00:00Kemudian Kementerian Negeri akan memberikan usulan masukan-masukan termasuk perkaupatan kota provinsi
00:07yang intinya lah dari Kementerian Negeri akan mengusulkan satu, membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah
00:15karena PAD-nya rendah, itu prioritas.
00:19Yang kedua adalah daerah-daerah yang terkena dampak bencana yang kemarin.
00:23Karena meskipun ada Satgas yang saya jual ke Satgasnya dan tahun depan dari total 100,1 triliun
00:32yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan DPR untuk 3 tahun, tahun depan itu dianggarkan, direncanakan 32,9 triliun.
00:46Nah ini juga nanti akan kami sarankan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk kiranya dan Bapak Nas kiranya dapat dianggarkan.
00:55Bapak Tito mengeluk saya kelihatannya tuh, belum jelas informasi tentang daerahnya ya.
01:01Jadi Pak, pada tahun 2007 direncanakan sebesar 735 triliun rupiah atau meningkat 55 persen
01:11dibanding dengan outlook 2026 sebesar 696,9 triliun rupiah.
01:16Ini di luar dengan rekonstruksi Pak, jadi itu beda lagi yang ini untuk TKD.
01:21Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan
01:28kalau perlu kita tambah-tambah seperti kemarin Pak.
01:38Masih di satu majade forum saya ke Pak Bursa, Pak Bursa kalau saya boleh tahu dan Pak Bursa boleh menceritakan
01:45sebetulnya apa sih dampak yang paling dirasakan oleh kepala daerah bisa dari pengalaman Pak Bursa sendiri di Lahat
01:51maupun para bupati kaitannya dengan efisiensi atau pemangkasan anggaran yang selama ini sudah terjadi.
01:58Bukan ini, kalau efisiensi itu agak berbeda, efisiensi itu adalah kewajiban kita untuk membuang anggaran
02:07Saya lihat terkait pemangkasan TKD kalau Bu.
02:09Nah, kalau pemangkasan TKD ini memang yang paling dirasakan oleh yang fiskalnya terbatas Pak ya, itu lebih dari 90 persen.
02:18Apa misalnya kalau di Kabupaten Lahat apa kira-kira yang Anda rasakan, boleh diceritakan?
02:22Sampai sekarang kami masih cukup Pak ya.
02:24Oke.
02:25Kalau dari daerah lain mungkin Anda pernah dengar di Apkasi?
02:29Oh jelas, mereka sulit untuk bangun, sudah ada defisit, pihak ketiga tidak kebayar kontraktor misalnya.
02:38Sudah ada memotong apa namanya, dana, dana apa, tukin sudah ada yang memotong berpesen.
02:46Nah ini mesti diperhatikan. Jadi mesti ada perlakuan fiskal yang untuk bisa mengatasi daerah untuk membangun.
02:54Yang kan yang tiga manatori tadi, untuk bayar gaji susah dia. Yang manatori kan...
02:59Dan itu jumlahnya cukup banyak?
03:00Banyak, 90 persen lebih kurang.
03:04Satu infrastruktur, dua kesehatan, pendidikan ini, mesti diatasi segera.
03:09Oke.
03:09Kalau ini nggak diatasi...
03:11Kalau di pidato presiden di pengantar APBN 2027, itu kan jadi 735 triliun.
03:18Ada kenaikan 38,1 triliun atau 5,6 persen.
03:23Anda melihat...
03:25Gimana, gimana? 38?
03:26Jadi TKD untuk tahun 2027 di era APBN, di pidato presiden, itu ada tambahan.
03:33Iya, betul.
03:335,6 persen.
03:35Lebih kurang.
03:36Ya, tambahannya itu 38,1 T.
03:39Totalnya menjadi 735 T.
03:42Nah Anda melihat ini sudah cukup, langkah baik, atau masih sebetulnya ini pas-pasan.
03:47Kenapa? Karena ada inflasi.
03:48Masih kurang jauh, Pak.
03:49Kurang jauh.
03:50Gimana? Kurang jauhnya gimana?
03:52Ya kurang jauh.
03:53Memang dibandingkan dengan 2025, 849 memang jauh sekali.
03:57Punya kami dipotong lebih kurang 700 miliar.
03:59Iya.
04:00Belumnya lain-lain kan.
04:01Jadi kalau dipengalikan 700 miliar, memang proyek strategi Bapak Presiden terhenti.
04:07Itu terhenti nanti.
04:10Tetapi, Presiden kan perlu proyek strategi sejalan.
04:141 MBG, 2 Kooperasi, Suha Sembada, sekolah, rakyat, sekolah, dan sebagainya.
04:20Itu penting, itu jalan.
04:21Kalau itu beres.
04:22Kalau kita bilang masih jauh itu, boleh dikasih gambaran nggak?
04:24Kira-kira masih jauhnya itu, misalnya masih ada, itu nggak akan cukup.
04:28Minimal dikembalikan totalnya, hampir 1.000 triliun semuanya.
04:31Oke.
04:31Kita pakai acuan 2025 aja deh, 849 triliun.
04:352025, 1.000 triliun hampir.
04:38849, 993 itu 24 kan?
04:40Ya, lebih kurang, hampir 1.000 triliun.
04:43Nah, dengan 4.000 triliun ini, udah bisa 1.100 kita, mesti untuk seluruh Indonesia, mestinya.
04:49Kalau dikembalikan nggak mungkin?
04:51Ya, nggak mungkin.
04:51Tapi kira-kira berapa idealnya?
04:53Idealnya itu, ya, kayak minimal DBH itu, DBH itu, jangan yang terhutang banyaknya, jangan kecil-kecilnya.
05:03Saya ada DBH terhutang 500 miliar itu, kalau bisa kasihlah 300 miliar dulu gitu loh, jangan cuma 32 miliar.
05:12Tiket sekali itu ya?
05:14Tiket sekali ya Pak.
05:15Prof, kalau ingatkan gini, ini soal, ini kan berangkat dari rencana besar efisiensi ya, which is itu normatif dan harus
05:23disambut positif, tapi mungkin implementasinya aja terkait dengan TKD.
05:27Ini kan akan terus panjang nih, bergulir, bahwa kemarin di bidato itu ada tambahan 38,1T di RAPBN 2027, satu
05:36hal.
05:36Tapi Anda melihat bahwa ini akan terus bergerak, apalagi akan muncul kecurigaan-kecurigaan itu tadi saya bilang, bahwa ini akan
05:42dikembalikan ini, apalagi tadi Anda mengatakan secara teori ada namanya re-sentralisasi.
05:48Nah ini pandangan Anda gimana? Karena kan ini akan terus bergerak ini, sementara dari pengangkat akan begini, gimana kami membuat
05:54perencanaan, sementara apa yang disampaikan itu kan baru dalam pernyataan.
05:59Jadi kalau soal TKD, lanjutannya dulu nih, ya kalau yang sekarang nanti memang di setuju DPR berarti 735T.
06:10Memang dibanding dengan 2026 itu ada peningkatan, hanya tadi kan perbandingannya sama yang mana, nah tadi Pak Bupati ini membandingnya
06:23mestinya dengan yang APBN 2025, ya pagunya ya, 900 santai.
06:29Nah jadi itu kalau di posisi sekitar 25% dari APBN, nah kalau posisinya hanya 735 itu hitungannya Bang, saya
06:39udah hitung itu, dari APBN yang 4000 sekitar 18% yang sekarang ini yang bakal terjadi.
06:46Jadi masih di bawah tahun 2025.
06:49Maksudnya kan 30%
06:50Nah beliau kan musul nih Bupati, kalau bisa, tapi tentu juga kita harus perhatikan program prioritas Presiden, makanya tadi kan
06:59Bang itu lebih moderat dia.
07:02Pak Bursa sebenarnya malu-malu aja, makanya ya tadi tahan dululah prioritas program nasional.
07:06Dia kan ketuanya Bupati ini.
07:08Bukan ditahan, yang sudah ada laksudnya.
07:10Oh iya, jadi kalau bisa itu tetap ada pemotongan tapi tidak terlalu banyak lah.
07:17Anda melihat ada kemungkinan yang ada nuansa top down untuk program prioritas?
07:22Nah itu dia.
07:23Bisa dikoreksi kayak tanya dengan mengelakkan TKD sebelum saya nanti ke Bung Bahtera.
07:28Saya kira agak risikan kalau soal pusat kemudian menjalankan program dan kegiatan dengan dana pusat di daerah.
07:38Nah itu sebetulnya mengingkari prinsip otonomi daerah.
07:43Kalau otonomi daerah, itu daerah diberi urusan pemerintahan, diberi pembiayaan, dia mengelolanya.
07:50Program kegiatan dia jalankan.
07:52Tetapi kalau yang tadi pusat yang menjalankan pembangunan di daerah, jembatan, jalan, maka itu namanya program-program yang basisnya interest
08:03pusat.
08:03Itu cocok dengan kemauan daerah ya.
08:07Dan itu juga tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah.
08:10Saya coba ke Bung Bahtera sebagai pimpinan komisi 2 yang langsung menangani.
08:15Satu tadi ada proposal, tolong-tolong ditambah jangan cuma 2, 7, 3, 5.
08:19Gini, yang saya ingin lihat adalah Anda melihat, ini kan kaitannya dengan daerah.
08:25Daerah ini bagaimanapun kepala daerahnya juga punya visi, punya apa, dan pasti ditagi oleh masyarakat dan kesulitan.
08:31Anda melihat formulasi yang terbaik soal ini apa, satu itu sudah disampaikan, jangan sampai ada nuansa sentralistik.
08:38Yang kedua, jangan sampai daerah hanya dijadikan anak yang harus nurus sama orang tua, tetapi aspirasi tadi disampaikan juga penting
08:46karena tiap daerah punya karakteristik.
08:47Ya tentu kalau kita bicara soal jumlah ya, saya pikir tidak ada cukupnya Bang.
08:55Sebeberapapun misalnya yang diberikan daerah, baik itu dana transfer atau dana bagi hasil,
09:03tapi yang paling penting adalah memang kami di komisi 2 bersama Kemendagri itu terus mencari formula yang pas,
09:10agar daerah ini juga kita dorong untuk mandiri Bang, misalnya Mas.
09:16Banyak sekali sebetulnya potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan untuk kemudian bagaimana menambah nilai untuk PAD misalnya BUMD.
09:24Ada beberapa daerah BUMD-nya bagus-bagus, tetapi tidak jarang juga daerah membuat BUMD-BUMD terus kemudian menguras APBD.
09:33Nah ini kita lagi melakukan penataan terkait dengan BUMD kita, ada seribu lebih jumlahnya,
09:40bagi BUMD-BUMD yang bagus ini harus disupport, karena itu bisa memberikan nilai tambah untuk PAD.
09:47Tetapi bagi BUMD-BUMD misalnya yang selalu diberikan BUMD tetapi merugikan negara,
09:53apalagi kalau sifatnya misalnya memang bukan untuk pelayanan ya,
09:57pelayanan itu misalnya begini, ada PDAM, ya kan itu kan pelayanan,
10:00kadang-kadang kalaupun rugi tetap harus disuplai karena memang itu buat pelayanan masyarakat,
10:04tapi BUMD-BUMD misalnya begini, dikasih uang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar,
10:09tetapi bahkan untungnya tidak sampai misalnya 100 juta, ini kan ada sesuatu yang harus dibenahi di sana.
10:17Kebanyakan mungkin sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di daerah setelah jadi kepala daerah,
10:22demi untuk mengakomodir tim sukses, akhirnya BUMD itulah dijadikan sebagai tempat untuk parkir tim-tim sukses,
10:29padahal kalau dikelola secara profesional itu bisa menantangkan keuntungan, itu yang pertama.
10:33Yang kedua, kita bicara misalnya disampaikan Bang Bursa tadi, misalnya potensi setiap daerah pasti ada,
10:39kenapa sih APBD kita tidak diarahkan ke sana Bang?
10:42Misalnya kalau potensinya pertanian, kenapa misalnya APBD kita tidak diarahkan untuk bagaimana agak mensupport para petani kita?
10:49Kalau misalnya kita punya potensi perkebunan, perikanan, kenapa APBD kita tidak diarahkan untuk mensupport para nelayan kita?
10:57Nah ini yang keliru selama kita ini, mohon maaf ini, sebagian kawan-kawan di daerah melihat kecamata program kerja itu
11:03tidak berbasis dengan potensi.
11:05Akhirnya apa, mohon maaf ini, akhirnya apa kebanyakan ya, APBD yang sudah dirancang itu menguap begitu saja, kita lihat.
11:14Hasilnya, ini yang harus kita dorong, maka dari itu saya pikir ide Pak Prabowo sangat bagus,
11:23bahwa kepala-kepala daerah yang punya kreativitas yang bagus, punya inovasi, kemudian untuk membangun daerahnya,
11:30nah ini yang harus diberi reward, ya kita tambahkan dana transfer mereka, supaya apa mereka lebih getolai,
11:36karena kalau enggak, sebab kalau enggak ya, ini pasti kepala daerah kita, udahlah,
11:40kita misalnya mau berinovasi, mau kreatif, atau misalnya sekian yang kita dapat dana transfer,
11:45jadi enggak, apa namanya, enggak perlu kecakapan untuk menjadi kepala daerah, enggak perlu pengetahuan atau inovasi-inovasi,
11:52atau misalnya kita dapat misalnya dari pusat dana transfer, baik itu DAK-nya, DAU-nya, begitu pun misalnya dana bagi
11:58hasilnya,
11:58nah ini yang tidak boleh, apa namanya, berulang-ulang menjadi mindset kita, sebagai pemimpin daerah harus dirubah.
12:04Saya sudah tangkap poinnya, Bung Bahtera, Apkasi pasti harus menjawab ini,
12:07karena kalau dari penjelasan Bung Bahtera kan, sepertinya Presiden punya banyak catatan buruk soal kepala daerah.
12:15Tahan dulu jawabannya, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Komentar