- 7 menit yang lalu
- #polri
- #putusanmk
- #jabatansipil
KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggota Polri aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Larangan ini diperkuat setelah MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Lantas, bagaimana nasib polisi aktif yang saat ini menjabat di jabatan sipil?
Hal ini akan dibahas bersama pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, dan Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim.
#polri #putusanmk #jabatansipil
Baca Juga Carne Ristorante Raih Penghargaan "Best Italian Restaurant" di Exquisite Awards 2025 di https://www.kompas.tv/advertorial/632403/carne-ristorante-raih-penghargaan-best-italian-restaurant-di-exquisite-awards-2025
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/632404/full-pasca-terbit-putusan-mk-bagaimana-nasib-polisi-aktif-duduki-jabatan-sipil-sapa-pagi
Lantas, bagaimana nasib polisi aktif yang saat ini menjabat di jabatan sipil?
Hal ini akan dibahas bersama pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, dan Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim.
#polri #putusanmk #jabatansipil
Baca Juga Carne Ristorante Raih Penghargaan "Best Italian Restaurant" di Exquisite Awards 2025 di https://www.kompas.tv/advertorial/632403/carne-ristorante-raih-penghargaan-best-italian-restaurant-di-exquisite-awards-2025
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/632404/full-pasca-terbit-putusan-mk-bagaimana-nasib-polisi-aktif-duduki-jabatan-sipil-sapa-pagi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00yaitu anggota Polri hanya dapat menuduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan giri atau pensiun dari dinas kepolisian
00:10artinya apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar
00:14tanda putih mengundurkan giri atau pensiun dari dinas kepolisian
00:18adalah persyaratan yang harus dipenuhi anggota Polri untuk menuduki jabatan di luar kepolisian
00:24Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggota polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil
00:35larangan ini dikuatkan usai MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
00:41tentang kepolisian Republik Indonesia
00:43Mahkamah Konstitusi menegaskan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri
00:49yang termuat dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri
00:53tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat
00:55dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
01:02tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
01:05Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2
01:09tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168
01:12bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
01:18dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
01:20Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menilai putusan MK bersifat final dan mengikat
01:27meski demikian ia menganggap putusan MK tersebut tidak berlaku surut
01:31sehingga polisi yang terlanjur menduduki jabatan sipil tak diwajibkan mundur
01:35Supratman juga menyebut
01:37nantinya tim reformasi Polri bakal berdiskusi soal kementerian dan instansi mana saja
01:42yang dapat diduduki anggota Polri
01:44Hal tersebut bakal diatur dalam revisi Undang-Undang Polri
01:48Menurut saya terkait dengan putusan MK bersifat final
01:54Tetapi menurut saya yang sudah terjadi
01:58itu artinya tidak berlaku
02:01Dalam pengertian
02:03bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya
02:09ke jabatan sipil
02:11kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian
02:14wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun
02:16Tapi bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang
02:20kecuali kepolisian menarik
02:24Kemudian
02:26Tapi mereka tidak perlu mengundurkan
02:27karena kan mereka sebelum putusan MK
02:29mereka sudah menjabat itu
02:30Nah karena itu nanti
02:32sebagai tim reformasi Polri juga
02:34nanti kita akan bicarakan
02:35menyangkut terkait
02:37kementerian mana sih yang sebenarnya
02:39punya keterkaitan dengan tugas fungsi pokok kepolisian
02:42di luar seperti yang ada sekarang
02:44Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara
02:48dan Reformasi Birokrasi
02:49Menpan RB
02:50Rini Widiantini
02:51mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi
02:54terhadap jabatan-jabatan sipil
02:55yang diisi oleh polisi
02:57dan akan membahasnya dengan institusi Polri
02:59dalam waktu dekat
03:00Kita belum melakukan ini
03:03kita nanti akan undang Polri
03:05dan kita sekarang sedang mematakan
03:07di mana-mana saja
03:08begitu ya
03:09kita juga sudah punya datanya
03:11seperti itu nanti kita akan cek
03:13karena kan memang yang paling penting itu
03:14memastikan bahwa
03:15tadi sesuai dengan kompetensinya
03:17karena kan kompetensinya kepolisian
03:19itu tentunya untuk di bidang pengamatan
03:21apakah sesuai dengan itu ya
03:23misalnya seperti di BNN
03:24BNN kan memang kaitannya
03:25dengan masalah pengamanan
03:26mungkin itu bisa gitu ya
03:28kita mengikuti peraturan
03:29peraturan apa
03:31keputusan MK saja
03:32kalau memang mereka itu
03:34harus mengundurkan diri
03:35ya harus mengundurkan diri
03:37atau menggondari atom
03:38sementara Polri
03:41BNN akan membentuk tim Pokja
03:43untuk melakukan kajian cepat
03:44terkait putusan Mahkamah Konstitusi
03:46yang mengatur polisi aktif
03:47menempati jabatan
03:48di luar struktur kepolisian
03:50Kadif Umas Polri
03:51Sandi Nugroho mengatakan
03:53proses penempatan
03:54anggota aktif
03:55di kementerian
03:56atau lembaga
03:56selama ini
03:57sudah sesuai mekanisme undang-undang
03:59mulai dari permintaan
04:00lembaga terkait
04:01asesmen
04:02hingga keputusan Presiden
04:03bahwa Polri akan membentuk tim Pokja
04:07yang bisa membuat kajian cepat
04:10terkait dengan putusan dari MK tersebut
04:15sehingga tidak menjadi multitapsir
04:16harapannya ke depan
04:17karena hal ini juga menyangkut
04:20adanya beberapa hal
04:23yang terkait dengan kementerian lembaga yang lainnya
04:26misalnya sebagai contoh
04:27bahwa duduknya personil Polri
04:31yang berada di luar struktur
04:33itu khususnya untuk yang
04:35jabatan bintang dua katas
04:36atau jabatan pembina tinggi
04:40Madya dan Ratama
04:42itu berdasarkan cap Presiden
04:44kalau untuk yang di bawahnya
04:46itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga
04:49saat ini
04:51banyak anggota Polri aktif
04:53yang menuduki jabatan sipil
04:54di berbagai lembaga dan kementerian
04:56tanpa melalui proses pengunduran diri
04:58atau pensiun
04:58meski demikian
05:00hingga kini
05:00Polri belum memastikan
05:02apakah akan menarik
05:03anggotanya yang sedang bertugas di kementerian
05:05atau lembaga
05:06karena masih menunggu kajian dari kelompok kerja
05:08atau POKJA
05:09bentukan ke Polri
05:10Jenderal Listio Sigit Prabowo
05:12Tim Liputan
05:14Kompas TV
05:15Saudara Mahkamah Konstitusi atau MK
05:21memutuskan anggota Polri aktif
05:24dilarang menduduki jabatan sipil
05:25larangan ini dikuatkan
05:27usai MK mengabulkan gugatan
05:29terhadap undang-undang nomor 2
05:32tahun 2002
05:33tentang kepolisian Republik Indonesia
05:35lantas bagaimana
05:37dengan nasib polisi aktif
05:38yang menjabat di jabatan sipil
05:41kita bahas di pagi hari ini
05:42bersama dengan
05:43pakar hukum tata negara
05:45yang sudah hadir ke studio
05:46Kompas TV
05:47sudah bergabung bersama kami
05:48Pak Muhammad Rulyandi
05:50dan juga
05:51Komisioner Kompolnas
05:53bergabung bersama kami
05:54melalui sambungan daring
05:55Pak Yusuf Warsim
05:56Selamat pagi
05:57Assalamualaikum
05:58Pak Rulyandi
05:59Kemudian ada Pak Yusuf Warsim
06:00Selamat pagi
06:01Assalamualaikum
06:02Pak Yusuf Warsim
06:03Waalaikumsalam
06:04Selamat pagi
06:05Salam sehat
06:06Oke salam sehat
06:08Salam sehat
06:09walaupun kita sehat
06:09tapi kita kayaknya
06:10rada-rada bingung nih ya
06:11dengan keputusan MK ini nih
06:13soal bagaimana larangan
06:15polisi aktif
06:17menduduki jabatan sipil
06:19karena apa?
06:19kenapa kita bingung?
06:20karena masing-masing
06:21punya
06:22tafsir yang berbeda
06:24Prof Mahfud
06:26mengatakan
06:27keputusan ini
06:29keputusan MK ini
06:30harus segera
06:31diberlakukan
06:33begitu diikuti
06:34dan polisi aktif
06:36ini harus ditarik
06:37seluruhnya
06:37yang menduduki
06:38jabatan sipil
06:39gak main-main
06:40ada 300 ya
06:41Pak Yusuf Warsim
06:42yang polisi aktif
06:43menduduki jabatan sipil
06:44kemudian ada
06:45pernyataan berbeda lagi
06:46ini dari
06:47Menteri Hukum
06:48kalau sudah terlanjur
06:49menduduki jabatan sipil
06:50ya sudah
06:50karena ini berlaku surut
06:51nah saya ingin tahu
06:53dari kacamata
06:54Pak Rulyandi
06:55sebagai
06:56pakar hukum
06:57Tata Negara
06:58dari keputusan
06:59Mahkamah Konstitusi ini
07:00jadi sebenarnya
07:01seperti apa ini?
07:02ya pertama gini ya
07:05di undang-undang MK
07:07itu ada ketentuan
07:09yang mengatakan
07:10keputusan MK
07:11yang dikabulkan
07:13maka dimuat
07:15dalam berita negara
07:16keputusan MK
07:17yang sudah dimuat
07:18dikabulkan
07:19itu diperintahkan
07:20untuk dimuat
07:21dalam berita negara
07:22oke
07:22apa artinya
07:24berita negara itu
07:25artinya punya kekuatan
07:26mengikat
07:27kepada pemerintah
07:28DPR
07:29penyelenggara negara
07:30masyarakat
07:31semuanya
07:31dan wajib diikuti
07:32wajib dilanjuti
07:33pertanyaannya
07:35yang dikabulkan
07:37berarti ada
07:38di amar putusan
07:39karena amar putusannya
07:41putusan 114 ini
07:42adalah mengabulkan
07:43gugatan pemohon
07:44untuk seluruhnya
07:45menyatakan
07:46frase
07:47dalam penjelasan
07:49ya
07:49pasal 28 ayat 3
07:51sepanjang frase
07:52atau tidak berdasarkan
07:53dengan penugasan Kapolri
07:55dinyatakan
07:56bertenangan
07:56dengan
07:56undanasi 45
07:57kemudian
07:58memerintahkan
07:59untuk
08:00mencabut
08:02pasal tersebut
08:02tidak ada
08:04perintah
08:04untuk
08:05Polri
08:06harus mengundurkan diri
08:08tidak ada
08:08di amar putusan ini
08:09tidak ada
08:09nah sekarang
08:10kita
08:10kita analisa
08:12pasal 28
08:13ayat 3
08:14itu
08:14penjelasannya
08:15yang diuji oleh MK
08:17itu ngomongin apa
08:18itu kan kembali
08:20ke batang tubuh
08:21pasal 28 itu
08:22ada 3 ayat
08:23disana
08:23ayat 1
08:24mengatakan
08:25Polri
08:26tidak boleh
08:26berpolitik praktis
08:27Polri
08:28tidak boleh
08:29berpolitik praktis
08:31sudah jelas
08:31itu jabatan-jabatan
08:33politik praktis
08:34kepala daerah
08:35betul
08:35JPR
08:36betul
08:37menteri
08:37ya
08:38gubernur
08:39bupati wali kota
08:40ayat 2
08:41ya
08:42ayat 2
08:42nya
08:43itu adalah
08:44Polri tidak punya
08:45hak memilih
08:45dan dipilih
08:46nah ayat 3
08:47nya mengatakan
08:48Polri bisa menuduki
08:49jabatan di luar
08:50struktur
08:51Polri
08:51ya kan
08:52dengan syarat
08:53dia mengundurkan diri
08:54atau pensiun
08:55yang
08:57yang di dalam
08:58penjelasan itu
08:58katakan
08:59yang dimaksud dengan
09:00jabatan di luar
09:00struktur Polri
09:01adalah jabatan
09:02yang tidak punya
09:03sangkut pautnya
09:04dengan Polri
09:04berarti tidak ada
09:06hubungannya dengan Polri
09:07tidak ada kaitannya
09:08dengan tugas Polri
09:09nah makanya disebut
09:11jabatan politik praktis
09:12tadi
09:12menteri
09:13DPR
09:14gubernur
09:15bupati
09:15wali kota
09:16tidak boleh diisi
09:17oleh anggota Polri
09:18harus mundur
09:19nah jadi konteks
09:20penjelasan
09:21pasal 28 ayat 3
09:22itu ya kesana
09:23nah bagaimana
09:24dengan halnya
09:25jabatan-jabatan sipil
09:26di luar itu ya
09:28kementerian lebaga
09:28yang bisa diisi oleh Polri
09:30maka dikembalikan
09:31kepada undang-undang Polri
09:32itu diatur
09:34di dalam
09:34peraturan pemerintah
09:36tentang manajemen PNS
09:37ya
09:37PP nomor
09:3811
09:39tahun 2017
09:40pasal
09:41148 ya
09:43ayat 4
09:44itu mengatakan
09:45bahwa
09:45jabatan ASN itu
09:46menyesuaikan
09:47undang-undang Polri
09:48nah
09:49undang-undang Polri
09:50mengatakan tugas
09:51pokok Polri
09:51ada di mana
09:52ada di dalam
09:52pasal 13
09:53ada 3 tugas
09:55pokok Polri
09:55pertama
09:56harkantipmas
09:57ya harkantipmas itu
09:59pemeliharaan
10:00keamanan
10:00ketertiban masyarakat
10:02ya boleh menempatkan
10:03bin
10:03makamlah disana
10:04boleh ya
10:04itu contoh
10:05ya
10:05kemudian misalnya
10:06yang kedua
10:07penegakan hukum
10:09tugas pokok Polri
10:09ada
10:10KPK
10:11ada BNN
10:12ya kan
10:13ada OJK
10:14ya kan
10:14itu boleh disana
10:15yang ketiga
10:16dalam rangka
10:18perlindungan
10:18pelayanan
10:19pengayuman masyarakat
10:21itu dalam rangka apa
10:22penempatan di
10:23kementerian-kementerian
10:24karena apa
10:25di pasal 2
10:27undang-undang Polri
10:27mengatakan
10:28Polri adalah
10:29melaksanakan
10:30salah satu fungsi
10:31pemerintah negara
10:31di bidang
10:33harkantipmas
10:34di bidang
10:34penegakan hukum
10:35di bidang
10:36pelayanan
10:37pengayuman masyarakat
10:38artinya pelayanan
10:39masyarakat itu
10:40sebetulnya dalam rangka
10:41dalam arti yang
10:42seluas-luasnya
10:43government
10:44pemerintahan
10:44jadi kalau
10:45ditempatkan jadi
10:47sekjen
10:47jadi dirjen
10:48itu tergantung
10:49pada undang-undang ASN
10:50nah oleh karena itu
10:52di undang-undang ASN
10:53ya kita kembali
10:55ke undang-undang Polri
10:55sebelumnya ya
10:56undang-undang Polri itu
10:57dalam penjelasan umum
10:58sudah mengatakan
10:59undang-undang Polri
11:00sudah menampung
11:01undang-undang pokok
11:02kepegawaian
11:03yaitu apa
11:04undang-undang 43
11:05tahun 1999
11:05ya
11:06artinya
11:07undang-undang pokok
11:08kepegawaian itu
11:09ya
11:10nomor 43
11:11tahun 1999
11:11mengatakan pegawai negeri
11:13adalah aparatur negara
11:14sehingga dirubah lah
11:16dengan undang-undang ASN
11:17ya kan
11:17undang-undang ASN
11:18nomor 15
11:19tahun 2015
11:20dan undang-undang 20
11:21tahun 2023
11:22nah
11:22di pasal 19
11:24saya mengatakan
11:24undang-undang ASN
11:25jabatan
11:26di ASN itu
11:28bisa diisi oleh
11:29prajurit TNI
11:30maupun anggota Polri
11:32nah ini kan berarti
11:33dibolehkan
11:34undang-undang ASN itu
11:35dengan peraturan
11:36pelaksananya
11:37PP nomor 11
11:38tahun 2017
11:39sebagaimana
11:40diubah dengan
11:40PP
11:4117
11:42tahun 2020
11:43yang mengatakan
11:45pasal 153
11:46harus ada
11:47apa namanya
11:48permintaan dulu
11:49dari kementerian itu
11:50misalnya kementerian
11:51yang membutuhkan
11:52anggota Polri aktif
11:54untuk menduduki
11:55jabatan di ASN
11:56di sana
11:56jabatan JPT
11:57mereka bermohon dulu
11:58bikin surat kepada
11:59Kapolri
11:59itu pasal 153
12:01kemudian ditembuskan
12:02kepada Mempan
12:03dan Kepala BKN
12:04nah baru teknisnya
12:05Kapolri berkoordinasi
12:07dengan Mempan
12:08kira-kira nih
12:08jabatan ini
12:09disetarakannya gimana
12:10nah ketika ada
12:11persetujuan dari
12:12Menteri rekomendasi
12:13baru Polri memberikan
12:14penugasan di jabatan-jabatan
12:15sipil
12:16artinya tidak ada masalah
12:18jadi menurut Anda
12:19dengan meskipun ada
12:20keputusan Mahkamah
12:21Konstitusi ini
12:22yang mengabulkan
12:23gugatan pemohon itu
12:24tidak serta-merta
12:26polisi aktif
12:28begitu ya
12:28yang menduduki
12:29jabatan sipil
12:30tidak perlu mundur
12:31tidak perlu mundur
12:31dimana kata-kata mundur
12:33di amar putusan
12:34ini Undang-Undang MK
12:35kalau putusan MK
12:37mengabulkan
12:37Pasal 54 ya
12:38Undang-Undang MK
12:39maka konsekuensinya
12:40wajib dimuat
12:41dalam berita negara
12:43yang dikabulkan itu
12:44dimana
12:44ada di amar kan
12:45amar putusan
12:47menyatakan
12:48mengabulkan
12:48permohonan-permohon
12:50untuk seluruhnya
12:51mengabulkan
12:52baru yang keduanya
12:53menyatakan frase ini
12:54bertentangan dengan
12:54Undang-Undang MK 45
12:55dan seterusnya
12:56jadi yang dipakai di amarnya
12:58amar itu yang dieksekusi
12:59gak ada satupun perintah
13:01untuk mengatakan
13:02bahwa Polri harus mundur
13:03gimana kata-kata itu
13:03saya mau lihat
13:04gak ada
13:05kalau Pasal 28
13:06ayat 3 itu
13:07konteksnya
13:08jabatan politik praktis
13:09bukan jabatan sipil
13:11nah ini dua hal
13:12yang berbeda
13:13karena di Undang-Undang ASN
13:15dan peraturan pelaksananya
13:16mengatakan
13:16boleh Polri
13:17ditempatkan di jabatan ASN
13:19tertentu
13:19sepanjang bersesuaian
13:20dengan Undang-Undang Polri
13:21nah kalau Undang-Undang Polri
13:23tugas pokoknya
13:23Pasal 13 mengatur tadi
13:25tugas pokok utama tadi
13:26harkan tipmas
13:27penegakan hukum
13:28kemudian pelayanan masyarakat
13:30maka Polri bisa ditempatkan sana
13:31oh jadi sekjen
13:32jadi dirjen
13:33ya tergantung kebutuhan
13:34dari Kementerian Lembaga
13:35tapi kemudian
13:37kalau kita lihat
13:38mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
13:39Mahfud MD menegaskan
13:40putusan tersebut
13:41berlaku seketika
13:42setelah palu diketok
13:43sehingga
13:43anggota Polri
13:44yang menjabat sipil
13:45harus segera
13:46ditarik
13:48ya itu pendapat beliau
13:50kalau saya
13:50berdasarkan amar putusan
13:52tidak ada
13:53kata-kata harus mundur
13:54dimana amar putusannya
13:55sehingga itu kan
13:56harusnya mengikat
13:57kepada penyelenggaraan negara
13:58ya kepada pemerintah
13:59kepada Polri
14:00kepada DPR
14:01sebagai pembentuk Undang-Undang
14:02tidak ada kata-kata
14:03yang mengatakan
14:04perintah harus
14:04mengundurkan diri
14:05sehingga
14:05Polri juga harus
14:07melihat dari sisi
14:08amar putusan juga
14:09karena ini kan terdampak
14:10kepada Undang-Undang Polri
14:11itu sendiri
14:11oke saya mau ke
14:13Kompolnas
14:14Pak Yusuf Warsim
14:15Pak Yusuf
14:15kalau menurut
14:16pakar hukum Tata Negara
14:17di amar putusan ini
14:19tidak ada
14:19yang mengatakan
14:20Frasem mengatakan
14:21polisi aktif itu
14:24tidak diwajibkan
14:25untuk mundur
14:26begitu
14:26nah kalau dari
14:27Pak Yusuf Warsim sendiri
14:29dari Kompolnas
14:30bagaimana
14:30melihat ini
14:31keputusan
14:32Mahkamah Konstitusi ini
14:34ya terima kasih
14:37posisi Kompolnas
14:40tentu
14:41pertama sebagai
14:43pengawas
14:45fungsional
14:46penerja
14:46kepolisian
14:48kita
14:49tentu melihat
14:51terkait dengan
14:53putusan MK itu kan
14:54bagian hal yang kita
14:57pantau
14:58bagaimana
14:59Polri
15:00mematuhi
15:01dan
15:02menyalanjuti
15:03putusan
15:03Mahkamah Konstitusi itu
15:05itu yang
15:07pertama
15:08yang kedua
15:09tentu
15:10dalam
15:12melakukan
15:13fungsi pengawasan
15:15ya tentu
15:15kita juga
15:16karena itu
15:17putusan
15:18Mahkamah Konstitusi itu
15:20sebenarnya sudah
15:21sederhana jelas
15:22final dan
15:23mengikat
15:24jadi
15:24maka
15:26tidak ada ruang
15:28untuk
15:29apa namanya
15:30tidak mematuhi
15:32jadi
15:32posisi
15:34Kompolnas tentu
15:35memposisikan
15:37bahwa
15:38putusan
15:39Mahkamah Konstitusi itu
15:40harus dipatuhi
15:42yang ketiga
15:43bagaimana
15:45mematuhi
15:46dan menindaklanjuti
15:47putusan Mahkamah Konstitusi itu
15:49ya tentu
15:50harus
15:52memahaminya
15:53memahaminya
15:55sehingga
15:56kami Kompolnas tentu
15:58akan memahami betul
15:59bagaimana
16:00sebenarnya
16:00putusan Mahkamah Konstitusi itu
16:02sehingga
16:03kita
16:04dalam posisi
16:06akan juga
16:06memberikan
16:07saran dan
16:08masukan
16:09nah
16:09terkait dengan
16:10bagaimana
16:11memahamin
16:12putusan Mahkamah Konstitusi
16:14sebenarnya
16:15apa yang disampaikan
16:16pakar
16:17hukum tata negara
16:18kita pada hari ini
16:20ya itu bisa dipahami
16:21walaupun demikian
16:22kita juga
16:23tidak menutup mata
16:24ada yang barangkali
16:25berbeda
16:26tapi
16:27ya mungkin
16:29ini
16:29tentu
16:30apa yang akan
16:31saya sampaikan
16:32tidak
16:33bisa direpresentasikan
16:35dalam
16:35posisi
16:36sebagai pakar hukum
16:38tapi ya
16:39kita kan
16:40harus mengkajinya
16:41harus memahaminya
16:42nah pertama
16:43yang perlu kita
16:45pahami
16:45amar putusan
16:47amar putusan
16:48itu kan
16:48terkait
16:49yang
16:51itu
16:52dinyatakan
16:53bertentangan
16:54inkonstitusional
16:56bertentangan
16:56dengan Undang-Undang Dasar
16:58Negara Republik Indonesia
16:591945
16:59itu kan
17:00penjelasan
17:02pasal 28
17:03khusus
17:04perasa
17:05atau tidak
17:07berdasarkan
17:07penugasan dari Kapolri
17:09pasal 28
17:10itu kan
17:11normanya
17:13anggota
17:13kepolisian
17:14Republik
17:15Negara Republik Indonesia
17:16dapat
17:16menulis jabatan
17:17di luar kepolisian
17:19setelah
17:19mengeluruhkan diri
17:20atau pensiun
17:21dari dinas
17:22kepolisian
17:23ada disebut
17:25ada disebut
17:26jabatan
17:26di luar kepolisian
17:28ada disebut
17:29yang bisa dikatakan
17:30persaratan
17:31pensiun
17:32atau mengundurkan diri
17:34mengundurkan diri
17:35atau pensiun
17:36nah
17:36di dalam penjelasan
17:37pasal 28
17:38itu kan menjelaskan
17:39sekali lagi
17:40penjelasan
17:42pasal 28
17:42ayat 3
17:43itu kan menjelaskan
17:44dua
17:45kategori
17:47yang disebut
17:48jabatan
17:49di luar
17:50kepolisian
17:51kan itu alternatif
17:54penjelasan
17:55ayat 3
17:56yang alternatif
17:58pertama
17:58kan dijelaskan
17:59jabatan
18:00di luar kepolisian
18:01itu jabatan
18:02yang tidak punya
18:02kaitan
18:03samput paut
18:04dengan
18:05fungsi
18:06tugas kepolisian
18:07tentu itu
18:08nah
18:09tapi
18:09dibuat
18:10atau
18:10jadi alternatif
18:12nah
18:12atau
18:13tidak berdasarkan
18:15penugasan dari
18:16Kapolri
18:17nah
18:17ketika ada penugasan
18:19dari Kapolri
18:20sehingga dia masuk
18:21disebut jabatan
18:22yang itu
18:23terkait dengan
18:24kepolisian
18:24nah itu
18:25nah
18:25tapi
18:26perasa atau
18:27tidak berdasarkan
18:28perunggasan
18:29dan kepolisian
18:29ini
18:30bertentangan
18:30dengan
18:31konstitusi
18:32itu dulu
18:32yang kita
18:33pahami
18:34yang akan
18:34kita kaji
18:35baru selanjutnya
18:37memahamin
18:38putusan
18:39mahkamah konstitusi
18:40kan
18:40tidak hanya
18:41pada amar
18:41saja
18:42tapi bagaimana
18:43pertimbangan
18:44MK
18:44karena pertimbangan
18:45MK
18:46itulah yang
18:46akan melihat
18:47bagaimana
18:48argumentasi
18:49alasan hukum
18:50MK
18:51menyatakan
18:53perasa
18:54atau tidak
18:54berdasarkan
18:55penugasan dari
18:56Kapolri
18:56itu
18:56bertentangan
18:57dengan
18:58undang-undang
18:58dasar
18:59nah
18:59tentu
19:00dalam hal ini
19:01kita
19:02memahamin
19:03sementara kita
19:04bisa mengkaji
19:05pasal 28
19:06ayat 3 itu
19:07apakah
19:07mengundurkan diri
19:09atau tidak
19:09nah disebut
19:10di dalam
19:11penjelasannya
19:11kan
19:12setelah
19:13dinyatakan
19:14bertentangan
19:15tidak
19:15berdasarkan
19:17penugasan dari
19:17Kapolri
19:18itu
19:18maka
19:19penjelasannya
19:19cuma
19:19satu
19:20yaitu
19:21jabatan
19:22di luar
19:22kepolisian
19:23itu
19:23jabatan
19:23tidak punya
19:24kaitan
19:25tidak sangkut
19:25paut
19:25dengan
19:26kepolisian
19:27nah
19:27cuma
19:27satu
19:27itu saja
19:28nah
19:29oleh karena
19:29itu
19:29ini yang
19:31kita
19:31kaji
19:31di halaman
19:32180
19:33di pertimbangan
19:35Mahkamah
19:35Konstitusi
19:36di putusan
19:37itu
19:38disebutkan
19:38oleh
19:39Mahkamah
19:39Komposisi
19:40Mahkamah
19:41perlu
19:41menegaskan
19:42jabatan
19:43yang mengharuskan
19:44anggota
19:44Polri
19:45mengundurkan
19:45diri
19:46atau
19:46pensiun
19:47dari
19:47dinas
19:47kepolisian
19:48adalah
19:48jabatan
19:49yang
19:49tidak
19:50mempunyai
19:50sangkut
19:51paut
19:51dengan
19:51kepolisian
19:52dengan
19:53menuju
19:54undang-undang
19:55nomor
19:5520
19:55tahun
19:562003
19:56tentang
19:57ASN
19:58dan
19:58jabatan
19:59tersebut
19:59disebutkan
20:00di dalam
20:00pasal
20:0013
20:01ada
20:01jabatan
20:02manajerial
20:03dan ada
20:03jabatan
20:04non-manajerial
20:05di dalam
20:06undang-undang
20:06ASN
20:07sendiri
20:07ada
20:08jabatan
20:08tertentu
20:09yang itu
20:09dapat
20:10diisi
20:10dari
20:11anggota
20:11TNI
20:12dan
20:12anggota
20:12Polri
20:13terkait
20:14dengan
20:14bagaimana
20:14pelaksanaan
20:15pengisian
20:16jabatan
20:16dari
20:16anggota
20:17TNI
20:17dan
20:17anggota
20:18Polri
20:18tadi
20:18sudah
20:19disebut
20:19itu
20:19peraturan
20:20peraturan
20:20pemerintah
20:21yang disebut
20:22oleh
20:22pakar
20:22hukum
20:23tata
20:23negara
20:23tadi
20:24salah
20:24satunya
20:24PP
20:25nomor
20:2617
20:27tahun
20:272020
20:29ya
20:29PP
20:30nomor
20:3117
20:31tahun
20:312020
20:32nah
20:32disitu
20:32menyaratkan
20:33pengisiannya
20:34itu
20:34tidak suka-suka
20:35Polri
20:35ada
20:36permintaan
20:37karena
20:37pengisian
20:38jabatan
20:38tertentu
20:39itu kan
20:39mekanismenya
20:40permintaan
20:41dari
20:41intasi pusat
20:42itu di pusat
20:43jabatan
20:44tertentu
20:45di dalam
20:46penjelasan
20:48di dalam
20:49pertimbangan
20:49MGA ini
20:50sebenarnya
20:50dimaksud
20:51nah
20:51sekali lagi
20:52ini yang harus
20:53dikaji
20:53dan dipahami
20:54sehingga
20:56nanti
20:58Kompolnas
20:58kami memberikan
20:59saran dan
21:00masukan
21:00seiring ini juga
21:01dari pihak
21:02Polri kan
21:03terlihat
21:03itu sebenarnya
21:05substansinya
21:05pasti mematuhi
21:07putusan
21:07Mahkamah Konstitusi
21:09dan bagaimana
21:10mematuhi
21:10dan meneranjuti
21:11kita pantau
21:13membentuk
21:14kelompok
21:14kajian
21:15barangkali
21:16yang harus
21:16dikaji
21:17itu kan
21:17terkait
21:18dengan
21:19jabatan-jabatan
21:20yang itu
21:21tidak punya
21:22kaitan
21:23dengan jabatan
21:24dengan
21:25kepolisian
21:26dengan fungsi
21:27tugas dan
21:28kepolisian
21:29oleh karena itu
21:30tentu
21:30menindaklanjuti
21:31dan mematuhi
21:32putusan Mahkamah Konstitusi
21:33ini tidak
21:33melibatkan
21:34instansi lain
21:36salah satunya
21:36adalah
21:37Kementerian
21:37PAN-RB
21:38itu juga
21:39perlu
21:40apa namanya
21:42mendapatkan
21:43posisi jelas
21:44karena
21:44pengisian
21:45jabatan
21:47yang dari
21:48anggota TNI
21:49dan anggota
21:49Polri itu
21:50sesungguhnya
21:50diatur di
21:51peraturan pemerintah
21:52namun
21:53ini
21:53sekali lagi
21:55kita
21:55akan memberikan
21:56saran dan
21:57masukan
21:57akan memberikan
21:59kajian
22:00sementara
22:01kita bisa
22:02menyampaikan
22:03sesungguhnya
22:04berdasarkan
22:04sekali lagi
22:05ini kan yang tertulis
22:07berdasarkan
22:08pertimbangan
22:08Mahkamah Konstitusi
22:09di halaman
22:10180
22:11mahkamah perlu
22:12menegaskan
22:13jabatan yang
22:13mengharuskan
22:14anggota Polri
22:15mengundurkan diri
22:16atau pensiun
22:16dari dinas
22:17kepolisian
22:18adalah
22:18jabatan yang
22:19tidak mempunyai
22:20sangkut paut
22:21dengan kepolisian
22:22ini
22:23dia juga
22:23harus dikaji
22:24dan dipahami
22:25walaupun
22:26terkait dengan
22:27amat itu
22:28menyatakan
22:28perasa
22:29tidak berdasarkan
22:30penugasan
22:30dari
22:31KPN itu
22:31bertentangan
22:32dengan undang-undang
22:33dasar
22:33tapi memahami
22:34Mahkamah
22:34putusan MPA itu
22:35tentu juga
22:36memahami
22:37bagaimana
22:37pertimbangan
22:38MK
22:38di dalam
22:39memberikan
22:40putusan tersebut
22:42oke
22:42saya mau ke
22:43Pak Ruliandi
22:44Pak Ruliandi
22:44berarti kalau
22:45misalkan
22:46menurut
22:47statement Anda
22:47seperti itu
22:48keputusan MK
22:49tidak berimplikasi
22:50apapun dong
22:50dengan
22:51Polri saat ini
22:52gitu
22:53ya
22:53jadi
22:54keputusan MK
22:55itu tidak
22:56berimplikasi
22:57terhadap
22:58penugasan
22:59jabatan sipil
23:00Polri
23:00di
23:01kementian lembaga
23:02ya
23:03karena
23:04dengan adanya
23:05putusan MK
23:06maupun tidak
23:06ada putusan
23:07MK sekalipun
23:08itu tidak
23:08memberikan
23:09dampak
23:09apapun
23:10karena
23:11pasal 28
23:12ayat 3
23:12konteksnya itu
23:14adalah
23:14sebetulnya
23:15yang dipahami
23:16oleh
23:16pembentuk
23:17undang-undang
23:17Polri pada saat itu
23:18mengkhawatirkan
23:19Polri
23:20jangan terlibat
23:21dalam
23:21politik praktis
23:23ya
23:23termasuk
23:24pasal 28
23:24itu sebetulnya
23:25satu nafas
23:26ya
23:26dengan ayat sebelumnya
23:28pasal 28
23:29ayat 3
23:30tadi ya
23:30dengan ayat 2
23:32dengan ayat 1
23:33sehingga kita bisa pahami
23:34apa
23:34sebetulnya
23:35original intent
23:36maksud
23:37pembentuk undang-undang
23:37menormakan
23:38pasal 28
23:39ayat 3
23:39tadi
23:39bahwa
23:41Polri
23:42kalau mau duduk
23:43di jabatan
23:43instansi
23:44di luar itu
23:45harus mengundurkan diri
23:47atau pensiun
23:47nah ternyata
23:48di penjelasan itu
23:49diperketat
23:50yaudah
23:51itu yang tidak ada
23:52sangkut pautnya
23:52dengan Polri
23:53makanya
23:53tidak ada
23:55sangkut pautnya
23:55dengan Polri
23:56atau
23:56tadi kan alternatif ya
23:57atau tidak berdasarkan
23:59penugasan Kapori
24:00itu sudah benar
24:00sebetulnya
24:01ya gak mungkin kan
24:03Kapori menugaskan
24:04anggotanya jadi menteri
24:05jadi anggota DPR
24:06kan itu jabatan
24:07politik praktis
24:07semua
24:08nah itu implementasi
24:09contohnya adalah
24:11waktu Pak Kaporinya
24:12Pak Tito
24:13itu masih
24:14masih ada
24:15masa dinas ya
24:16kemudian kan ada
24:16permintaan dari
24:17Presiden Jokowi
24:18untuk diminta
24:19sebagai menteri
24:20dalam negeri
24:20beliau langsung mundur
24:21sebagai Kapori
24:22nah itu implementasi
24:23pasal 28
24:24ayat 3
24:24untuk jabatan
24:25politik praktis
24:26jadi
24:26tanpa ada putusan
24:28MK sekalipun
24:29tidak ada masalah
24:30dengan adanya putusan
24:31MK pun juga
24:32tidak ada masalah
24:32mengenai penugasan
24:33Polri aktif
24:34di jabatan sipil
24:35sepanjang
24:36undang-undang ASN
24:37tidak pernah dibatalkan
24:38oleh MK
24:39atau dirubah oleh
24:40pembentuk undang-undang
24:41kecuali undang-undang ASN itu
24:42kemudian diuji materi
24:43kalian lagi
24:44ya itu lain lagi
24:45kalau diuji materi
24:46objeknya adalah
24:47undang-undang ASN
24:48ya
24:48undang-undang ASN itu
24:50baru bisa
24:51menjelaskan
24:53apakah
24:54kedudukan-kedudukan itu
24:55berpengaruh tidak dengan
24:57kepolisian
24:58kan
24:58itu korelasinya di sana
25:00tapi hari itu
25:00yang diuji oleh MK
25:02adalah undang-undang Polri
25:03sebetulnya
25:03nah undang-undang Polri
25:05sendiri di dalam
25:05penjelasan umum
25:06sudah menampung
25:07undang-undang kepegawaian
25:09nah artinya ini
25:09undang-undang kepegawaian
25:11adalah bagian dari
25:12undang-undang ASN
25:13ya
25:13kita kan sekarang
25:14mengenal dengan
25:14istilah undang-undang ASN
25:15oke jadi
25:16jadi menurut Anda
25:16seharusnya MK ini
25:17lebih detail lagi
25:18untuk memasukkan
25:19amat putusan
25:19atau seperti apa
25:20jangan sampai kemudian
25:21semua orang ini
25:22multitafsir
25:22semuanya jadi bingung
25:23ya di dalam hukum
25:24acara manapun
25:25termasuk tadi
25:26saya koreksi ya
25:27saya meralat
25:27bukan pasal 54
25:28pasal 57
25:29undang-undang MK
25:30mengatakan
25:31putusan MK
25:33yang mengabulkan
25:34permohonan
25:35itu dimuat
25:36dalam berita negara
25:37jadi yang
25:39dieksekusi
25:40adalah
25:41amar putusan
25:42yang dilaksanakan
25:43adalah amar putusan
25:44kenapa amar putusan itu
25:46isinya
25:46menyatakan
25:47mengabulkan permohonan
25:48kan judulnya gitu
25:49pasal 54
25:49undang-undang MK
25:50jadi jangan lari
25:51dari amar putusan
25:52harusnya kalau mau jelas
25:54bukan pertimbangan
25:54jangan pertimbangan
25:55yang bermacam-macam
25:58apa namanya
25:58pokok-pokok pikiran
26:00para hakim-hakim itu
26:01kemudian
26:01sejalan tidak dengan
26:03amarnya kan begitu kan
26:04nah tadi kan ada
26:05bagian konteks tertentu
26:06yang sejalan dengan
26:07amar dan
26:08apa namanya
26:09mengenai jabatan-jabatan sipil itu
26:11tapi kalau misalnya
26:12tidak sejalan
26:12makanya yang dipakai
26:13adalah amarnya
26:14oke
26:15saya terakhir ke Pak Yusuf
26:17Pak Yusuf terkait dengan
26:18kita masih menunggu
26:19bagaimana
26:20apa ya
26:21pertimbangan
26:21ataupun keputusan
26:22POKJA
26:22akan seperti apa
26:24bagaimana
26:25kemudian
26:26apa namanya
26:29Kompolnas
26:30akan melakukan
26:31pengawasan dari
26:32sisi
26:33Kompolnas ini sendiri
26:34iya
26:36tentu kami
26:37tegaskan
26:38sekali lagi
26:38posisi Kompolnas
26:40tentu
26:41mendorong
26:43kepolisian
26:45Polri
26:45ya
26:46mematuhi
26:46keputusan MK
26:47hanya
26:48bagaimana
26:49mematuhi dan
26:50menilai lanjuti
26:51memang itu
26:52kita
26:52memang perlu
26:54mendudukan
26:55pemahaman yang
26:56tepat
26:57sesuai dengan
26:58yang dimaksud oleh
26:59putusan MK
27:00yang salah satunya
27:01memang kita perlu
27:03membuat kajian
27:04yang itu
27:05mengakumul
27:07apa
27:07memahamin betul
27:08bagaimana
27:09amar dan pertimbangan
27:10tadi sebenarnya
27:12sudah
27:12ditegaskan oleh
27:14MK
27:14saya ulangin lagi
27:16bahwa di pertimbangan
27:17MK itu
27:17sudah tegas itu
27:18mahkamah perlu
27:19menegaskan
27:20jabatan yang
27:21mengharuskan
27:22anggota Polri
27:23mengundurkan diri
27:24atau pensiun
27:25ini kan
27:26tafsirnya MK
27:27terhadap
27:28pasal 28
27:28ayat 3
27:29mengharuskan diri
27:31mengundurkan diri
27:32yang tidak
27:33mempunyai
27:34sangkut paut
27:35nah
27:35oleh karena itu
27:36PR yang selanjutnya
27:38tentu melihat ini
27:39jabatan-jabatan
27:41yang itu
27:41dipastikan
27:42tidak punya
27:43sangkut paut
27:44dan ini PR kita juga
27:45apabila nantinya
27:46ada kekosongan
27:48hukum
27:49untuk membuat
27:50jabatan-jabatan
27:51mana
27:51tapi di undang-undang
27:53ASN disebut itu
27:54jabatan tertentu
27:55di undang-undang
27:56nomor 20 tahun
27:572023 itu
27:58jabatan tertentu
27:59oleh karena itu
28:00ini ada PR selanjutnya
28:02yang ini tentu
28:03perlu ada pengaturan
28:04tentuan peraturan
28:06perundang-undangan
28:06yang jelas
28:07dan tegas
28:08jabatan-jabatan
28:09mana
28:09yang itu
28:11menurut
28:12peraturan
28:13perundang-undangan
28:14yang bukan
28:15atau tidak punya
28:16sangkut paut
28:17dengan
28:18kepolisian
28:19nah itu
28:20yang perlu
28:22menjadi PR kita
28:23selanjutnya
28:24putusan MPK
28:25sudah tegas
28:25yang tidak punya
28:26sangkut paut
28:27dia mengundurkan diri
28:28atau pensi
28:28oke jadi
28:30jabatan yang tidak ada
28:32sangkut pautnya
28:32dengan
28:32tupoksi kepolisian
28:34ini yang harus kemudian
28:35didetailkan lagi
28:36betul
28:37jadi pasal 13
28:38undang-undang polri
28:39kan mengatur tugas
28:40pokok polri ya
28:41kemudian tidak lepas juga
28:43dengan pasal 14
28:44selain tugas pokok polri
28:45ada tugas-tugas lain polri
28:46nah tugas pokok polri itu
28:48memang diperintahkan
28:49di dalam pasal 148
28:50ayat 4
28:51PP nomor 11
28:53tahun 2017
28:54tentang manajemen pegawai negeri sipil
28:56tadi
28:56bahwa
28:58jabatan ASN itu
29:00bisa diisi dengan
29:01menyesuaikan undang-undang polri
29:02nah undang-undang polri
29:04itu yang mana yang mengatur
29:05tugas-tugas pokok tadi
29:06ya
29:06atau yang mengatur
29:07sangkut pautnya dengan polri
29:09ya pasal 13
29:10pasal 14
29:10tentu dengan pasal 2
29:12polri adalah
29:13salah satu fungsi
29:14pemerintahan yang menjalankan
29:16harkantipmas
29:17penegakan hukum
29:18pelayanan
29:18perlindungan
29:19pengayuman masyarakat
29:20nah itu yang diimplementasikan
29:21dalam kementerian lembaga
29:23yang diminta
29:24yang meminta
29:25anggota polri
29:25untuk ditugaskan
29:26di jabatan sipil
29:27oke nanti kita akan lihat
29:28bagaimana kedepannya
29:29soal keputusan MK ini
29:31bagaimana pemerintah
29:32untuk bisa
29:33polisi
29:34dalam tanda
29:34petik begitu ya
29:36untuk bisa
29:36memperlakukan ini
29:37dan mengikuti
29:38keputusan ini
29:39terima kasih
29:40Pak Muhammad Ruliani
29:40telah bergabung bersama kami
29:41kemudian ada
29:42Pak Yusuf Warsim
29:43Komisioner Kompolnas
29:44juga telah bergabung bersama kami
29:46saya selalu bapak-bapak
29:47Assalamualaikum
29:47selamat menikmati
Dianjurkan
3:33
|
Selanjutnya
1:39
2:32
2:52
2:26
1:58
11:28
4:38
3:06
6:54
2:22
2:21
1:30
1:18