Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Artikel terkait:
https://kaltim.suara.com/read/2026/03/03/101205/belum-dipakai-pemprov-ungkap-kronologi-pengadaan-mobil-dinas-gubernur-kaltim

Mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,49 miliar bikin heboh! Di tengah isu efisiensi anggaran, publik dibuat bertanya-tanya: benarkah kendaraan mewah itu sudah digunakan? Atau ada fakta lain di balik polemik ini?

Pemerintah Provinsi akhirnya angkat bicara dan membeberkan kronologi lengkapnya. Ternyata, mobil tersebut disebut belum pernah dipakai dan masih berada di luar daerah. Namun, kritik terlanjur menguat dan desakan transparansi tak bisa dihindari.

Lalu bagaimana akhir ceritanya? Benarkah anggaran dikembalikan? Dan apa dampaknya bagi kebijakan daerah ke depan? Simak selengkapnya dalam berita ini.

Creative/Video Editor: Susi/Vanya

#MobilDinas #Kaltim #RudyMas’ud #Pemrpov Kaltim

==================================

Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram: https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Menuai sorotan mobil dinas 8,5 miliar rupiah, Gubernur Kaltim belum pernah digunakan.
00:06Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengungkap kronologi pengadaan mobil dinas
00:10untuk Rudy Masud yang sempat menjadi sorotan publik.
00:15Kendaraan SUV mewah senilai sekitar 8,49 miliar rupiah itu dianggarkan
00:20melalui APBD Perubahan 2025.
00:24Isu ini mencuat setelah muncul kritik dari masyarakat
00:27yang menilai pengadaan tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.
00:31Pemprov menjelaskan bahwa mobil tersebut hingga kini
00:34belum pernah digunakan untuk operasional gubernur.
00:37Unit kendaraan masih berada di Jakarta dan proses administrasi
00:40seperti balik nama BPKB dan STNK belum rampung
00:44sehingga belum dikirim maupun dipakai di Kalimantan Timur.
00:47Selama ini gubernur disebut masih menggunakan kendaraan dinas lama
00:51atau mobil pribadi untuk kegiatan resmi.
00:53Menanggapi polemik yang berkembang,
00:55Pemprov akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kendaraan
00:58kepada pihak penyedia
00:59serta memproses pembatalan pengadaan sesuai mekanisme yang berlaku.
01:04Dana pembelian akan dikembalikan ke kasus daerah
01:06sebagai langkah menjaga transparansi dan merespon aspirasi publik.
01:09Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan