KOMPAS.TV - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026.
Bonatua Silalahi melaporkan dugaan pelanggaran terkait riwayat pendidikan Gibran ke Bawaslu dengan membawa temuan baru berupa dokumen kalender pendidikan UTS Insearch.
Di sisi lain, sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 29 Oktober 2026 diwarnai aksi walk out penggugat, Mercy Sihombing, yang menyatakan ingin mencabut gugatannya karena menilai Kemendikdasmen tidak kunjung menghadirkan bukti yang diminta.
Tim Dipo Investigasi menelusuri langsung jalannya persidangan dan menggali keterangan dari Mercy Sihombing, kuasa hukum Gibran Muhammad Rullyandi, Bonatua Silalahi, hingga Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
Penelusuran ini mengungkap perbedaan pandangan mengenai kesetaraan pendidikan Gibran, proses verifikasi pencalonan, hingga tindak lanjut laporan di Bawaslu.
Polemik tersebut turut memunculkan respons politik, termasuk pernyataan politikus PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyarankan Gibran mundur, sementara PSI menyatakan tetap menghormati putusan MK.
Ke mana polemik ijazah Gibran akan bermuara? Benarkah persoalan ini dapat berdampak pada posisi Gibran sebagai Wakil Presiden?
Baca Juga PSI: Isu Ijazah Gibran Bukan Kebetulan, Ada yang Suntik Bensin | DIPO di https://www.kompas.tv/video/699445/psi-isu-ijazah-gibran-bukan-kebetulan-ada-yang-suntik-bensin-dipo
Saksikan Program DIPO INVESTIGASI setiap Senin pukul 20.30 WIB di KompasTV.
#ijazahgibran #wapresgibran #suketgibran
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/699453/putusan-ma-batalkan-suket-ijazah-gibran-apa-dampaknya-pada-status-wakil-presiden-dipo-investigasi
