Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Namun, mengapa Polri belum juga menerapkan pasal makar terhadap Listyo Sigit Cs?

Apakah unsur makar belum terpenuhi? Atau masih ada fakta lain yang belum terungkap?

Publik tentu menanti kejelasan. Penegakan hukum harus transparan dan tanpa tebang pilih!

Menurut Anda, apa alasan Polri belum menerapkan pasal makar? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar!

Tonton juga RiauOnline “
(RiauOnline)

#Riauonline #Riauonlinecoid #ListyoSigit #PasalMakar #Polri #BeritaNasional

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel:
- Sisi Lain https://youtu.be/_TYOe2wDBl8
- Wamoi dan Riau https://youtu.be/roXyLa8aFLU

Jangan lupa subscribe yaa..

Follow Juga akun Sosial Media kami

https://www.facebook.com/RiauOnlin

https://twitter.com/red_riauonline

https://www.instagram.com/riauonline.co.id/?hl=id

https://www.tiktok.com/@riauonline1

https://s.helo-app.com/al/xvYZYpjbvR

https://sck.io/u/j3hlxrGg

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini menjadi sorotan serius.
00:06Namun meski istana menyebut tindakan tersebut mengarah pada makar,
00:10Polri ternyata belum mengambil kesimpulan yang sama.
00:13Lantas, mengapa Polri belum menerapkan pasal makar dalam kasus ini?
00:17Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai penyidik masih membutuhkan kelengkapan alat bukti,
00:24terutama untuk mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan dan apa tujuan sebenarnya.
00:29Olri sedang melengkapi alat buktinya, kata Fikar.
00:33Menurutnya, penyidik harus memastikan apakah penyadapan dilakukan atas inisiatif para pelaku atau atas perintah pihak lain.
00:40Iya, harus jelas apa tujuan penyadapan.
00:43Dan ini menjadi penting untuk mengungkap siapa sebenarnya yang punya niat untuk menjatuhkan Presiden tanpa melalui proses yang legal,
00:51ujarnya menegaskan.
00:53Pandangan berbeda disampaikan mantan anggota Kompolnas, Poengki Indarti.
00:56Ia mengingatkan agar penyidik tidak terburu-buru mengategorikan penyadapan ilegal sebagai tindakan makar.
01:02Menurut Poengki, kasus ini harus memenuhi unsur pasal 191 KUHP baru,
01:08termasuk adanya maksud *** atau merampas kemerdekaan Presiden,
01:12maupun membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
01:15Nah, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden,
01:19saya masih belum melihat hal tersebut sebagai tindakan makar karena belum memenuhi unsur-unsur pasal makar
01:24sebagaimana dimaksud pasal 191 KUHP baru.
01:28Tegas Poengki.
01:29Ia juga mengingatkan agar proses hukum tidak dipengaruhi tekanan publik maupun media sosial.
01:35Jangan sampai diburu-buru dengan asumsi-asumsi,
01:37termasuk desakan menentukan kasus penyadapan tersebut sebagai makar
01:41karena hal tersebut dapat mengganggu proses penyidikan.
01:44Hindari trial by mobs, trial by social media, ujarnya.
01:49Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut tindakan tersebut mengarah pada makar.
01:55Kami juga berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori
01:59bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ujar Prasetyo.
02:06Pandangan serupa juga disampaikan Mahfud MD.
02:08Ia mengatakan, memang masuk akal disebut makar.
02:12Untuk apa menyadap presiden kalau bukan untuk makar?
02:16Sementara itu, Polri telah membentuk tim khusus yang dipimpin kabar eskrim Komjen Asep Saputran
02:22untuk mendalami kemungkinan unsur makar dalam perkara ini.
02:26Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka,
02:29yakni Listio Sigit Prabowo, Ahri Sonta, Eko Hadi Prabowo, dan Selamet Uliandi.
02:35Namun hingga kini, Polri belum mengumumkan hasil pendalaman tersebut.
02:39Apakah dugaan penyadapan ini benar-benar memenuhi unsur makar?
02:43Semuanya masih menunggu pembuktian melalui proses hukum.
02:48Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan