00:00Kasus 110 WNI yang menjadi korban bisnis online scam di Kamboja ini menjadi sorotan.
00:07Kita akan membahas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh.
00:13Selamat malam Pak Oleh.
00:15Selamat malam Mas.
00:17Oleh ini tentu menjadi sorotan ketika 110 WNI kabur bahkan ricuh ketika kaburnya pun.
00:22Kalau temuan dari Komisi 1 apa saja soal ini Pak Oleh?
00:25Pada dasarnya kami sedang melakukan giat reses ya sampai tanggal 3 November.
00:34Kami belum mendapatkan data secara otentik secara komprehensif dari pemerintah melalui Kemenlu maupun melalui badan P2MI ini kan.
00:51Nah saya mungkin saja Pak Rapin Pinang sudah mendapatkan data akan tetapi kami sebagai anggota belum mendapatkan data yang aktual.
01:04Berapa orang sebenarnya yang sesungguhnya ada di Kamboja, berapa orang yang bermasalah,
01:09Berapa orang juga yang melakukan kerusuhan-kerusuhan seperti yang diinformasikan melalui media, TV, koran maupun medsos ya seperti itu.
01:22Nah kejadian ini tentu akan menjadi sebuah perhatian khusus terutama bagi kami adalah soal diasporanya.
01:32Karena memang kalau soal ketenaga kerjaannya kan di komisi lain, khusus diaspora komisi 1 bertanggung jawab untuk bagaimana mengawal pemerintah memberikan rasa aman bagi PMI-PMI yang di luar negeri.
01:52Nah oleh sebab itu akan menjadi bahasan ke depan bagaimana tentu secara pribadi ya saya secara pribadi,
02:04saya akan mengusulkan untuk monitoring.
02:10Kalau hari ini kan monitoring dilakukan ke Arab Saudi.
02:13Monitoring tidak cukup ke Arab Saudi tetapi harus diperluas.
02:19Diperluas kemana?
02:21Ke negara-negara bermasalah.
02:23Seperti Kamboja, Myanmar.
02:26Kamboja, Myanmar yang identik itu adalah negara-negara memproduksi scamming kan di sana.
02:36Pak Oleh, tapi itu sebetulnya sudah dinotis sejak lama oleh DPR karena kasus WNI di Kamboja kan banyak sekali video viral seperti di SCAP,
02:46bahkan ada yang di ANY juga itu sudah beberapa bulan yang lalu.
02:50Ini sudah dinotis oleh DPR sejauh-jauh hari?
02:54Saya rasa karena saya baru ya saya nggak tahu di periode yang lalu apakah Myanmar, Kamboja ini sudah dinotis atau belum.
03:05Lalu bagaimana status notisnya itu?
03:09Sudah ada aksi nyata atau belum?
03:13Yang viral di mana-mana adalah soal monitoring ke Arab Saudi.
03:17DPR senantiasa komisi terkait menyorot terus-menerus ke Arab Saudi.
03:23Mengambilkan kepada negara-negara bermasalah walaupun jumlahnya kecil.
03:28Tetapi ini kan masalah.
03:30Bagi saya, khususnya praksi PKB, satu orang nyawa pun, satu orang pun nyawa diaspora Indonesia, itu ancaman bagi kami.
03:42Maka oleh sebab itu, ke depan harus dilakukan monitoringnya diperluas.
03:48Tidak hanya Arab Saudi, tetapi negara-negara yang bermasalah.
03:53Ini perlu monitoring.
03:55Kenapa perlu monitoring dulu?
03:57Moratorium bukan monitoring, maaf salah.
03:59Oh baik-baik, artinya moratorium hentikan dulu ya proses.
04:02Bukan monitoring, tapi moratorium.
04:03Maaf salah.
04:04Stop ya pengiriman tenaga kerja ke sana ya, Kamboja dan juga Myanmar tadi.
04:08Moratorium ini harus diperluas.
04:10Tidak hanya Arab Saudi, tetapi negara-negara yang senantiasa tidak henti-hentinya, melakukan sebuah katakan kut-kut adalah TPPO ya.
04:22TPPO.
04:23Karena ini klasifikasinya menurut saya jual-beli orang, awal mula mengiming-imingi kerja, kemudian dengan gajinya besar, bahkan iming-imingnya semula ke Malaysia, lalu tahu dibawa ke Kamboja.
04:39Ini kan TPPO.
04:40Kalau dengan temuan P2MI, soal bahkan mencurigakan, ada penerbangan 4-5 kali ke Kamboja, padahal bukan destinasi wisata.
04:49Kalau pandangan Anda, ini dicurigai memang ada yang menggerakan tidak sampai ada demand yang begitu banyak penerbangan ke Kamboja?
04:59Logikanya adalah, tidak mungkin mereka akan mudah mendapatkan paspor, tidak mudah akan mendapatkan visa, kalau tidak ada ordal.
05:09Oral bisa jadi dua negara.
05:12Satu dari negara kita, kemudian kedua negara tujuan.
05:17Logikanya kan seperti itu.
05:19Kenapa mudah sekali membuat paspor, kenapa mudah sekali mendapatkan visa?
05:24Dengan impetition letter working ataupun undangan bekerja, bisa kerjanya yang tidak jelas.
05:36Semestinya ke depan, Komisi 1 akan meminta ke Menlu.
05:42Kemudian juga ini kaitannya dengan dirjen imigrasi.
05:46Untuk berhati-hati dan memberikan ketegasan, jangan terlalu diobral.
05:54Maka notis pembuatan paspor harus ada negara-negara tertentu, termasuk ini di Kamboja.
06:03Kalau tidak dinotis ini Kamboja, kemudian terus diobral, maka tidak heran kalau kursi pesawat itu tiap hari penuh.
06:15Iya, sampai 70 persen Pak Oleh.
06:16Ini menurut Anda kendala selama ini yang Anda lihat, Anda rasakan kendala ketika untuk bisa menertibkan para pekerja migran ke daerah yang rentan TPPO itu apa sih?
06:27Termasuk soal Kamboja ini.
06:28Sebenarnya tidak ada kendala, hanya satu, soal kemauan.
06:34Will kemauan, mau gak melindungi WNI kita?
06:38Kalau memang mau melindungi kita, otomatis moratorium akan dilakukan, pengetatan bisa akan dilakukan, pengetatan pembuatan paspor juga akan dilakukan.
06:50Kan seperti itu Pak.
06:51Nah, karena willnya kurang, maka terjadilah.
06:57Dalam bahasa lain saya minta maaf, tidak menyinggung kementerian, tidak.
07:03Terlalu diobral paspor kepada WNI yang gak jelas, mau kemana dia.
07:11Oleh sebab itu, persaratannya harus diperketat.
07:13Tentu tidak untuk ke semua negara ya, tetapi notice pada negara-negara bermasalah.
07:22Oke, ada catatan.
07:24Baik, terima kasih anggota Komisi 1 DPR oleh Soleh menyampaikan pandangan soal bagaimana adanya fenomena WNI yang kabur dari Kamboja, dari bisnis online scam.
07:34Terima kasih Pak Ole.
07:35Terima kasih Pak Ole.
Komentar