JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menanggapi polemik usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden kedua RI, Soeharto. Pembahasan soal ini menurutnya masih akan dilakukan oleh Dewan Gelar, Penghargaan, dan Tanda Jasa yang diketuai oleh Fadli Zon.
Polemik pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua, Soeharto, masih terus bergulir.
Kementerian Sosial, menurut Saifullah Yusuf, berperan sebagai pengusul teknis yang meneruskan nama tokoh dari pemerintah daerah ke tingkat pusat.
Selain Soeharto, juga diusulkan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tokoh buruh Marsinah, serta sejumlah pejuang daerah dari berbagai provinsi.
Rencana pencalonan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional mendapat kritikan sejumlah politisi PDI Perjuangan.
Politisi PDI-P, Guntur Romli, mengingatkan soal persoalan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru.
Guntur juga mengingatkan jangan memunculkan tokoh yang bisa menjadi kontroversi di masyarakat.
Usulan Soeharto jadi Pahlawan Nasional menuai polemik. Salah satu yang mengkritik datang dari PDI Perjuangan.
Kita bahas bersama juru bicara PDI Perjuangan yang juga aktivis 98, Ansy Lema, dan anggota DPR Fraksi PKB, Syamsu Rizal.
Baca Juga Hasto Ungkap Catatan PDIP soal Satu Tahun Prabowo-Gibran, Singgung Utang Kereta Cepat Whoosh di https://www.kompas.tv/nasional/624672/hasto-ungkap-catatan-pdip-soal-satu-tahun-prabowo-gibran-singgung-utang-kereta-cepat-whoosh
#soeharto #pdip #dpr #soehartopahlawan #mensos
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/625669/full-politisi-pdip-ansy-lema-dan-dpr-blak-blakan-soal-usulan-gelar-pahlawan-untuk-soeharto
