Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah lembaga antirasuah tersebut menjerat 4 orang tersangka kasus korupsi ATR/BPN yang merupakan orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid, lalu apakah pola aliran uang ratusan miliar rupiah ini bisa berputar tanpa menyentuh pucuk pimpinan, dan mengapa KPK hingga saat ini belum memeriksa Menteri ATR/BPN?

Kita bahas bersama dengan Pakar TPPU Yenti Ganarsih dan Praktisi Hukum dan Aktivis Antikorupsi, Saor Siagian.

Baca Juga Dalami Keterkaitan Menteri Nusron Wahid di Kasus HGB? Ini Penjelasan Jubir KPK di https://www.kompas.tv/nasional/691904/dalami-keterkaitan-menteri-nusron-wahid-di-kasus-hgb-ini-penjelasan-jubir-kpk

#nusronwahid #kpk #atrbpn

_

Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/691921/full-saor-siagian-desak-kpk-periksa-nusron-wahid-minta-prabowo-copot-dari-menteri
Transkrip
00:00Setelah lembaga anti rasuah menjerat 4 orang tersangka kasus korupsi ATR BPN yang merupakan orang kepercayaan ataupun orang dekat Menteri
00:08Nusron.
00:09Lalu apakah pola aliran uang ratusan miliar rupiah yang sudah disita ini bisa berputar tanpa menyentuh pucuk pimpinan?
00:17Dan mengapa KPK hingga saat ini belum memeriksa Menteri ATR BPN?
00:21Kita bahas bersama dengan pakar TPPU, Mbak Yenti Gernarsi dan juga praktisi hukum dan aktivis anti korupsi Bang Saur Siagian.
00:29Selamat petang semuanya.
00:31Selamat petang.
00:33Saya ke Bang Saur dulu. Bang Saur, pertanyaannya sama.
00:37Kenapa KPK hingga saat ini belum juga memeriksa Menteri Nusron?
00:41Karena kalau orang awam melihatnya, anak buah dan orang dekatnya ini terjerat gitu.
00:46Bahasanya, masa iya Menterinya ini nggak tahu sama sekali?
00:51Ya, saya bukan orang dalam ya Sir, gitu ya.
00:55Tapi kita menganalisis dari statementnya Dirdik waktu rilis menetapkan 8 tersangka.
01:03Kemudian Dirdik kan mengatakan karena ini OTT, kami terbatas waktu 1x24 jam harus menentukan tersangka yang ditangkap mereka.
01:14Nah ini kan sudah sampai satu minggu.
01:16Nah, oleh karena itu, saya kira teman-teman saya di KPK harus juga mengejar waktu.
01:25Kenapa? Misalnya begini.
01:28Kalau yang 8 ini, katakanlah semua kan bawahan dari Nusron, ada diri jenis, ada kepala pertanahan yang menemukan uang ratusan
01:40miliar.
01:41Nah, uang ratusan miliar ini kan di rumah yang juga kepercayaannya Nusron.
01:49Nggak mungkin Gus itu yang punya uang 106 miliar, pasti ada orang yang lebih besar lagi.
01:57Nah, oleh karena itu, saya kira kita juga kasih ultimatum nih kepada KPK 1x24 jam nih, supaya segera.
02:04Karena kalau tidak, ini bisa meredus kepercayaan publik kepada KPK.
02:11Nah, kalau Golkar sudah menonaktifkan, kalau bahasa mereka kan 6 bulan yang lalu sudah mengundurkan diri katanya.
02:20Ya, biarlah itu antara urusan mereka lah, itu Golkar dengan Nusron.
02:24Dan saya kira juga, Presiden juga, saya kira juga segera menonaktifkan apa?
02:31Ini bisa merusak, apa namanya, citra BPN atau Kementerian Tata Ruang dengan masih aktifnya saudara Nusron ini.
02:44Kenapa tidak dipaketkan?
02:45Kenapa? Malah contoh yang baik itu bahwa Golkar sudah menonaktifkan, kalau dia tidak punya harga diri,
02:54saya kira kita minta Presiden.
02:56Karena apa? Ini menyentuh jantung programnya Presiden.
02:59Yang setiap hari omong-omong soal pemberatasan korupsi, tetapi masih dibiarkan.
03:06Jadi, menurut Anda, tidak hanya mendorong...
03:09Jadi, kalau dari Bang Saur, tidak hanya mendorong KPK untuk segera meriksa Nusron,
03:13tapi Presiden Prabowo ini baiknya harus segera memecat begitu ya, Menteri Nusron ya?
03:19Iya, harus. Menurut saya, Golkar malah menurut saya, terlepas mereka dibilang 6 bulan yang lalu,
03:24ini sudah contoh, malah mestinya Presiden yang di depan segera menonaktifkan.
03:29Karena PRUU Agraria misalnya.
03:31Saya mengutip pernyataan Nusron, soal hak tanah ini harus melindungi fundamental hak-hak warga negara,
03:41supaya tanah-tanahnya jangan diambil, atau tanah-tanahnya dilindungi.
03:45Tapi, faktanya sekarang dalam kepemimpinannya dia, ada warga negara yang lemah,
03:50yang sudah diminta di-blocking dan di-blocking sepihak hanya karena ada uang mengalir.
03:55Oke, tanah sampai di situ dulu, saya ingin ke Bu Yenti.
03:57Bu Yenti, kalau kita lihat KPK sendiri bilang bahwa hari ini sampai saat ini fokus pencarian alat bukti begitu.
04:04Ini koreksi kalau salah, kalau keterangan itu kan tidak bisa dijadiin alat bukti begitu.
04:08Tapi kalau dalam skema TPPU sendiri, Bu Yenti,
04:11pertanyaannya bagaimanakah cara mendeteksi peran dari 4 orang kepercayaan ini,
04:16apakah mereka betul-betul sebagai perantara dari Menteri?
04:21Ya, Bing, kita kan berangkatnya ini dari OTT.
04:24Nah, kita harus menambahkan ke masyarakat OTT.
04:27OTT itu berarti KPK dalam hal ini, dia sudah punya data-data sadapan.
04:34Harusnya sampai berani OTT seperti itu, sudah adalah data-data chatting-chatting sebelumnya.
04:40Karena disadap ya, lebih mudah sebetulnya.
04:42Karena dia sudah dapat laporan, kemudian dapat izin nyadap dan sebagainya.
04:46Dan kemudian tahu, nah berkaitan dengan aliran, tidak mungkin tidak ada di dalam sadapan itu.
04:52Dan KPK itu harus fokus bahwa, kalau ada, akan ada korupsi,
04:57atau ya pasti akan ada korupsi, atau ada deal-deal untuk penyerahan, gratifikasi, swab, dan lain-lain,
05:03dari sadapan dan itu OTT,
05:05harus juga dilihat pembicaraan mereka itu ke arah mana, yang menurut siapa.
05:10Dan kemudian cari aliran, itu kan bisa juga dideteksi dari percakapan itu.
05:17Dan berkaitan dengan menterinya, bukan berkaitan dengan orang-orang kepercayaan, itu kan menurut KPK.
05:25Tetapi faktanya, KPK itu sudah menggeledah dan menetapkan tersangka dirjen.
05:29Nah, ini untuk keterangan juga alat bukti kan ya.
05:33Kemudian, untuk bahwa kemana saja, oh sekarang yang mengumpulkan memang sejak itu melengkapi,
05:41bukan mengumpulkan, karena kan bukti minimum sudah dilakukan.
05:44Sehingga seharusnya, ketika ada dirjen, dan kemudian sebagai,
05:51KPK kan paham ya lembaga kementerian ini,
05:54jadi ada dong tugas tanggung jawab, tanggung jawab sebagai, apa ya,
06:00pertanggung jawaban institusional.
06:03Sebagai institusi, kepala institusi dalam hal ini menterinya,
06:06dan dirjennya sudah dinyatakan tersangka,
06:10dan kemudian ada bahwa ini ada empat orang di luar yang membayang-bayang itu ya,
06:15sebagai perantara atau apapun nanti,
06:17maksudnya kan diperiksa saja,
06:19diperiksa saja, paling tidak diminta keterangan menterinya,
06:22bahwa ada penggeledahan di dirjen-dirjen syukur-syukur,
06:26sudah dapat data-data bahwa hari itu,
06:30waktu itu harusnya sekalian aja ruangan dirjennya,
06:32ruangan menterinya juga digeledah.
06:35Ini akhirnya menjadi pertanyaan publik ya,
06:37Bu Yenti, ini pada saat penggeledahan juga,
06:39ruang menterinya juga tidak digeledah begitu,
06:42sehingga kalau Bang Saur sendiri melihatnya,
06:43apakah status empat tersangka sebagai orang kepercayaan menteri ini,
06:49apakah sudah cukup atau justru belum cukup ini menjadi alasan hukum,
06:53untuk memanggil dan memeriksa Menteri Nyusron?
06:58Gini loh,
06:59saya belum pernah lihat teman-teman di KPK secara lugas,
07:03menyebut orang-orang ditetapkan tersangka ini,
07:06orang-orang kepercayaan.
07:08Ini kan kita bukan datang ke praktek dukun ini sih,
07:14tapi ini adalah penegak hukum yang merilis,
07:18artinya adalah bahwa bukti setidaknya pernyataan itu,
07:26mengindikasikan kuat sekali kepada menteri ini.
07:29Misalnya begini,
07:30yang sekarang kan bisa kita lihat misalnya Golkar,
07:33kenapa menekan...
07:33Kuat sekalinya ini seperti apa?
07:35Maknanya apa?
07:36Ya, artinya adalah berarti sadar atau tidak sadar,
07:42saya kira sadar teman-teman di KPK,
07:44bahwa keterlibatan Menteri Nyusron ini kuat sekali,
07:47kenapa dibilang kepercayaan?
07:49Apa kaitannya?
07:50Bilang aja dampak tersangka,
07:52yang sudah kami dapatkan dirjen,
07:54kemudian ada dua kepala kantor misalnya.
07:58Kenapa teman-teman di KPK mengatakan,
08:01adalah orang kepercayaan,
08:03berarti dia yang dipercaya mengepul uang,
08:07melobi,
08:09kemudian juga
08:10meminta supaya jumlahnya berapa.
08:14Nah, oleh karena itu,
08:16ini bisa didugakan kalau kita sebagai analisis hukum kita,
08:21ini kuat sekali keterlibatannya.
08:24Nah, oleh karena itu,
08:25saya kira,
08:25mengapa misalnya sampai sekarang,
08:28kemudian tidak dilakukan,
08:30katakanlah statusnya setidaknya memanggil,
08:34sehingga publik atau setidaknya tidak lari kemana-mana,
08:38seakan-akan kemudian,
08:40bahwa KPK tidak maksimal melakukan penyidikan kepada saudara Menteri ini.
08:46Meskipun kalau tadi kata juru bicara KPK saat ini fokus pada pencarian alat bukti,
08:51dan memang ada peluang di peperiksaan jika ada keterkaitan begitu.
08:56Nah, yang kita lihat juga dalam kasus ini adalah bagaimana uang ratusan miliar yang disita gitu,
09:03di OTT ini,
09:04terbesar sepanjang OTT dari KPK.
09:06Kalau dari Mbak Yanti sendiri melihatnya seperti apa?
09:08Dari kacamata follow the money begitu.
09:10Indikasi apa yang paling kuat untuk membuktikan bahwa uang tersebut ternyata,
09:15ini bisa mengalir ke atas, Mbak Yanti?
09:18Iya, kan ada strategi pengungkapan ya,
09:21KPK fokus mengumpulkan alat bukti,
09:24ya sejak awal itu emang fokus ya kan,
09:26pada waktu itu ini kan juga fokus dari alat bukti kok aneh jawabannya seperti itu.
09:30Kita kan tidak tahu, KPK memang itu yang harus dilakukan,
09:33mengembangkan, harus mengembangkan apakah tersangkanya itu saja,
09:36apakah tidak ada persangkatan-sangka lain yang berkaitan dengan data-data
09:41bahwa ada penerimaan misalnya, ada penyebutan,
09:43bahwa, enggak tahu itu dari mana ya,
09:46bahwa ada aliran ke lembaga sosial keagamaan untuk muktamar misalnya.
09:50Dikaitkan juga dengan bahwa dari bawah yang bersangkutan juga tadinya
09:55mencalonkan di muktamar itu untuk kemudian enggak jadi.
09:58Itu kan banyak hal-hal yang,
10:00kalau orang pidana ya, itu merangkaikan ya,
10:02rangkaian-rangkaian itu kan terangkai,
10:04bahwa ya waktu itu memang mencalonkan,
10:06dan kemudian bahwa ada muktamarnya,
10:09kemudian ada dirjen-dirjennya di geledah.
10:12Kenapa KPK double standard ya?
10:14Ketika ada CSR-nya Bank Indonesia,
10:18di geledah ke uang gubernurnya juga,
10:20gubernur BI-nya.
10:21Padahal sampai sekarang enggak ada apa-apa nyala ini,
10:24sudah ada tersangkanya,
10:268,
10:273 uang dirjennya dibuka,
10:29di geledah,
10:30kenapa uang menterinya tidak ada?
10:32Enggak, kita tuh hanya berpikir begini.
10:34Gimana Pak?
10:34KPK itu lembaga milik masyarakat,
10:37apapun yang,
10:39apapun biaya mereka itu dari pajak rakyat, gitu ya.
10:42Jadi jangan semau-maunya juga, gitu,
10:44bahwa masyarakat itu juga enggak terlalu,
10:46enggak terlalu anu ya,
10:47enggak terlalu naib sekali lah ya.
10:49Dia juga bisa melihat ini KPK ini ada apa, gitu.
10:51Dan mereka jangan mengabaikan,
10:53bagaimana persepsi kita terhadap KPK yang,
10:56global standard yang sepertinya,
10:58tidak mau melihat,
11:00akan membatasi,
11:01dan tidak mau melihat aliran itu kemana.
11:03Nah, padahal yang namanya kenapa
11:05sampai ada yang 3 kali,
11:07apa, residit sampai 3 kali,
11:10itu karena tidak jera.
11:11Salah satu indikator bahwa
11:13penjeraan terhadap korupsi,
11:15terhadap kejahatan ekonomi itu tidak,
11:17tidak tercapai adalah
11:19tidak mau mengenakan TPPU sejak awal.
11:21Padahal pasal 75 itu sudah jelas,
11:24dikatakan bahwa,
11:25dalam hal, ini KPK ya,
11:26dalam hal KPK sedang memiliki korupsinya,
11:30dan kemudian ada alat bukti
11:32yang kearah mengalirkannya,
11:34maka harusnya KPK langsung
11:36menyedik dua kejahatan itu sekaligus.
11:39Jadi tolong KPK baca itu pasal 75,
11:42Undang-Undang TPPU,
11:44ketika sudah menyampaikan ada aliran dana,
11:46jadi dua.
11:47Jadi kalau KPK sekarang sedang mengatakan bahwa,
11:50sedang mengumpulkan alat bukti,
11:51saya berharap,
11:52yang dikumpulkan alat bukti,
11:53bukan hanya korupsinya saja,
11:55tapi sekaligus dengan alirannya.
11:56Maksud segera memeriksa Nusron Wahid ya?
11:59Terakhir Bang Saur,
12:00singkat saja ini,
12:01di tengah pengusutan kasus ini,
12:02tadi juga sempat Anda singgung,
12:04bahwa tiba-tiba Golkar ini mengeluarkan pernyataan,
12:06kalau Nusron ini sudah mundur sejak beberapa bulan lalu.
12:09Anda membacanya apa ini?
12:11Artinya dugaan keterlibatan Nusron,
12:13barangkali informasi yang didapat sepiak oleh teman-teman di Golkar itu sudah sangat kuat.
12:17Karena begini sih,
12:19kalau kita lihat soal FTT kepala atau di Bogor,
12:24itu kan pembukaan blokir hanya 1,5 miliar.
12:27Tapi ada juga yang ditangkap,
12:30atau tetap yang tersangka kepala BPN di Tangerang itu.
12:32Kemudian juga yang tempat uang itu juga adalah pernah bupati di Kebumen.
12:38Artinya ada dugaan analisis hukum saya,
12:41sangat masif dugaan korupsi ini,
12:44sehingga uang itu sampai di Kepul ini mirip-miripi Ardiansyah,
12:49yang sekarang ini tidak mengakui tuangnya,
12:51tetapi sudah ditapkan sebagai tersangka pemerasan dan TPPU.
12:57Nah ini mungkin analisis saya guncangan yang sangat luar biasa.
13:03Nah ini menurut saya amunisi juga kepada teman-teman salah satu,
13:07katakanlah petunjuk kepada teman-teman di KPK.
13:11Saya yakin mereka sedang serius.
13:14Tapi kecepatan waktu jadi penting,
13:16sehingga publik percaya.
13:19Karena kalau menurut kita,
13:23sebenarnya karena di OTT,
13:25bisa saja pada saat itu Nusron bisa ditangkap,
13:28namun barangkali ada kehati-hatian,
13:30cuman jangan sampai kehatian-hatian ini kalau kita bicara
13:33barang bukti menurut analisi kita sangat kuat.
13:36Ini yang kita nantikan bersama ya,
13:38bagaimana tajinya KPK dalam mengusut kasus ini
13:42tidak berhenti pada level-level tertentu,
13:44tapi bisa juga sampai ke level atas,
13:46begitu termaksud,
13:47kita nantikan nih kapan KPK memeriksa
13:49Menteri ATR BPN Nusronwai.
13:51Terima kasih Bang Sawar,
13:52terima kasih Mbak Yanti telah berbagi perspektifnya
13:55di Kompas Petang.
13:56Salam Sehat.
Komentar

Dianjurkan