Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV - Presiden Prabowo mengizinkan warga negara asing bisa memimpin Badan Usaha Milik Negara. Hal ini dipertegas Prabowo dengan mengubah regulasi yang memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN.

Dalam dialog bersama Chairman Forbes di Jakarta, Rabu kemarin, Prabowo bilang telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara menjalankan bisnisnya dengan standar internasional, termasuk mencari talenta terbaik yang berasal dari luar negeri.

Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan pimpinan Danantara untuk merampingkan jumlah BUMN. Ia ingin memangkas jumlah BUMN dari sekitar seribu menjadi hanya 200-an BUMN. Dengan pemangkasan itu, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan BUMN Indonesia.

Era baru pengelolaan BUMN dimulai. Setelah ada payung hukum baru lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, BUMN kini boleh dipimpin warga negara asing atau WNA.

#wna #presidenprabowo #bumn

Baca Juga [FULL]Kepala BGN Dadan Hindayana Sebut Seluruh SPPG akan Didampingi Juru Masak yang Bersertifikat di https://www.kompas.tv/nasional/623655/full-kepala-bgn-dadan-hindayana-sebut-seluruh-sppg-akan-didampingi-juru-masak-yang-bersertifikat



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/623656/prabowo-izinkan-wna-pimpin-bumn-celios-mereka-yang-dipilih-tak-boleh-punya-konflik-kepentingan

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Intro
00:00Anda masih di kompas bisnis, saudara Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing bisa memimpin badan usaha milik negara.
00:22Hal ini dipertegas Prabowo dengan mengubah regulasi yang memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan BUM.
00:28Dalam dialog bersama Chairman Forbes di Jakarta Rabu kemarin, Prabowo bilang telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara menjalankan bisnisnya dengan standar internasional.
00:40Termasuk mencari talenta terbaik yang berasal dari luar negeri.
00:44Selain itu Prabowo juga menginstruksikan pimpinan Danantara untuk merampingkan jumlah BUMN.
00:49Ia ingin memangkas jumlah BUMN dari sekitar seribu menjadi hanya dua ratusan BUMN.
00:55Dengan pemangkasan itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan BUMN Indonesia.
01:00Saya telah memberikan direksi kepada Chairman Danantara untuk merasionalisasi semuanya,
01:14diperlukan dari 1,000 perusahaan terbaik untuk merasionalisasi, mungkin 200, atau 230, 240.
01:29Dan lakukan pemangkasan dengan standar internasional.
01:33Dan lakukan pemangkasan, saya telah mengubahkan regulaan.
01:37Sekarang, ekspatriat non-Indonesia bisa memimpinan SOE kami.
01:46Jadi, saya sangat senang.
01:50Era baru pengelolaan BUMN dimulai setelah ada payung hukum baru lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.
01:59BUMN kini boleh dipimpin oleh warga negara asing atau WNA.
02:04Kita akan bahas masih bersama kami, Bima Yudistira, Direktur Eksekutif Stelios Mas Bima.
02:09Ini WNA ada yang jadi Direksi Garuda Indonesia nih.
02:12Ada Direktur Transformasi, Neil Raymond Nils.
02:16Kemudian Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, Balagopal Kundu Fara.
02:21Nah, kalau kita lihat Garuda ini kan bermasalah ya, Mas, sebenarnya.
02:24Keuangannya merugi.
02:25Kemudian IPO juga kemarin ujung-ujungnya kasus gitu ya.
02:28Direksinya juga sebelumnya banyak yang terjerat korupsi.
02:31Emang dengan kemudian ada direksi dari luar negeri, dari asing, ini bisa jadi penyelamat Garuda?
02:37Sebenarnya mimpinya itu, kalau mimpi kan boleh aja ya.
02:40Ini sama seperti Tema Sek Holding.
02:43Jadi Tema Sek itu kalau kita bongkar jeroannya, itu akan dilihat bahwa direksi-direksinya memang talenta-talenta ex-direktur perusahaan multinasional global.
02:52Dulu ada mantan direksinya Alphabet misalnya, atau CEO-nya perusahaan manufaktur skala besar.
02:59Nah, itu mimpinya ke sana arahnya.
03:01Tapi kan ada prakondisi sebelum BUMN kita itu bisa sama dengan Tema Sek tadi.
03:08Apa prakondisinya?
03:09Maka bukan hanya direksi-direksinya, tapi dirutnya itu memang harus mengandalkan meritrokrasi.
03:15Kalau perlu, tapi memang dicari dulu dari dalam.
03:18Karena sebenarnya talenta kita dari dalam, maupun diaspora Indonesia di luar, itu siap mengisi pos itu sebenarnya.
03:23Sebelum masalahnya adalah WNI atau WNA.
03:26Tapi pucuk pimpinan CEO-nya itu harus meritrokrasi.
03:29Artinya meritrokrasi nggak boleh, ada titipan jabatan misalnya, atau ada komisaris rangkap jabatan, direksi juga yang misalnya punya konflik kepentingan dengan partai politik atau relawan tertentu.
03:42Itu dibersihkan dulu.
03:43Baru kita bicara nih, apakah boleh WNI atau WNA.
03:46Kalau loncat kepada WNA di pucuk direksi, direktur utama atau CEO-nya itu tidak berdasarkan pada meritrokrasi, maka yang terjadi si WNA bingung juga.
03:57Mungkin performanya di perusahaan asing sebelumnya dia bagus, tapi begitu masuk ke dalam BUMN, dia kaget pastinya.
04:04Pasti seminggu pertama kaget dulu tuh, pas rapat-rapat.
04:07Kok begini nih?
04:09Karena dia harus melapor ke pucuk CEO yang ternyata belum tentu dia meritrokrasi.
04:14Makanya yang terjadi adalah kebingungan.
04:16Nah ini coba-coba eksperimental begini, tanpa ada prakondisi tadi, ini sebenarnya nggak akan membuat BUMN kemana-mana.
04:22Oke, tapi kalau tadi Mas Bima bilang, sebenarnya banyak gitu ya talenta-talenta kita yang dari dalam negeri juga sebenarnya punya kemampuan gitu.
04:30Kemudian apa yang mungkin mendasari kemudian bisa dibuka untuk warga negara asing?
04:36Karena memang kita ngeliatnya pokoknya kalau ekspat, kalau ini lebih ahli, lebih keren gitu istilahnya kalau kita lihat dari jajaran direksi.
04:43Apa seperti apa sih sebenarnya pertimbangan yang mungkin Mas Bima lihat di belakang?
04:46Kalau saya ngeliatnya kita masih mengidap yang namanya inferiority kompleks.
04:50Jadi melihat bahwa semua yang datang dari luar, atau yang kulitnya beda warna, atau keluarga negara yang berbeda bukan WNI, itu dianggap superior, hebat.
05:02Nah ini biasanya terjadi di negara-negara memang yang pernah mengalami kolonial, di semua dalam jumlah yang sangat masif, kemudian jangka waktunya sangat panjang.
05:12Jadi kalau dilihat, pertanyaannya dibalik. Sebelum WNI atau WNA, kita cek dulu berapa banyak WNI itu yang sudah lama memimpin perusahaan-perusahaan bergensi internasional dan beroperasi di Indonesia.
05:25Karena kalau cuma dia resume ataupun CV-nya, pengalaman panjangnya di perusahaan asing, kita nggak kekurangan warga negara Indonesia yang punya talenta.
05:34Talentanya juga dididiknya dengan kuliahnya di luar negeri, atau dia memimpin perusahaan yang jumlah karyawannya lebih dari 5.000 orang.
05:43Perusahaannya skalanya masuk dalam Forbes misalnya, atau Fortune 500.
05:47Itu bukan hal yang susah dicari.
05:50Belum kita bicara diaspora yang sudah bekerja di perusahaan besar.
05:54Ada yang di Google, ada yang di Alphabet, induknya Google, kemudian di perusahaan-perusahaan energi terbarukan yang ada di luar negeri.
06:01Itu banyak yang bisa ditarik untuk pulang.
06:04Nah, ini jangan sampai terjadi misalnya begini.
06:08BUMN ini mirip kayak PSSI, mirip kayak main bola.
06:12Jadi prakondisinya belum diciptakan, tapi udah naturalisasi.
06:15Belum import dulu gitu.
06:16Udah melakukan importasi pemain-pemain dari luar.
06:19Yang terjadi apa?
06:20Ibaratnya nggak lolos lah, piala dunia lah, kira-kira gitu, kualifikasi piala dunia.
06:24Nah, ini artinya sama nih.
06:26Jadi Pak Prabowo, Danantara, Pak Rosan, itu harus punya prakondisi dulu.
06:31Sebelum BUMN ini mau diutak-atik direksinya dari siapa.
06:35Oke.
06:36Nah, inilah yang menjadi PR.
06:37Oke, tapi kalau kita lihat dari negara-negara lain gitu ya, Mas.
06:40Apakah wajar gitu orang asing dari luar negara memimpin BUMN?
06:44Kalau mungkin perusahaan swasta sering kita lihat dan wajar gitu ya.
06:47Tapi kalau memimpinnya BUMN gitu, punya negara yang dipimpin oleh orang asing, itu apakah wajar?
06:53Kemudian, kalau misalnya kita ngambil dari luar, apakah punya resiko tersendiri?
06:58Dan kelebihannya apa sebenarnya, Mas?
07:00Oke.
07:01Sebagai contoh, misalnya Sovereign Wealth Fund atau dana kelolaan,
07:04itu yang paling dekat dengan kita adalah di Singapura, Temasek.
07:08Itu banyak tadi direksi-direksi dari ex-perusahaan asing.
07:12Atau yang jauh sekalian, misalnya di Arab Saudi, Qatar, Investment Authority Fund,
07:17kemudian ada lagi di daerah Timur Tengah lainnya, itu memang betul.
07:20Jadi, Timur Tengah itu, dana kelolaannya, itu diserahkan pada ahli profesional yang datang dari mana?
07:28London, Hongkong, dari Paris.
07:30Itu bukan hal yang tabu.
07:32Yang penting kan, saudagar Timur Tengah dan negara Timur Tengah ini,
07:36sultan-sultan di Timur Tengah itu inginnya agar berapa sih bisa ngasih return atau imbal hasil per tahunnya
07:41dari dana kelolaan investasi.
07:43Jadi begitu aja, selesai.
07:44Tapi begitu kita cek lagi, tata kelolanya bagus.
07:48Artinya gimana?
07:49Mereka, orang asing yang dipilih menduduki BUMN atau dana investasi seperti Sovereign Wealth Fund itu,
07:56itu nggak boleh punya konflik kepentingan.
07:58Jadi satu tahun dia harus steril dari konflik kepentingan di industri yang sama.
08:04Artinya dibersihkan dulu nih.
08:05Background check-nya juga jelas dulu.
08:07Karena khawatir akan menjual resep atau rahasia dari BUMN itu kepada pihak-pihak luar.
08:14Yang justru merugikan kepentingan nasional.
08:16Nah inilah pentingnya di situ.
08:17Jadi sebenarnya nggak masalah kita ngambil dari luar pun,
08:20karena di luar juga sudah banyak yang sukses dengan itu.
08:23Tapi lagi-lagi pengkondisian di dalam negeri kita seperti apa.
08:25Kemudian juga background check-nya.
08:27Jangan sampai yang kita bawa asing ini malah punya kepentingan.
08:29Dan tadi Mas Bima bilang beresiko untuk mengganggu stabilitas di dalam negeri.
08:34Mas Bima, kita masih punya banyak pertanyaan tapi waktunya sudah habis.
08:37Terima kasih banyak Mas Bima, Yudhisira.
08:39Direktur Eksekutif Silas sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis.
08:42Selamat pagi Mas Bima.
08:43Selamat pagi, terima kasih.
08:45Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya.
08:49Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Sumatera Utara Rahmat Syah
08:53yang juga ayah dari selebritas Rainsyah
08:55menjadi korban penipuan hingga rugi ratusan juta rupiah.
08:59Informasinya sesaatlah.
Komentar

Dianjurkan