Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyerukan kampanye #NoTaxforKnowledge demi menjamin informasi berkualitas bagi masyarakat. Seruan ini didukung oleh konsolidasi organisasi pers, termasuk Forum Pemred, PWI, dan AJI, yang mendorong negara memberikan insentif fiskal bagi industri media.
Sekretaris Jenderal Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Irfan Junaidi menilai industri media nasional tengah menghadapi tekanan akibat disrupsi digital dan penurunan pendapatan iklan. Ia mencontohkan kebijakan relaksasi yang diterapkan saat pandemi Covid-19, seperti diskon tarif listrik, yang dinilai efektif membantu sektor media tanpa mengganggu penerimaan negara.
“Pajak media jika dibandingkan dengan total penerimaan negara jumlahnya sangat kecil. Dampaknya bagi negara tidak signifikan, tetapi sangat berarti bagi keberlangsungan media,” ujarnya.
Senada, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nani Afrida, Nani Afrida menegaskan dukungan fiskal penting untuk menjaga kualitas jurnalisme. Menurutnya, produk jurnalistik pada dasarnya adalah pengetahuan yang menjadi hak publik, sehingga layak dibebaskan dari beban pajak.
“Kita media dan jurnalis, khususnya jurnalisme, karena media dan jurnalis itu hal yang berbeda, membutuhkan dukungan insentif pajak dari pemerintah, itu sebabnya #NoTaxforKnowledge sangat penting, kenapa? Apapun yang dihasilkan atau yang diproduksi media itu sebenarnya adalah pengetahuan,” ujarnya.
AJI juga menyoroti beratnya pajak penghasilan bagi jurnalis, khususnya di daerah dengan upah rendah, yang berpotensi menekan kesejahteraan dan kualitas karya jurnalistik. Sementara itu, Dewan Pakar PWI Pusat Agus Sudibyo menyebut Indonesia tergolong terlambat menerapkan kebijakan #NoTaxForKnowledge. Menurutnya, industri yang menghasilkan pengetahuan bermakna bagi masyarakat seharusnya mendapat perlakuan khusus.
Penulis: Rahma Nayali
Produser: Indana Zulfa
#TirtoRecap
