00:05Intro
00:09Integrasi pengadilan pajak ke dalam satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung
00:14ini sudah memasuki tahap penyelesaian akhir menjelang pelaksanaannya pada tanggal 1 Januari 2027 mendatang
00:22yang dimana sistem pembinaannya atau reformasi ini bukan hanya mengalihkan kewenangan organisasi,
00:28administrasi, dan keuangan saja dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung
00:34tetapi juga untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem pengadilan pajak di Indonesia
00:40Nah, bagaimana kesiapannya saat ini?
00:43Nah, kami akan bertanya langsung kepada Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Prof. Dr. Yodi Martono Wahyunadi
00:51Selamat pagi Prof. Yodi
00:52Selamat pagi
00:53Prof, ini bagaimana kesiapan Mahkamah Agung dalam menerima pengalihan organisasi, administrasi,
01:00dan juga keuangan pengadilan pajak mulai 1 Januari 2027?
01:04Ya, Mahkamah Agung pada prinsipnya sudah siap karena telah mempersiapkan proses integrasi ini secara bertahap
01:13Jadi pertama melalui koordinasi dengan berbagai kepentian dan lembaga terkait dan secara internal pada tahun 2024
01:23melalui keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2004 tersebut
01:30telah dibentuk suatu kelompok kerja penyatuan satu atap pengadilan pajak di bawah pimpinan Ketua Kamar Tata Usaha Negara
01:41Kemudian juga secara eksternal aktif di dalam panitia
01:48Panitia pengalihan pembinaan organisasi keuangan dan administrasi yang terdiri dari beberapa lembaga
01:58baik itu dari Sekretariat Negara terus ada dari tentu Menteri Keuangan
02:04antara lain juga dari Menteri R.B. Menteri R.B. yang menyusun rencana atau rancangan mengenai rancangan peraturan presiden
02:16tentang pengalihan pembinaan organisasi-administrasi keuangan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung
02:27dimana di Mahkamah Agung yang ditunjuk Sekretaris Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
02:37serta Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
02:41untuk mempersiapkan pertama adalah penyusunan regulasi
02:45kedua pembentukan tim transisi
02:49kemudian juga menginventarisir mengenai permasalahan yang kenaikan dengan sumber daya manusia
02:55anggaran, barang milik negara
02:58serta sistem informasi penyelesaian perkara
03:02seluruh rangka tersebut diarahkan supaya nanti ketika beralih menjadi kewenangan Mahkamah Agung
03:09dalam pengalihan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Menteri Keuangan itu
03:14tidak ada kekosongan hukum
03:16dan dapat berdalan dengan lancar dalam langkah pelayanan terhadap masyarakat pencara keadilan
03:21di bidang perpajakan
03:23Baik, kalau gitu setelah integrasi selesai ini ya Prof, bagaimana arah pengembangan pengadilan pajak ke depannya?
03:31Integrasi merupakan fondasi bagi penguatan badan pengadilan pajak khususnya
03:37terutama menyangkut masalah kedudukan pengadilan pajak
03:42yang dimana diharapkan dalam kaitan dengan kedudukan ini semakin kuat
03:46dan juga memberikan independensi bagi kompetensi hakim aparatur
03:53serta juga pengaturan hukum dalam rangka berbasis teknologi
03:59ini dalam hal ini kaitan dengan penyusunan naskah akademik
04:06untuk perubahan pengadilan pajak oleh pusat strategi dan kebijakan BPSD Mahkamah Agung
04:14jadi di Mahkamah Agung sendiri sudah mempersiapkan supaya ada perubahan undang-undang pengadilan pajak
04:21Baik, terima kasih banyak Prof Yodi atas penjelasannya
04:25selamat melanjutkan aktivitasnya kembali
04:26Sama-sama, terima kasih
04:28Ya, Saudara, integrasi pengadilan pajak ini tentu saja bukan hanya sebagai perubahan struktur
04:36tata kelola kelembagaan tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman
04:42dan tentunya dengan adanya perubahan ini dapat menciptakan proses pengadilan pajak
04:48yang lebih transparan, modern, dan juga dipercaya oleh masyarakat
04:52Medina Andes, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta
04:55Medina Andes, Kompas TV, Jakarta
Komentar