- 2 hari yang lalu
- #psi
- #demokrat
- #ijazahjokowi
JAKARTA, KOMPAS.TV Isu ijazah Jokowi tak kunjung kelar, kini malah ada isu kalau munculnyapolemik Ijazah Jokowi dipelihara untuk kepentingan cawapres 2029. Apalagi Partai Solidaritas Indonesia menilai ada pihak yang ingin menunggangi kasus ijazah ini, benarkah demikian?
Kita ulas bersama Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan dan Ketua DPP PSI Bestari Barus dalam dialog di Program Sapa Pagi pada Rabu (26/11/2025).
#psi #demokrat #ijazahjokowi
Video Editor: Lintang Amiluhur
Produser: Theo Reza
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/633595/full-debat-psi-demokrat-soal-isu-ijazah-jokowi-dipelihara-terkait-cawapres-2029-sapa-pagi
Kita ulas bersama Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan dan Ketua DPP PSI Bestari Barus dalam dialog di Program Sapa Pagi pada Rabu (26/11/2025).
#psi #demokrat #ijazahjokowi
Video Editor: Lintang Amiluhur
Produser: Theo Reza
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/633595/full-debat-psi-demokrat-soal-isu-ijazah-jokowi-dipelihara-terkait-cawapres-2029-sapa-pagi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Bisa beli itu sertifikasi, mungkin ada yang palsu lagi, palsu, ya kalau itu sih ijasa aja palsu ya apalagi sertifikasi.
00:14Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK dituduh ijasa palsu, ya sahabat baik saya Pak Arsul Sani.
00:27Tapi hebatnya dia, dia tampil di depan tunjuk itu ijasa nya yang asli, gak kayak yang lain.
00:41Pernyataan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Benny Kaharman soal ijasa palsu berkutut panjang.
00:47Benny dalam rapat kerja balik DPR dengan Kementerian Dasmen dan Kementerian Agama menyinggung soal ijasa palsu.
00:53Inilah yang kemudian ditanggapi Partai Soliditas Indonesia PSI.
00:57Dan diduga dikaitkan dengan isu ijasa Jokowi.
01:00Kedua harian PSI, Ahmad Ali bilang, kasus ijasa bisa bergulir lama, pasti ada pihak yang menjadi otak dan membiayai.
01:07Ahmad Ali menduga pihak yang menunggangi isu ijasa Jokowi adalah pihak yang ingin menjadi cawapres di Pilpres 2029 datang.
01:14Dan artinya bahwa tiba-tiba ini muncul ada yang ada yang mengorkestra, kalau kita lihat politiknya ini ya ujung-ujungnya pertarungan sewa apres siapa sih nanti yang menjadi seingannya wakil beran jadi wapres sih.
01:30Ya, jadi kalau kemudian di bawah ada yang terganggu yang munculnya meski masih bagi calon wapres dan menunggangi ini, gak salah juga kali ya.
01:44Namun Partai Demokrat membantah, apa yang dibilang kadernya di DPR Benika Harman, merujuk pada sosok tertentu, Yanni Jokowi.
02:02Apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang kota DPR, yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat.
02:14Secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani itu, itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat.
02:32Dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan.
02:38Sementara itu Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praetum, menilai, isu ijazah Jokowi terus muncul karena ijazahnya tak kunjung ditunjukkan ke publik.
02:46Ia membandingkan dengan Hakim MK Arsul Sani yang beberapa waktu lalu langsung menunjukkan ijazahnya di tengah dugaan ijazah palsu.
02:53Kuatan politiknya adalah supaya persoalan ini cepat selesai, salah satunya adalah dengan cara mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani yang beberapa waktu yang lalu
03:02ada juga di Medsos dan di Intention yang menuduh bahwa ijazah beliau itu misalnya tidak benar, palsu.
03:07Tapi kan Pak Arsul secara terbuka menunjukkan ke publik dan semuanya clear, Pak Arsul juga tidak mempersoalkan dan tidak membawa ini ke anak publik.
03:16Dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi, polisi setelah menetapkan 8 tersangka termasuk Roy Suryo.
03:22Polisi juga sudah mencegah Roy Suryo.
03:25Tim Liputan, Kompas TV
03:28Saudara isu ijazah Jokowi tak kunjung kelar.
03:36Kini malah ada isu kalau munculnya polemik ijazah Jokowi dipelihara untuk kepentingan calon wakil presiden di 2029.
03:46Apalagi Partai Solidaritas Indonesia menilai ada pihak yang ingin menunggangi kasus ijazah ini.
03:53Benarkah demikian?
03:54Kita akan ulas bersama dengan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, bersama kami.
04:00Bergabung melalui sambungan daring dan juga di studio Orange Kompas TV sudah hadir ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bung Bestari Baru.
04:11Selamat pagi Bung Bestari dan juga selamat pagi Pak Syarif Hasan.
04:15Assalamualaikum.
04:16Selamat pagi.
04:17Assalamualaikum.
04:18Sehat.
04:19Sehat, alhamdulillah semuanya.
04:20Ini kasus ijazah-ijazah ini lagi panas lagi nih, menghangat lagi.
04:25Kalau tadi kita lihat ada pernyataan dari rekan Anda, Bung Syarif Hasan, Benika Harman di DPR yang kemudian jadi ramai lagi nih.
04:34Nah, saya ingin ke Bung Syarif Hasan dulu.
04:37Bung Syarif, jadi pernyataan rekan Anda, Benika Harman ini, ada maksud menyindir atau bagaimana sebenarnya?
04:45Enggak.
04:46Itu sebenarnya sebagai seorang anggota DPR, dia menjalankan fungsinya sebagai check and balance.
04:54Jadi apapun isu di masyarakat, ya apapun isu di masyarakat harus direspon dan termasuk bagaimana jalan keluarnya.
05:05Nah, mungkin isu yang sekarang lagi trend, lagi in, karena tidak pernah berkesudahan, ya itu menyangkut kebetulan ijazah dari Asro Rusani itu juga dipertanyakan masyarakat.
05:22Nah, kebetulan Asro Rusani mengambil sikap tidak ingin berlama-lama untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga beliau tampil menjelaskan secara utuh.
05:36Sekaligus membuktikan keaslian apa yang diragukan oleh masyarakat.
05:43Nah, saya pikir itu yang dilakukan oleh Asro Rusani, sehingga menyelesaikan persoalannya seketika itu juga.
05:51Nah, kita lihat, selesai.
05:54Nah, kalau menyangkut yang lain, kita harapkan juga bisa demikian.
06:01Tetapi lagi-lagi, ya itu kembali kepada personal yang bersangkutan.
06:05Ya, hanya sayangnya isu ini tidak berkesudahan.
06:08Nah, mungkin untuk itu, supaya diskursus ini bisa selesai di masyarakat, karena kita kan lebih banyak masalah-masalah yang lebih krusial dan lebih substansi untuk kita selesaikan,
06:22makanya Pak Beni Harman itu mengungkapkan bahwa itulah sebenarnya yang terbaik, seperti yang diberikan contoh oleh Pak Asro Rusani.
06:33Hanya itu saja maksudnya. Tidak ada lain dibalik pernyataan itu.
06:38Oke, jadi tidak ada maksud menyindir-nyindir, karena memang kalau kita perhatikan kalimat Beni Kaharman itu pada saat di DPR mengatakan,
06:45ya, sahabat saya, Arsul Sani, ketika dituduh ijasa palsu, langsung ditunjukkan.
06:53Tidak kaya yang lain. Yang lainnya itu maksudnya siapa?
06:56Ya, ini yang lain ya, isu yang sekarang masih dibicarakan.
07:03Nah, artinya apa? Sebaiknya masalah ini disudahi.
07:08Karena masih banyak hal-hal yang lain yang patut untuk kita prioritaskan untuk dibahas.
07:15Jangan masyarakat selalu disuguhi dengan isu-isu yang tidak berakhir, yang berkepanjangan,
07:25yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik.
07:29Saya pikir itu saja.
07:30Oke, oke. Saya ke Bung Bestari.
07:32Bung Bestari, bagaimana melihat pernyataan dari Bung Beni di DPR kemarin beberapa waktu lalu,
07:38dan juga Bung Syarif Hasan mengatakan memang sebenarnya tidak ada maksud untuk menyindir dan segala macam,
07:43hanya melaksanakan fungsi pengawasan sebagai legislator?
07:48Ya, pertama kalau tidak ada maksud menyindir berarti kan menuduh.
07:54Kan begitu saja ini sederhananya, itu satu, dua.
07:59Saya kira kalau niatnya adalah untuk meluruskan, kok jadi dungu kita?
08:07Punya anggota DPR banyak, waktu pemilu lalu 54, sekarang 44 turun kan?
08:13Kemudian menyatakan ini sebagai satu kepedulian.
08:18Kalau peduli, datanglah ke UGM, ke institusi yang mengeluarkan ijasa itu,
08:25tanya baik-baik, kan itu mitra juga itu.
08:28Jadi, menurut saya ini memang gorengan-gorengan politik.
08:33Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersahabat.
08:38Kemarin menang 58 persen, demokrat dapat kemudian beberapa menteri.
08:43Tapi, hari ini kelihatannya kalau ini adalah tujuannya seperti yang kita indikasikan bahwa ini keinginan untuk perebutan kekuasaan.
08:59Ini sepertinya ingin membelah kekuatan Pak Prabowo dari 58 ini menjadi 29.
09:04Ya, dari 29 persen dan itu memudahkan mungkin ke depan itu supaya demokrat mungkin bisa maju sendiri kali.
09:14Gitu loh.
09:15Jadi, yang masuk akal sedikit lah kalau memberikan alasan-alasan pembenaran.
09:23Sudah lama itu jadi anggota DPR ngomong sebarang.
09:25Jadi, maksud Anda untuk kepentingan 2029 calon wakil presiden atau seperti apa sebenarnya?
09:31Pastilah seperti itu.
09:33Gitu loh.
09:33Tapi, enggak kan enggak kejauhan. Ini masih 2025 akhir loh.
09:36Hari ini semua partai politik sudah melaksanakan konsolidasi dong untuk pemenangan 2029.
09:43Ya kan?
09:44Kita dibilang terganggu juga.
09:48Enggak, tetapi sangat disayangkan gitu loh.
09:51Orang-orang yang partai politik yang sudah katanya, bahkan pernah jadi presiden gitu ya, ketua umumnya, Pak SBY,
10:01harus kemudian mendiamkan hal-hal seperti ini.
10:05Tadi mengatakan, mari ini kita selesaikan masih banyak hal yang lain.
10:10Tapi kemudian membuka bahwa, wah ini kericuhan.
10:13datang ke UGM, datang ke Baris Kimpohri, tanya di sana.
10:18Bukan ditanya kepada Roy Suryo atau orang-orang lain yang ya ini terindikasi diorkestrasi dan semuanya itu ada kaitan gitu loh.
10:30Kemarin ada juga yang mengatakan, ya salah satunya anggota DPR gitu.
10:38Untuk apa kemudian memanas-manasi masyarakat?
10:42Masyarakat itu harus diakinkan supaya enggak ribut, salah satunya demokrat dong.
10:47Kan demokrat bisa menyampaikan atau bertanya, datang ke UGM, tanya.
10:53Bahkan UGM sendiri pun, saya heran gitu, demokrat kok enggak percaya kepada UGM yang sudah menjelaskan bahwa ini asli gitu.
11:03Jadi mau dengar siapa lagi?
11:05Oke, Bung Syarif, bagaimana respon Anda?
11:11Ya, seorang legislatif itu kan, mekanisme check and balance-nya kan ada sistem yang harus dipenuhi.
11:20Ya, itu yang jelas, kami jelaskan ini tidak ada kaitannya dengan politik.
11:25Dan kami tidak ikut campur dalam soal masalah ijazah palsu Pak Presiden Jokowi yang dihitungkan sekarang.
11:36Ya, nah cuma kebetulan ada sampling yang muncul sehingga dijadikan contoh.
11:43Nah, intinya, kalau ingin menyelesaikan persoalan, ya selesaikanlah persoalan sendiri itu dengan sendirinya.
11:54Jangan mengajak orang-orang lain untuk menyelesaikan persoalan yang bukan urusan orang lain.
12:01Karena ini, lagi-lagi, ini urusan masing-masing.
12:05Ya, silahkan diselesaikan.
12:06Tetapi itu yang tidak terjadi.
12:09Nah, makanya persoalan ini karena tidak berkesudahan, sehingga anggota DPR di dalam berapat kerjanya juga ada menyinggung masalah itu.
12:21Hanya memberikan contoh bahwa begini loh cara menyelesaikan persoalan.
12:26Oke, jadi menurut...
12:29Ini bukan menyangkut masalah politik, ini bukan menyangkut masalah 2029, tidak ada kaitannya.
12:34Terlalu jauh, ya.
12:36Terlalu jauh kalau memikirkan dan dikaitkan dengan 2029.
12:40Oke.
12:40Saya pikir itu.
12:41Oke, jadi Anda...
12:42Saya agak heran dibilang selesaikanlah.
12:46Tetapi, anggota DPR Anda, Anda tidak bisa kontrol, Pak.
12:53Berbicara mempengaruhi opini publik seakan-akan barang ini barang palsu.
12:59Padahal asli sesuai dengan yang disampaikan oleh UGM.
13:04Tidak percaya UGM.
13:05Oke, oke. Tenang.
13:06Demokrat tidak percaya UGM atau bagaimana Bang Sarif?
13:09Oke, silakan Bung Sarif.
13:10Tolong sampaikan kepada Benika Harman supaya bicara kepada UGM.
13:18Begitu maksud saya.
13:19Siap. Silakan, Bung Sarif.
13:22Iya.
13:23Begini, saya tidak mau berargumentasi dalam hal bagaimana menjelaskan tentang fungsi dan tanggung jawab check and balance bagi seorang anggota DPR.
13:34Check and balance itu bukan membuat opini, tetapi datang ke UGM.
13:39Sabar, Bung Sarif.
13:40Silakan.
13:41Kalau Saudara Bini Harman itu langsung ke UGM, itu artinya apa?
13:47Itu sudah betul-betul mencampuri persoalan yang sebenarnya sedang ditangani oleh aparat.
13:52Ya kan?
13:53Hanya memberikan satu solusi ini loh.
13:56Cara menyelesaikan, menyangkut masalah isu-isu yang tidak pernah berkesudahan.
14:02Bayangkan, mas nyangkut masalah ini kan sudah berapa tahun ini.
14:07Ini tahun kedua.
14:08Berarti tidak punya inisiatif, hanya menajam-najamkan saja.
14:11Jadi, jadi lagi-lagi, mekanisme anggota DPR dalam menjalankan check and balance itu sudah ada.
14:18Bukan serta-merta.
14:21Jadi, sekali lagi, kita mengharapkan ini bisa selesai.
14:26Oke, diharapkan ini bisa selesai dengan salah satunya adalah contohnya seperti Bung Arsul Sani langsung memperlihatkan saja begitu ijazahnya.
14:33Bagaimana kalau menurut Anda, apakah itu juga bisa dilakukan seperti ini?
14:36Banyak standar pikiran demokrat dijadikan standar nasional dalam menyelesaikan satu persoalan.
14:42Itu tidak baik.
14:44Gitu loh.
14:45Biarkanlah mekanisme dalam bertata negara kita ini berjalan sebagaimana mestinya.
14:51Anda hanya tidak punya keinginan untuk mengarahkan you punya anggota DPR berdiskusi dengan UGM.
14:59Begitu loh.
15:01Begini saja.
15:02Apa enggak lebih baik?
15:03Pak Syarif Hasan, gini, saya akan mendukung, PSI akan mendukung.
15:08Selesaikan hamba lang itu.
15:10Bangun kembali, jangan jadi candi busuk.
15:13Kita akan dukung secara politik.
15:14Oke, oke.
15:15Itu lebih baik ketimbang kemudian memberikan, katakanlah tuduhan-tuduhan ataupun sindiran-sindiran kepada Pak Jokowi.
15:24Patron kami itu Pak di PSI.
15:28Oke.
15:28Tapi kemudian Bung Syarif mengatakan mungkin solusinya bisa seperti Arsul Sani.
15:34Bung Arsul Sani dengan memperlihatkan ijasa asli kepada publik.
15:38Kita sebagai warga negara, PSI khususnya, tunduk patuh kepada negara.
15:45Apa perangkat negara yang sedang bekerja, itu yang kita patuhi.
15:50Maka saya menghimbau kepada Pak Syarif Hasan, senior saya di politik, untuk di internal itu arahkan saja Pak ke UGM.
16:03Kemudian ke Barai Sekirim atau ke Polri untuk bertanya di sana.
16:07Jangan membuat opini ini semakin jadi kuhara.
16:10Oke, oke.
16:11Baik, Bung Syarif.
16:12Cocok enggak Pak?
16:13Oke.
16:14Silahkan Bung Syarif.
16:15Kalau itu kami lakukan, artinya kami sudah ikut campur secara langsung.
16:24Ikut cawe-cawe secara langsung.
16:26Bukan itu.
16:28Ya kan?
16:28Jadi kita tidak usah mempersulit persoal.
16:31Yang bukan urusan demokrat, kami tidak ingin touch.
16:34Tetapi kami juga harus ada sistem yang harus kita tegakkan di DPR.
16:40Nah, lagi-lagi, kalau menyangkut masalah hambarang, tidak ada sesuatu yang patut untuk kita perlu Anda pertanyakan.
16:51Hal itu sudah ada di tangan KPK.
16:53Dan KPK yang membuat hak...
16:56Kita bukan bicara hukumnya Pak, selesai kan.
16:59Jangan jadi candi busuk itu.
17:01Kan Bapak banyak punya bangga di sana.
17:04Kita lihat saja nanti ke depan.
17:06Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang ini.
17:10Kita lihat, ya, lima tahun ke depan apa yang terjadi.
17:14Oke.
17:15Saya pikir itu.
17:15Tapi kemudian dengan adanya pernyataan Benika Harman yang cukup membuat ramai begitu ya.
17:21Adakah arahan dari Ketua Umum dari partai Anda, Bung Syarif Hasan, soal untuk lebih mengklarifikasi soal ini?
17:29Saya pikir ini belum sampai taraf untuk mendapatkan pengarahan dari Ketua Umum.
17:36Karena ini hal, tidak ada sesuatu yang aneh di dalam pernyataan Saudara Benika Harman.
17:42Ini hanya merupakan check and balance dan solusi.
17:45Jadi tidak mendiskreditkan seseorang.
17:49Saya pikir itu.
17:50Jadi intinya adalah ingin agar masalah ini selesai.
17:54Jangan berkepanjangan seperti sekarang.
17:57Nah, itu yang dilakukan oleh Benika Harman.
18:00Tidak ada yang aneh di dalam hal ini.
18:02Tetapi kalau ada yang merasa tersinggung dalam persoalan ini, ya silahkan saja diatasi dengan baik.
18:11Diselesaikan dengan baik.
18:12Sesegera mungkin.
18:14Agar kita jangan hanya di sekitar diskursus masalah-masalah yang tidak substansi seperti ini.
18:21Masalahnya sederhana kalau dipersulit.
18:25Bahwa memang ada proses hukum.
18:28Proses hukum yang dilakukan.
18:31Ya kita akan kayak juga itu.
18:32Tetapi kan tidak berkesudahan.
18:37Nah inilah yang dimaksudkan oleh Saudara Benih Harman.
18:43Sehingga melakukan statement di DPR.
18:47Demokrat sedang menuduh aparatur hukum, berarti Demokrat sedang menuduh aparatur hukum tidak capable dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan persoalan ini.
18:59Sabar Pak.
19:01Sabar.
19:01Ini lagi berjalan prosesnya seperti yang Pak Pak sampaikan.
19:04Tapi tidak pernah mengatakan itu.
19:05Jangan dikatakan juga ini tidak berhutung, tidak selesai.
19:10Apa yang tidak selesai orang sedang berproses?
19:12Makanya dalam kapasitas sebagai partai politik yang perpanjangan tangannya ada di DPR.
19:19Tunggaskan saja Pak.
19:20Coba cek di sana.
19:22Supaya ini bisa cepat selesai.
19:25Tidak usah menambah huru hara wacana di tengah masyarakat.
19:32Demokrat harus jauh lebih dewasa.
19:34Oke.
19:34Bung Syarif, silakan.
19:36Sebenarnya tidak ada maksud untuk apa yang Anda kelatakan untuk mencampuri dan sebagainya.
19:46Hanya memberikan contoh.
19:48Inilah yang terbaik.
19:49Nah, tentu juga masyarakat menginginkan itu.
19:53Iya kan?
19:54Masyarakat manda lagi.
19:55Sebaliknya, kalau saya katakan, sesuatu yang baik seperti yang disampaikan oleh Asrul Tani itu patut untuk dicontoh.
20:07Tapi kalau tidak, ya itu tetapkan masing-masing individu.
20:11Silakan saja.
20:12Oke, Arsul Tani bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan permasalahan.
20:15Ya silakanlah, demokrasi mulai hari ini berguruk dan menjadikan patron itu Pak Asrul Tani, kita tidak ada keberatan sama sekali.
20:26Namun, pada kesempatan ini saya menyayangkan dan saya sangat prihatin kepada Pak Prabowo yang mencoba sepertinya ini dipecah dengan Pak Jokowi.
20:37supaya mereka-mereka yang sudah pernah berkuasa itu kemudian hari ini mencoba untuk bagaimana memecah supaya Pak Prabowo itu menjadi kecil dukungan politiknya
20:50dan memudahkan mereka-mereka yang ingin kembali mengambil kekuasaan ke depan ini dengan cara-cara yang seperti ini.
20:57Saya kira itu yang harus kita perbaiki dalam demokrasi kita ke depan.
21:01Oke, Bung Syarif, benarkah ada upaya pemecahan suara untuk 2029?
21:07Saya pikir pertama, 2029 terlalu jauh.
21:11Oh, dekat itu.
21:12Dan termasih-masih terlalu jauh.
21:15Jadi bagi orang-orang yang berpikiran sudah 2029 itu keinginan untuk berkuasa, ya seperti disampaikan tadi, itu akan kembali lagi.
21:24Kami Demokrat masih berpikir bahwa belum saatnya sekarang untuk memikirkan tentang 2029.
21:32Kita sekarang bagaimana membangun bangsa itu saja.
21:34Tapi bagaimana kita agar masyarakat itu bisa tenang, bisa bekerja, bisa meningkatkan kesejahteraannya, itu saja.
21:43Ya, jangan membuat kegaduhan, Pak.
21:45Itu saja, inginkan kader-kadernya.
21:47Yang membuat gaduh itu siapa?
21:49Yang membuat gaduh adalah orang yang tidak segera menyelesaikan persoalan.
21:54Persoalan sudah ditangani oleh aparat hukum, kok nggak ngerti-ngerti Pak Saribasannya.
21:59Oke, baik. Jadi kalau 2029 saat ini belum menjadi fokus dari Partai Demokrat begitu ya, untuk berpikir untuk ke arah sana begitu ya?
22:06Masih jauh.
22:07Masih jauh.
22:08Sangat dekat itu.
22:09Oke, silahkan terakhir.
22:10Ya, saya kira, marilah kembali gini ya.
22:15Tua itu pasti orang menjadi tua, tapi dewasa itu pilihan gitu ya.
22:21Saya mau jadi dewasa atau tidak, termasuk dalam kita berpolitik.
22:26Saya merasa bahwa hari ini sudah dimulai gendang untuk 2029,
22:35di mana ada partai-partai politik yang mungkin merasa sudah saatnya mulai hari ini bergerak dengan menebarkan isu-isu,
22:44bahkan di ruang-ruang yang sangat istimewa seperti di DPR, ya, terkait dengan Presiden Jokowi,
22:56ijazah palsu dan sebagainya, yang tujuan akhirnya adalah untuk memecah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,
23:04sehingga Pak Prabowo menjadi dilemahkan dukungan politiknya.
23:08Saya kira itu harus diwaspadai, menjadi kewaspadaan nasional saya kira.
23:12Oke, baik, terima kasih Bung Bestari Baru sudah hadir ke Studio Orange Kompas TV.
23:16Bung Syarif Hasan, terima kasih juga sudah hadir melalui sambungan daring.
23:20Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, assalamualaikum, selamat pagi.
23:23Selamat pagi, Pak Syarif.
Jadilah yang pertama berkomentar