- 2 hari yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026), menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jundi Al Muhandis, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola ekonomi yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat.
"Apa yang kami sampaikan adalah representasi dari kekecewaan masyarakat atas buruknya tata kelola terutama dalam konteks perekonomian hari ini," kata Jundi dalam wawancara di Kompas TV.
Jundi menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama mahasiswa ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo.
Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan kesadaran terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat.
"Yang penting untuk dicermati oleh publik dan dalam hal ini sebetulnya Presiden Prabowo adalah poin nomor lima, di mana Presiden harus mengakui kesalahan dan berhenti mengelak," katanya.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Aqshal
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/674588/soroti-bbm-hingga-mbg-mahasiswa-minta-ini-ke-presiden-prabowo
Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jundi Al Muhandis, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola ekonomi yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat.
"Apa yang kami sampaikan adalah representasi dari kekecewaan masyarakat atas buruknya tata kelola terutama dalam konteks perekonomian hari ini," kata Jundi dalam wawancara di Kompas TV.
Jundi menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama mahasiswa ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo.
Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan kesadaran terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat.
"Yang penting untuk dicermati oleh publik dan dalam hal ini sebetulnya Presiden Prabowo adalah poin nomor lima, di mana Presiden harus mengakui kesalahan dan berhenti mengelak," katanya.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Aqshal
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/674588/soroti-bbm-hingga-mbg-mahasiswa-minta-ini-ke-presiden-prabowo
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Akankah aksi mahasiswa ini mendapat respons cepat pemerintah?
00:03Kita akan diskusikan saudara bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar,
00:09Ahmad Irawan, dan juga adalah Ketua BEM FEBUI, Jundi Al-Muhandis.
00:15Selamat malam Pak Irawan, Mas Jundi.
00:20Selamat malam Mas.
00:21Baik, dan Ibrahim dari Studio Kompas TV.
00:24Waalaikumsalam.
00:25Saya ingin ke Pak Irawan terlebih dahulu.
00:28Pak Irawan, jadi bagaimana Anda membaca aksi yang terjadi di hari Jumat, Pak Irawan?
00:38Terima kasih, Mas.
00:40Kalau kami sendiri sih memandang bahwa dalam trajektori perjalanan politik kenagaraan kita selama ini,
00:48bahwa selama ini mahasiswa, teman-teman kita, adik-adik kita mahasiswa,
00:52itu merupakan salah satu kekuatan moral di Republik ini,
00:58sehingga kami melihat dan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman dan adik-adik mahasiswa itu adalah bagian dari
01:05moral force dari kekuatan Republik kita juga.
01:10Itu yang pertama.
01:11Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik kita, teman-teman mahasiswa itu adalah bagian dari penggunaan hak konstitusionalnya
01:19dalam menyampaikan pikiran-pikirannya dan pendapatnya.
01:23Dan kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik kita tadi sehari-hari dalam menyampaikan aksi demonstrasi,
01:31itu masih dalam batas-batas kewajaran dan kami mengapresiasi juga bagaimana TNI Polri dalam menjaga adik-adik kita dalam menyampaikan
01:45pendapatnya.
01:46Oke, ada apresiasi langsung dari wakil rakyat, Mas Jundi.
01:50Bagaimana sih bisa digambarkan tadi jalannya aksi para mahasiswa?
01:56Apa saja sebetulnya yang ingin disampaikan kepada pemerintah, Mas Jundi?
02:03Baik, selamat malam Mas Rahmat dan Bang Ahmad Irawan dan pendirikan pemirsa sekalian.
02:08Saya harus menyampaikan bahwasannya memang apa yang tadi disampaikan tentang apresiasi dari abang kita ya,
02:24terkadang apresiasi penyampaian aspirasi kita ini adalah satu hal yang fakta di lapangan tidak berbicara dengan baik.
02:34Awalnya kami sudah sebuah surat pemberitahuan ya, bahwasannya kami akan melaksanakan aksi di Bundaran HI.
02:41Namun dalam prosesnya, justru kami di tahan-tahan begitu ya,
02:46di dalam perjalanan kami dihentikan, kami di blokade untuk bisa sampai ke titik aksi yaitu Bundaran HI.
02:52Tapi bagaimanapun juga akhirnya kami sampai ke daerah yang dekat dengan Bundaran HI,
02:57meskipun aparat dari TNI dan Polri menghalangi kami untuk masuk lebih jauh,
03:02penyampaian aspirasi tetap dapat kami sampaikan.
03:04Apa yang kami sampaikan adalah representasi dari kekecewaan masyarakat atas buruknya tetap lola,
03:12terutama dalam konteks perekonomian hari ini.
03:14Maka ada berbagai tutupan yang kami layangkan, mulai dari stok pemberosan APBN,
03:20hingga agar pemerintah dalam hal ini, Presiden Prabowo, mengakui kesalahan dan berhenti menyalak
03:26dalam konteks ekonomi yang hari ini sudah makin terasa membebani masyarakat.
03:31Kurang lebih seperti itu, Mas.
03:32Mas Jundi ketika aksi sampai di Bundaran HI, apakah ada dari perwakilan pemerintah mungkin
03:40yang merespons mahasiswa atau menyampaikan bisa lewat secara langsung atau misalkan virtual
03:47yang menyampaikan, oke aspirasi mahasiswa diterima atau seperti apa sih jalannya tadi?
03:54Baik. Saya rasa untuk ada pejabat yang hadir dan nyambut aspirasi kagetik ini.
04:09Bu, kalau diulang Mas Jundi, tadi sempat putus-putus sambungan koneksi kami dengan Anda,
04:14mungkin bisa diulang apakah ada yang hadir atau yang memberikan respons langsung kepada mahasiswa?
04:21Oke, baik Mas. Saya sampaikan tidak ada sama sekali, jangankan ada pejabat yang menyambut kami untuk menerima aspirasi.
04:29Kami disambut dengan represifitas dari sejumlah aparat yang menghalangi kami, ada yang melakukan pemukulan serta penendangan.
04:35Jadi sampai detik ini tidak ada pihak dari pemerintah, pejabat publik, kementerian, ataupun anggota DPR yang menyambut menerima aspirasi kami.
04:45Saya rasa seperti itu.
04:47Oke, Pak Irawan, ada sedikit keleluhan dari mahasiswa soal tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menerima aspirasi.
04:56Tentu yang diharapkan tadi oleh Mas Jundi yang didengar nih.
04:59Ada beberapa poin, Pak Irawan, yang disampaikan oleh mahasiswa.
05:03Ada lima, ada stop pemborosan anggaran, APBN.
05:06Turunkan harga kebutuhan bahan pokok, termasuk ada juga BBM, yang baru naik kan BBM non-subsidi ya.
05:12Kemudian juga hentikan program MBG dan juga pembangunan kooperasi desa.
05:16Ada hentikan militerisme di ranah sipil.
05:19Dan terakhir, menuntut Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan.
05:23Dari lima tuntutan ini, apa yang bisa Anda cermati?
05:27Apakah ini bisa diserap oleh pemerintah?
05:30Anda perwakilan juga dari Partai Gokad, perwakilan Parlemen.
05:34Apakah juga bisa menyampaikan pada pemerintah, Pak Irawan?
05:40Sebenarnya dari berbagai tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik kita yang melakukan aksi demonstrasi,
05:48pada saat ini DPR bersama pemerintah sedang dalam proses pembahasan APBN 2027 dan segala hal terkait dengan kebijakan dan politik
06:03anggaran ke depan itu masih dalam proses pembahasan.
06:06Dan kami sangat memahami apa yang kemudian menjadi pokok aspirasi adik-adik kita, teman-teman mahasiswa.
06:15Itu yang pertama. Nah yang kedua memang tentu ada satu hal yang pasti adik-adik kita juga mengetahui,
06:24masnya juga mengetahui bahwa ada satu kondisi di mana kita menghadapi situasi geopolitik yang tidak mudah,
06:36sehingga itu berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak, khususnya yang non-subsidi.
06:44Dan kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain yang punya kemampuan daya beli yang setara seperti Indonesia,
06:54katakanlah India, katakanlah juga Brazil atau Vietnam, terus kemudian ada Thailand atau ada Afrika Selatan,
07:01itu harga bahan bakar minyak kita terkait dengan yang non-subsidi kita termasuk yang relatif di bawah dari harga-harga
07:14minyak non-subsidi
07:15yang ada di berbagai negara tersebut. Tetapi sekali lagi bahwa tentu yang paling utama seperti yang disampaikan oleh pemerintah
07:23adalah bagaimana rakyat tidak terlalu terbebani dengan kenaikan harga minyak tersebut,
07:34sehingga sedang dikaji dan dihitung suatu alternatif kebijakan untuk kemudian memberikan bantalan terhadap masyarakat
07:42agar tetap bisa menjaga daya beli, kemudian bisa menjaga kenaikan harga-harga bahan pokok atau dalam hal ini
07:50yang disebut dengan inflasi tersebut. Terus yang ketiga juga...
07:57Terus ketiga, tuntutan kaitannya dengan efisiensi APBN dan kaitannya dengan program makanan bergisi gratis,
08:08saat ini juga pemerintah bersama DPR sedang melakukan evaluasi terkait dengan program dan anggaran badan gisi nasional.
08:17Dan sekira juga begitu juga dengan berbagai program atau tuntutan adik-adik kita mahasiswa lainnya itu juga sedang dalam proses
08:25pengkajian
08:26dan semua didengarkan bahkan sebelum adik-adik kita turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi,
08:33pemerintah juga sedang telah melakukan berbagai inisiatif untuk kemudian mengimplementasikan apa yang kemudian menjadi tuntutan adik-adik kita.
08:43Oke, Mas Jundi tadi disampaikan DPR dan juga pemerintah ada sedang menggoda beberapa hal yang tadi dituntutkan
08:52atau yang disampaikan dalam tuntutan para mahasiswa.
08:55Jadi kalau misalkan kita dibedah per poin Mas Jundi, bicara soal BBM dan juga kenaikan harga bahan pokok.
09:04Kalau bagi mahasiswa apakah selama ini yang disampaikan oleh pemerintah masih dirasa kurang?
09:11Atau seperti apa sih yang menjadi harapan dari mahasiswa soal ini?
09:15Soal tadi, poin harga bahan pokok dan juga BBM terlebih dahulu nih.
09:22Oke, baik. Terima kasih, Mas. Saya izin menjawab sekaligus juga menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Hirawan.
09:29Kalau kita lihat misalnya tadi konteks tentang kondisi geopolitik yang membuat harga minyak mengalami kenaikan.
09:35Jadi, jika kita lihat, tadi kan Bang Ahmad Hirawan cuma membandingkan dengan negara lain.
09:40Coba kita lihat juga Indonesia dengan negara lain, di kawasan maupun juga negara lain yang kita anggap relevan untuk dibandingkan.
09:47Pelemahan mata uangnya, Indonesia ini termasuk di antara yang paling dalam.
09:52Itu berarti sebenarnya, secara fundamental, kita memiliki permasalahan tata kelola perekonomian.
09:57Dengan atau tanpa geopolitik yang bergejolak, saya rasa tahun 2026 akan menjadi tahun yang berat bagi perekonomian kita.
10:05Memang ada kenaikan harga dari minyak itu sendiri yang akhirnya menciptakan kenaikan harga di pertama ks ya, sebagai produk non
10:15-subsidi.
10:16Tapi yang kita lihat adalah bahwasannya tuntutan kami ini saling berkaitan dan saling berkelindan.
10:23Kita lihat poin pertama kita adalah stok pemborosan APBN.
10:26Jika pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, punya political will untuk menghentikan pembiayaan program-program yang tidak tepat sasaran, eksesif
10:34dan populis,
10:36maka tentunya fiskal space itu akan melebar dan kita punya banyak anggaran untuk melakukan bantalan terhadap BBM itu sendiri.
10:45Bahkan jika diperlukan menurunkan harga pertama maksudnya ya.
10:48Tapi yang terjadi hari ini justru terjadi pemborosan dalam hal ini program MBG begitu ya, yang kita rasa akhirnya membuat,
10:56fiskal space kita terbatas.
10:57Lalu kemudian kalau ditanya apa yang sebenarnya diharapkan oleh mahasiswa, tentunya semua yang telah kita sampaikan,
11:04tapi yang penting untuk dicermati oleh publik dan dalam hal ini tentunya Presiden Prabowo ya,
11:09adalah poin nomor lima.
11:10Dimana Presiden harus mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
11:15Mengapa? Karena dalam kondisi seperti ini, tadi kita sudah sangat sepakati lah tentang new politik ya,
11:19yang dibutuhkan adalah sense of crisis.
11:22Sense of crisis inilah yang kami lihat tidak dimiliki oleh Presiden Prabowo.
11:26Jangankan kita berharap atau pasar berharap pemerintahan ini bisa menyelesaikan berbagai masalah.
11:32Untuk mengakui dan menyadari adanya kesalahan dalam tata kelolanya saja, kami ragu begitu.
11:37Jadi, itu yang saya rasa bisa kami sampaikan ya, dari paradigma kami.
11:43Baik, sense of crisis. Apakah rasa ini bisa sampai ke Presiden Prabowo, Pak Yerawan?
11:51Tapi jangan dijawab dulu, Pak Yerawan.
11:52Kita akan kembali jeda sejenak.
11:55Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
12:03Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat berangsur kondusif.
12:07Masa mahasiswa yang sejak Jumat siang menuntut perbaikan ekonomi telah membubarkan diri secara tertib.
12:13Kabit Humas, Polda, Metro Jaya, Kembes, Budi Hermanto bilang,
12:16arus lalu lintas dari arah Surirman menuju bundaran HI sudah bisa dilewati kendaraan.
12:22Pihaknya terus akan memonitor situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta.
12:33Sebelumnya, saudara aksi demonstrasi di sekitar Jalan MH Tamrin sempat menyebabkan kemacetan.
12:39Arus lalu lintas dari arah bundaran HI ke Gatot Subroto masih bisa dilalui kendaraan.
12:44Namun, laju kendaraan mengalami perlambatan di sana.
12:47Sementara arus kendaraan dari arah sebaliknya terpaksa diahlikan
12:51karena masa berkumpul di jalur tersebut.
12:55Baik, kembali kita bahas perbincangan aksi mahasiswa hari ini bersama dengan anggota DPR,
13:03fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, dan juga Mas Jundi.
13:08Pak Irawan, tadi disinggung soal sense of crisis, apakah ini bisa sampai kepada Presiden Prabowo?
13:18Termasuk juga tadi secara garis besar ada revocusing anggaran lah yang dituntut oleh mahasiswa, Pak Irawan.
13:25Tentu, tentu Presiden mendengar apa yang disampaikan dan menjadi kritik publik.
13:36Hal mana kami bisa mengambil kesimpulan tersebut karena pada proses kami rapat kerja bersama menteri-menteri
13:51yang mewakili Presiden kaitannya terkait dengan rencana program kerja kementerian dan lembaga
13:58itu sebagian besar telah melakukan revocusing dan realokasi anggaran.
14:08Kalau kita lihat pagu indikatif yang dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga,
14:15semuanya praktis ada efisiensi yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga tersebut.
14:23Jadi, saya kira itu dan khusus kemudian yang menjadi fokus kritik publik
14:31seperti badan gisi nasional atau program makanan bergisi gratis,
14:38hal tersebut juga mengalami evaluasi termasuk angka-angka anggarannya.
14:47Jadi, itu terus.
14:48Kedua juga sebenarnya kalau kita melihat betul atau mencermati berbagai program pemerintah,
14:57itu adalah hanya satu di antara berbagai-banyak program prioritas.
15:02Karena ada beberapa juga program prioritas lainnya yang memang saya kira itu bisa membantu
15:09masyarakat dalam situasi sulit seperti sekarang di tengah tantangan global.
15:15Dan itu nanti itu pembahasan pagu indikatif masing-masing kementerian dan lembaga tersebut
15:24itu kami akan bahas dalam satu-dua bulan ini sebelum kemudian undang-undang APBN tahun depan itu disahkan.
15:35Saya kira itu dan kaitannya dengan sense of crisis dari yang dihadapkan oleh adik-adik kita teman-teman mahasiswa,
15:45saya kira Presiden melihat betul, melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh publik.
15:57Jadi kalau kemudian, tadi salah satu ketutuan yang saya baca dan saya dengarkan dari Ketua BM,
16:06itu adalah kaitannya dengan tidak mengakui kesalahan dan tidak membela diri.
16:13Kalau saya menilai dari apa yang disampaikan oleh Presiden sebenarnya,
16:19lebih kepada penjelasan terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden dalam hari-harinya masa jabatan kepresidenan.
16:29Jadi bukan untuk bermaksud membela diri,
16:33tetapi Presiden kemudian sebagai wujud akuntabilitas itu menyampaikan apa yang kemudian menjadi latar belakang
16:40maksud dan tujuannya dalam melakukan berbagai aktivitasnya sebagai seorang Presiden.
16:46Oke, Mas Jundi, dijelaskan tadi secara detail, dijabarkan bagaimana yang sudah menjadi pembahasan
16:56alokasi anggaran, focusing anggaran, termasuk juga tadi soal akuntabilitas yang dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo.
17:04Apakah step-step tadi yang disampaikan masih ada yang mengganjil atau diri rasa masih kurang menurut Anda, Mas Jundi?
17:14Oke, baik. Pertama, kami melihat sebenarnya memang kondisi seperti ini paling mudah memang bagi pemerintah
17:22untuk menyalahkan pihak lain, menyalahkan pihak asing misalnya.
17:28Kami masih merasa bahwasannya ada sentimen yang sayangnya dibulai oleh Presiden Prabowo,
17:33bahwasannya upaya kritik itu adalah bagian dari mereka yang menjadi bagian dari atek asing.
17:38Itu yang pertama harus diluruskan dulu oleh Presiden Prabowo.
17:41Kemudian, yang kedua, beberapa step yang tadi dijelaskan oleh Bang Ahmad Irawan,
17:45tentunya kami apresiasi sebagai bentuk kinerja, baik itu dari unsur kementerian, lembaga,
17:51juga di legislatif dan eksekutif yang seharusnya memang saling berkomunikasi.
17:55Tapi yang harus kita lihat, dan tentunya seluruh masyarakat tunggu ya,
17:59bahwasannya action speak louder than we.
18:02Pada akhirnya, apa yang disampaikan dalam bentuk komunikasi publik,
18:05itu dirasakan masyarakat dalam bentuk eksekusi dari policy-nya seperti apa.
18:11Yang paling deket hari ini kita bisa lihat, ada kenaikan dari harga Pertamax.
18:15Pertamax memang tidak ditujukan untuk masyarakat kelompok miskin,
18:20tapi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adanya substitution effect,
18:24yaitu pengguna Pertamax yang merasa akhirnya Pertamax kemahalan,
18:29lalu mereka berpindah untuk menggunakan Pertalight.
18:33Dampaknya apa?
18:34Tentunya demand dari Pertalight akan meningkat secara signifikan,
18:38dan akan membuat Pertalight menjadi satu barang yang langka.
18:41Kita bisa saksikan, tentunya saya rasa Kompas juga mengangkat beberapa berita di daerah,
18:47Pertalight sudah menjadi barang yang langka.
18:49Kita harus lihat bagaimana Presiden itu memandang dan menyelesaikan permasalahan ini.
18:54Ini bisa kita bilang sebagai salah satu eksersis pertama kita.
18:57Setelah kita menyampaikan tuntutan, direspon tadi seperti apa yang disampaikan,
19:01kita lihat dari sisi pelaksanannya seperti apa.
19:04Saya rasa yang paling penting adalah untuk kembali menyadari bahwasannya
19:09ada misalokasi anggaran yang luar biasa,
19:12sehingga menghentikan program-program yang eksesif dan tidak tepat sasaran
19:15adalah langkah yang paling baik,
19:17sambil memberikan bantuan sosial sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan.
19:23Itu yang saya rasa paling baik untuk menjaga daya beli
19:25dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah seiring berjalannya waktu.
19:30Oke, jadi akuntabilitasnya baru disampaikan lewat pidato,
19:37namun untuk aksinya atau kekeriknya itu yang dirasa masih belum cukup, Mas.
19:42Betul, itu yang kami tunggu dan seluruh masyarakat Indonesia akan tunggu.
19:48Oke, itu dari Mas Jundi.
19:50Pak Irawan, jadi sebetulnya memang akuntabilitas tadi sudah bisa diterima di serap,
19:55namun ternyata aksinya ini yang menjadi sorotan.
19:59Pak Irawan.
20:02Betul, itu sesuatu yang kami pahami dari apa yang kemudian menjadi common sense publik pada saat ini
20:13adalah bagaimana melihat tindak lanjut dari evaluasi kita terhadap pelaksanaan program sebelumnya.
20:22Sehingga ini kita bisa kawal bersama agenda-agenda dan program pemerintah tersebut,
20:31termasuk kemudian bagaimana pemerintah,
20:34terus kemudian bagaimana kami sendiri di DPR dalam menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi saran-saran
20:41yang disampaikan oleh publik, termasuk dari Mas Jundi tadi menyampaikan hal tersebut.
20:47Makanya kemudian dalam proses pembahasan anggaran program pada tahun ini,
20:56kami mengingatkan betul kepada pemerintah agar kemudian memperhatikan implementasi berbagai program
21:04yang sebelumnya telah dilaksanakan,
21:08agar kemudian bisa melihat mana yang prioritas,
21:11mana yang tepat sasaran, kemudian mana yang tidak efisien,
21:18dan saya kira kementerian lembaga saat ini sedang bekerja untuk melakukan evaluasi berbagai program tersebut.
21:26Dan kedua tadi, saya kira Mas Jundi sarannya bagus tadi,
21:30kaitannya dengan bantalan sosial,
21:33terus kemudian potensi pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite,
21:43itu adalah sesuatu yang memang juga kami sendiri melihat ada potensi tersebut,
21:50sehingga berbagai langkah sedang dikaji dan dihitung oleh pemerintah,
21:57kaitannya dengan potensi peralihan tadi itu penggunaan BBM subsidi.
22:06Tetapi satu hal yang harus kita pahami dan sadari pada saat ini adalah bahwa
22:14kita memang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah,
22:19dan kami memahami bahwa kenaikan BBM subsidi ini itu adalah satu langkah dan pilihan yang sangat terpaksa
22:30untuk kemudian kita bisa menjaga kekuatan fiskal kita.
22:40Karena bagaimanapun bahwa terkait dengan subsidi energi ini tentu kita punya batasan kemampuan,
22:54terkaitannya dengan subsidi dan kompensasi energi.
22:57Sehingga kami berharap bahwa apa yang sedang dihitung oleh pemerintah pada saat ini
23:03itu bisa segera selesai agar kemudian publik bisa juga mengerti dan menerima
23:12apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
23:16Karena memang kalau kita lihat struktur APBN kita,
23:22misalnya di tahun 2026 kita sudah total subsidi APBN,
23:30total subsidi energi yang ada dalam APBN beserta kompensasinya itu sekitar
23:37318 atau 319 triliun atau sekitar 1 sampai 1,5 persen PDB kita.
23:44Dan ini sedang disimulasikan dan dihitung kembali oleh pemerintah dan sekira presiden,
23:53terus kemudian menteri-menteri itu saat ini sedang bekerja keras
23:58untuk kemudian agar rakyat tidak terlalu terbebani dengan gejolak politik luar negeri ini.
24:06Maka kemudian memang penting tadi apa yang disebut dengan efisiensi tersebut.
24:13Pak Irawan, maaf saya potong.
24:16Tapi kalau soal kanal, keterlibatan publik,
24:21misalnya pakar termasuk rekan-rekan dari mahasiswa,
24:24ketika meramu sebuah aturan kebijakan,
24:29itu selama ini bagaimana Anda melihatnya?
24:31Apakah dimaksimalkan betul,
24:33termasukkan di DPR juga ada kanal yang bisa melibatkan publik,
24:37mahasiswa, praktisi gitu,
24:39bisa memberikan masukan apa yang sedang dibahas?
24:45DPR sangat terbuka dan sekiranya juga pemerintah juga terbuka dan tidak pernah menutup diri
24:54atas hal-hal yang substantif disampaikan oleh pakar, oleh pemangku kepentingan,
25:01dan berbagai pihak yang memang punya interes terhadap isu dan program tersebut.
25:09Dan bahkan kalau kita memperhatikan seperti yang di DPR lah,
25:17sejak Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa proses keterlibatan publik itu harus bermakna,
25:25maka kemudian dalam pelaksanaan tugas fungsi kewenangannya,
25:32misalnya kewenangan legislatif dalam pembuatan undang-undang,
25:35kemudian budgeting, anggaran, dan pengawasan,
25:39itu praktis selalu melibatkan publik dalam setiap proses yang berlaku di DPR.
25:48Dan tidak pernah tertutup.
25:51Bahkan kalau ada yang kita melihat dan mencermati setiap proses tersebut,
25:59pembahasan APBN, terus kemudian pembahasan program dan anggaran,
26:03semuanya berlangsung secara terbuka dan bahkan disiarkan secara live melalui YouTube Parlemen.
26:09Jadi tidak ada yang tertutup.
26:12Bahwa kemudian ada yang berbeda pendapat, terkait dengan program, terkait dengan jumlah anggaran,
26:20itu ya sesuatu yang memang sah-sah saja dalam negara demokratis seperti Indonesia.
26:29Tetapi yang pasti bahwa kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah tersebut,
26:34selain dilakukan melalui pendekatan teknokratik, kajian,
26:39melalui proses trilateral meeting antara kementerian teknis, kementerian keuangan, kementerian,
26:45Bapak Penas juga melibatkan berbagai partisipasi publik tersebut.
26:49Oke, baik.
26:51Mas Jundi, kalau dari mahasiswa bagaimana?
26:53Apakah juga ikut merasakan keterlibatan publik,
26:58keterlibatan suara dari mahasiswa dalam membahas sebuah kebijakan,
27:03membahas sebuah aturan?
27:06Oke, ini satu hal yang sangat menarik ya.
27:08Jadi Bang Ahmad Irawan sampaikan tentang keterlibatan publik yang berarti
27:12atau meaningful participation.
27:14Tentu itu ada satu hal yang kami rasa sangat penting dalam pembangunan sebuah kebijakan,
27:19utamanya perundang-undangan di legislatif.
27:22Tapi kalau tadi pertanyaan utama dari Mas Rahmat adalah,
27:26apakah kami merasa dilibatkan?
27:29Barang tentu jawabannya sudah tidak gitu ya.
27:32Mengapa?
27:32Karena kita lihat kasus kebelakangan saja ya,
27:35RU Polri itu dikebut dengan sangat cepat gitu ya.
27:38Lalu diumumkan juga secara tiba-tiba.
27:40Di satu sisi,
27:41Undang-Undang P2SK,
27:43yang menyangkut banyak sekali hal terkait dengan lembaga keuangan dan sistem keuangan kita,
27:49itu sampai hari ini susah sekali untuk mengakses dokumennya.
27:52Bagaimana kami bisa mengkritik sebuah dokumen yang tidak ada gitu ya.
27:57Lalu kita bicara soal meaningful participation,
28:00saya rasa terlalu ketinggian pembahasan kita.
28:03Untuk mengakses draft yang sudah disahkan saja,
28:07masyarakat kesulitan gitu ya.
28:08Jadi kami rasa,
28:09kalau tadi di sebelum-sebelumnya kami lebih banyak mengkritisi tentang kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif,
28:15saya rasa legislatif juga tidak bisa lari dari kritik kami.
28:18Dalam konteks ini kami melihat ya,
28:21di bicara meaningful participation,
28:22banyak hal yang kami rasa masih menjadi PR besar gitu ya.
28:25Saya senang jika Bang Ahmad Kirawan sampaikan tadi,
28:28DPR sangat terbuka gitu ya.
28:30Tapi kembali lagi sebetulnya yang saya sampaikan,
28:32pada akhirnya yang kita lihat adalah
28:34apa yang terjadi di lapangan,
28:35apa yang betul-betul dieksekusi dan terjadi,
28:37yang dirasakan oleh masyarakat.
28:39Jadi, kita lihat nanti dalam waktu dekat,
28:42pembahasan yang dilakukan oleh DPR adalah
28:44terkait dengan rancangan APBN begitu ya.
28:47Ini tentu penting,
28:48karena banyak dari tuntutan kita berkaitan dengan
28:50kebijakan fiskal dan misalokasi yang selama ini terjadi.
28:53Kita harap meaningful participation bisa benar-benar terjadi,
28:56dan segala misalokasi sumber daya bisa dihilangkan dari era APBN di 2027.
29:02Saya rasa begitu.
29:03Pak Irawan, dua bulan kan pembahasan ini di jelang nanti
29:08pengesahan APBN tentunya di Agustus.
29:11Jadi bagaimana, apakah bisa keterlibatan tadi publik
29:15dimaksimalkan, dioptimalkan?
29:18Ada kanal yang memang terjamin untuk publik?
29:20Ya, tentu bisa seperti tahun-tahun sebelumnya juga
29:25sangat bisa.
29:28Apakah melalui berbagai tulisan, kajian,
29:32atau kehadiran di rapat dengar pendapat umum
29:35itu sangat bisa dan DPR sangat terbuka
29:38terhadap segala masukan tersebut.
29:41Justru kami bahkan berterima kasih
29:45karena sangat terbantu dengan berbagai kajian
29:49yang disampaikan oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan
29:53terhadap APBN ini.
29:56Apa, RU APBN ini atau RU-RU lainnya
29:58yang itu juga selalu melibatkan publik gitu
30:04dan itu sangat membantu
30:07termasuk kritik, masukan, harapan.
30:11Itu kan sangat, bagi kami sangat membantu gitu.
30:16Sangat-sangat membantu.
30:18Dan oleh karena itu adalah
30:20ya adik-adik kami dari Universitas Indonesia
30:24ya kami berharap bahwa selain aksi demonstrasi
30:27seperti tadi yang dilakukan
30:29kami juga berharap bahwa
30:32berbagai kajian yang disampaikan
30:35atau yang dikaji oleh badan eksekutif mahasiswa
30:38itu juga bisa disampaikan kepada kami gitu.
30:42Supaya itu juga bisa menjadi bagian dari pertimbangan
30:46provok kami atau bahan pembahasan kami
30:49bersama berbagai kementerian dan lembaga gitu.
30:53Dan itu sangat kami apresiasi
30:56karena seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Jundi tadi
31:00itu banyak hal yang sustantif
31:03dan memang itu perlu bagi kami
31:05bagi parlemen, bagi pemerintah
31:07sebagai bagian dari koreksi dan masukan.
31:10Sangat bagus.
31:11Baik. Mas Jundi, terakhir
31:13apa yang ingin disampaikan kepada
31:16wakil rakyat perawan dan juga pemerintah nih
31:18setelah aksi hari ini?
31:21Harapannya apa?
31:24Ini menarik ya tadi
31:25kalau bicara soal harapan
31:27saya rasa harapan hari ini adalah sebuah barang merah
31:30maaf, adalah barang mewah.
31:32Gak semua orang bisa melakukan sebuah pengharapan gitu ya.
31:36Banyak masyarakat yang sudah sangat tertindas
31:39sehingga untuk melanjutkan hidup sangat berat.
31:42Jika ditanya apa harapannya, maka kami berharap
31:45apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah akademis disampaikan,
31:50apa yang telah disampaikan oleh masyarakat sipil secara umum
31:53bisa dapat didengarkan.
31:55Kami ini bukan antek asing yang mengkritik
31:58karena kami tidak suka dengan negeri ini.
32:01Tapi kami adalah anak bangsa yang dengan ketulusan cinta kami
32:04merasa perlu ada perbaikan.
32:06Kami berharap kami tidak dicap sebagai orang yang tidak suka dan ingin menyerang pemerintah,
32:12tapi kami adalah partner pemerintah.
32:14Bahkan ada kontrak sosial di antara pemerintah dengan masyarakat yang mengharuskan memang
32:18masyarakat terus menuntut bila mana ada hal-hal yang tidak sejalan
32:21dengan apa yang sudah kita harapkan sebagai wakil rakyat kita.
32:26Khusus di administratif, kami harap bisa betul-betul menjadi wakil rakyat.
32:31Banyak masyarakat, termasuk saya, mulai meragukan
32:33masih ada trias politika hari ini di bangsa ini.
32:36Sehingga kami berharap di banyak kesempatan kebijakan dari eksekutif
32:40bisa dituntut dengan lebih tegas
32:43dan segala perundang-undangan juga bisa senantiasa disusun
32:47atas meaningful participation dan untuk kebermanfaatan bagi masyarakat itu sendiri.
32:52Begitu yang saya sampaikan.
32:53Terima kasih Ketua BMFEBUI, Jundi Almuhandis,
32:58dan juga anggota Komisi 2 DPRRI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan.
33:02Terima kasih telah bergabung di Breaking News Kompas TV.
33:05Selamat beristirahat, Bapak-Bapak.
33:09Terima kasih.
33:10Baik.
33:10Ya, saudara, kenaikan harga BPM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green
33:14memang memicu gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah.
33:17Masa mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
33:21serta menuntut perbaikan ekonomi.
33:40Gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi di sejumlah wilayah di tanah air.
33:45Jumat 12 Juni, mahasiswa di Jakarta melakukan long march dari berbagai titik menuju Bundaran HI.
33:53Demonstrasi yang salah satunya menuntut perbaikan ekonomi ini
33:56diwarnai aksi saling dorong hingga kericuan antara mahasiswa dengan TNI dan polisi.
34:02Ada lima pokok tuntutan mahasiswa, antara lain
34:06menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau ABBN,
34:11menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak,
34:14menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan kooperasi Desa Merah Putih,
34:19menghentikan militerisme di ranah sipil,
34:22dan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak.
34:28Di Solo, Jawa Tengah, mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo.
34:34Masa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax
34:38yang mendadak dan perlemahan nilai tukar rupiah.
34:42Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran
34:45justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah,
34:48terutama soal makan bergizi gratis.
34:51Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 pada 10 Juni kemarin mengejutkan masyarakat.
35:01Antrian panjang pun terjadi di hampir seluruh SBBU.
35:05Warga beramai-ramai beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalai.
35:11Banyaknya masyarakat yang beralih ke Pertalai
35:13membuat sejumlah SBBU di Jakarta kehabisan stok BBM.
35:38Tidak adanya stok Pertalai juga terjadi di sejumlah SBBU di Indramayu, Jawa Barat.
35:43Kondisi ini akhirnya memaksa sejumlah pengendara membeli Pertamax.
35:48Ini juga Pertalai-nya sudah langkai, tadi terpaksa si Pertamax.
35:54Sudah berapa SBBU untuk mencari Pertamax atau Pertalai?
35:59Sudah dua tadi.
36:03Ya, dua sekarang.
36:04Terus sekarang tidak ada?
36:05Tidak ada juga di Pertamax jadinya.
36:09Direktur utama PT Pertamina, Simon Aloisius Mantiri menegaskan,
36:13penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global
36:20dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
36:27Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi,
36:31yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026,
36:37kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat.
36:43Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global
36:51dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
36:58Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina,
37:04juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
37:09Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Nisbakun menilai kenaikan harga Pertamax akan memberikan tekanan terhadap inflasi.
37:17Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti.
37:27Berapa persennya itu loh, 0, sekiannya itu kita belum tahu.
37:31Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
37:36Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri.
37:42Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa.
37:46Pemerintah kan sempat melakukan penundaan.
37:48Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan,
37:51apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor.
37:57Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut,
38:00Pertamax tidak digunakan angkutan barang, sehingga hanya akan berdampak kecil terhadap inflasi.
38:07Dampak keinflasi dari kenaikan Pertamax 30 persen, Pak.
38:10Dampak ke 30 persen ini, Pak.
38:12Kalau dia nggak bisa ngasih begini, Pak.
38:14Karena langsung nampak, nggak dipakai buat angkutan barang, Pak.
38:17Pertamax ini tidak jebol.
38:18Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
38:20Tanya ke Pak Bahlil, maksudnya ada mekanismenya gimana?
38:23Tapi kalau dia ingin menteri yang belum manis, sekali, Pak.
38:27Dampaknya keinflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana, Pak?
38:29Dampaknya limited, karena kan bukan buat angkutan umumnya.
38:32Terus pemerintah akan membuat angkutan umumnya.
38:35Ada di murus aja, Pak.
38:37Pak.
38:37Pak.
38:41Pengamat ekonomi menilai, meski Pertamax tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau industri,
38:46namun kenaikan harga BBM non-subsidi juga akan mebebani atau menekan perekonomian masyarakat,
38:53terutama kelompok kelas menengah.
38:55Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada kelompok ini.
38:59Memang betul ini enggak ke industri, secara tidak langsung tidak mendorong kospus inflation.
39:06Tapi perlu diingat, daya beli akan turun, padahal daya beli kelas menengah itu kontribusinya 60% terhadap konsumsi rumah tangga,
39:16yang metabene hampir 50% terhadap PDB nasional.
39:19Nah, pengalaman ini menunjukkan bahwa setelah harga naik BBM, ya terutama non-subsidi termasuk,
39:26yang pertama kali naik itu bukan di biaya kendaraan, ya.
39:30Tapi ongkos distribusi dan tarif jasa, mau tidak mau meskipun ini non-subsidi, karena sangat sensitif, gitu ya.
39:37Nah, maka pemerintah perlu memberikan insentif sementara kepada operator transportasi umum dan juga logistik
39:43agar tidak seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada konsumen, ya, ke rumah tangga menengah ini.
39:48Dan ini akan jauh lebih efektif dibanding dengan memberikan subsidi baru,
39:53karena memang dapat menahan kenaikan harga barang di tingkat konsumen.
39:59Untuk menjaga daya beli masyarakat, Menteri ESDM Bahlil Hadalia menyebut,
40:04pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema bantuan sebelum kembali berkoordinasi dengan Pertamina.
40:10Sedangkan formulasi subsidi sengaja difokuskan untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
40:17Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat.
40:23Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan.
40:30Sementara yang lainnya dilakukan penyusayan.
40:33Nanti kita cek nanti dengan teman-teman berlaku usaha baik dengan termasuk Pertamina.
40:36Jika masyarakat kelas menengah terus mendapat tekanan ekonomi, mereka tentu akan mengurangi konsumsi.
40:43Hal ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
40:47Tim Liputan, Kompas TV
Komentar