00:18Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
00:24Jadi posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada.
00:39Seharusnya orang yang terlibat itu tidak boleh disebut-sebut langsung seperti itu.
00:46Jadi itu kalau misalnya sudah dikode terlebih dahulu, dia bisa hilangkan bukti seperti itu.
00:59Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mundur dari kepengurusan Partai Golkar,
01:04usai anak buah atau orang kepercayaannya, terseret dalam dugaan kasus suap di lingkungan lembaganya.
01:10Selasa 15 September lalu, Komisi Pemberatasan Korupsi menetapkan 4 orang kepercayaan Nusron
01:16sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Sumarekon di Kabupaten Bogor.
01:51Selama kemudian
01:54karena sudah menyapaikan rencana mundur dari kepengurusan partai kepada Ketua Umum Golkar Bahli Lahadalia dari tahun lalu.
02:01Terkait dugaan korupsi di lingkungan kementerian ATR BPN,
02:04Nusron bilang akan menghormati proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
02:10Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
02:16Jadi posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada.
02:22Isu mundur dari Ketua Umum Golkar?
02:25Kalau soal itu, kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu.
02:33Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku Ketua Umum.
02:39Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama.
02:42Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku partainya kaget
02:47saat KPK mengungkap empat orang kepercayaan Nusron Wahid jadi tersangka.
02:52Doli memastikan Partai Golkar akan mengikuti proses hukum
02:56tapi juga meminta KPK mengklarifikasi lebih lanjut
02:59bukti yang merujuk keterkaitan Nusron dalam kasus ini.
03:03Kalau memang terbukti salah, ya kita harus memprosesnya.
03:09Termasuk dalam kasus ini, saya kira Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
03:15Walaupun sebetulnya, ya, apa namanya, saya kira memang harus clear betul, ya.
03:23Kami juga kaget ketika misalnya ada sekian orang yang ditangkap
03:28tetapi nama kader kami disebut-sebut, gitu ya.
03:32Misalnya tadi, misalnya ada empat orang yang statusnya kan disebutkan
03:39sebagai orang kepercayaan saudara Nusron, gitu.
03:43Kalau memang belum ada bukti, belum ada, apa namanya,
03:49ya tidak ditemukan keterkaitan langsung,
03:52ya seharusnya tidak perlu disebut.
03:55Kalau memang tidak ada, ya segera diklarifikasi saja,
03:58ya supaya tidak ada spekulasi lagi berkembang kemana-mana, gitu ya.
04:04Kalau memang tidak ada, ya jelaskan saja memang tidak ada.
04:08Empat orang kepercayaan terjerat kasus korupsi ini
04:11memicu pertanyaan publik sejauh mana keterlibatan Nusron Wahid sebagai menteri?
04:16Komisioner KPK 2015 hingga 2019, Laude Muhammad Syarif, menilai
04:21KPK perlu segera memeriksa Nusron Wahid
04:24dan memastikan barang bukti yang menunjukkan keterkaitannya dalam kasus ini.
04:30Seharusnya orang yang terlibat itu tidak boleh disebut-sebut.
04:34Langsung.
04:35Seperti itu. Jadi itu, misalnya ini,
04:39kalau misalnya sudah dikode terlebih dahulu,
04:41dia bisa hilangkan bukti.
04:43Tadi.
04:44Karena banyak dihubung-hubungkan dengan beliau,
04:47seharusnya salah satu yang diperiksa itu adalah,
04:50ya beliau,
04:52kapan akan diperiksa,
04:54itu kita serahkan kepada KPK.
04:58Dan seharusnya memang,
04:59kalau penggeledahan itu menurut pengalaman,
05:03sebaiknya segera.
05:05Setelah penangkapan,
05:07semua objek-objek yang dianggap menyimpan informasi tentang itu,
05:11langsung segera.
05:12Kalau seandainya belum bisa karena kekurangan anggota,
05:16sekurang-kurangnya disegel.
05:17Siapa ruangan mana yang disegel,
05:19kira-kira di mana saja.
05:21Jumat 18 September lalu,
05:24penyidik KPK menggeledah tiga lokasi strategis secara maraton,
05:27guna membongkar konstruksi perkara kasus korupsi
05:30di lingkungan Kementerian ATR BPN.
05:32Mulai dari kantor PT Sumarekon Agung TBK di Jakarta Timur,
05:36dan kantor pertanahan Kabupaten Bogor 1 di Cibinong.
05:39KPK juga menggeledah rumah Lampri,
05:42salah satu tersangka,
05:43yang merupakan dirjen pengendalian
05:45serta penertiban tanah dan ruang Kementerian ATR BPN
05:48di Bekasi, Jawa Barat.
05:50Ada hal yang ingin didalami oleh penyidik
05:52terkait dengan layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR BPN.
05:56Sehingga menurut pertimbangan penyidik,
05:58menurut keyakinan penyidik,
05:59kemudian butuh melakukan penggeledahan
06:01di tiga ruangan dirjen tersebut.
06:06Melakukan pencairian untuk melengkapi alat bukti
06:09yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini.
06:13Karena memang dugaannya selain swap
06:17yang dilakukan oleh PT Sumarekon,
06:20selalu pihak swasta,
06:21ada dugaan penerimaan lainnya
06:23dalam jumlah yang cukup besar.
06:26Dalam operasi tangkap tangan
06:28kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan
06:31atau HGB PT Sumarekon di Kepupaten Bogor,
06:34KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah.
06:39Dengan uang sebanyak itu,
06:41Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad yakin
06:44ada pihak berkedudukan tinggi setara menteri
06:47yang terlibat kasus ini.
06:49Ada lima orang kepercayaan menteri,
06:53satu pejabat esolon satu,
06:55ada duit 100 miliar lebih.
06:57Ini sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya
07:00ada keterkaitan dengan pejabat yang sifatnya high profile.
07:06Dalam hal ini menteri.
07:08Oleh karena itu, sebenarnya kalau KPK berani
07:12atau KPK bisa lebih progresif,
07:15maka sebenarnya yang harus dilakukan,
07:18dia harus melakukan juga penggeledahan
07:20di ruangan menteri.
07:23Menteri Nusron ini paling tidak,
07:25menurut saya paling tidak,
07:27sesegera mungkin untuk dipanggil,
07:29diperiksa sebagai saksi.
07:31Sehingga kita tahu betul apa perannya.
07:33Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menilai,
07:37secara manajerial dan logika hukum,
07:40keterlibatan pejabat esolon satu
07:42serta lingkaran dalam menteri hampir mustahil,
07:45luput dari pengawasan sang pimpinan tertinggi.
07:48Hampir mustahil untuk tidak tahu.
07:52Sampai pejabat-pejabat setikat esolon satu terlibat,
07:56itu, apalagi sampai ada tiga orang,
08:01empat semuanya yang dianggap orang dekat,
08:04itu menurut saya agak terstruktur kegiatannya.
08:07Tapi kita lihat saja perkembangannya nanti.
08:10Terstruktur itu artinya memang
08:13yang paling atasnya sangat diduga kuat.
08:17Ya, utahwa itu tahu.
08:20Senada dengan hal itu,
08:21pakar hukum tindak pidana pencucian uang
08:23Yenti Garnasi juga menduga
08:25ada praktik korupsi sistemik yang terstruktur.
08:29Yenti menambahkan,
08:30modus rotasi dan promosi jabatan
08:33diduga kuat sengaja digunakan sebagai instrumen
08:35untuk memuluskan atau menutupi kejahatan.
08:39Tiga diri jen lho terlibat dan
08:41selain bukan hanya Sumarekon,
08:44terlalu kecil kalau kita bicara Sumarekon,
08:46ternyata juga mengatakan tentang
08:48bahwa ini berkaitan dengan
08:50jual beli apa ya,
08:52jual beli paruh mungkin ya,
08:54berkaitan dengan nanti ada
08:56promosi jabatan,
08:58rotasi dan juga
09:00ada mutasi.
09:03Itu kan pasti untuk apa?
09:05Saya mah khawatir gini ya,
09:06aduh ini terstruktur sekali ya.
09:08Sehingga mungkin sebelum ini
09:10dipromosikan dulu seseorang
09:12dirotasi ke sini
09:13atau ada mutasi jabatan ini
09:16untuk memuluskan niat yang dari luar
09:18dari luar struktur
09:19kementerian itu disebutkan juga
09:22bahwa ada orang-orang
09:23dekat menteri tapi justru bukan di dalam.
09:26Pada dalam hal ini adalah pihak swasta.
09:29Analis komunikasi politik Universitas Pajajaran,
09:32Kunto Adiwibowo berharap
09:34istana memberikan pernyataan tegas
09:36mendukung KPK mengusut tuntas
09:38kasus korupsi di Kementerian ATR BPN ini.
09:41Ya Presiden atau Juru Bicara Kepresidenan
09:44atau Mensesnek gitu kan Mas,
09:46yang menurut saya harusnya
09:48secara tegas dan cepat itu
09:51menyelamatkan reputasi pemerintahan ini gitu.
09:55Bahwa mereka harus mengeluarkan
09:57penyataan resmi,
09:59mendukung penuh langkah KPK,
10:01jadi KPK nggak apa ya.
10:02publik tidak melihat bahwa
10:04langkah KPK ini tersandar secara politik
10:07atau kemudian ada intervensi politik
10:10dalam proses hukum gitu.
10:12Menurut saya strategi yang enak
10:14mungkin mendorong pengunduran diri
10:16yang lebih elegan terhadap Pak Nusron.
10:20Dan ini kan juga harus dikomunikasikan
10:23secara politik dengan Partai Golka.
10:27Publik ini berharap KPK menerapkan
10:29metode penyidikan follow the money
10:31untuk mengungkap tuntas
10:32semua pihak yang terlibat.
10:34KPK juga harus tegas menjelaskan
10:37adakah peran Menteri ATR BPN Nusron Wahid
10:39dalam kasus korupsi hak guna bangunan Sumarekon ini?
10:43Tim Liputan Kompas TV
Komentar