- 4 jam yang lalu
- #gaza
- #pasukanperdamaian
- #mandatpbb
JAKARTA, KOMPASTV - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pemerintah Indonesia telah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk rencana pengiriman 20 ribu pasukan pemelihara perdamaian ke Gaza.
Namun, pengiriman tersebut masih menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar legalitas internasional.
"Indonesia kan ingin menjadi pelopor perdamaian serta keadilan internasional jadi kalau kita ingin menjadi pelopor perdamaian serta keadilan internasional kita kan gak bisa menunggu kita kan harus menawarkan diri kan dengan kesiapan di dalam negeri dan dari hasil koordinasi kita jadi saya juga sangat siap untuk mengirimkan di sana tinggal menunggu di mandat tersendiri dari PBB," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Ahmad Fuad Fanani, Sabtu (22/11/2025).
Selain itu Kementerian Luar Negeri saat ini memproses legalitas internasional yang wajib dipenuhi karena Indonesia tidak dapat mengirimkan pasukan tanpa keputusan resmi Dewan Keamanan PBB (UNSC).
Sementara itu Kementerian Keuangan baru menyusun skema pendanaan diproyeksikan dapat dibiayai melalui mekanisme internasional setelah mandat PBB diberikan, sehingga tidak membebani APBN.
Sahabat KompasTV, bagaimana pendapat kalian terkait berita ini, tulis di kolom komentar ya!
Video Editor: Lintang
#gaza #pasukanperdamaian #mandatPBB
Baca Juga Wapres Gibran Keliling Salami Tamu-Delegasi Hadiri Indonesia-Africa CEO Forum 2025 di https://www.kompas.tv/internasional/632813/wapres-gibran-keliling-salami-tamu-delegasi-hadiri-indonesia-africa-ceo-forum-2025
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/632818/full-tunggu-mandat-pbb-ksp-buka-suara-soal-pengiriman-pasukan-perdamaian
Namun, pengiriman tersebut masih menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar legalitas internasional.
"Indonesia kan ingin menjadi pelopor perdamaian serta keadilan internasional jadi kalau kita ingin menjadi pelopor perdamaian serta keadilan internasional kita kan gak bisa menunggu kita kan harus menawarkan diri kan dengan kesiapan di dalam negeri dan dari hasil koordinasi kita jadi saya juga sangat siap untuk mengirimkan di sana tinggal menunggu di mandat tersendiri dari PBB," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Ahmad Fuad Fanani, Sabtu (22/11/2025).
Selain itu Kementerian Luar Negeri saat ini memproses legalitas internasional yang wajib dipenuhi karena Indonesia tidak dapat mengirimkan pasukan tanpa keputusan resmi Dewan Keamanan PBB (UNSC).
Sementara itu Kementerian Keuangan baru menyusun skema pendanaan diproyeksikan dapat dibiayai melalui mekanisme internasional setelah mandat PBB diberikan, sehingga tidak membebani APBN.
Sahabat KompasTV, bagaimana pendapat kalian terkait berita ini, tulis di kolom komentar ya!
Video Editor: Lintang
#gaza #pasukanperdamaian #mandatPBB
Baca Juga Wapres Gibran Keliling Salami Tamu-Delegasi Hadiri Indonesia-Africa CEO Forum 2025 di https://www.kompas.tv/internasional/632813/wapres-gibran-keliling-salami-tamu-delegasi-hadiri-indonesia-africa-ceo-forum-2025
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/632818/full-tunggu-mandat-pbb-ksp-buka-suara-soal-pengiriman-pasukan-perdamaian
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Dan dari hasil koordinasi kita, Indonesia itu sudah sangat siap untuk mengirimkan di sana, tinggal menunggu di mandat resmi dari PBB itu.
00:30Untuk pengiriman pasukan perdamaian itu, pemerintah sangat serius mbak. Yang bertanggung jawab terhadap bidang ini itu kan ada empat kan.
00:41Jadi yang bertanggung jawab langsung itu Kementerian Luar Negeri, setelah itu Mabes TNI dalam hal ini misi Pasukan Pemelihara Perdamaian, yang ketiga Mabes Polri, Divisi Hubungan Internasional, dan yang keempat Kementerian Keuangan.
01:03Kita baru saja melakukan, KSP, kantor staf presiden baru saja melakukan koordinasi dengan empat kementerian lembaga itu pada hari Rabu tanggal 19 November kemarin.
01:18Selain itu kita juga mengundang komponen-komponen yang lain seperti dari BIN, terus setelah itu dari Sekretariat Negara, dari BAPENAS, terus dari Kemenhan, dan dari lembaga-lembaga yang terkait gitu.
01:31Dari mapping yang kita lakukan, sampai saat ini pemerintah sangat serius.
01:37Itu dimulai misalkan dilihat dari TNI. TNI itu sudah mempersiapkan.
01:42Mereka itu sudah punya pasukan sampai 20 ribu yang disiapkan.
01:50Mereka terdiri dari berbagai matra.
01:53Dari matra yang terintegrasi ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan masing-masing itu.
02:01Pelatihannya tidak cuma baru saja, tapi itu pemerintah yang dilakukan dari kemarin-kemarin.
02:08Karena mereka sebagai pembela negara kan harus siap setiap saat.
02:14Dan mereka juga sudah punya roadmap, pasakannya itu akan dikirim.
02:19Terus setelah itu berapa total biaya yang dibutuhkan, tahapan-tahapannya dalam jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjang itu seperti apa.
02:28Dan kendalanya di lapangan seperti apa mereka sudah siapkan juga.
02:33Terus dari Polri sendiri, Polri itu sudah melakukan pelatihan, Mbak.
02:37Mereka dari Polri itu ada sekitar 40 persen atau 4 ribu polisi yang sudah disiapkan untuk terjun ke sana.
02:47Dan polisi itu kan sudah punya pengalaman yang panjang seperti juga tentara seperti itu.
02:52Dan mereka itu sudah kebutuhannya itu disiapkan dari Korbimob sebagai main body, tim-tim pendukungnya dari Bahar Karkam, Polri.
03:03Terus setelah itu dari pelakukan pelatihan, pelatihannya itu dari Pusminster, Pusdik Lantas, dan Satlas Korbimob.
03:11Dan mereka itu saat ini yang sedang dilatih ada 600-700 personel yang siap diterjurunkan pada saat awal itu.
03:20Terus yang ketiga dari Kemenlu.
03:23Dari Kemenlu sendiri itu kan, karena ini kan kita mengirimkan pasukan internasional yang harus mematuhi norma-norma internasional,
03:33peraturan-peraturan internasional, kesepakatan internasional.
03:36Jadi Kemenlu sendiri sampai hari ini terus melakukan upaya-upaya untuk memperjelas bagaimana status pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza itu.
03:46Karena kita nggak bisa mengirimkan tanpa ada mandat resmi dari United Nations Security Council itu atau Dewan Keamanan PBB.
03:56Dan sampai saat ini dari Kementerian Luar Negeri mencari kejelasan apakah Indonesia diterima atau nggak.
04:04Setelah itu apakah Indonesia kapan bisa berangkatnya.
04:07Dan itu bagian dari komitmen Presiden Prabowo yang disampaikan pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada tanggal 23 September.
04:15Bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk berkontribusi dan secara serius mendukung kemerdekaan Palestine itu.
04:29Dan sampai saat ini yang dilakukan oleh Kemenlu itu menyiapkan peraturan menteri yang terkait pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
04:39Terus yang kedua mereka membuat roadmap apa saja akan dilakukan ke depan itu.
04:45Terus yang ketiga mereka melihat potensi-potensi misi-misi di mana Indonesia dapat berpartisipasi.
04:53Dan yang terakhir dari Kementerian Keuangan.
04:56Kalau Kementerian Keuangan ini kan kita kan harus berkoordinasi TNI dan Polri sudah siap.
05:02Tapi Kementerian Luar Negi sudah siap.
05:05Tapi kan kita harus melihat bagaimana Kementerian Keuangan itu secara garis besar pasti mendukung visi, misi, dan komitmen Presiden Prabowo.
05:18Untuk mengirimkan misi pasukan perdamaian ke Gaza dan wilayah konflik itu.
05:23Tapi sampai saat ini mereka masih menunggu perhitungan detail.
05:26Dan perhitungan detail itu kan belum bisa diperoleh kalau belum ada kejelasan mandat resmi dari PBB itu.
05:35Tapi mereka akan mendukung ini karena ini bagian dari proyek strategis internasional dan isu-isu strategis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
05:44Begitu Mbak.
05:46Tapi Pak, berarti Kementerian Keuangan itu juga sudah berkoordinasi sama negara-negara kunci di kawasan belum?
05:52Kayak Mesir, Qatar, gitu-gitu.
05:54Sudah dapat lampu hijau belum?
05:56Sampai saat ini Kemenlu itu menurut Pak Sugiyono sedang melakukan koordinasi terus-menerus dengan negara timur tengah termasuk Yordania.
06:06Indonesia itu sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Yordania di Istana Merdeka pada tanggal 14 September, 14 November 2025.
06:17Dan itu pertemuan dengan negara-negara timur tengah itu kan yang mendukung, yang mereka bertemu, telah bertemu pada sidang umum PBB di New York September kemarin itu.
06:29Dan mereka kan punya kelompok yang disebut sebagai Group of New York.
06:33Group of New York itu kan mereka yang bersepakat di majelis umum, setelah itu mereka menindaklanjuti dan mereka berkoordinasi terus.
06:40Dan mereka juga bagaimana mekanisme-mekanismenya, apa yang dilakukan, itu mereka bicarakan terus-menerus gitu, Mbak.
06:49Entah kalau tadi Pak, yang soal ruang kontribusi kita tuh mungkin yang perang bersifat fisik atau yang non-perang sih Pak?
06:59Oh kalau itu sebetulnya yang harus dijelaskan dari awal, sebetulnya misi pasukan perdamaian itu kan nggak semuanya kita bersifat fisik atau tempur.
07:07Kalau tempur itu kan nanti pasti orang Indonesia kan banyak khawatir dan itu udah diantisipasi oleh Presiden Prabowo dan pemerintah bahwa pasukan yang akan kita kirimkan ke Gaza itu dan ke wilayah-wilayah konflik itu bukan untuk bertempur di lapangan.
07:25Tapi pasukan yang berkontribusi untuk urusan konstruksi dan kesehatan gitu, Mbak.
07:33Jadi dia lebih membantu bagaimana membantu masyarakat untuk kesehatan, menolong masyarakat itu, yang termasuk humanitarian aid itu, bagaimana mereka menyelamatkan korban-korban masyarakat sipil itu.
07:47Jadi bukan bersempur membawa senjata itu.
07:51Pak, tapi berarti kalau Presiden Prabowo itu juga menunggu hasil koordinasi dari empat kementerian dan luar negeri tadi ya, baru bisa memberikan antitah.
08:02Atau sebenarnya Pak Prabowo juga tak secepatnya, atau udah ada tanda belum sih Pak, kapan Pak Prabowo akan memberikan arahan ini?
08:09Sebetulnya Pak Prabowo udah jelas menanyatakan, Mbak, pada sidang umum MPR pada 23 September itu, Indonesia siap kapan saja.
08:18Cuma ini masalahnya, bukan masalahnya, problemnya itu kita harus izin di tingkat nasional itu sendiri, Mbak.
08:26Karena itu kan izin itu sangat diperlukan, tanpa izin itu atau clearan dari sana.
08:32Ini kan berkaitan banyak dengan soal logistik, soal keamanan, soal ilegal atau enggak, atau ofisial atau enggak.
08:42Karena semuanya itu memerlukan kesepakatan-kesepakatan internasional.
08:48Dan untuk mengantisipasi itu semua lembaga, semua kementerian, kita sebagai di KSP itu mengkoordinasi mereka untuk bertemu dan menanyakan kesiapan-kesiapan mereka.
08:59Dan Alhamdulillah mereka sudah siap, Mbak, tinggal menunggu kesepakatan dari PBB itu sendiri.
09:05Karena kalau tanpa ada mandat PBB, operasinya itu tidak punya legalitas internasional.
09:13Dan nanti itu kan dari mekanisme pemiriman pasukan itu kan dijelaskan juga dari PBB, apakah itu lewat Mesir atau lewat Yudhut Yordania,
09:22apakah itu bentuknya dari mengikuti pasukan UN, United Nations, atau di bawah struktur PBB langsung,
09:30itu kan bagian dari kesepakatan-kesepakatan internasional yang sedang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri itu.
09:38Jadi, KSP memandang bahwa misi presiden itu penting dilaksanakan, dan misi presiden itu dilakukan pada dua level gitu.
09:49Level atas itu melakukan lobby-lobby di tingkat atas di tingkat PBB untuk mendapatkan legalitas,
09:55dan di bawahnya level operasionalnya itu yang saya sebutkan tadi dari Polri, dari MAPES TNI, dari Menterian Keuangan,
10:06dari Kementerian Luar Negeri, dan BIN termasuk Badan Intelijen Negara, dan sebagainya itu terus berkoordinasi.
10:13Dan kita punya yang disebut sebagai tim koordinasi misi pemelihara perdamaian, TK, MPP.
10:23Itu mereka berkoordinasi antara lembaga-lembaga, itu kan isinya ada lembaga dari TNI Polri,
10:32terus setelah itu dari Kemenlu, dari BAPENAS, termasuk dari KSP, dari BIN, dan Kementerian Pertahanan untuk terus berkoordinasi.
10:42Dan kemarin itu kan pertemuan awal yang dikoordinasi oleh KSP, dan kita merancang pertemuan-pertemuan selanjutnya,
10:49agar misi ini bisa disampaikan dan diterapkan secepat mungkin.
10:54Karena Indonesia ingin melihat bahwa proses perdamaian, proses perdamaian yang ada di Palestine itu kan harus diintervensi,
11:06nggak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi Indonesia ingin berkontribusi secara nyata.
11:10Terakhir Pak Kuat, soal ini, wanti-wanti dari DPR dan pengamat agar, ini kan terlalu syarat kepentingan ketika
11:20penginformasi si pasmer perdamaiannya didominasi oleh Barat, gimana agar kita tidak terjebak dalam tarik-menarik
11:27kepentingan politik itu dan niat baik kita bisa dilaksanakan sesuai nilai?
11:32Menurut KSP, begini Mbak, kita mengantisipi KSP-nya karena ini kan sebetulnya misi luhur Indonesia
11:43yang dalam masa pemerintahan Pak Prabowo itu ingin diwujudkan secara lebih konkret.
11:50Itu kan ada landasan konstitusionalnya, konstitusionalnya itu kan ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45
11:57yang dinyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
12:05Dan ini kan bagian dari konsistensi Presiden Prabowo juga.
12:10Misalkan Prabowo setelah pidato di Majelis Umum PBB, beliau itu kan tidak berhenti begitu saja.
12:18Tapi terus-menerus menyuarakan pentingnya pengiriman misi pemelihara perdamaian itu
12:25di banyak kesempatan misalkan ketika bertemu dengan Raja Jordania, Abdullah II dan pada KTT Perdamaian
12:34Presiden Prabowo kan juga menyatakan bahwa Indonesia itu tidak hanya bersuara
12:38tapi ingin berkontribusi nyata dan ingin memelakukan diplomasi bantuan kemanusiaan untuk solidaritas global.
12:46Jadi Indonesia tidak ingin hanya negara yang periperal mengurusi dalam negeri saja
12:51tapi ingin berkontribusi secara global. Apalagi Indonesia kan ada aspek solidaritas sebagai sesama negara.
13:02Kita kan sering bilang bahwa Indonesia itu negara muslim terbesar.
13:06Negara muslim terbesar itu kan sebaiknya menurut pemerintah kan harus berkontribusi secara global juga.
13:12Jadi tidak hanya mengurusi persoalan yang domestik.
13:15Dan yang ketiga, kita bisa mengantisipasinya dari kritikan-kritikan DPR bahwa itu misi barat
13:23dan itu bentuk kolonialisasi dan sebagainya.
13:26Itu bisa diantisipasi bahwa Indonesia kan sudah punya pengalaman panjang,
13:32pengalaman banyak memelihara atau mengirimkan pasukan misi pemelihara perdamaian
13:38misalkan di wilayah-wilayah konflik seperti di Libanon seperti itu.
13:42Jadi Indonesia punya pengalaman yang mengantisipasi bagaimana hal ini tidak didominasi oleh barat
13:49dan yang juga kita antisipasi secara legal agar itu tidak didominasi kepentingan barat
13:56dan mendapatkan kerumitan baru.
13:59Kita itu strukturnya di bawah UN peacekeeping.
14:03Jadi bukan komando bilateral.
14:05Dan kita juga tidak ingin didominasi barat karena
14:10ini kan persoalan kemanusiaan itu sebetulnya kan
14:14tidak mengenal antara barat dan timur juga.
14:18Tapi juga itu kan lebih menonjolkan aspek-aspek solidaritas global dan solidaritas kemanusiaan
14:26justru dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza itu
14:31Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak bisa diatur-atur oleh barat
14:36justru Indonesia itu ingin berdiri bersama dengan barat
14:39kalau bisa malah lebih untuk membela kepentingan perdamaian di Gaza.
14:45Jadi kita dalam hal ini tidak menunggu.
14:48Tapi kita proaktif gitu Mbak.
14:51Jadi dengan begitu kan kita dengan proaktif itu kan kita tidak
14:56wah ini diundang dulu, diundang dulu.
14:58Itu kan konsep diplomasi masa lalu.
15:01Tapi konsep diplomasi masa depan itu kan kita ada persoalan apa di depan,
15:05antisipasinya seperti apa, ketika sudah melihat antisipasinya
15:09yaudah kita tawarkan menurut saya Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa kita akan mengirimkan 20 ribu pasukan perdamaian
15:18dan itu harus dicatat bahwa itu sebetulnya pasukan perdamaiannya tidak cuma di Gaza saja
15:25tapi juga untuk wilayah konflik-konflik yang lain dan perencanaannya kan tidak langsung dikirim langsung 20 ribu itu kan.
15:32Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, pemerintah sudah siap mengirimkan polisi dan TNI dan polisi sudah siap
15:40Kementerian luar negeri tinggal menunggu mandat internasional dan anggarannya
15:44nanti kan kalau disepakati ataupun mendapatkan mandat internasional itu kan nanti akan direimbus juga, akan dibayai oleh BPP.
15:53Jadi tidak membebani anggaran belanja, anggaran pengeluaran belanja negara itu Mbak.
16:01Maksudnya sikap proaktif kita itu seharusnya bisa diterjemahkan sebagai bentuk independensi ya?
16:08Iya, menurut saya itu bagian yang sangat penting menunjukkan Indonesia yang sangat independen itu Indonesia kan sesuai dengan asta kita
16:18Kita perlu menguatkan posisi Indonesia di dunia, terus diplomasi bebas aktif dan yang penting lagi itu Indonesia kan ingin menjadi pelopor perdamaian serta keadilan internasional
16:29Jadi kalau kita ingin menjadi pelopor perdamaian serta keadilan internasional kita kan nggak bisa menunggu
16:36Kita kan harus menyodorkan diri, menawarkan diri, menawarkan diri kan dengan kesiapan di dalam negeri
16:42Dan dari hasil koordinasi kita, Indonesia itu sudah sangat siap untuk mengirimkan di sana tinggal menunggu di mandat resmi dari BPP itu kan
16:51Saya Sintia Rompas
16:58Saya Sintia Rompas
17:00Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya
17:07Kompas TV, independen, terpercaya
17:10Terima kasih
17:13Terima kasih
Dianjurkan
2:32
|
Selanjutnya
1:20
2:52
2:26
1:58
1:38
1:11
1:17:30
3:21
Jadilah yang pertama berkomentar