00:00Supaya kita bisa makan, bisa langsung, kita dikucin.
00:13Hamparan Laut Nusantara menyimpan kekayaan alam yang tak terkira khasanahnya memeluk mimpi jutaan nelayan.
00:20Dasarkan data 2024, Kementerian Kelautan dan Perikaran mencatat ada 3,2 juta nelayan yang menggantungkan hidup pada lautan.
00:29Para nelayan harus bergelut dengan perubahan iklim, meningkatnya biaya operasional melaut, hingga menyempitnya ruang tangkap karena sejumlah proyek pembangunan berdampak
00:38pada kesejahteraan.
00:40Persoalan berat yang dihadapi nelayan ini tak bisa diabaikan sebab peragam masalah itu disinyalir jadi alasan bagi nelayan untuk menanggalkan
00:48profesinya.
00:49Data Badan Pusat Statistik menyebut sepanjang tahun 2010 hingga 2019 terjadi penurunan jumlah nelayan hingga 330 ribu orang.
00:59Tantangan yang dihadapi para nelayan jelas mempengaruhi pendapatan mereka.
01:03Data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019 lalu rata-rata pendapatan nelayan mencapai 3,85 juta rupiah per bulan.
01:12Jauh di bawah PDB per kapita 2019 yaitu sekitar 59,1 juta rupiah atau 4,9 juta rupiah per bulan.
01:22Sementara berdasarkan survei lapangan yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara,
01:28pendapatan nelayan di pesisir Jakarta sepanjang 2022 hingga 2024 tak lebih dari 3 juta rupiah per bulan.
01:35Nelayan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara mengeluhkan sejumlah persoalannya membuat pendapatan mereka minim.
01:42Ruang melaut yang kian menyempit karena pembangunan di Muara Jakarta jadi tekanan nyata yang mereka hadapi setiap hari.
01:50Kami mohon itu untuk dibenahi lagi buat para pemerintah karena itu akan berbahaya buat bagi para nelayan.
02:22Jika aspirasi tak kunjung didengar, nelayan Cilincing akan tetap memperjuangkan aspirasinya.
02:28Sebelumnya pada September 2025, pemasangan tanggul beton di perairan Cilincing sudah lebih dulu menjadi sumber keluhan para nelayan.
02:36Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan harus memutar hingga 1 km demi mencapai laut lepas.
02:42Jadi yang setahu saya, ini yang bikin meresahkan jalannya aktivitas sekitar nelayan, perahu juga lewatnya kejauhan.
02:51Bahan bakar biasanya kita pakai 5 liter, sekarang pakai 10 liter karena kejauhan.
03:01Di sisi lain pihak PT Karnia Citra Nusantara nyatakan pembangunan ini merupakan bagian dari proyek pelabuhan yang digagas pemerintah.
03:09Proyek ini digagas oleh pemerintah untuk menggandeng kolaborasi swasta di mana proyek ini adalah proyek non-APBN-APBD.
03:18Ini menjadi milik negara.
03:21Dalam hal ini kementerian perhubungan, jadi ini kami bukan bikin misalnya pulau lalu kami kapling-kapling dua, bikin perumahan.
03:30Tidak, kami bikin pelabuhan.
03:34Sementara itu kementerian kelautan dan perikaran menyebut proyek ini telah memenuhi seluruh aspek perizinan dan masih berada dalam koridor izin
03:42yang berlaku.
03:43Hasil pemeriksaan itu bahwa kegiatan PT KCN ini secara administrasi sudah dilengkapi oleh perizinan yang ditetapkan.
03:54Dari sisi KKP itu adalah PKK PRL, itu juga izin-izin lainnya dari kementerian ataupun lembaga terkait.
04:04Dalam lingkup nasional, deklamasi di Indonesia masif terjadi dalam 5 tahun terakhir.
04:08Data Kiara menunjukkan sekitar 41.000 hektare wilayah pesisir telah berubah menjadi daratan baru sejak 2021 hingga 2025.
04:19Kelimantan Timur menjadi wilayah dengan reklamasi terluas.
04:22Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan ke-9.
04:26Kondisi ini menegaskan terhimpitnya ruang hidup nelayan terjadi di penjurun sentara.
04:33Sebagai negeri maritim, pembangunan di wilayah pesisir perlu memperhatikan ruang hidup nelayan.
04:38Sebab di balik setiap proyek, ada denyutnya di kehidupan nelayan yang harus dijaga.
04:43Pembangunan sejati-jati tak hanya megah secara fisik, tapi juga adil dan berkelanjutan.
04:55Sementara masifnya pembangunan di Teluk Jakarta melahirkan sebuah kekhawatiran dari nelayan karena mereka menggantungkan hidup dari hasil tangkapan di laut.
05:04Lalu pertanyaannya, benarkah nelayan kita terancam, tersinggir dari wilayah pesisir?
05:08Saya akan tanyakan kepada Bapak Erwin Suryana, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara.
05:13Pak Erwin, terima kasih untuk waktunya, Pak.
05:15Bahwa pada tanggal 14 April 2026, Pak Erwin, ada satu aksi unjuk rasa yang tidak biasa, tidak dilakukan di daratan,
05:23tetapi di lautan.
05:24Tepatnya di tiang panjang pembangunan tol laut.
05:26Kiara melihat apa yang sesungguhnya terjadi di wilayah pesisir kita, khususnya di Teluk Jakarta?
05:31Ya, Teluk Jakarta kan menjadi tempat bagi masyarakat ya, terutama mereka yang dipesisir dan berprofesi sebagai nelayan untuk mengembangkan penghidupan
05:43mereka di situ.
05:45Ketika proyek-proyek reklamasi berjalan di sepanjang Teluk Jakarta, itu pasti akan menambah jauh jarak tempuh mereka untuk melakukan kegiatan
05:55penangkapan perikanan.
05:56Akses mereka pasti akan semakin sulit ketika terjadi reklamasi ya, dan juga mereka harus memperhitungkan misalnya perubahan-perubahan pola arus
06:05yang itu juga turut mempengaruhi hasil tangkapan mereka.
06:08Apakah Kiara memiliki catatan sebenarnya seberapa masif pembangunan di Teluk Jakarta?
06:13Yang bisa kita sebut sebagai kegiatan reklamasi itu ada 29 PKPRL.
06:20Ada 29 PKPRL?
06:21Ya, dan luasannya kurang lebih ada 2.233.
06:27Ini apa ya, 2.233 hektare?
06:29Dan dia tidak secara eksplisit misalnya menyebutkan reklamasi, hanya beberapa, hanya sekitar 5 ya, yang menyebutkan benar-benar reklamasi.
06:39Sementara yang lainnya bentuknya bisa jadi pengembangan kawasan wisata, kemudian pelabuhan dan dermaga, infrastruktur, ataupun bahkan proteksi pesisir.
06:50Oke, artinya catatan Kiara, dari proyek yang ada di Teluk Jakarta, mayoritas didominasi oleh reklamasi, pengembangan kawasan wisata, infrastruktur, pelabuhan
06:59dan terminal, dan juga energi.
07:01Oke.
07:02Terkait dengan izin bahwa betul PT Pelindo dan PT PP, termasuk juga PT KCN, menyebutkan perizinan ini sudah selesai, Pak.
07:11Artinya sudah lengkap.
07:12Tetapi, mengapa pertanyaannya masih melahirkan kekhawatiran di tengah nelayan?
07:16Nah, itu yang sebetulnya harus dipahami begini ya, ketika di PKPRL, mereka harusnya buka PKPRL-nya.
07:23Selalu di dalam PKPRL itu ada satu klausul di mana mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan sosial.
07:29Dan itu terjadi di mana-mana.
07:31Nah, hampir semua PKPRL yang berpunyai masalah, kami temukan ya, misalnya di Pulau Pari, di Menado,
07:40Mereka sebetulnya di dalam klausul, di dalam PKPRL-nya secara eksplisit, KKP menyebutkan bahwa mereka harus menyelesaikan persoalan sosial yang
07:48ada di wilayahnya.
07:49Dan itu menjadi tanggung jawab dari pihak pengembang?
07:51Iya.
07:52Jadi, itu tanggung jawab pengembang sebelum mereka melakukan kegiatan tersebut.
07:56Seringkali kemudian hal-hal seperti itu diabaikannya.
07:59Saya ingin membahas soal apa yang kemudian terjadi di Muara Cilincing, Pak Irwin, bahwa kita tahu ini adalah rilis yang
08:08kemudian diberikan oleh PT KCN selaku pengembang dari pelabuhan.
08:12Dan di sebelahnya persis adalah New Priuk Eastern Access yang kemudian juga dibangun oleh PT Pelindo dan juga PT PP.
08:19Dan visualisasinya kurang lebih akan menjadi seperti ini.
08:22Dan yang menjadi menarik adalah ketika saya menanyakan persoalan ini kepada sejumlah nelayan, ada persoalan komunikasi.
08:28Komunikasi dalam hal ini adalah sosialisasi yang tidak diberikan secara menyeluruh kepada nelayan kita.
08:35Apa yang sesungguhnya terjadi menurut Kiara?
08:37Mengapa tidak semua nelayan dalam tanda kutip dilibatkan dalam proses sosialisasi?
08:42Ya, sebagaimana biasanya ya dalam proyek-proyek besar ini kan soal partisipasi bermakna seringkali dihilangkan ya atau ditinggalkan begitu.
08:54Terap kali memang pembangunan-pembangunan seperti ini justru sebetulnya jauh dari apa yang dibutuhkan oleh warga di pesisir dan nelayan
09:05itu sendiri.
09:06Di Teluk Jakarta ini juga kan bukan hanya mereka yang hidup sebagai warga Jakarta.
09:12Jadi banyak juga mereka yang istilahnya nelayan Andon ya, yang mereka sebetulnya berasal dari luar wilayah dan kadang berlayar untuk
09:23kemudian masuk ke wilayah, ke TPI.
09:25Sehingga kemudian sebetulnya Jakarta sebagai wilayah perikanan memang Teluk Jakarta sendiri kondisinya sudah kurang baik ya secara perikanan begitu ya.
09:39Nah ini sebetulnya data dari RZBP3K ya, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
09:47Data ini, inilah yang digunakan sebagai acuan kemudian, di mana kemudian hampir di semua provinsi di Indonesia itu potensi-potensi
09:56untuk reklamasi itu selalu dibuka.
09:58Hampir di semua provinsi?
10:00Hampir di semua provinsi.
10:01Jika berkaca pada aksi protes para nelayan yang kerap kali bersinggungan dengan pembangunan proyek di daerah Teluk, termasuk juga tadi
10:12sudah disebutkan bahwa rencana reklamasi itu bahkan tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia.
10:18Apakah bisa dikatakan bahwa saat ini nasib nelayan kita masih dianaktirikan oleh pemerintah?
10:23Ya, kalau bilang dianaktirikan pasti iya ya, karena kemudian kita melihat bahwa upaya penyingkiran nelayan dari wilayah-wilayahnya itu justru
10:35lebih kencar ya,
10:37ketimbang upaya misalnya apa yang digadang-gadang oleh KKP sendiri misalnya dengan kampung nelayan modern dan berbagai macam program mereka
10:48gitu.
10:48Dan harus diingat bahwa kita sebetulnya di tahun 2010 sudah ada putusan MK yang disitu terdapat tiga hak konstitusional nelayan
10:58yang sebetulnya harus dipenuhi oleh nelayan.
11:00Hak untuk atas perairan yang bersih dan sehat, hak untuk mengakses dan melintas perairan, hak atas lingkungan yang bersih dan
11:09sehat seperti itu.
11:10Jadi tiga hak konstitusional nelayan itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari negara untuk harus dipenuhi.
11:21Penyampaian pendapat oleh warga Indonesia itu merupakan salah satu bagian demokrasi.
11:27Mengapa proyek yang dibangun di Teluk, Jakarta kerap kali dalam tanah kutip seolah menganaktirikan nelayan sehingga melahirkan sebuah masalah?
11:36Selamat menikmati.
11:37Selamat menikmati.
11:38Selamat menikmati.
Komentar