Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 19 jam yang lalu
Artikel terkait:
https://jogja.suara.com/read/2026/02/25/091723/dprd-diy-murka-dana-desa-dipangkas-untuk-koperasi-merah-putih-pembangunan-infrastruktur-terancam

DPRD DIY menyampaikan keberatan setelah sebagian besar Dana Desa dialihkan untuk program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu pembangunan di tingkat desa. Pasalnya, porsi Dana Desa yang sebelumnya digunakan untuk infrastruktur dasar kini berkurang signifikan.

Dalam aturan terbaru, sekitar 58 persen Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini disebut bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Namun, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan pemotongan anggaran tersebut bisa berdampak langsung pada pelayanan publik. Sejumlah proyek seperti perbaikan jalan desa, fasilitas umum, hingga sarana pendukung pertanian dikhawatirkan tertunda.

Kekhawatiran ini terutama dirasakan oleh pemerintah desa di wilayah DIY yang telah menyusun rencana pembangunan menggunakan skema anggaran sebelumnya. Kebijakan pengalihan Dana Desa ini mulai berlaku sejak awal Februari 2026 melalui regulasi Kementerian Keuangan.

DPRD DIY pun mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar pembangunan infrastruktur desa tetap berjalan, tanpa mengesampingkan upaya penguatan ekonomi melalui koperasi.

Selengkapnya dalam video ini.

Creative/Video Editor: Zahwa/Vanya
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00DPRD-DIY protes dana desa dipangkas untuk kooperasi merah putih, infrastruktur desa terancam.
00:07DPRD-DIY menyampaikan keberatan setelah sebagian besar dana desa dialihkan untuk program kooperasi desa merah putih yang digagas pemerintah pusat.
00:16Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu pembangunan di tingkat desa.
00:21Pasalnya, porsi dana desa yang sebelumnya digunakan untuk infrastruktur desa kini berkurang signifikan.
00:27Dalam aturan terbaru, sekitar 58 persen dana desa diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan kooperasi desa merah putih.
00:35Program ini disebut bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa.
00:39Namun, Ketua Komisi ADPRD-DIY Eko Suwanto menegaskan pemotongan anggaran tersebut bisa berdampak langsung pada pelayanan publik.
00:48Sejumlah proyek seperti perbaikan jalan desa, fasilitas umum, hingga sarana pendukung pertanian dikhawatirkan tertunda.
00:55Kekhawatiran ini terutama dirasakan oleh pemerintah desa di wilayah DIA yang telah menyusun rencana pembangunan menggunakan skema anggaran sebelumnya.
01:03Kebijakan pengalihan dana desa ini mulai berlaku sejak awal Februari 2026 melalui regulasi Kementerian Keuangan.
01:11DPRD-DIY pun mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar pembangunan infrastruktur desa tetap berjalan,
01:19tanpa mengesampingkan upaya penguatan ekonomi melalui kooperasi.
01:31Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan