00:00Akibat BPJS penerima bantuan yuran atau PBI dinonaktifkan, sejumlah pasien tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
00:08Bahkan ada yang harus membayar secara mandiri agar tetap bisa berobat.
00:12Dalam program Sapa Indonesia pagi hari ini, anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto,
00:19mengatakan 11 juta harus diaktifkan kembali.
00:23Jangka panjangnya, Mensos harus memperbaiki data.
00:26Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, mengatakan,
00:30Solusi tiga bulan ke depan akan dicairkan jadi langkah positif yang perlu diapresiasi.
00:34Tapi yang juga harus disorot adalah soal tata kelola kualifikasi.
00:38Siapa yang layak mendapat BPJS warga miskin?
00:42Sepakat tata BPJS diantong-tata baik ya, artinya 11 juta harus dinonaktifkan kembali oleh Kempen SOS.
00:49Dan itu perlu regulasi teknis kan, karena kalau nggak ada regulasinya nanti rumah sakit dan BPJS yang dirugikan.
00:58Yang kedua, memang jangka panjangnya pemerintah khususnya Badan Pusat Statistik, Mensos,
01:06itu harus memperbaiki data.
01:08Anda bisa bayangkan, 50 juta orang miskin yang harusnya menerima PBI nggak masuk.
01:14Sementara ada 15 juta orang mampu yang harusnya nggak masuk di PBI, itu masuk.
01:21Berarti kan datanya ini tidak tepat sasaran dan itu efeknya adalah orang miskin yang nggak memperoleh pembiayaan.
01:30Sementara konstitusi kita sudah jelas, setiap penduduk harus memperoleh ases layan kesehatan,
01:36setiap penduduk wajib menjadi peserta BPJS, dan orang miskin ditanggung oleh negara.
01:42Jadi ini persoalan orang miskin, maka kalau mau ada solusi jangka panjang,
01:47Badan Pusat Statistik, Kemensos, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Bupati Wali Kota,
01:53termasuk Dinas Sosial, Lurah Camat, ini harus betul-betul memperbaiki data dan waktu hanya 3 bulan.
02:00Saya pesimis dengan 3 bulan itu, karena pengalaman selama ini, persoalan data ini nggak selalu diselesaikan dengan baik.
02:09Oleh karena itu, Kemensos, terutama BPS, Kemendagri harus bekerja keras,
02:16ground checking harus dilakukan, door to door dilakukan, kunjungi orang-orang miskin,
02:21lalu pastikan mereka memperoleh PBI, kalau misalnya orang miskin itu berubah menjadi mampu,
02:28dan dia harus bayar sendiri untuk menjadi peserta mandiri, ya jelaskan dengan baik.
02:33Karena masyarakat sebetulnya butuh informasi yang baik.
02:37Mengingat bahwa pemutahiran data ini suatu kenisayaan Perintah PP 76 2015,
02:44di situ bisa menghapus, di situ bisa mengganti, di situ bisa menambah,
02:49sehingga pemutahiran data itu memang harus dilakukan 6 bulan sekali.
02:53Maka kalau hulunya ini nggak diperbaiki dengan baik oleh Kemensos dan BPS,
02:59yang kena siapa? Kemenkes, BPJS, Direktur Rumah Sakit, pasien,
03:06lalu perawat yang selama ini menangani pasien, hubungannya dengan pasien dekat sekali,
03:11menjadi tumpahan kemarahan.
03:13Ini kan menjadikan ekosistem kesehatan nasional kita tidak bagus.
03:17Ini sangat menyedihkan ya, oleh karena itu dari kasus yang terjadi
03:24dan kemudian respon cepat dari pemerintah dan DPR kemarin
03:28yang kemudian memberikan solusi 3 bulan ke depan akan dicairkan gitu ya.
03:34Tetap ini saya kira satu hal yang positif, yang kita apresiasi,
03:38tetapi jangan sampai ini menjadi solusi temporer,
03:42jangan sampai ini menjadi solusi instan.
03:44Bahwa saya sepakat dengan PED, ada persoalan data dari sisi hulu, ini penting.
03:50Tetapi saya juga, saya kira yang juga harus disorot adalah masalah tata kelola.
03:55Bagaimana pemerintah dan pihak-pihak berkait dalam menentukan kualifikasi
04:00siapa sebenarnya yang layak mendapatkan PBI.
04:05Ini yang menurut saya masih harus dituntaskan.
04:07Misalnya ya, ada indikator yang menurut saya juga bagus orang yang dengan indikator medis kronis,
04:15itu mestinya dimasukkan dalam penerima PBI.
04:18Karena dengan kondisi ekonomi makro yang saat ini menurut saya belum baik-baik saja,
04:24kemudian ada 11 juta orang yang mengalami peningkatan ekonomi,
04:28saya masih ragu ya, kalau kemudian orang tersebut 11 juta itu dikeluarkan dari status PBI
04:36karena kemudian mengalami peningkatan ekonomi.
04:39Bahwa selama ini ada data yang tidak tepat, ya menurut saya itu memang faktualnya seperti itu.
04:46Kedua, kalau seseorang akan didisqualifikasi dari PBI, status PBI-nya,
04:52ya tidak cukup hanya informasi secara install,
04:55tapi mestinya ada grace period, ada masa tengah.
04:59Ya, si konsumen, si pasien itu diajak bicara,
05:02sebelumnya dikasih tahu, eh bahwa kalian kamu akan di nolaktifkan.
05:06Nah, dalam situasi seperti itu kan ada ruang diskusi, ada ruang debat,
05:11apakah memang dia memang layak dikeluarkan atau sebaliknya.
05:15Karena di lapangan yang saya baca di Medsos,
05:18banyak masyarakat yang juga merasa aneh.
05:22Kenapa? Karena dirinya dikasih PBI.
05:24Padahal dia merasa mampu.
05:27Nah, ini kan juga kesalahan-kesalahan yang selama ini
05:31tidak dilakukan dengan baik dalam konteks menentukan kualifikasi dan tata kelolanya.
05:38Jadi, saya kira krusial poinnya adalah selain data adalah tata kelola diperbaiki.
05:44Ya, sehingga betul-betul orang yang berhak untuk PBI itu
05:48memang punya status sosial ekonomi dan kesehatan yang penting.
05:52Dan kemudian tidak salah di dalam mengkualifikasi bahwa yang bersangkutan adalah layak dan tidak layak PBI.
Komentar