JAKARTA, KOMPAS.TV - Klaim pemerintah soal tingginya progres penanganan banjir di Sumatera menuai sorotan. Publik mempertanyakan akurasi data yang dilaporkan ke pusat, menyusul masih banyaknya warga di lapangan yang mengaku kesulitan listrik, komunikasi, hingga bantuan dasar.
Kreator konten Sherly Annavita menilai, ada potensi ketimpangan antara kondisi riil di lapangan dengan laporan yang diterima pemerintah pusat. Ia mengingatkan agar data yang sampai ke Presiden benar-benar mencerminkan situasi masyarakat terdampak.
"Jangan sampai yang di lapangan itu A, tapi yang sampai ke pusat itu Z. Angka sembilan puluhan persen itu dapatnya dari mana? Faktanya masih ada kecamatan yang 10 sampai 11 hari tidak ada listrik dan masih butuh genset," katanya.
Sherly membandingkan kondisi ini dengan penanganan bencana besar di masa lalu. Ia menilai, meski status bencana nasional kala itu cepat ditetapkan, kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga.
Menanggapi kritik tersebut, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, membantah adanya perbedaan data antara lapangan dan pusat. Ia menegaskan Presiden mendapatkan laporan langsung dan rutin dari seluruh pemangku kepentingan utama.
"Jadi kalau disampaikan jangan sampai ada perbedaan data di lapangan dengan yang dilaporkan ke Presiden, saya rasa tidak ya, Pak Presiden selalu mengupdate langsung setiap hari, Mensesneg, Seskab dan juga Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB itu punya WA grup khusus. Setiap jam 6 malam itu Kepala BNPB selalu melaporkan dan selalu mengupdate penanganan bencana," katanya.
Timothy juga menanggapi pernyataan Gubernur Aceh yang disebut membuka ruang bantuan lebih luas. Menurutnya, perbedaan sikap pusat dan daerah perlu dilihat dari konteks waktu dan kronologi pernyataan.
Ia menegaskan pemerintah pusat sudah terlibat langsung dan aktif dalam penanganan bencana, termasuk berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah.
Bagaimana menurut Anda? Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/gpfCUD4N9m8?si=MJC44UO2FnPcsGGq
#banjir #aceh #sumatera
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/637206/pemerintah-bantah-beda-fakta-penanganan-banjir-sumatera-rosi
00:00Kita semua berharap bahwa pemerintah dalam hal ini punya mekanisme atau sistem, Mas Ivan,
00:06agar kondisi yang dilaporkan ke pusat itu tidak beda dengan apa yang terjadi di lapangan.
00:16Jangan sampai posisi siap Pak, aman Pak, kondisi sudah membaik Pak,
00:21yang di lapangannya adalah A, tapi yang sampai ke pusat adalah Z.
00:25Apa yang membuat itu? Bisa ada koordinasi yang menurut Anda timpang itu tadi?
00:30Sebutlah misalnya angka 90-an persen itu dapatnya dari mana, kan kita butuh tahu, Mas.
00:35Bagaimana mungkin angkanya sudah sampai 90-an persen lebih, tapi ternyata masyarakat masih sangat sulit.
00:40Bahkan di satu kecamatan saja itu masih membutuhkan jenset, permintaan jenset itu satu masih dibutuhkan oleh masyarakat
00:47yang 10-11 hari sudah tidak ada listrik.
00:50Belum lagi internet yang terputus untuk mengabarkan keluar bahwa kondisi mereka seperti itu sangat sulit.
00:55Akhirnya kebutuhan Starlink, sebutlah misalnya, itu baru hadir di hari-hari ke-10 dan 11.
01:01Kondisi masyarakat di hari ke-10 dan 11 dengan bantuan yang sangat minim, ini kita bisa bayangkan.
01:07Bahwa back then misalnya di 2004 yang lalu, dalam kondisi 2-3 hari, boleh jadi ditetapkan sebagai bencana nasional.
01:14Tapi satu hal yang pasti, masyarakat yang terdampak tidak kelaparan.
01:17Oke, penanganan nasional kan statusnya, tapi kalau kemudian ada kasus semacam ini, pertanyaan muncul, koordinasinya dari daerah ke pusatnya gimana mas?
01:26Ya, tentu koordinasi lintas KL, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu menjadi prioritas ya.
01:34Tadi kalau disampaikan jangan sampai ada perbedaan data di lapangan dengan yang dilaporkan ke Presiden.
01:39Saya rasa tidak ya. Pertama begini, Pak Presiden selalu mengupdate langsung setiap hari.
01:45Saya tahu betul itu, bahwa Pak Presiden, Mese Snek, SESKAP, dan juga Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, itu punya WA grup khusus.
01:56Setiap jam 6 malam itu Kepala BNPB selalu melaporkan dan selalu mengupdate penanganan bencana dan juga kecapaian-capaian pemerintah dalam melakukan percepatan.
02:06Itu selalu diupdate. Dan saya sendiri pun, misalkan berkaitan dengan listrik, saya berkomunikasi dengan Korsek PLN, Corporate Secretary PLN.
02:16Tapi saya juga berkomunikasi dengan tim teknis PLN di lapangan. Sehingga saya melihat betul bagaimana perjuangan dari teman-teman PLN itu di tiga daerah itu.
02:25Dan sehingga saya mendapatkan data juga, saya mendapatkan alasan kenapa yang dari 93% itu bisa jadi 88%, saya mendapatkan penjelasan itu.
02:34Bagaimana dengan koordinasi di daerah? Karena begini, kalau kemudian dari pemerintah pusat semangatnya adalah mampu untuk menangani bencana ini,
02:43tapi kalau kemudian dari gubernur di level daerahnya saja mengaku tidak sanggup dan mau terbuka dengan bantuan dari luar negeri,
02:50saya sebut saja dari gubernur Aceh bahkan sudah membuka diri.
02:53Mereka tolong kita, masa kita persulit, berarti ini ada yang kontras loh mas, antara pusat dan daerah sikapnya beda.
02:59Ya begini, kita harus cek dulu timelinenya Pak Gubernur ini menyampaikan kapan gitu ya.
03:05Dan saya merasa bahwa pemerintah pusat sudah hands on kok dengan pemerintah daerah juga.
03:11Dengan penanganan bencana ini pemerintah pusat sudah seru sekali begitu loh.
03:14Jadi bukan berarti kita menolak, bukan berarti kita mempersulit.
03:18Ambil contoh misalkan soal penggalangan dana atau penggalangan bantuan butuh izin,
03:23itu kan tidak seperti itu konteksnya, sebetulnya Pak Mensos ini ingin menyampaikan bahwa penggalangan dana itu harus dipertanggung jawabkan.
03:32Oke soal itu, soal masalah bantuan donasi itu kita bahas nanti.
03:35Cuman kalau melihat sikap dari gubernur Aceh dibandingkan dengan sikap dari pemerintah pusat,
03:41ini kalau mau dibilang gubernur bandel gak nih tidak mau patuh dengan arahan pusat?
03:45Ya tidak bandel lah, saya rasa Pak Gubernur Aceh juga solidar kok dengan pemerintah pusat.
03:52Kita satu nada kok, buktinya waktu rapat terbatas di Aceh, Pak Gubernur Aceh juga mendukung Pak Presiden.
03:59Pak Gubernur Aceh menyampaikan hambatan, tantangan, kendala yang dialami oleh provinsi Aceh.
04:05Tapi Pak Presiden juga memberikan jaminan, Pak Presiden menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa saya ini hadir di Aceh untuk yang kedua kalinya bahkan.
04:13Itu artinya saya menunjukkan keseriusan, apalagi besok Pak Presiden rencananya akan hadir lagi ke Aceh.
04:19Kalau di level daerah saja mas Ivan, kalau di level daerah saja mau membuka diri, ya mending sekalian dari pusat juga membuka diri dengan bantuan dari luar negeri kalau begitu.
04:28Ya kan begini, mengenai status tanggap darurat ini kan ada tingkatannya mas.
04:33Kabupaten kota sudah tidak sanggup sehingga terbitlah status tanggap darurat provinsi.
04:38Nah status tanggap darurat provinsi di tiga provinsi ini pun kan akhirnya sudah diperpanjang 14 hari lagi gitu loh.
04:44Nah kita tentu selalu mengevaluasi setiap hari.
04:47Pemerintah pusat itu selalu mendengarkan laporan, selalu mengupdate, selalu mereview, selalu mengkaji begitu loh.
04:53Artinya kalau status tanggap darurat provinsi ini masih berlaku, pemerintah pusat juga terus berupaya, beroptimal gitu.
05:00Saya rasa kita harus melihat secara objektif bahwa pemerintah ini tidak diam, pemerintah ini tidak buta, tidak tuli, pemerintah ini hadir begitu loh.
05:10Pemerintah bahkan ingin memastikan kita itu selalu hadir dan mempersamai para korban terdampak bencana begitu.
05:16Ini sudah tiga minggu bencananya, masih ada yang belum dapat akses bantuan, mau kesanapun juga akses masih terputus.
05:26Kalau akhirnya gubernur mau membuka diri, gimana kalau begitu?
05:29Ya, ini saya ambil contoh di Aceh ya. Pemerintah itu sudah melakukan perbaikan.
05:35Dari 36 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh, 20 ruas diantaranya itu sudah ditangani dan dapat dilalui kembali.
05:44Artinya kan semakin hari pemerintah itu memperbaiki infrastruktur, bahkan Pak Presiden sudah membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang diketuai oleh KASAT, Pak Maruli.
05:54Artinya itu menjadi concern dari pemerintah soal perbaikan infrastruktur.
05:58Karena bagaimana kita mau mengakses daerah itu kalau infrastrukturnya tidak segera diperbaiki.
06:02Pak Maruli mau nanggapin ya?
06:03Setuju Mas, bahwa dalam kondisi seperti ini tentu kita ingin cepat, tepat, masif.
06:09Tapi dengan hari ini adalah hari ke-16 setelah terjadi ya bencana, tapi ternyata akses dari sebutlah provinsi, dari Banda Aceh menuju Aceh Utara itu masih harus menggunakan laut.
06:23Ya di Pelabuhan Kerunggukuh karena ada satu jembatan vital di Bataili yang masih putus.
06:28Pertanyaannya adalah percepatannya yang mana yang dimaksud Mas?
06:30Ya tadi yang saya sampaikan tadi, pembangunan infrastruktur itu kita terus bergerak, Mbak.
06:36Artinya membangun jembatan itu kan bukan seperti Roro Jonggrang yang bisa dalam satu malam terbangun begitu loh.
06:42Misalkan jembatan Darurat, jembatan Bali, itu aja butuh proses sekitar dua minggu untuk membangunnya.
06:47Belum lagi kita bicara pengiriman jembatannya ini dari Jakarta dikirimkan ke sana.
06:52Itu kan juga butuh perjuangan.
06:54Artinya apa? Yang dilakukan pemerintah ini serius, Mbak.
06:57Bahwasannya progresnya masih belum optimal, progresnya masih belum 100 persen.
07:02Kita akui dan kita minta maaf.
07:04Tetapi kita juga evaluasi diri, pemerintah juga evaluasi diri.
07:07Bahwasannya mekanisme ini juga harus dievaluasi.
07:10Ambil contoh, dulu mekanisme pengiriman bantuan itu sempat mekeos.
07:16Ada beras yang dijatuhkan ke bawah, lalu berantakan dan tidak bisa dikonsumsi.
07:20Akhirnya pemerintah mengevaluasi mekanisme itu dengan menggunakan box-box yang diberi baling-baling.
07:26Sehingga ketika diturunkan, itu tidak langsung jatuh.
07:29Diganti dengan parasut, lalu barang-barang itu jatuh dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat.
07:34Ini kan bagian dari pemerintah terus memperbaiki diri, memperbaiki sistem.
07:38Nah, di tengah diskursus soal bantuan asing ini perlu atau tidak,
07:42saat korban bencana Sumatera juga masih membutuhkan bantuan segera,
07:45Menteri Sosial mengingatkan kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana.
Jadilah yang pertama berkomentar