- 6 menit yang lalu
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
JAKARTA, KOMPAS.TV -- Presiden Donald Trump bersikeras mempertahankan kebijakan tarif resiprokal, meskipun telah dibatalkan Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Dengan mencari landasan legal lain, Trump mengancam akan menjatuhkan tarif lebih tinggi, jika ada negara yang mundur atau mengubah kesepakatan.
Waketum Kadin Bidang Perdagangan dan Perjanjian Internasional, Pahala Mansury, memandang kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat sebagai langkah realistis demi menjaga daya saing industri dalam negeri.
Namun pandangan berbeda disampaikan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSRec, Pratama Persadha. Ia menyoroti klausul transfer data dalam kesepakatan yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan digital Indonesia.
Sementara itu, eks Duta Besar RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bhakti menilai kesepakatan tersebut bukan sekadar soal dagang, melainkan sarat tekanan politik.
Baca Juga Kadin, INDEF, hingga Eks Dubes RI Bicara Dampak Kesepakatan Tarif Trump | BOLA LIAR di https://www.kompas.tv/nasional/653575/kadin-indef-hingga-eks-dubes-ri-bicara-dampak-kesepakatan-tarif-trump-bola-liar
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/653576/kata-kadin-pakar-keamanan-siber-hingga-eks-dubes-ri-soal-tarif-dagang-trump-bola-liar
JAKARTA, KOMPAS.TV -- Presiden Donald Trump bersikeras mempertahankan kebijakan tarif resiprokal, meskipun telah dibatalkan Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Dengan mencari landasan legal lain, Trump mengancam akan menjatuhkan tarif lebih tinggi, jika ada negara yang mundur atau mengubah kesepakatan.
Waketum Kadin Bidang Perdagangan dan Perjanjian Internasional, Pahala Mansury, memandang kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat sebagai langkah realistis demi menjaga daya saing industri dalam negeri.
Namun pandangan berbeda disampaikan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSRec, Pratama Persadha. Ia menyoroti klausul transfer data dalam kesepakatan yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan digital Indonesia.
Sementara itu, eks Duta Besar RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bhakti menilai kesepakatan tersebut bukan sekadar soal dagang, melainkan sarat tekanan politik.
Baca Juga Kadin, INDEF, hingga Eks Dubes RI Bicara Dampak Kesepakatan Tarif Trump | BOLA LIAR di https://www.kompas.tv/nasional/653575/kadin-indef-hingga-eks-dubes-ri-bicara-dampak-kesepakatan-tarif-trump-bola-liar
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/653576/kata-kadin-pakar-keamanan-siber-hingga-eks-dubes-ri-soal-tarif-dagang-trump-bola-liar
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:01Ya, Mas Tama, Donald Trump mengancam bagi negara yang tidak mematuhi atau pengen mundur bakal dikenakan tarif lebih tinggi lagi.
00:11Sikap Indonesia gimana? Padahal kan yang bermasalah MA dan dia.
00:15Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini kita lagi melakukan diskusi-diskusi, termasuk juga...
00:20Sementara Mas, diperjelas lebih jelas lagi. Diskusinya soal apa?
00:24Diskusi terkait dengan tadi, konfirmasi. Kalau kita sudah melakukan kerjasama, kan nggak mungkin dong kita dapat tarif yang jauh lebih
00:32besar.
00:33Itu kan secara logik nggak nyambung. Kalau misalkan kita sudah punya SEPA atau punya kerjasama, Bu, FTE, Pak.
00:38Terus kita dapatnya justru lebih gede, kan sangat tidak nyambung.
00:41Bahkan kalau misalkan kita kena tarif di atas MFN saja, itu kita bisa melakukan pengajuan kegugatan ke WTO.
00:47Ini kita sudah bekerjasama, lalu malah lebih rendah.
00:49Tapi yang mau saya sampaikan juga bahwa tadi, kalau misalkan kita lihat saat ini ya, Bu, kan kita nggak pernah
00:56ada sejarahnya banjir impor dari US.
00:59Yang ada saat ini biasanya yang jadi, kalau kita lihat ya di beberapa tahun terakhir, yang ada banjir impor baja
01:06dari China.
01:07Banjir impor tekstil dari China.
01:09Kalau kita lihat, sebenarnya justru malah antara US atau Amerika Serikat dengan Indonesia, produknya itu sebenarnya tidak saling berkompetisi, saling
01:18melengkapi.
01:19Kalau kita lihat lagi contoh, kita biasa mengirimkan produksi dari industri padat karya.
01:25Alas kaki, tadi saya sudah sebutkan, data-data yang tadi saya sampaikan.
01:28Lalu juga kita kirim CPO kita, kelapa sawit kita, minyak kelapa sawit kita.
01:33Lalu kita juga beberapa kali mengirimkan juga furnitur kita.
01:37Sebaliknya dari US.
01:38US mengirimkan produk-produk high tech.
01:41Mereka juga mengekspor kita, khususnya untuk gandum.
01:45Di mana gandum itu jadi salah satu bahan baku produksi mie instan kita.
01:49Yang saat ini juga tentunya ketika kita mendapatkan gandum yang jauh lebih murah, akan lebih baik untuk industri makanan.
01:55Tapi jangan lupakan, ada komitmen Indonesia untuk melakukan pembelian dan investasi 33 miliar dolar Amerika Serikat loh Mas.
02:03Sementara Amerika Serikat tidak ada kewajiban itu.
02:05Nanti dijawab ke situ, saya masih kelak-kelak dulu.
02:07Pak Ikrar, melihat apa yang disampaikan tadi, Amerika Serikat, Donald Trump kali ini, bahkan mengancam lagi.
02:13Kalau Anda tidak ikut saya, intinya gitu ya kalau disederhanakan.
02:16Anda tidak ikut saya, saya ancam Anda lagi, kenakan tarif lebih tinggi lagi.
02:20Oke.
02:21Sekarang Indonesia harusnya bagaimana?
02:23Langsung katakan menolak.
02:24Langsung menolak.
02:25Kalau tidak nolak artinya apa itu Pak?
02:27Ini ya, saya sebagai student of international relations, itu pelajaran pertama itu adalah bahwa yang namanya perjanjian dagang.
02:38Ya perjanjian dagang, tidak ada kaitannya dengan geopolitik, geostrategis ya.
02:45Dan kalau Bapak tadi, Pak Pahala bicara bahwa misalnya bahwa ini bicara juga mengenai macam-macam lah ya.
02:54Sekarang saya tanya ya, tahukah Anda di dalam perjanjian itu ada pasal mengenai labor, ya.
03:02Dan disitu mengatakan, itu suatu pelajaran dasar yang saya dapat dalam mata kuliah international economy.
03:11Itu bahwa Amerika Serikat meminta supaya Indonesia menyamakan kekuatan labor di negaranya dengan di Indonesia.
03:21Di Indonesia itu yang namanya labor itu harus mendapatkan suatu upah yang almost setara, ya.
03:28Dan kemudian dia punya kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, ya.
03:34Dan ini adalah pelajaran pertama dalam hubungan ekonomi internasional, ya.
03:39Bagaimana persoalan labor ini digunakan negara maju untuk menghancurkan kekuatan ekonomi negara berkembang.
03:46Kedua, ya, kalau dikatakan bahwa misalnya ini timpang, buat saya bukan timpang.
03:54Indonesia diinjak-injak.
03:56Diinjak-injak kemerdekanya selama 80 tahun Indonesia merdeka, ya.
04:01Apa aja?
04:02Saya beri contoh misalnya, kalau Anda mau membangun suatu yang namanya kekuatan telekomunikasi.
04:10Itu harus dapat persetujuan dari Amerika Serikat.
04:15Saya beri contoh, ya.
04:16Kita tahu Amerika misalnya melarang negara Eropa ataupun Australia menggunakan satu produk dari Cina, ya.
04:25Karena ini akan terkait bla-bla-bla-bla-bla.
04:27Nah, kalau kemudian kita ingin membangun suatu jaringan telekomunikasi, itu sama, ya.
04:33Kemudian kalau Anda perhatikan juga, ya.
04:35Kalau misalnya Amerika itu punya suatu kebijakan yang melarang suatu S4 semikondukter, ya.
04:44Kepada, memang dia tidak menyebutkan nama, tapi dia bilang the third party.
04:50The third party sebenarnya itu Cina juga, ya.
04:52Misalnya kalau ingin membangun jaringan telekomunikasi, itu juga harus tanya sama Amerika.
05:01Boleh nggak, gitu.
05:02Kemudian kalau Anda perhatikan lagi, ya, tadi soal yang tadi Anda bilang, misalnya Anda bilang kita kalah, ya.
05:09Begitu bukan kalah, diinjek-injek kita memang benar-benar nggak punya kemerdekaan.
05:14280 juta orang Indonesia tidak lagi memiliki suatu kemerdekaan apa yang disebut dalam,
05:21kalau saya dulu masih di Lemhanas disebut,
05:26Ipolexosbut hankam.
05:27Nggak punya lagi.
05:28Kenapa nggak punya lagi?
05:30Karena semuanya ditentukan, misalnya Anda mau berteman sama siapa,
05:34kalau dianggap itu teman Anda itu bukan masuk dalam daftar list Amerika yang dianggap sekawan,
05:43itu dilarang, ya.
05:45Dan kemudian kalau Anda masuk nanti, kalau kita masih bicara dengan apakah kita mau aktif di BRICS atau tidak,
05:52Anda tahu salah satu pasal yang terkait dengan BRICS itu mangkanya kenapa negara-negara itu takut bicara soal itu,
06:01karena ini juga akan menjadi suatu hal yang juga digunakan oleh Amerika untuk meningkatkan misalnya tarif dan sebagainya.
06:10Kalau kita memang benar-benar mitra, most favorite nation tadi yang Anda katakan itu,
06:16harusnya Amerika juga menggunakan apa yang digunakan oleh negara-negara yang masuk dalam kategori most favorite nation.
06:24Oke.
06:24Berapa persen? 5-6 persen, bukan 10 persen atau 19 persen, itu omong kosong.
06:32Makanya kenapa beberapa negara mengatakan, kalau memang kita itu benar mitra dagang,
06:38harusnya lo ngasihnya 5-6 persen dong, jangan kemudian 19 persen.
06:44Dan 19 persen itu hanya berkurang 13 persen dari 32 persen,
06:50tapi Anda tahu bukan cuma angka 33 miliar USD kewajiban Indonesia untuk beli barang dari Amerika,
06:59tapi juga kemerdekaan politik kita hilang, kemerdekaan ekonomi, pertahanan, keamanan juga hilang.
07:06Jadi benar-benar kita ini benar-benar diinjak-injak karena 90 persen perjanjian itu bukan soal ekonomi perdagangan semata,
07:18tapi ini juga terkait dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk juga demokrasi kita.
07:24Oke, baik.
07:25Pak Hala, tadi disampaikan oleh Pak Ikrar, Indonesia diinjak-injak.
07:30Kemudian juga disampaikan kalau saya rangkum, Pak Ikrar merasa bahwa harusnya bisa dapat 6 persen dong.
07:36Artinya 32 persen turun 19 persen bukanlah prestasi.
07:41Begitu kan Pak Ikrar?
07:42Tadi saya mau menanggapi dulu, memang dari dulu yang namanya perjanjian dagang,
07:50geoekonomi selalu tergantung terkait dengan geopolitik.
07:54Nggak pernah ada yang namanya perjanjian dagang tanpa adanya hubungan politik yang kuat.
08:00Jadi kalau tadi Pak Ikrar bilang bahwa mana ada dalam sejarahnya bahwa yang namanya perjanjian dagang dikaitkan dengan urusan politik.
08:08Itu memang dari dulu seperti itu. Memang permainannya adalah seperti itu. Itu yang pertama.
08:14Yang kedua, memang dari dulu yang namanya negara-negara barat, negara-negara yang sudah maju,
08:20mereka akan berusaha untuk menerapkan norma-norma mereka ke negara-negara lain.
08:25Termasuk juga melalui perjanjian-perjanjian. Termasuk juga melalui perjanjian dagang.
08:30Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang memang sudah selalu dilakukan.
08:35Permasalahannya sekarang, apakah Indonesia melalui sebuah perubahan yang terjadi sekarang,
08:41yang terjadi sekarang, yang namanya WTO tidak berfungsi.
08:46Jadi semua urusan dagang ini tentunya harus diselesaikan dengan cara bilateral.
08:52Amerika Serikat adalah negara dengan importer paling besar di dunia saat ini.
08:574 triliun USD dibandingkan dengan China 3,1 triliun USD di tahun 2024.
09:06Jadi Amerika Serikat memang merupakan negara yang paling besar.
09:10Sekarang bagaimana kita menyikapi ini?
09:13Kita harus tumbuh secara ekonomi.
09:16Dan salah satu sektor yang memang sangat-sangat membutuhkan,
09:20khususnya karena memang competitiveness di industri yang labor intensif,
09:25yang commoditize memang sangat tergantung kepada masalah tarif.
09:30Jadi ya, itu yang pertama.
09:33Kedua, bicara mengenai masalah TKDN.
09:36Memang yang namanya saat ini, di seluruh dunia semua norma,
09:39mau itu dengan CEPA, dengan EU,
09:42mau itu kita mau menjadi bagian daripada OECD,
09:45semuanya juga akan meminta Indonesia untuk bergerak
09:48untuk bagaimana kita bisa mengurangi peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan TKDN.
09:56Amerika Serikat, kita melihat bahwa,
09:59kalau dari sisi pengusaha,
10:01bahwa pengaruh daripada relaksasi TKDN ini
10:04terhadap competitiveness kita,
10:06akan jauh lebih sedikit.
10:08Ini urusannya bilateral.
10:09Bukan sesuatu yang diterapkan secara multilateral.
10:13Jadi, kalau kita terapkan hal ini,
10:15bukan serta merta, kita harus buka juga dengan Cina.
10:18Kita harus khawatir dengan bagaimana urusan TKDN
10:21kalau kita berharusan dengan China misalnya.
10:24Jadi, ini adalah satu hal yang strategically,
10:27kalau kita melihat ini,
10:28value creation yang bisa dicetakkan di Indonesia,
10:31dan yang paling penting saat ini adalah
10:32bagaimana dengan 20 juta orang yang memang bekerja di industri tekstil,
10:37garment, dan juga alas kaki saat ini.
10:40Itu yang harus kita pikirkan.
10:41Oke, saya tanggapi Pak ya.
10:44Kalau kita lihat Pak ya,
10:45benar, memang ada unsur politik di situ.
10:48Tapi apakah kemudian sampai masuk ke dalam,
10:51misalnya,
10:54bagaimana Amerika menekan
10:56supaya yang namanya meta,
10:59ataupun Google, ataupun apa,
11:01itu kemudian tidak membayar uang sedikitpun
11:05terhadap publishers' rights Indonesia.
11:09Ini, kita bisa belajar dari Australia,
11:12kita bisa belajar dari berbagai negara yang kemudian
11:15menggunakan undang-undang yang mereka miliki
11:18supaya itu tidak gratis.
11:20Itu satu.
11:21Kemudian yang kedua,
11:23bagaimana kemudian,
11:25apakah kita benar-benar memiliki suatu kebebasan.
11:29Kita tidak boleh misalnya memiliki suatu kemerdekaan
11:34untuk berhubungan dengan siapa saja.
11:37Dan kemudian,
11:39kalau Anda perhatikan,
11:40bagaimana pengaturan mengenai geopolitik,
11:44geostrategi,
11:44itu dimasukkan ke dalam suatu komponen,
11:48di dalam itu ya,
11:50seakan-akan ini hanya terkait dengan persoalan tarif.
11:54Dan jangan lupa,
11:55Siapa yang kemudian menentang kebijakan Trump ini,
12:00ini adalah dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri
12:04yang melihat bagaimana permintaan dari
12:08importir-importir Amerika Serikat sendiri,
12:14dan juga konsumen Amerika.
12:16Karena tarif Trump itu benar-benar menyebabkan
12:19mereka juga susah untuk mengimpor,
12:23dan rakyat membayar mahal
12:25barang-barang impor sendiri ya.
12:27Makanya,
12:28kalau dilihat situ,
12:30tarif Trump itu di mata Mahkamah Agung Amerika
12:34inkonstitusional.
12:35Dan kalau Mahkamah Agung Amerika sudah mengatakan demikian,
12:39makanya kemudian kalau Anda lihat,
12:40India menghentikan
12:43perundingan mengenai perdagangan tersebut ya,
12:46dan kita juga harusnya menghentikan dulu
12:49perjanjian ataupun perundingan mengenai itu.
12:53Kenapa?
12:53Sebab kalau kita melakukan seperti itu,
12:56saya mau tanya pada Anda,
12:57berapa sih yang diimpor oleh Amerika
12:59dari sandal, tekstil, dan sebagainya itu?
13:02Super besar, Pak.
13:03Itu besar tadi.
13:03Oh iya, ya tahu.
13:05Justru Amerika adalah negara importer.
13:08Ya, berapa nilainnya saya mau tanya pada Anda?
13:10Paling besar untuk garmen, tekstil,
13:12foodware, dan juga komoditas-komoditas
13:14seperti misalnya vegetable oil,
13:16coffee, dan lain-lain.
13:18Ya, berapa nilainya?
13:19Saya mau tanya, Marda.
13:20Tadi,
13:20dibandingkan misalnya Indonesia sell note,
13:23mas,
13:24mas,
13:25apa,
13:25pokoknya,
13:26ini gak boleh,
13:27ini gak boleh,
13:28ini gak boleh,
13:29ini harus dilakukan oleh Indonesia.
13:31Kalau Anda baca,
13:32itu yang namanya,
13:33saya kebetulan tadi,
13:35saya udah baca itu,
13:36yang,
13:36apa namanya itu,
13:38ART itu,
13:39makanya sedih ledek.
13:41Nanti malam ngomongin apa?
13:43ART,
13:44itu,
13:44apa,
13:45asisten rumah tangga,
13:46dia bilang gitu.
13:46Oke, baik.
13:47Saya coba ke Pak pertama gitu.
13:50Dari sejumlah kesepakatan,
13:53ada yang sensitif yang Anda jelas tahu,
13:55salah satunya soal transfer data.
13:57Apakah ada isu kedaulatan
13:59yang terlanggar di sini?
14:01Ya, begini,
14:02Pak Ilona,
14:03sebenarnya isu ini sudah ada
14:05sejak beberapa bulan yang lalu ya,
14:07ketika tiba-tiba kita terdadak,
14:09White House mengeluarkan publikasi
14:11bahwa di antara perjanjian dagang,
14:13Anda ngomongin masalah transfer data,
14:15dan itu tidak diomongkan sama sekali
14:16oleh pemerintah kita saat itu.
14:18Dan kemarin,
14:18juga dibahas lagi,
14:20begini,
14:21kita tahu bahwa data itu,
14:22data is the new oil,
14:24data is the new gold.
14:25Ya kan?
14:25Gimana si Mark Zuckerberg bisa sekaya ini?
14:28Gimana Jeff Bezos bisa sekaya ini?
14:29Emang dia jualan buku?
14:30Emang dia jualan apa?
14:31Enggak ada, data.
14:33Gitu.
14:33Ya kan?
14:34Gimana mastercard?
14:35Gimana visa?
14:36Gimana mereka bisa menjadi perusahaan
14:37yang sangat besar sekali?
14:38Data.
14:39Gitu.
14:39Nah,
14:40oleh karena itu,
14:41ketika ada perjanjian
14:42antara Amerika dengan Indonesia,
14:44kemudian ada kesepakatan
14:45bahwa Indonesia
14:46enggak boleh lagi loh ya,
14:48apa namanya,
14:49membatasi ketika ada transfer data
14:51ke perusahaan-perusahaan Amerika.
14:53Nah,
14:53tapi perlu saya teruskan dulu,
14:54transfer data itu bukan berarti
14:55kita memberikan data kita ke sana ya,
14:57bukan ya.
14:57Kita mentah-mentah memberikan data ke sana,
14:59bukan.
14:59Tapi kita menggunakan platform-platform,
15:01kita menggunakan
15:02perusahaan-perusahaan Amerika,
15:04clouds,
15:04kemudian media sosial,
15:06dan lain-lain,
15:06yang ketika ada perjanjian itu,
15:11kita masih belum bisa melakukan
15:14pengamanan terhadap data masyarakat kita.
15:16Kenapa belum bisa mengalukan pengamanan?
15:18Karena dalam perjanjian itu
15:20disebutkan bahwa
15:21Indonesia enggak boleh
15:24memaksakan bahwa data itu
15:25harus di-localization.
15:27Indonesia itu enggak boleh
15:28bahwa sistem keuangan
15:32itu dipaksakan harus ada di Indonesia.
15:34Nah, ini yang menurut saya
15:36kita harus hati-hati.
15:37Kenapa?
15:37Ketika kita bekerjasama dengan Amerika,
15:40Amerika itu dikenal
15:42dengan negara yang enggak peduli
15:43terhadap pelindungan data pribadi.
15:45Mereka enggak punya
15:46undang-undang pelindungan data pribadi.
15:48Sehingga ketika Eropa
15:50dia bekerjasama dengan Amerika,
15:52Eropa punya
15:52General Data Protection Regulation,
15:55harusnya enggak boleh
15:56kerjasama dengan Amerika
15:57karena Amerika enggak punya
15:58level keamanan yang setara.
16:00Akhirnya apa?
16:00Terpaksa, dipaksa,
16:02harus bikin perjanjian bilateral.
16:03Mas Pratama,
16:04dengan fakta yang Anda bilang barusan,
16:06tapi kan tetap ditandatangani.
16:07Kita gak sebawai di poin 33.
16:09Di poin 34.
16:11Sorry, 32 maksud saya.
16:13Di poin 32 itu jelas mengatakan
16:14bahwa mengakui
16:16Amerika Serikat
16:17sebagai negara yang memberikan
16:18perlindungan data.
16:19Tapi Anda bilang,
16:20mereka enggak punya.
16:21Tapi tetap ditandatangani.
16:23Mereka itu punya undang-undang
16:24namanya CLOTS.
16:25Punya undang-undang visa.
16:26Visa itu Foreign Intelligence Surveillance Act.
16:27yang membolehkan
16:29pemerintah Amerika itu
16:30boleh minta data
16:31ke semua perusahaan
16:33yang ada di Amerika
16:33dimanapun dia berada
16:34di seluruh dunia.
16:35Artinya,
16:36kalau kita tidak memaksakan
16:38ada perjanjian khusus
16:40antara Indonesia dengan Amerika,
16:42saya takutnya
16:43kita akan kejajian
16:44seperti tahun 2016
16:45ketika ada
16:461 juta lebih data orang Indonesia
16:48di Facebook
16:49digunakan oleh
16:50Cambridge Analytica
16:51untuk proses
16:52kampanyenya Presiden Trump.
16:54Tanpa izin kita.
16:55Mbak, di Amerika itu
16:57banyak perusahaan-perusahaan Amerika
16:59yang didenda besar
17:00habis-habisan oleh Eropa
17:01karena menyalahgunakan
17:03data masyarakat Eropa.
17:05Kemarin terakhir
17:05Meta itu ada
17:06400 juta USD.
17:07Artinya apa?
17:08Kita ketika
17:10ada perjanjian seperti ini
17:11kan harus berpikir
17:12oh, memang di dalam
17:13undang-undang kita
17:14undang-undang
17:14nomor 27 tahun 2022
17:16tentang pelindungan data pribadi
17:18itu membolehkan
17:19di pasal 56
17:19kita meletakkan data
17:22di luar
17:23negara Indonesia.
17:24Tapi,
17:25tapi ya gitu
17:26data itu data apa?
17:28Data yang dengan
17:29kekuatan yang sama
17:30dan itu digarisbawahi
17:31bahwa Amerika
17:32harus memberikan
17:33kekuatan yang sama
17:34pengamanan yang sama
17:35dengan data yang ada di Amerika
17:36di Indonesia
17:37belum bisa
17:38kenapa?
17:39Karena undang-undang ini
17:39belum bisa dijalankan
17:41kenapa belum bisa dijalankan?
17:42Karena lembaganya
17:43belum dibentuk
17:44sama Presiden
17:45sampai saat ini.
17:46Mas Umam
17:47jadi apakah memang
17:49dari kesepakatan
17:50soal transfer data ini
17:51ada
17:53kedaulatan
17:54negara yang dilanggar
17:55menurut Anda?
17:56Termasuk
17:57di isu-isu
17:57kayak sertifikat halal
18:00TKDN
18:02saya coba tarik
18:03dari perspektif yang
18:05lebih global
18:06apa yang terjadi
18:07saat ini
18:08bukan hanya Indonesia
18:10yang sudah menandatangani ini
18:12ada delapan negara
18:14at least
18:15dari sekian banyak
18:17komunitas dunia
18:18yang sudah mendapatkan
18:19quote by quote
18:20diplomatic bullying
18:22dari satu pemimpin
18:24yang terkategori
18:25barangkali
18:26erratic leader
18:26unpredictable
18:27bisa berubah-ubah
18:29dengan cepat
18:29dan itu adalah
18:31sebuah realitas
18:31politik internasional
18:33yang memang karakternya
18:34sangat realis
18:35per hari ini
18:36dan kalaupun Indonesia
18:38mendapatkan 19%
18:40tadi sudah diperdebatkan
18:42ada yang menganggap
18:44itu sebagai sebuah capaian
18:45karena turun
18:45dari 32%
18:46ada yang dianggap tidak
18:48tetapi di negara-negara lain
18:50praktis juga
18:51di angka yang relatif
18:52tidak juga berbeda
18:53Malaysia di angka 19%
18:55sama
18:56titik perbedaannya
18:57hanya soal kesepakatan
18:58kita tidak boleh
18:59mereka tidak boleh
19:01beli nuklir
19:02kita ada klausul tentang itu
19:03eh tidak ada klausul tentang itu
19:05kita cek sekali lagi
19:06Taiwan
19:07Taiwan adalah
19:09aliansi tradisional
19:10bahkan satelit
19:12dari Amerika
19:12yang ada di Asia Timur
19:14toh juga dikenakan
19:1615%
19:17oke
19:17artinya apa
19:18ini satu gambar besar
19:20yang memang meletakkan
19:22ada sebuah situasi
19:23dimana
19:23US
19:24kalau misalnya kita kembali pada
19:26referensi klasik ya
19:28tulis oleh Robert Cohen
19:30itu
19:31after hegemony
19:32bahwa
19:34struktur ekonomi
19:35internasional
19:36itu tidak lepas dari
19:38yang namanya
19:38kekuatan hegemon
19:39per saat ini
19:41diakui atau tidak
19:42bukan hanya
19:43struktur ekonomi global
19:44lembaga-lembaga
19:45multilateral
19:46juga tetap berada
19:47di bawah kekuatan hegemon
19:48dalam konteks ini adalah
19:49Amerika Serikat
19:49oke baik
19:50tapi kalau misalnya
19:51dibandingkan
19:51sebentar mas
19:52karena Anda tadi
19:53menyandingkan Indonesia
19:54dengan sejumlah negara
19:55tapi adakah poin
19:57yang seperti disampaikan
19:57oleh Pak Ikrat tadi
19:58bahwa sepertinya
19:59Indonesia tersandra
20:00apa kata AS
20:01lo harus ikut
20:02begini
20:04kita ya
20:05kalau misalnya itu
20:05di dokumen itu
20:07kita perlu dudukkan
20:09ada dua hal
20:09yang perlu diantisipasi
20:10kita jangan terlalu terkecoh
20:12dengan tarif
20:13karena tarif itu
20:14bisa up and down
20:16kalau tarif
20:17memang di beberapa
20:18konteks komoditas tertentu
20:20kita
20:20to some extent
20:21diuntungkan
20:22oke tapi kalau dari
20:23kedaulatan gimana
20:24yang tadi saya tanya
20:24soal transfer data
20:25di level itu
20:26itu harus di clear
20:27kalau misalnya tadi
20:28komoditas
20:29kopi
20:30kemudian
20:30karet
20:31kemudian
20:32apa lagi tadi
20:34garment
20:35dan lain sebagainya
20:36kita diuntungkan
20:36termasuk kedelai
20:37karena praktis kita
20:39memang tidak begitu
20:39kondusif
20:40untuk menumbuhkan
20:41kedelai atau jagung
20:43tetapi
20:43satu hal yang
20:44harus diantisipasi
20:45seperti terkait dengan
20:46pembelian pesawat
20:48itu memang harus
20:48diantisipasi
20:49karena kalau misalnya
20:51yang ditawarkan
20:52oleh US
20:53per saat ini
20:54yang terinfo di kita
20:55adalah
20:56jenis
20:57737-800
20:59dan kalau misalnya
21:00jenis 737-800
21:01speknya itu
21:03sebenarnya untuk
21:03perjalanan panjang
21:05artinya
21:06interkontinental
21:07sementara kita
21:08itu basisnya
21:09archipelago
21:09maka yang lebih cocok
21:11itu tipe-tipe sedang
21:12kalau misalnya
21:13dia dipaksa besar
21:14sementara komunitas
21:15passengernya
21:16tidak begitu kuat
21:17saya agak khawatir
21:18dengan Garuda
21:19itu di poin itu
21:20nah di poin yang lain
21:21yang harus diantisipasi
21:23tadi masukkan dari
21:24Prof Iqrar
21:25Bu Koning
21:26yang perlu diantisipasi
21:28dari kita semuanya
21:29karena saya yakin
21:30gak ada diantara kita
21:31yang pro-Trump
21:32itu gak ada
21:32ini Pak Hala
21:34juga bukan pro-Trump
21:35ini Mas Tama
21:36juga bukan pro-Trump
21:37yang perlu diantisipasi
21:38adalah aspek
21:39non-tarif
21:41maka tadi ketika
21:42Pak Iqrar
21:42menyampaikan aspek-aspek
21:44itu aspek non-tarif
21:45jadi bicara tentang
21:46TKDN
21:46bicara tentang
21:47saya kira semua
21:49sudah menotis
21:49Kementerian Luar Negeri
21:51China sudah
21:51merespon secara langsung
21:53bagaimana kemudian
21:54perkembangan dinamika
21:55diplomasi antara
21:56Indonesia dan
21:56US
21:57artinya apa?
21:58ini memicu
22:00konstelasi
22:00yang kemudian bisa
22:01impactnya pada
22:02konteks strategis
22:03secara ekonomi
22:04dan politik ke depan
22:04belum lagi yang lain-lain
22:06soal halal
22:06nanti saya lanjutkan
22:07soal non-tarif ya
22:08Mas Agung
22:10kesepakatan dagang
22:11udah
22:11gabung BOP
22:13udah
22:13jadi menurut Anda
22:15diplomasi kita
22:16naik kelas
22:16atau enggak?
22:17karena Anda yang ngomong begitu
22:18nanti
22:18Kam Seragam Malaysia
22:19tetap di bola liar
22:20terima kasih
22:28terima kasih
22:30selamat menikmati
Komentar