Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 1 hari yang lalu
KOMPAS.TV - Kasus keracunan diduga akibat menu Program MBG terjadi di sejumlah daerah selama beberapa hari terakhir.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan santri Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam keracunan diduga akibat menu MBG. Hingga Kamis (3/9/2026) jumlah korban keracunan mencapai 664 orang.

BGN juga mencatat kasus keracunan di sejumlah wilayah lain, seperti Agam, Nganjuk, Tana Toraja, hingga Rembang. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan 80 persen kasus keracunan disebabkan tidak taat pada Standar Operasional Prosedur atau SOP.

Kasus keracunan juga menjadi pembahasan di rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kepala BGN di Senayan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan perubahan fundamental dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya sistem penyediaan makanan. Charles mendorong BGN beralih dari sistem dapur tersentralisasi menuju dapur berbasis sekolah untuk menekan risiko keracunan.

Sementara itu, MBG Watch menilai sanksi yang diberikan BGN tidak berdampak optimal bagi perbaikan Program Makan Bergizi Gratis. MBG Watch bahkan menyarankan untuk menstop sementara agar BGN dapat melakukan evaluasi total.

Audit hingga menutup SPPG yang belum berizin atau belum memenuhi Standar Mutu Teknis, penting dilakukan.

Harus ada terobosan dan kebijakan politik, misalnya moratorium MBG untuk dapat evaluasi menyeluruh, memperbaiki tata kelola, dan mencari akar penyebab munculnya kasus keracunan. Tidak apa-apa mundur satu langkah agar dapat maju sepuluh langkah apabila moratorium dilaksanakan.

Sebab, mengelola program MBG bukan sekadar memasak, lalu membagi-bagikannya ke sekolah. Moratorium untuk melihat apakah selama ini semua SPPG melaksanakan program MBG sesuai standar penyajian makanan sehat, dari mulai pemilihan bahan makanan, bagaimana standar penyimpanan bahan makanan, hingga pencucian omprengnya.

Apakah sudah melewati proses yang higienis? Atau apakah semua ahli gizi di setiap SPPG punya kompetensi yang sama?

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/689346/kasus-keracunan-mbg-dorong-evaluasi-menyeluruh-perbaikan-tata-kelola-dan-pengusutan-akar-penyebab
Transkrip
00:03Intro
00:05Saudara, dalam satu pekan kasus keracunan MBG terjadi di Sidoarjo,
00:10Nganjuk, Tanatoraja, hingga Rembang.
00:12Perbaikan total tata kelola MBG kembali disuarakan.
00:16Ulasan selengkapnya disampaikan rekan saya, Sintia Rompas.
00:19Ya, terima kasih Sindi.
00:21Dua tahun berjalan, evaluasi dan perbaikan menyeluruh mendesak dilakukan.
00:27Selain pengawasan ketat, perubahan mendasar soal dapur berbasis sekolah
00:32juga disampaikan Komisi 9 DPR RI.
00:35Publik berharap ini jadi momentum evaluasi secara total dan sistematis.
00:42Dan Saudara, inilah catatan Kompas TV.
00:45Keracunan MBG mau sampai kapan?
00:52Kasus keracunan diduga akibat menu program makan bergizi gratis MBG
00:56terjadi di sejumlah daerah selama beberapa hari terakhir.
00:59Di kebupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan santri pondok pesantren
01:04membaul hikam keracunan diduga akibat menu MBG.
01:07Hingga Kamis 3 September, jumlah korban keracunan mencapai 664 orang.
01:13BGN juga mencatat kasus keracunan di sejumlah wilayah lain
01:16seperti Agam, Nganjuk, Tanatoraja, hingga Rembang.
01:19Kepala BGN Sudaryono menjelaskan
01:2280% kasus keracunan disebabkan tidak taat
01:26pada Standar Operasional Prosedur atau SOP.
01:30Kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown itu
01:3380-90% itu karena tidak taat SOP.
01:36Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang,
01:41tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi,
01:45waktu konsumsi, batas konsumsi, waktu dan seterusnya.
01:48Adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam,
01:51kemudian tadi di mana, di Lasem, di Rembang ya.
01:55Ini tentu saja kami sangat terpukul sebetulnya,
01:59tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah.
02:02Insya Allah ini kami kita perbaiki semua tata kelolanya.
02:05Kasus keracunan juga menjadi pembahasan
02:08di rapat kerja Komisi 9 DPR bersama Kepala BGN di Senayan.
02:13Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris,
02:17meminta Badan Gizi Nasional BGN melakukan perubahan fundamental
02:20dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis,
02:24khususnya sistem penyediaan makanan.
02:26Charles mendorong BGN beralih dari sistem dapur tersentralisasi
02:31menuju dapur berbasis sekolah untuk menekan resiko keracunan.
02:36Setelahnya 50.059 orang.
02:40Dengan 560 kejadian,
02:42di 36 provinsi,
02:45245 kebupatan-kota.
02:47Artinya hampir semua provinsi di Republik ini
02:50pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir.
02:53Kalau tidak ada perubahan,
02:54secara fundamental,
02:56kita tidak akan berhenti melihat kasus-kasus keracunan terus terjadi.
03:11Sementara itu, MBG Watch menilai,
03:13sanksi yang diberikan BGN tidak berdampak optimal
03:16bagi perbaikan program makan bergizi gratis.
03:19MBG Watch bahkan menyarankan untuk men-stop sementara
03:22agar BGN dapat melakukan evaluasi total.
03:25Melempar masalahnya kepada SPPG,
03:30bukan kepada BGN
03:33yang mengendalikan, merencanakan, dan mengimplementasikan MBG ini.
03:39Jadi saran saya suspensinya memang harus suspensi di BGN
03:43dan suspensi MBG keseluruhan.
03:45Kenapa sih kalau tidak mau di-stop dulu,
03:49di-evaluasi total untuk perbaikan yang optimal
03:53supaya pemerintah itu benar-benar bisa mengantarkan
03:57makanan yang bergizi.
03:59Ini kita baru ngomongin keracunan ya,
04:00kita belum ngomongin kualitas makanan yang ada dalam MBG itu.
04:06Audit hingga menutup SPPG yang belum berizin
04:09atau belum memenuhi standar mutu teknis penting dilakukan.
04:13Namun, kasus keracunan yang terjadi sepekan terakhir
04:16diharapkan juga menjadi momentum evaluasi secara total dan sistematis.
04:21Tim Liputan, Kompas TV
04:42Sampai jumpa di video selanjutnya.
04:55Desaikan perbaikan total menggema usai keracunan
04:59diduga akibat menu MBG terjadi di sejumlah wilayah
05:02dan mencapai ratusan korban.
05:04Berulangnya, keracunan diperlukan terobosan dan kebijakan politik
05:09agar program prioritas ini tidak jadi bahan olok-olokan
05:13yang akhirnya menjatuhkan wibawa pemerintah.
05:17Lagi-lagi, siswa-siswi dan santri jadi korban
05:20makan bergizi gratis atau MBG.
05:23Dalam sepekan, terjadi keracunan MBG di Sidoarjo, Jawa Timur,
05:28Lasem, Jawa Tengah, serta Toraja, Sulawesi Selatan
05:31yang jumlahnya lebih dari seribu siswa dan santri.
05:36Pekan sebelumnya, sekitar 300 siswa di Karo Sumatra Utara juga keracunan.
05:43Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung sigap memberi sanksi
05:48kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
05:53Sudaryono mengungkap 80 persen kasus keracunan MBG akibat kelalaian SOP.
05:59Tentu langkah cepat Kepala BGN Sudaryono merespon setiap kasus keracunan MBG
06:05harus dihargai.
06:06Tapi sebaiknya, jangan cuma berhenti di situ.
06:10Karena kesannya, langkah ini ibarat memadamkan kebakaran.
06:14Tapi tidak pernah tahu apa penyebab kebakarannya.
06:18Pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana
06:23juga patut diapresiasi.
06:25Namun, harus diikuti langkah pembenahan total menyeluruh.
06:36Harus ada terobosan dan kebijakan politik.
06:39Misalnya, moratorium MBG untuk dapat evaluasi menyeluruh,
06:45memperbaiki tata kelola, dan mencari akar penyebab munculnya kasus keracunan.
06:50Tidak apa-apa, mundur satu langkah,
06:53agar dapat maju 10 langkah apabila moratorium dilaksanakan.
06:59Sebab mengelola program MBG bukan sekadar memasak,
07:03lalu membagi-bagikannya ke sekolah.
07:05Moratorium untuk melihat apakah selama ini
07:09semua SPPG melaksanakan program MBG
07:13sesuai standar penyajian makanan sehat.
07:16Dari mulai pemilihan bahan makanan,
07:19bagaimana standar penyimpanan bahan makanan,
07:21hingga pencucian omprengnya.
07:24Apakah sudah melewati proses yang higienis?
07:27Atau apakah semua ahli gizi di setiap SPPG
07:32punya kompetensi yang sama?
07:39Memang program MBG seharusnya sejak awal dilaksanakan
07:45setelah melewati proses perencanaan yang baik
07:48berdasarkan kajian akademik dan medis
07:51tidak menggunakan pendekatan trial and error
07:55sebab tak ada individu atau lembaga di Indonesia
07:59yang punya pengalaman mengelola program MBG.
08:03Karena itu, tak perlu malu juga meniru
08:07atau fotokopi sistem pengelolaan MBG
08:10dari negara-negara yang sudah melakukannya puluhan tahun,
08:15seperti Jepang atau Taiwan.
08:17Sejumlah lembaga pendidikan dan guru sudah ada yang mengusulkan
08:21agar pengelolaan MBG diserahkan kepada sekolah
08:25atau pesantren.
08:26Ini juga harus dipertimbangkan.
08:29Program MBG adalah salah satu program prioritas
08:33pemerintahan Presiden Prabowo
08:35yang sudah hampir dua tahun berjalan
08:37dan menyedot anggaran paling besar dari APBN.
08:42Jangan sampai program yang baik ini
08:46hanya cuma bahan olok-olokan
08:48yang malah jatuhkan wibawa pemerintah.
08:52Presiden pun perlu mendapat laporan apa adanya.
08:57Berikut rekomendasi agar tidak ada korban keracunan lagi.
09:06Perlu diingat, program MBG tujuannya
09:09memberi makanan sehat dan bergizi.
09:12Bukan sebaliknya, malah jadi ancaman
09:15bagi anak sekolah dan ibu hamil.
09:17Tidak ada makanan yang bisa disebut bergizi
09:20jika hasilnya malah membuat penerimanya keracunan
09:26dan masuk rumah sakit.
09:28Jika sudah berulang kali keracunan terjadi,
09:31tetapi sistem pengelolaan masih menggunakan pola lama,
09:35melalui yayasan dan SPPG,
09:37patut diduga ada motif lebih besar.
09:41selain pemenuhan gizi,
09:43anak, lansia, dan ibu hamil,
09:46yaitu bagi-bagi anggaran.
09:54Demikian catatan Kompas TV pekan ini.
09:57Sampai jumpa pekan depan.
Komentar

Dianjurkan