pak Ugi,
22:20karena data yang digunakan Pak Ugi ini akan menggunakan PPP,
22:25di mana satu dolarnya akan kira-kira di bawah 6.000 perak,
22:28sementara pada realnya akan satu dolar sekitar 16.000.
22:33Nah, memasuki masa sidang depan,
22:36kita akan fokus pada pembahasan LAPBN 2025.
22:39Nah, di dalam pembahasan ini, tentu saya ada pada Komisi 11,
22:45kita akan dukung ya, PPN-nya adalah PPN yang memang mendukung
22:50untuk pengentasan kemiskinan.
22:52Sehingga dukungan kepada sektor-sektor UKM dan kalangan masyarakat bawah
22:56tanpa mengabaikan investasi dan lain-lain,
23:01ini menjadi hal yang sangat penting.
23:03Demikian pula kita akan dorong ya Bank Indonesia
23:06sebagai pengendali kebijakan moneter,
23:09agar Bank Indonesia juga mendukung,
23:11karena kalau hanya APBN-nya saja,
23:13tanpa ada dukungan dari kebijakan moneter yang pro-growth,
23:16maka pertumbuhan 5,2 sampai 5,8 persen
23:20yang dicanangkan oleh pemerintah,
23:22yang indikasinya sudah dibicarakan,
23:25maka tidak akan tercapai.
23:27Apalagi kita tahu Bank Dunia kemarin meredisi pertumbuhan ekonomi Indonesia
23:31dari 4,8 menjadi 4,7.
23:35Sehingga ini yang akan kita bahas dan kita tentu akan mendukung.
23:39Intinya adalah kami mendukung pemerintah
23:42untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi
23:44dengan sasaran yang menentaskan kemiskinan.
23:48Oke, baik.
23:49Saya kembali ke Mas Uki lagi.
23:50Ini kalau kita misalnya, let's say,
23:52nanti metodologinya diubah,
23:54kemudian kita mendapatkan data yang sebenarnya dari WPS,
23:57kemungkinan bisa jadi akan bertambah gitu ya,
23:59di atas 8,57 persen.
24:02Ketika nanti misalnya memang
24:03ternyata angka kemiskinan kita lebih jauh
24:06daripada 8,57 persen,
24:07bagaimana kesiapan dari pemerintah misalnya
24:09untuk kemudian memberikan bantuan sosial,
24:12apakah kita punya cukup berangkas gitu ya,
24:15untuk bisa meng-cover semuanya.
24:17Sementara sekarang kita juga
24:18untuk penyaluran terhadap 16,5 juta penerima manfaat,
24:23ini juga masih terkendala validasi datanya nih,
24:26Mas Uki.
24:27Seperti apa?
24:29Ya, jadi saya jawab satu-satu ya.
24:31Pertama terkait dengan validasi data.
24:33Sebenarnya sudah dilucurkan ya,
24:35sebuah data baru yang kami sebut
24:37data tunggal sosial ekonomi nasional.
24:40Jadi kalau dulu itu setiap kementerian
24:42punya datanya masing-masing,
24:44BPS juga punya datanya sendiri,
24:46dan biasanya ya,
24:48biasanya kementerian memakai datanya masing-masing,
24:51tapi kemudian di lapangan kondisinya berbeda.
24:54Jadi kalau dulu ya,
24:56data penyaluran misalnya ya,
24:57itu diambil datanya oleh tokoh lokal,
25:00tokoh setempat.
25:01Nah ini bisa menimbulkan bias kekerabatan sosial.
25:04Misalnya saya yang mengumpulkan data,
25:07lalu kemudian katakanlah mertua saya nelfon,
25:10gitu ya,
25:10ibu juga mau,
25:11lalu kemudian si ibu dapat,
25:13kemudian kawan-kawannya tahu juga nitip ke saya,
25:16dan ini kerap terjadi dulu.
25:18Ya, jadi kalau dulu itu sering kita lihat,
25:20orang punya motor tiga,
25:22dia dapat kartu Indonesia Sehat.
25:24Orang punya mobil,
25:26anaknya dapat program Indonesia Pintar,
25:29dan lain-lain.
25:30Nah, sekarang ya,
25:31sekarang diambil oleh profesional data tersebut,
25:34yaitu oleh BPS,
25:35dan kemudian BPS memvalidasinya,
25:38lalu kemudian memverifikasinya,
25:40turun lagi ke lapangan,
25:41bahkan sampai dengan di foto.
25:43Kurang lebih seperti itu ya.
25:45Dan penyaluran BPS ini,
25:48berjalan di bulan Juni dan Juli.
25:51Nah, itu soal data.
25:54Nah, soal anggaran sendiri,
25:56sebenarnya anggaran Perlinsos kita,
25:58itu sudah cukup besar,
26:00yaitu sudah tembus di atas 500 triliun rupiah.
26:03Dan ini mengalami kenaikan dari anggaran 2024,
26:07atau tahun sebelumnya,
26:09sebesar kurang lebih 7 triliun lah.
26:10Kurang lebih 7 triliun.
26:12Nah, ini tapi kita nggak bisa melihat Perlinsos itu adalah Bansos ya.
26:15Kita tidak bisa melihat Perlinsos itu adalah Bansos.
26:17Jadi, perlindungan sosial itu adalah Bansos dengan Jamsos.
26:21Kalau misalnya kita bicara Bansos,
26:23di sini ada BLT, BBM.
26:25Di sini ada program keluarga harapan.
26:28Di sini ada bantuan,
26:31makanan non-tunai, dan lain-lain.
26:33Sementara Jamsos ini,
26:35itu tadi,
26:35JKN dan juga BPJS,
26:38tenaga kerja.
26:39Dan dapat dikatakan ya misalnya,
26:41JKN kita itu sekarang sudah menjadi,
26:45katakanlah, sudah cukup mapan ya.
26:47Jadi, BPJS kesehatan kita sudah cukup mapan,
26:50sudah tidak divisit lagi, dan lain-lain.
26:52Dan,
26:53kita akan melanjutkan ini terus ya.
26:56Jadi, kita juga melihat sendiri, Mas.
26:59Apabila kemudian jumlah orang miskin turun,
27:01anggaran perlindungan sosial itu belum tentu turun.
27:04Karena yang kita pakai itu bukan data,
27:07orang miskin maka harus dapat,
27:08nggak miskin maka nggak boleh dapat.
27:10Bukan seperti itu.
27:10Tapi, kita lihat desilnya.
27:12Kita lihat desilnya.
27:13Desil satu itu yang termiskin dia dapat.
27:15Karena apa?
27:16Karena orang yang rentan miskin,
27:19ini juga menjadi sasaran Bansos juga.
27:22Kenapa?
27:23Karena di tengah tantangan global yang serba tidak menentu ini,
27:25atau krisis kepastian kami menyebutnya,
27:27ini seringkali terjadi shock.
27:30Shock itu artinya tiba-tiba ada tarif Trump, misalnya ya.
27:33Dan lain-lain.
27:35Dan inilah kita memerlukan APBN berperan sebagai shock absorber.
27:39Di samping memang,
27:40kita perlu juga menyalurkan kepada mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan,
27:43supaya kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi.
27:46Demikian, Mas.
27:47Tapi, strategi ekonominya adalah,
27:50kita sekarang sedang menjalankan sesuatu yang kita sebut,
27:53kita menginginkan pertumbuhan yang inklusif.
27:55Ini pertumbuhan yang tidak menyebabkan ketimpangan.
27:59Pertumbuhan yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang banyak.
28:03Kurang lebih seperti itu.
28:04Itulah dia kenapa ya,
28:06kita mendapatkan kabar baik.
28:07Kemarin dari sektor pertanian ya,
28:09dari sektor pertanian kita mendapatkan kabar baik.
28:11Selain memang, pertama,
28:14cadangan beras kita sudah mencapai 4 juta ton,
28:17atau tertinggi sepanjang 50 tahun terakhir,
28:20ini petani-petani pada happy nih.
28:22Petani-petani pada happy.
28:23Kenapa?
28:23Karena pemerintah menyediakan pupuk,
28:26subsidi pupuk.
28:27Mohon maaf, subsidi pupuk.
28:29Lalu ketika petani panen,
28:30gabahnya dibeli oleh pemerintah.
28:32Dan ini bisa mengurangi mata rantai,
28:34sehingga Tengkulang nggak punya ruang.
28:36Dan hasilnya apa?
28:37Hasilnya adalah para petani kita,
28:40pertanian kita sekarang,
28:42menyerap tenaga kerja paling banyak di antara sektor lain,
28:45yaitu 40 juta,
28:46dan pertumbuhannya paling tinggi nomor 2.
28:48Ya, paling tinggi nomor 2 setelah perdagangan atau jasa.
28:52Demikian, Mas.
28:52Oke, oke, baik.
28:53Tadi Bang Sos dan Jam Sos sedang berjalan,
28:56dan juga diharapkan juga bisa tadi ya,
28:58membantu mereka yang hampir miskin,
29:01ataupun yang sudah miskin di bawah garis kemiskinan,
29:03tapi saya mau ke Mas Media lagi.
29:05Mas Media,
29:06kalau kita soroti,
29:08pernyataan Pak Presiden Prabowo kemarin,
29:10bahwa beliau punya target Indonesia hilang kemiskinan,
29:15di tahun 2045, gitu ya,
29:17dengan misalnya apa yang dilakukan pemerintah sekarang,
29:20dengan langkah-langkah yang dilakukan,
29:22apakah bisa terlebih dengan data yang berbeda,
29:25antara BPS dan juga World Bank,
29:28seperti apa, Mas Media,
29:30apakah optimis bisa hilang kemiskinan kita di tahun 2045?
29:32Kalau kita flashback ke belakang pidato Pak Prabowo,
29:36Pak Prabowo itu bahkan dengan lugas menyampaikan bahwa sebetulnya data kemiskinan kita,
29:42kemiskinan kita itu mungkin lebih tinggi daripada angka yang hari ini dirilis oleh pemerintah.
29:47Jadi Pak Prabowo pun juga sadar bahwa kita perlu memperbaiki data kemiskinan kita.
29:53Makanya hari ini saya kira BPS bisa menjadi leading actor untuk mengubah metodologi kemiskinan ini,
30:00agar pembangunan di Indonesia lebih baik.
30:03Tapi BPS kan juga pasti akan terjebak,
30:06karena mengubah metodologi kemiskinan itu juga adalah keputusan politik.
30:11Jadi tidak bisa hanya BPS,
30:13tetapi juga mungkin legislatif, eksekutif,
30:17termasuk juga mungkin pakar-pakar kemiskinan.
30:19Tetapi saya hanya bicara soal masa depan untuk anak cucu kita ya.
30:24Kalau hari ini kita jujur bicara soal data kemiskinan,
30:27kita bisa merubah metodologi yang lebih tepat,
30:30maka legasinya akan sangat baik untuk generasi kita ke depan gitu ya.
30:34Karena kita bisa saja mengurangi penduduk miskin di Indonesia,
30:39sesederhana dengan mengubah metodologinya.
30:42Kita mungkin bisa saja mencap setengah orang Indonesia miskin
30:45dengan menggunakan data BPS,
30:47dengan menggunakan data World Bank.
30:49Tetapi bisa jadi itu juga belum tentu ada maknanya
30:53ketika dalam realitasnya kemiskinan itu tidak pernah berkurang.
30:58Jadi jangan sampai kita mengutak-atik data kemiskinan,
31:01tapi kita melupakan esensi yang sebenarnya,
31:03yaitu menghapus kemiskinan itu sendiri.
31:06Nah untuk sampai ke sana,
31:07tidak ada jalan lain.
31:08Kita perlu merubah cara kita mengukur kemiskinan.
31:12Jadi jangan sampai kita menyapu debu ke bawah karpet,
31:15terus kemudian menyembunyikan masalah
31:16dan mewariskannya ke beban generasi berikutnya.
31:19Jadi kita nggak perlu malu juga kalau World Bank bilang
31:22hampir bahkan lebih dari setengah penduduk Indonesia miskin.
31:27Sebaliknya kita juga harusnya malah malu kalau uang pajak rakyat
31:31habis terbuang percuma untuk program yang tidak efisien,
31:35tidak meng-cover masyarakat miskin yang betul-betul miskin.
31:38Dan kita juga harusnya malu,
31:39karena ketika kita lihat persentase perlinsos kita terhadap PDB,
31:43kita masih di bawah Sri Lanka,
31:44masih di bawah Vietnam,
31:46masih di bawah Malaysia,
31:47Thailand,
31:47Mongolia.
31:48Karena sesederhana kadang kita menganggap penduduk miskin kita hanya sedikit.
31:53Jadi satu pesan sederhana dari salah satu tokoh kemiskinan,
31:57ahli kemiskinan global,
31:59dia mengatakan begini,
32:01salah satu ciri negara miskin adalah
32:03negara yang tidak menerima penduduknya miskin.
32:06Jadi,
32:07menurut Hema saya bangun negeri ini dengan kehormatan
32:10dan libatkan teknokrat,
32:13karena saya kira kita perlu melakukan cara-cara
32:16yang lebih mementingkan masa depan pembangunan Indonesia
32:20dengan memperbaiki data kemiskinan yang lebih tepat sasar.
32:23Oke, baik.
32:23Saya terakhir ke Pak Haris.
32:25Pak Haris,
32:26dari DPR Anda punya usulan ke pemerintah seperti apa?
32:30Menghadapi sekali lagi perbedaan data,
32:32kemudian juga sekarang penyaluran bansos yang masih terkendala dengan validasi data,
32:38kemudian juga banyak juga berseliweran.
32:41Mungkin orang-orang yang seharusnya menerima tidak menerima,
32:44yang seharusnya tidak menerima justru menerima.
32:46Apa usulan dari Anda, Pak Haris?
32:49Ya, data memang selalu jadi masalah di Indonesia
32:52dari sejak zaman bahwa ya,
32:54bahwa single data nasional sampai sekarang
32:58katanya sudah ada,
32:59tetapi kan tidak dipakai.
33:01Katakan seperti contoh,
33:02data kemiskinan ini.
33:04Data kemiskinan ini tadi ketika
33:06bicara tentang BPJS Kesehatan tidak dipakai.
33:09Dan seterusnya sehingga ini menjadi krusial ya.
33:14Menurut saya,
33:14saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Redia,
33:17bahwa kita harus lebih jujur,
33:19pemerintah harus lebih jujur,
33:21bahwa ya,
33:24memang kemiskinan itu nyata dan ada.
33:27Angka cara ngukurnya yang perlu diperbaiki.
33:31Katakan 595 ribu per bulan
33:34sudah tidak masuk akal.
33:37Sehingga,
33:38kalau ada kejujuran dari pemerintah,
33:41ini akan mengakibatkan tentu
33:43kita bisa menyusun satu kebijakan
33:45yang jauh lebih baik
33:47untuk menangani orang-orang yang memang miskin.
33:51Oke, ini ya,
33:52kalau bisa disedarkan,
33:53jangan denial gitu ya,
33:55tangkap fakta yang ada,
33:56ketika kita bisa tangkap fakta yang ada
33:58dengan metodologi yang benar,
33:59tetapi kebijakan yang diambil pemerintah
34:01bisa lebih tepat sasaran
34:02dan juga bisa mengetaskan kemiskinan.
34:04Baik, terima kasih Bapak-Bapak,
34:06ada Mas Media Wahyudi Skandar,
34:08kemudian Pak Haris Turino,
34:10dan juga Mas Dede Prayudi
34:11sudah bergabung bersama kami
34:13di Sapa Indonesia Pagi.
34:16Selamat pagi, selamat sehat.
34:19Kami akan kembali, Saudara,
34:20dengan informasi lainnya terkait dengan...
Komentar