Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 4 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN.

Penyidik kembali mengeledah kantor Summarecon wilayah Bogor.

Selain itu juga penyidik telah melakukan pengeledahan pekan lalu di kantor PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Jakarta Timur dan juga rumah salah satu tersangka yakni saudara LMP yang merupakan salah satu Dirjen di Kementerian ATR/BPN.

"Dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut salah satunya penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik di rumah saudara LMP," kata Budi, Senin (21/9/2026).

Ketika Ditanya terkait peluang Menteri Nusron Wahid diperiksa, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pendalaman terhadap pihak-pihak lain akan bergantung pada kebutuhan penyidikan serta alat bukti yang ditemukan penyidik.

"Semua bergantung pada kebutuhan penyidikan, bergantung pada alat bukti yang ditemukan, yang kemudian nanti butuh untuk dikonfirmasi, butuh untuk dijelaskan oleh pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait dengan materi yang sedang dilakukan penyidikan tersebut," ujar Budi.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Lintang

Baca Juga Bahlil Bungkam soal Alasan Nusron Wahid Mundur dari DPP Golkar, Kini Jadi Kader Biasa | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/691890/bahlil-bungkam-soal-alasan-nusron-wahid-mundur-dari-dpp-golkar-kini-jadi-kader-biasa-sapa-malam



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/691904/dalami-keterkaitan-menteri-nusron-wahid-di-kasus-hgb-ini-penjelasan-jubir-kpk
Transkrip
00:00Puan Jurnalis selama siang yang pertama kami akan sampaikan perkembangan terkait dengan penyidikan perkara
00:07Dukan Tindak Bindana Korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN
00:12Bahwa hari ini penyidik kembali melakukan kegiatan pengledahan
00:17Dimana pengledahan dilakukan di kantor Sumarekon wilayah Bogor
00:23Tentunya kegiatan pengledahan ini untuk mencari alat bukti tambahan
00:29Guna melengkapi pada proses penyidikan perkara ini
00:32Dimana sebelumnya penyidik juga sudah melakukan beberapa pengledahan di sejumlah lokasi
00:42Baik di kantor Kementerian ATR BPN
00:45Dimana dalam pengledahan tersebut penyidik masuk ke ruang-ruang tiga dirjen
00:52Dan juga ruang-ruang direktorat terkait
00:56Yang diduga ada alat bukti yang memang sedang dicari oleh penyidik dalam mengungkap perkara ini
01:04Selain itu juga penyidik telah melakukan pengledahan
01:08Bekan lalu di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Jakarta Timur
01:14Dan juga rumah salah satu tersangka
01:18Yaitu saudara LMP yang merupakan salah satu dirjen di Kementerian ATR BPN
01:25Dalam rangkaian kegiatan pengledahan tersebut
01:28Salah satunya penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik
01:34Di rumah saudara LMP
01:35Berupa informasi-informasi yang ada dalam BBE
01:40Yang diduga terkait dengan aliran uang
01:44Tentunya dari informasi yang ada dalam BBE tersebut
01:48Nantinya penyidik akan melakukan ekstraksi terhadap seluruh informasi di dalamnya
01:54Penyidik akan menelaah dan menganalisis informasi-informasi
01:59Yang tentunya dapat mendukung mengungkap perkara ini
02:03Sehingga dari temuan-temuan kegiatan pengledahan
02:07Penyidik nantinya juga akan melakukan konfirmasi
02:10Akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan
02:15Terkait dengan barang bukti yang diamankan dalam maraton kegiatan pengledahan
02:21Kaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang dilakukan penyidikan
02:26Sehingga nanti bangunan dari perkara ini juga menjadi utuh
02:30Termasuk apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan
02:37Terkait dengan konstruksi perkara ini
02:40Di luar 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
02:46Jauh sebelum kegiatan penyelidikan tertutup
02:50Yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan pada pekan lalu
02:54KPK melalui Kedeputian Penjagaan dan Monitoring
02:59Pada tahun 2021-2022 sebetulnya sudah melakukan kajian
03:05Dimana kajian itu berfokus pada dua area
03:09Yang ini terkait dengan penerbitan sertifikat dan hak guna bangunan
03:14Artinya memang dua fokus area dalam kajian itu juga
03:18Menjadi area yang terungkap dalam peristiwa tertangkap tangan pekan lalu
03:24Dari dua fokus area dalam kajian yang dilakukan oleh Direkturat Monitoring KPK
03:31Tim setidaknya mengidentifikasi ada delapan titik kritis
03:36Yang mempunyai potensi terjadinya suatu tindak bidana korupsi
03:43Dalam proses dan mekanisme pelayanan di sektor pertanahan
03:48Di antaranya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas proses pelayanan-pelayanan
03:56Yang ada di Kementerian ATR BPN
03:58Baik di tingkat kantah, kanbil maupun di tingkat pusat
04:03Apalagi kalau kita melihat di Kementerian ATR BPN itu
04:08Setidaknya ada 57 jenis layanan
04:13Yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik
04:18KPK mendapati adanya transparansi dalam proses pelayanan publik itu belum optimal
04:27Baik saat awal ya artinya bagaimana SOP, proses bisnis, SLA, service level agreement ya
04:38Kemudian tarif BNBP yang resmi berapa
04:41Hingga output dari pelayanan publik itu
04:45Yaitu ketika sertifikat itu sudah jadi
04:48Di sini KPK menemukan adanya
04:52Dari pihak penyelenggara layanan ini
04:56Tidak serta-merta memberitahukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan
05:01Jika sertifikat itu sudah jadi
05:04Nah ketidaktransparan dalam pelayanan publik
05:08Ini seringkali kemudian memunculkan
05:13Adanya pungli, suap, gratifikasi atau bahkan peberasan
05:19Karena ketika pelayanan publik tidak dibuka secara transparan
05:23Di sana ada ruang gelap yang kemudian bisa menjadi pemicu transaksi-transaksi ilegal
05:31Yang kemudian bisa menciptakan meeting of mind
05:35Menciptakan pertemuan kepentingan
05:37Baik masyarakat sebagai pengguna layanan
05:40Dan juga petugas dari Kementerian ATBPN
05:45Sebagaimana tercapture dalam perkara
05:48Yang pekan lalu kita naikkan ke tahap penyidikan
05:53Dari peristiwa tertangkap tangan
05:54Yaitu di kelas ter satu
05:55Dimana PT Sumarekon ini ada kebutuhan untuk membuka blokir
06:01Atas sebagian tanah yang saat itu dikelola oleh PT Sumarekon TBK
06:07Dimana sebagian tanah itu masih terjadi sengketa
06:10Dengan sejumlah warga
06:12Yang kemudian mengajukan blokir di kantah Bogor
06:16Maka kemudian dari pihak swasta tersebut masuk
06:20Memberikan bukaan suap kepada para oknum
06:23Untuk membuka blokir tersebut
06:26Selain dari kajian yang dilakukan pada tahun 2021-2022
06:31KPK juga masuk dalam rangka penjegahan
06:35Melalui instrumen survei penilaian integritas atau SPI
06:40SPI ini mengcapture secara utuh dan menyeluruh
06:44Karena melibatkan responden yang multi-stakeholder
06:48Tidak hanya responden dari internal Kementerian ATBPN
06:53Tapi juga melibatkan responden dari eksternal
06:56Yaitu masyarakat sebagai pengguna langsung dari layanan di Kementerian ATBPN
07:00Dan juga responden dari para ekspert
07:03Yang memang punya wawasan pengetahuan terkait dengan pelayanan publik di sektor pertanahan
07:09Dari responden internal yang merupakan para pegawai di lingkup Kementerian ATBPN
07:15Ini tentunya didalami terkait dengan proses bisnis di internal Kementerian tersebut
07:22Seperti soal rotasi, mutasi, dan promosi jabatan
07:27Bagaimana praktiknya di sana
07:31Ini juga terungkap dalam peristiwa tertangga-tangan kemarin
07:36Yang saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan
07:39Khususnya di klaster kedua
07:40Adanya dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan manajemen ASN
07:45Atau berkaitan dengan penempatan jabatan
07:48Ya artinya matching antara apa yang diukur oleh KPK melalui ranah pencegahan
07:55Dan apa yang kemudian terungkap dalam penindakan KPK
07:59Kemudian yang kedua
08:01Untuk responden eksternal sebagai pengguna pelayanan publik di Kementerian ATBPN
08:08Ini juga memberikan perspektifnya
08:13Memberikan penilaiannya
08:14Atas kualitas pelayanan di Kementerian ATBPN
08:20Karena ini memang jenis layanannya sangat banyak
08:22Tentunya juga responden dari sisi eksternal ini
08:26Dipilah secara beragam
08:28Sehingga bisa menjadi responden yang mewakili
08:32Secara sampling dalam survei tersebut
08:36Kemudian yang ketiga responden dari ekspert
08:40Baik teman-teman pemerhati dari lingkup akademis
08:44Dari peneliti dan juga kawan-kawan jurnalis
08:47Yang memang punya pengetahuan, punya wawasan yang lebih dan khusus
08:53Terkait dengan sektor pertanahan
08:56Khususnya terkait dengan layanan-layanan publik
08:58Yang disinggarkan oleh Kementerian ATBPN
09:08Terkait dengan perkembangan penyidikan perkara ini
09:11Mari kita sama-sama tunggu
09:13Saat ini penyidik masih fokus untuk melakukan kegiatan pengelidahan
09:18Ada sejumlah titik memang yang perlu untuk dilakukan pengelidahan
09:22Dalam pencairan alat bukti
09:23Dan tentunya penyidik nanti pasca rangkaian kegiatan pengelidahan
09:29Juga butuh untuk melakukan pemanggilan kepada para saksi
09:33Guna mengkonfirmasi ataupun meminta keterangan
09:36Baik untuk mengkonfirmasi apa yang sudah didapatkan oleh KPK
09:43Pada tahap-tahap sebelumnya
09:44Ataupun untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan materi
09:48Yang ditemukan dalam rangkaian kegiatan pengelidahan ini
09:52Baik dari dokumen ataupun barang bukti elektronik
09:56Dan kami pastikan setiap pemanggilan saksi
10:00Ataupun pihak-pihak terkait dalam proses penyidikan
10:03Kami pasti akan ambil
10:05Kami pasti akan sampaikan kepada masyarakat
10:07Sebagai bentuk transparansi publik
10:10Atas proses hukum yang sedang berjalan di KPK
10:14Berarti ini ada peluang ya mas ya
10:15Jika nanti ada bukti-bukti yang terkait dengan
10:18Menteri Gino Fronwait
10:20Tentunya semua bergantung
10:22Bergantung pada kebutuhan penyidikan
10:24Bergantung pada alat bukti yang ditemukan
10:27Yang kemudian nanti butuh untuk dikonfirmasi
10:29Butuh untuk dijelaskan oleh pihak-pihak
10:32Yang diduga mengetahui
10:33Terkait dengan materi yang sedang dilakukan penyidikan tersebut
10:40Pengli ya bisa dikatakan
10:41Seperti itu hanya di satu kasus di Sumarekon
10:45Agung TBK aja
10:46Atau memang ada indikasi-indikasi penarikan dan dana lain
10:49Untuk kasus yang sama oleh tersangka yang sama mas
10:53Dalam perkara ini
10:54Setidaknya KPK membagi ke dalam dua klaster
10:57Yang pertama klaster dugaan swap yang dilakukan oleh PT Sumarekon
11:01Untuk melakukan buka blokir atas sengketa wahan yang sedang terjadi
11:07Di lingkup atau di wilayah Kabupaten Bogor
11:11Sehingga oknum-oknum di Kementerian ATR BPN yang diduga sebagai penerima
11:17Selain dari Kantah
11:20Selain dari Kepala Kantah Bogor
11:23Juga ada pihak-pihak lain yang menjadi perantara komunikasi
11:26Ataupun perantara pemberian dugaan uang swap
11:31Dari pihak swasta kepada oknum-oknum di Kementerian ATR BPN
11:35Klaster kedua ini ada dugaan penerimaan uang-uang lainnya
11:41Ya baik yang diduga berkaitan dengan layanan-layanan
11:47Yang ada di Kementerian ATR BPN
11:49Ataupun yang diduga ini terkait dengan proses mutasi, rotasi
11:57Ataupun promosi jabatan di lingkungan Kementerian ATR BPN
12:02Sehingga dari dua kelas terbesar itu
12:04Penyidik tentu nanti akan melakukan pendalaman dan penelusuran
12:09Baik alur perintahnya, aliran uangnya, dan sebagainya
12:14Dan di pihak swasta juga ada
12:16Kemarin kami sudah sampaikan
12:17Salah satunya juga salah satu perusahaan ya
12:22Yang memang diduga memberikan sejumlah uang kepada oknum-oknum di Kementerian ATR BPN
12:28Tentu semuanya ini masih akan terus kami dalami
12:31Dan kami pastikan kami akan update terus setiap perkembangan dari penyidikan perkara ini
12:37Ada dugaan swasta lainnya juga
12:51Kami masih terus dalami, kami masih terus suri
12:54Jadi memang dalam konstruksi dua klaster ini
12:58Ada dugaan swasta lain juga yang memberikan sejumlah uang kepada oknum-oknum di Kementerian ATR BPN
13:06Ini juga masih berkaitan dengan pengurusan HGW
13:13Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan