Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KALTIM, KOMPAS.TV - Di saat kehidupan ekonomi makin terjepit dengan kenaikan harga elpiji 12 kg, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya akibat perang Timur Tengah, warga berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang berujung ricuh. Mereka memprotes kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai menunjukkan gaya hidup mewah dan nepotisme.

Bentrokan terjadi antara warga pengunjuk rasa dengan polisi yang menjaga Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Unjuk rasa sejak siang hingga malam kemarin (21/4/2026) ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat soal kebijakan pengadaan mobil dinas gubernur. Mobil dinas yang dianggarkan sebesar Rp8,5 miliar. Selain itu, ada biaya renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar. Hal ini dinilai warga berlebihan.

Setelah waktu berunjuk rasa selesai, sejumlah mobil water cannon diturunkan untuk membubarkan massa. Polisi menangkap beberapa orang yang diduga melakukan provokasi. Meski begitu, secara umum jalannya demonstrasi ini dinilai berjalan baik. Setelah massa bubar, petugas membersihkan lokasi unjuk rasa.

#kalimantantimur #samarinda #demo #polisi

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/664568/demo-ricuh-di-kaltim-warga-protes-renovasi-rumah-gubernur-rp25-m-dan-mobil-dinas-rp8-5-m

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Kita beralih ke informasi lain di saat kehidupan ekonomi makin terjepit
00:04dengan kenaikan harga LPG 12 kg, minyak goreng dan kebutuhan rumah tangga lainnya
00:09akibat Perang Timur Tengah dan juga ini warga berunjuk rasa di depan kantor
00:14Gubernur Kaltim yang berujung ricuh.
00:17Mereka memprotes kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai menunjukkan gaya hidup mewah dan nepotisme.
00:30Kericuan terjadi antara warga pengunjuk rasa dengan polisi yang menjaga kantor Gubernur Kalimantan Timur
00:35di Jalan Gajah Mada, Samarinda.
00:38Unjuk rasa sejak siang hingga malam kemarin merupakan rasa kecewa masyarakat
00:42soal kebijakan pengadaan mobil dinas Gubernur.
00:45Selain mobil dinas, biaya renovasi rumah dinas, senilai 25 miliar rupiah juga dinilai warga berlebihan.
00:53Cara memerintah yang kami anggap ini terlalu berpihak kepada dinastinya
01:00walaupun beberapa jabatan seperti yang saudara-saudaranya dipilih secara sah
01:05tapi itu sudah mencederai demokrasi yang kita inginkan.
01:09Itu harapan kami itu segera ditinggalkan di Testi, bekerjalah sebagaimana mestinya.
01:15Dan pergunakan anggaran dari rakyat itu sebaik-baiknya untuk rakyat.
01:21Setelah waktu berunjuk rasa selesai, sejumlah mobil watercannon diturunkan untuk memubarkan masa.
01:27Polisi juga menangkap beberapa orang yang diduga melakukan provokasi.
01:31Meski begitu, secara umum jalannya unjuk rasa ini dinilai berjalan baik.
01:36Setelah masa bubar, petugas juga langsung membersihkan lokasi unjuk rasa.
01:41Beberapa yang diamankan, tapi kita masih dalam tahap pemeriksaan.
01:45Tentunya nanti kita lihat, kita belum konsolidasi.
01:48Konsolidasi, tentunya kita pendekatan hukum, referensif akan kita kendorkan.
01:56Kita akan lihat dari tingkat kesalahannya.
01:59Kalau memang salahnya itu tidak terlalu fatal dan lain, itu menjadi pembinaan saja buat kita.
02:04Hak mereka.
02:06Kami disini kan sebagai petugas kepolisian wajib untuk melayani mereka.
02:10Harapan kita, seandainya pun ada 2 jutaan, dia sampaikan dengan bijak, sampaikan dengan cara elegan.
02:19Sehingga lebih tepat, lebih masuk, dan tidak menemukan akses yang berimplikasi bagi dikangguan Kaltim Mas.
02:27Unjuk rasa dipicu warga yang mempersoalkan renovasi di rumah dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
02:32Karena anggaran renovasi yang mencapai 25 miliar rupiah.
02:36Rumah dinas itu disebut sudah lama tak ditempati, sehingga banyak hal yang harus dibenahi.
02:41Tahan rumah jabatan ini, puluhan tahun tidak ditempatin ya.
02:45Tentu banyak hal yang harus dibenahi dan semuanya dan semuanya.
02:49Yang jelas semuanya prosesnya, sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya.
02:58Di situ dianggarkan dipahas di TAPT, dipahas dengan teman-teman GPR, dan diistudukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
03:07Intinya semuanya transparan, akuntabel. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan, pasti.
03:12Selain itu, anggaran pengadilan mobil dinas Gubernur yang mencapai 8,5 miliar rupiah juga disorot.
03:18Setelah muncul gelombang protes, Rudy memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan pada APBD Perubahan 2025.
03:26Pemprov juga menyebut, mobil tersebut belum pernah digunakan.
03:30Tim Liputan, Kompas TV
03:32Muzika
03:34Muzika
03:34Muzika
03:36Muzika
Komentar

Dianjurkan