Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyoroti pengurangan dana transfer ke daerah saat rapat Komisi II DPR yang membahas permasalahan PPPK dan honorer pada Senin (8/6/2026).

"Persoalan lapangan yang terjadi hari ini di seluruh Indonesia, 38 provinsi, 514 kabupaten/kota. Hal yang paling utama adalah berkaitan dengan belanja pegawai," ujar Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.

"Belanja pegawai yang melebihi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022, bahwa maksimumnya adalah 30 persen. Hal yang paling mendasar adalah berkaitan dengan pengurangan dana transfer ke daerah," lanjutnya (time code: 1:54).

Baca Juga Pelamar PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026 Harus Siap Tinggal di Asrama, Begini Sistem Kelulusannya di https://www.kompas.tv/info-publik/673296/pelamar-pppk-guru-sekolah-rakyat-2026-harus-siap-tinggal-di-asrama-begini-sistem-kelulusannya

#dpr #honorer #pppk #breakingnews

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/673509/depan-dpr-gubernur-kaltim-rudy-mas-ud-beber-masalah-pppk-honorer-hingga-soroti-dana-tkd
Transkrip
00:00Karena itu selanjutnya saya persilahkan pertama kepada Ketua Umum APPSI
00:03untuk memberikan masukan berdasarkan pengalaman lapangan dari Gubernur.
00:11Bapak saya kasih kesempatan pertama dulu mewakili Gubernur,
00:14karena Gubernur lain nanti belum tentu saya kasih kesempatan,
00:17karena waktu kita sempit.
00:18Dan waktu Bapak tidak lama 7 menit. Silahkan Pak.
00:24Terima kasih pimpinan.
00:26Bismillahirrahmanirrahim.
00:28Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
00:31Pimpinan yang terhormat,
00:33Pimpinan Komisi 2 berserta dengan rekan-rekan,
00:35teman-teman Komisi 2, DPR RI yang kami muliakan,
00:39yang kami banggakan, kami hormatin.
00:42Juga Bapak Menteri dalam negeri Republik Indonesia berserta dengan seluruh jajaran.
00:47Ibu Menteri,
00:50Pemberdayaan Aparutur Sipil Negara,
00:52Reformasi Birokrasi,
00:53berserta dengan seluruh jajaran yang kami banggakan.
00:56Seluruh rekan-rekan Gubernur Rusia Indonesia,
00:58baik yang offline maupun yang online yang hadir.
01:01Seluruh bupati,
01:03wakil bupati,
01:04wakil gubernur,
01:06wali kota, wakil wali kota yang hadir,
01:08baik secara daring maupun secara online,
01:12secara offline dan online,
01:14yang seluruh peserta,
01:16khususnya para rekan-rekan media
01:19yang hadir juga hadir.
01:21Terima kasih atas kesempatan waktunya,
01:24izinkan kami pimpinan menyampaikan persoalan-persoalan.
01:27Pertama, persoalan lapangan yang terjadi hari ini di seluruh Indonesia,
01:3238 provinsi, 514 kabupaten kota,
01:36hal yang paling utama adalah berkaitan dengan
01:39tentang belanja pegawai.
01:41Belanja pegawai yang melebihin sesuai dengan undang-undang HKPD,
01:46nomor 146,
01:47bahwa maksimumnya adalah 30 persen.
01:51Hal yang paling mendasar adalah berkaitan dengan
01:53pengurangan dana transfer ke daerah.
01:55Ini hal yang paling utama.
01:57Tetapi karena ini yang harus kita hadapin,
01:59Alhamdulillah hari ini
02:01kami mewakilin Kalimantan Timur
02:04tentang berkaitan dengan belanja pegawai.
02:06Hari ini insya Allah berkaitan dengan P3K,
02:09baik penuh waktu maupun paru waktu
02:11sesuai dengan arahan Bapak Menteri,
02:12Ibu Panerbi juga,
02:16insya Allah bahwa Kalimantan Timur
02:17tidak akan ada berkaitan dengan pengurangan.
02:20Berkaitan dengan belanja daerah hari ini
02:22untuk Kalimantan Timur,
02:23kami masih di angka 24,01 persen.
02:28Kami mencatat tadi yang disampaikan dengan Bapak Mendagri
02:30bahwa ada 17 provinsi yang masih dibawa 30 persen.
02:34Dan masih ada 21 provinsi yang di atas 30 persen.
02:38Tetapi untuk kabupaten kota sedikit sekali.
02:40Kalau tadi saya melihat bahwa kota hanya ada 2,
02:42kota yang mampu dibawa daripada 20 persen.
02:4691 persennya masih lebih daripada itu.
02:48Begitu juga dengan berkaitan dengan kabupaten kota.
02:52Kabupaten kota masih banyak sekali.
02:54Kalau saya tidak salah tadi mencatatnya lebih kurang
02:56sekitar 47 saja mungkin.
02:59Kota, mohon maaf, kurang lebih sekitar 48 yang dibawa daripada 30 persen.
03:05Sisanya masih di atas daripada itu.
03:08Saran masukan kami, pertama adalah berkaitan dengan PAN-RB,
03:12Ibu Menteri, pertama kendala studi P3K ini.
03:15PPPK belum adanya regulasi peningkatan kompetensi.
03:19Studi lanjutan menyebabkan beberapa dokter PPPK
03:23mengundurkan diri saat mengambil pendidikan dokter spesialis.
03:26Karena aturan kontrak melarang untuk meninggalkan tugas.
03:31Sementara berkaitan dengan nakas
03:33dan juga tenaga pendidik ini merupakan
03:35hal yang sangat fundamental.
03:38Kepala daerah ini diwajibkan untuk melaksanakan
03:40standar pelayanan minimum,
03:41terutama adalah berkaitan dengan pendidikan,
03:43kesehatan,
03:45di luar daripada infrastruktur dan yang lain-lainnya.
03:48Yang kedua adalah ketiadaan regulasi mutasi.
03:51Belum tersedianya payung hukum yang mengatur mekanisme mutasi internal PPPK
03:57dalam wilayah kerja pejabat pembina kepegawaian
04:01guna penataan staff yang dinamis.
04:04Yang ketiga juga kami melihat ketidakpastian tenaga lapangan.
04:08Belum adanya kepastian regulasi mengenai status pengangkatan petugas penjaga hutan
04:13serupa bakti rimbawan yang selama beberapa tahun ini dibiayai mandiri
04:18pihak dana DBH dan regalisasi.
04:23Yang keempat adalah beban fiskal gaji PPPK ini
04:27kapasitas belanja daerah semakin berat
04:29karena kewajiban daerah menanggung mandiri
04:31pemenuhan gaji dan tunjangan PPPK
04:35di tengah kebijakan pengurangan alokasi dana transfer keuangan daerah.
04:39Dan yang kelima saya melihatnya bahwa ketiadaan regulasi transisi
04:43belum adanya tersedianya ketentuan atau solusi tertulis
04:47dari pemerintah pusat bagi daerah yang presentase belanja kepegawaian melonjak
04:52di atas dari 30%
04:54akibat penurunan dana transfer daerah.
04:57Dan tentunya juga berkaitan dengan persoalan-persoalan ini
05:00kami juga melihat bahwa
05:03mudah-mudahan saran masukan
05:07khusus buat Pak Mendagri
05:09agar melakukan perubahan dan penambahan ketentuan
05:12di dalam pedoman penyusunan APBD
05:15tahun 2027
05:17dalam hal besaran belanja pegawai di atas 30%
05:21sehingga menjadi dasar gubernur
05:23sebagai wakil pemerintah pusat
05:25melakukan evaluasi APBD untuk kabupaten kota.
05:30Yang kedua adalah beban belanja daerah dengan pengurangan TKD
05:33semakin berat karena daerah harus menanggung secara mandiri
05:37gaji tunjangan P3K ini
05:39sehingga daerah menentukan
05:41memerlukan tambahan
05:43alokasi dana
05:44dana alokasi umum
05:46untuk gaji P3K khususnya
05:49bagi nakes dan guru.
05:52Yang ketiga adalah berkaitan dengan
05:54Kalimantan Timur dari 10 kabupaten kota
05:57yang ada di Kalimantan Timur hari ini
05:587 kabupaten kota memiliki belanja
06:01di atas daripada 30%
06:037 kabupaten kota
06:05kami kalau melihat kabupaten kota
06:07Kalimantan Timur APBD-nya
06:08luar biasa besarnya
06:09tetapi hari ini
06:12pimpinan
06:13beserta dengan rekan-rekan komisi 2
06:14bahwa Kalimantan Timur hari ini
06:17dana transfer daerahnya
06:19kalau setahun sebelumnya
06:2278,04 triliun
06:24hari ini hanya tinggal
06:2552,83 triliun
06:29untuk provinsi dan kabupaten kota
06:31yang ada di Kalimantan Timur
06:32jadi lebih 30%
06:34hari ini memang
06:35dana TKD kami
06:37dipangkas
06:40berikutnya kami juga mengusulkan
06:42frase dalam
06:43pasal 146
06:45undang-undang HKPD
06:47yang berbunyi
06:48setelah berkoordinasi
06:49dengan menteri
06:50bagi belanja pegawai
06:52melebih 30%
06:53dituangkan dalam bentuk
06:54format baku
06:55surat persetujuan
06:57ataupun rekomendasi tertulis
06:59dari mendagri
06:59yang diterbitkan
07:00sebelum tahapan evaluasi
07:02APBD
07:03oleh
07:04gubernur sebagai
07:05wakil pemerintah pusat
07:06dan yang terakhir
07:08adalah mempertimbangkan
07:09kembali besaran lokasi
07:11dan penyaluran
07:12dana transfer daerah
07:14yang mana dalam
07:15pemenuhan belanja
07:16APBD
07:16belanja pegawai
07:18menilai APBD
07:19sangat mempengaruhi
07:20presentasi dan belanja
07:21pegawai
07:21dan belanja
07:24mandatori
07:24pendidikan infrastruktur
07:25pelayanan publik
07:26pengawasan pendidikan
07:27dan pelatihan ASN
07:28catatan buat seluruh
07:30teman-teman hari ini yang hadir
07:31khususnya pimpinan
07:32dan anggota
07:33komisi 2
07:34hari ini
07:35bahwa
07:36dana transfer kami
07:37mudah mungkin
07:38mirip
07:39di kabupaten kota
07:40maupun di provinsi
07:41hari ini baru kurang lebih
07:43sekitar 30%
07:44hari ini padahal
07:45tahun bulan kita
07:46sudah sampai masuk
07:47di bulan 6
07:47harusnya yang paling ideal
07:49adalah sekitar 45
07:50sampai dengan 50%
07:51untuk dana TKD
07:53ini yang mengakibatkan
07:54belanja-belanja
07:55dan kegiatan-kegiatan
07:55daerah ini
07:56sedikit agak terganggu
07:57sementara kami
07:58kepala daerah
07:59diwajibkan untuk
08:00berakselerasi
08:01di dalam membelanjakan
08:02dana-dana APBD ini
08:03untuk tidak
08:04tertinggal di dalam
08:05kas daerah
08:06jadi sekali lagi
08:07pimpinan dan rekan-rekan
08:08semuanya
08:08mungkin ini yang bisa saya
08:10sampaikan
08:10mewakilin dari
08:11pemerintah provinsi
08:12Kalimantan Timur
08:13akhir wal kalam
08:14wabillahi topik wal hidayah
08:15wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
08:19terima kasih
08:20Gubernur Kalimantan Timur
08:21sekaligus
08:22Ketua Umum APPSI
08:23selamat menikmati
08:23terima kasih telah menikmati
Komentar

Dianjurkan