Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Sepanjang 2025, kinerja DPR tak luput dari sorotan publik. 580 orang anggota yang mewakili penduduk di 38 provinsi di negeri ini, memang menjadi tumpuan penyaluran aspirasi rakyat.

Dari fungsi pengawasan, sejumlah capaian kinerja dihasilkan, di antaranya:

Komisi I: dukungan modernisasi alutsista TNI.

Komisi II: pengawasan seleksi ASN 2024, penataan non-ASN, dan pemindahan ASN ke IKN.

Komisi III: pembentukan panitia kerja pengawasan penegakan hukum narkotika.

Komisi IV: pengawasan terhadap kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

Komisi V: pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi Natal 2024, Tahun Baru 2025, dan Hari Raya Idulfitri 2025.

Komisi VI: pembentukan panitia kerja tata kelola kawasan Batam, yang menggali dan mengidentifikasi permasalahan tata kelola kawasan Batam.

Komisi VII: pengawasan terhadap program Kredit Usaha Rakyat agar tepat sasaran dan membantu UMKM serta sektor produktif lainnya.

Komisi VIII: pembentukan Tim Pengawas Haji Tahun 2025.

Komisi IX: pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Komisi X: pembentukan panitia kerja pengawasan pendidikan di daerah 3T dan marginal.

Komisi XI: mendorong Dirjen Bea Cukai agar menjalankan peran sebagai penjaga gawang melalui pengawasan ketat di perbatasan dan lintas batas.

Komisi XII: pengawasan terhadap kasus BBM Pertamax oplosan.

Serta Komisi XIII: mendorong percepatan penyelesaian sengketa hak cipta musik.

Tapi, apakah kinerja anggota DPR sepanjang 2025 ini memuaskan publik? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana, punya analisanya.

Lalu apa yang kira-kira diharapkan masyarakat terkait kinerja DPR ke depannya?

Pertanyaannya, mampukah DPR menjawab harapan publik tersebut?

Baca Juga Dewan Pers Beri Penghargaan Jakob Oetama Sebagai Tokoh Pers Indonesia di https://www.kompas.tv/regional/636778/dewan-pers-beri-penghargaan-jakob-oetama-sebagai-tokoh-pers-indonesia

#dpr #kinerjadpr #politik


Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/636781/kilas-balik-capaian-fungsi-pengawasan-dpr-ri-tahun-2025-sapa-pagi
Transkrip
00:00Sepanjang 2025, kinerja DPR tak luput dari sorotan publik.
00:08580 orang anggota yang mewakili penduduk di 38 provinsi di negeri ini memang menjadi tumpuan penyaluran aspirasi rakyat.
00:19Dari fungsi pengawasan, sejumlah capaian kinerja dihasilkan, diantaranya
00:23Komisi 1, Dukungan Modernisasi Alupsista TNI
00:27Komisi 2, Pengawasan Seleksi ASN 2024, Penataan Non-ASN dan Pemindahan ASN ke IKN
00:36Komisi 3, Pembentukan Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum Narkotika
00:41Komisi 4, Pengawasan Terhadap Kasus Pagar Laut di Tangerang, Banten
00:46Komisi 5, Pengawasan Terhadap Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Natal 2024, Tahun Baru 2025 dan Hari Raya Idul Fitri 2025
00:57Komisi 6, Pembentukan Panitia Kerja Tata Kelola Kawasan Batam
01:02Yang menggali dan mengidentifikasi permasalahan Tata Kelola Kawasan Batam
01:07Komisi 7, Pengawasan Terhadap Program Kredit Usaha Rakyat
01:12Agar tepat sasaran dan membantu UNKM serta sektor produktif lainnya
01:17Komisi 8, Pembentukan Tim Pengawas Haji Tahun 2025
01:21Komisi 9, Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergisi Gratis
01:26Komisi 10, Pembentukan Panitia Kerja Pengawasan Pendidikan di daerah 3T dan Marjinal
01:32Komisi 11, Mendorong Dirjen Beacukai agar menjalankan peran sebagai penjaga gawang
01:38Melalui pengawasan ketat di perbatasan dan lintas batas
01:42Komisi 12, Pengawasan Terhadap Kasus BBM Pertamax Oplosan
01:47Serta Komisi 13, Mendorong Percepatan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik
01:53Tapi, apakah kinerja anggota DPR sepanjang 2025 ini memuaskan publik?
02:01Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Asep Sumaryana punya analisisnya
02:07Kalau kita mendengar juga berbagai reaksi dari masyarakat
02:14Tampaknya memang belum sepenuhnya bisa menjalankan perannya
02:17Dikatakan seperti itu karena banyak kepentingan yang bermain
02:23Misalnya DPR itu kan dibagi dalam komisi dengan fraksi
02:29Maka kalau komisi itu berdasarkan objek dari tugas pokoknya pendidikan dan segala macam
02:38Yang kedua di fraksi
02:40Nah ketika di fraksi itu ternyata Dewan itu juga adalah anggota dari parpol tertentu
02:47Nah oleh sebab itu ini bermain juga
02:50Nah ternyata parpol tertentu juga
02:53Sebagian kadernya itu jadi menteri
02:55Nah ini jadi persoalan-persoalan
02:58Sehingga disitu ada vested interest yang bermain
03:02Nah dampaknya si Dewan itu lebih banyak bekerja dengan
03:08Dengan kerangkeng-kerangkeng kepentingan
03:12Sehingga mereka bekerja tidak dengan lugas
03:16Nah ini yang jadi persoalan
03:17Nah ditambah lagi dengan persoalan beberapa waktu yang lalu
03:21Misalnya ada praktik ketika kenaikan gaji dan tunjangan rame
03:27Kemudian setelah itu terjadi banyak penjarahan dan segala macam
03:33Itu menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat itu masih belum puas dengan kinerja anggota Dewan sendiri
03:42Lalu apa yang kira-kira diharapkan masyarakat terhadap kinerja DPR ke depannya?
03:50Mungkin lebih dengerin kami-kami yang rakyat ini kali ya
03:54Yang kan biar bagaimanapun kita yang ngegaji mereka ya
03:57Jadi ya alangkah lebih baik ya
03:59Kalau lebih mendengarkan aspirasi kita di medsos
04:02Atau dimanapun lah
04:03Itu aja sih Kak
04:05Apalagi aspirasi-aspirasi yang sudah turun di jalan
04:07Betul apalagi yang udah demo-demo ya mungkin lebih diterima dengan baik
04:11Dan dengarkan aja sih Kak
04:13Kurang
04:14Kurang mungkin
04:16Mungkin DPR sudah menjalankan tugasnya dengan baik
04:20Tapi kayak kurang
04:21Kurang masimal ya
04:22Iya
04:22Belum memberikan kinerja terbaiknya
04:25Tapi bukan berarti DPR jelek
04:28Gak aman
04:29Masih bisa diperbaiki ya
04:32Iya bisa
04:33Begitu banyak masyarakat yang masih komplain
04:36Terus ya menurut saya sih kinerjanya masih belum maksimal
04:40Kalau menurut saya sih ya meningkatkan kinerjanya aja
04:43Dibuktikan aja
04:44Iya benar
04:47Pertanyaannya
04:51Mampukah DPR menjawab harapan publik tersebut?
04:54Tim Liputan Kompas TV
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan