Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menganalisa insiden keracunan massal terjadi karena beberapa faktor.

Ubaid juga menyoroti struktur pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Jika dilihat komposisinya, tidak satu pun dari mereka ini punya rekam jejak ahli gizi.

Menurutnya, kesalahannya sebenarnya tidak di level Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi dari hulu yaitu kebijakan BGN. Menurutnya, meski SPPG yang bermasalah sudah ditutup, namun insiden keracunan masih terjadi di wilayah lain.

"Karena BGN teledor. Kenapa dapur-dapur yang tidak mengantongi sertifikat higienis misalnya, itu diperbolehkan untuk beroperasi, bahkan aturannya juga belum jelas. Belum ada payung hukum bagaimana soal mengelola MBG ini gitu ya. [...] Saya justru tidak melihat di lapangan ada sabotase. Murni ini adalah kelalaian. Bisa jadi kelalaian yang disengaja, karena tidak dari awal sistemnya itu dibikin dengan baik," ungkapnya.

Contoh lain misalnya, dalam surat edaran BGN, guru menjadi penanggung jawab MBG di sekolah. Ketika guru juga harus mencicipi makanan dan terjadi insiden keracunan, ia mempertanyakan, siapa yang akan mengajar para siswa itu nantinya?

Ubaid juga menuturkan pengalamannya sebagai warga sipil yang tidak mudah untuk datang ke SPPG dan seperti dihalang-halangi. Ia mempertanyakan mengapa seakan harus ditutup-tutupi. Padahal ia bagian dari masyarakat, punya hak untuk melakukan pengawasan, untuk memastikan kualiti kontrol supaya ketika terdistribusi ke anak-anak di sekolah itu aman.

"Program MBG ini nuansa pemenuhan gizinya seperti tujuan yang diinginkan kok malah nggak kelihatan ya. Yang menonjol justru bisnis, ini bisnis. Karena itulah kemudian kenapa ada banyak kasus pemotongan harga per porsi gitu. Ya karena nggak punya perspektif gizi, nggak punya perspektif perlindungan anak gitu kan," ungkapnya lagi.

Saksikan selengkapnya di sini: https://youtu.be/oQ93HRr4fgo



#mbg #makanbergizigratis #prabowo




Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/621710/pengamat-kritisi-pejabat-tinggi-bgn-bukan-ahli-gizi-hingga-bisnis-di-balik-program-mbg-dipo
Transkrip
00:00Bahwa ada keracunan makan, iya, dari semua makanan yang keluar, kesalahan itu adalah 0,00017 persen.
00:16Usai KLB yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, gelombang kaksus keracunan akibat makan bergizi gratis, kian merambah ke sejumlah daerah.
00:37Jatuhnya korban menambah daftar hitam program prioritas yang mestinya hadir sebagai solusi, justru memicu kontroversi.
00:44Di Agam, Sumatera Barat, korban keracunan nasi goreng MBG menembus angka 119 orang yang terdiri dari siswa dan guru.
00:55Sejumlah korban alami mual dan sakit perut hingga harus menjalani perawatan di RSUD Lubuk Basung, Puskesmas Manggopo, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rizki Bunda.
01:05Insiden serupa terjadi di Kuningan, Jawa Barat, ratusan siswa SMP dan SMA di Kabupaten Luragung diduga keracunan usai menyantap MBG.
01:1497 siswa SMP dan 103 siswa SMA mengalami mual, muntah, dan diari.
01:23Gejala yang sama terjadi di Bojonegoro, puluhan siswa SMA negeri Kedung Adem mengalami gejala mual dan diari usai menyantap nasi kuning MBG.
01:3155 siswa harus dirawat di unit kesehatan sekolah dan 22 siswa lainnya dirujuk ke Puskesmas Kedung Adem.
01:38Di Purworojo, Jawa Tengah, siswa SMP negeri 8 Vurodadi mengeluh mual dan pusing usai menyantap MBG di sekolah mereka.
01:48Hingga 3 Oktober, total korban diperkirakan mencapai 110 orang.
01:54Di Garut, Jawa Barat, sebanyak 307 siswa dari 4 sekolah di kecamatan Kedungora menjadi korban keracunan masal MBG.
02:02Sebelumnya dibanggai Sulawesi Tengah, sebanyak 314 siswa SD, SMP, hingga SMA mendadak mual, muntah, dan sesak nafas.
02:16Usai menyantap menu MBG berupa ikan tuna goreng saus yang diduga mengandung histamin hingga melampaui batas.
02:23Una Benahi Sengkarut Masalah MBG Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga,
02:32serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada 1 Oktober lalu.
02:40Kepala BKN melaporkan hingga akhir September berhasil membentuk 10.012 SPPG melampaui target yang dicanangkan.
02:47Kita sudah bisa membentuk 10.012 Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi yang ada di 38 provinsi, di 509 kawupaten, dan 7.022 kecamatan.
03:04Jadi di akhir November, akhir September itu kita mentargetkan 10.000, kita melebihi target 12, dan insya Allah penyerapannya juga akan semakin besar.
03:17Di atas kertas capaian ini terlihat membanggakan, namun di lapangan, tantangannya justru mengkhawatirkan.
03:24Menurut Kepala BGR, lonjakan kasus keracunan masal dalam 2 bulan terakhir berakar dari SPPG yang tidak mematuhi SOP,
03:31mulai dari pembelian bahan baku yang tidak sesuai aturan, hingga jangka waktu proses memasak,
03:36sampai distribusi yang sudah melewati batas waktu aman konsumsi.
03:40Mekanisme pengawasan diperketat melalui standarisasi pelaporan, penyawasan berlapis, hingga sertifikasi keamanan pangan.
03:51Sertifikasi yang wajib dimiliki SPPG diantaranya adalah sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS.
03:56Sertifikat dari Dinas Kesehatan ini memastikan SPPG memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan pangan yang aman bagi masyarakat.
04:06Selain SLHS, ada juga Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP,
04:11yakni sistem keamanan pangan guna mengidentifikasi bahaya dan menjaga standar kualitas sejak bahan mentah hingga makanan siap disajikan.
04:19Meski menuai kritik, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program MBG tidak akan dihentikan.
04:27Menurut Presiden, meski ada kekurangan, manfaat program ini jauh lebih besar untuk anak-anak bangsa.
04:34Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat.
04:4230 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan.
04:47Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya.
04:52Kita hitung, ada kekurangan, ada.
04:55Tapi manfaatnya sangat-sangat besar.
04:58Tapi banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam.
05:08Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh.
05:17Di tengah berjalannya program MBG pemerintah seolah lebih sibuk mengejar target dibanding mempercepat investigasi kasus keracunan.
05:26Publik juga mempertanyakan apakah prioritas pemerintah sudah tepat ketika struktur pimpinan badan gizi nasional justru minim ahli gizi dan lebih banyak diisi.
05:36Purna Wirawan TNI.
05:37Apa yang sesungguhnya terjadi terkait dengan pesoalan yang begitu banyak menghampiri program makan bergizi gratis dan apa yang sesungguhnya harus dilakukan pemerintah ketika keracunan MBG sudah tiba di ibu kota DKI Jakarta?
05:54Saya akan membahasnya bersama dengan Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.
05:59Mas Ubaid, terima kasih untuk waktunya Mas.
06:01Saya ingin highlight beberapa titik di mana BGN juga nampaknya sudah mencatat ya Mas.
06:05Saya bahwa jumlah keracunan yang terjadi di Indonesia akibat MBG ini meningkat dan yang terbaru hingga 30 September 2025 totalnya menyentuh angka 6457.
06:17Dan ini yang akan saya bahas, bahwa jumlah kasus KLB-nya, kalau kita lihat di Januari 4, Februari 4, kemudian pada bulan Juli hingga September, melesat drastis bahkan menyentuh angka 61 KLB akibat MBG.
06:33Tanggapan Anda?
06:33Ya, ini jelas pasti akan terjadi ya, karena ini kesalahannya sebenarnya tidak di level SPPG-SPPG, tapi dari hulunya ya, bagaimana kebijakan BGN itu sendiri gitu ya.
06:45Termasuk BGN sangat ngawur sekali, akan terjadi keracunan di mana-mana, sampai hari ini setelah ditutup, pun ada banyak SPPG-SPPG yang ditemukan kasus keracunan gitu ya, sampai kemarin tanggal 1 Oktober.
06:58Ini kenapa? Karena BGN teledor ya.
07:01Kenapa dapur-dapur yang tidak mengantongi sertifikat higienis misalnya, itu diperbolehkan untuk beroperasi.
07:09Bahkan aturannya juga belum jelas, belum ada payung hukum bagaimana soal mengelola MBG ini gitu ya.
07:17Bahwa kita tahu juga, MBG ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan, dan kalau kita lihat grafiknya, Mas Ubaid, bahwa pada bulan Januari, setidaknya sampai bulan Juli,
07:28ini seperti tidak ada dalam tanda kutip ya, ketakutan akibat keracunan.
07:32Tetapi di bulan Juli, Agustus, dan September, melesat naik.
07:35Ada narasi yang menyebutkan bahwa ini ada sabotase?
07:38Anggapan Anda?
07:39Salah, salah besar.
07:40Saya justru tidak melihat di lapangan ada sabotase.
07:42Murni ini adalah kelalaian.
07:45Bisa jadi kelalaian yang disengaja, karena tidak dari awal sistemnya itu dibikin dengan baik.
07:51Contoh misalnya, perintah BGN keluar surat edaran BGN, jadi guru menjadi penanggung jawab MBG di sekolah.
07:58Di gaji 100 ribu, dan disuruh nyucipi makanan.
08:03Nah, kalau gurunya keracunan yang ngajar anak-anak siapa?
08:07Sebelumnya juga komisi 9, bahkan menyebutkan ini tanggal 23 September ya, akhir September, ada keracunan MBG terjadi di Jakarta, korbannya 79 anak.
08:17Dan tidak berselang lama, 7 siswa SMA N15 Jakarta diduga keracunan MBG dan juga memang dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan yang terbaru.
08:26Saya akan tunjukkan, ada 22 siswa di SDN 01 gedong yang juga diduga keracunan makan pekisi gratis.
08:36Bagaimana JPPI menafsirkan hal ini ketika seharusnya ibu kota menjadi percontohan terbaik MBG, tetapi ternyata keracunan juga terjadi di sini?
08:45Menurut saya jelas ya, ini keteledoran ya.
08:48Jakarta dengan infrastruktur yang sangat lengkap, dengan anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah yang juga bagus,
08:54tapi kenapa ini sampai terjadi? Pengawasannya sangat lemah sekali, kualitas kontrolnya juga sangat lemah sekali.
09:02Kemudian pelibatan semua pihak, orang tua, siswa, guru, kepala sekolah itu menjadi sangat penting.
09:10Bahkan dalam konteks Jakarta misalnya, yang kita pantau, SPPG-SPPG itu dikeluas secara tertutup.
09:17Dikeluas secara tertutup artinya?
09:20Kami dari masyarakat sipil datang ke SPPG itu tidak mudah.
09:24Kami dihalang-halangi gitu ya.
09:26Sehingga kenapa harus ditutup-tutupi gitu?
09:29Padahal kami ini kan bagian dari masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan,
09:33untuk memastikan kualitas kontrol, bagaimana supaya ketika terdistribusi ke anak-anak di sekolah itu aman.
09:38Program MBG ini nuansa pemenuhan gizinya, seperti tujuan yang diinginkan, kok malah nggak kelihatan ya?
09:45Yang menonjol justru bisnis. Ini bisnis.
09:48Karena itulah kemudian, kenapa sampai pemoto ada banyak kasus pemotongan harga per porsi gitu?
09:55Ya karena nggak punya perspektif gizi, nggak punya perspektif perlindungan anak gitu kan.
10:00Yang kemudian menjadi menarik dan jadi sambungan apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Ubayit,
10:05bahwa di mana pemenuhan gizi dalam seporsi makan bergizi gratis,
10:10apakah betul ada kaitannya dengan struktur dari petinggi BGN yang kemudian,
10:16kalau misalnya kita lihat, mayoritas justru diisi oleh purnawirawan atau perwira tinggi TNI yang kemudian sudah pensil.
10:25Ya ini juga keanehan dari program MBG ini gitu ya.
10:31Kalau kita lihat komposisi ini, namanya kan Badan Gizi Nasional, ini Badan Gizi.
10:36Kok tidak satu pun dari mereka ini yang punya rekam jejak ahli gizi.
10:42Itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi kaitannya dengan gizi.
10:47Namanya badannya Badan Gizi gitu.
10:49Oke, karena kalau kita lihat ini tentu kita tahu ya, kepala dari Badan Gizi Nasional adalah Provda dan Hindayana,
10:54tapi kalau kita melihat ke bawah, ada Brigjem Pol, kemudian juga ada MyGen TNI, punawirawan juga.
11:01Di sini juga Brigjem punawirawan, Brigjem punawirawan, Brigjem punawirawan, dan juga di sini MyGen punawirawan.
11:07Artinya mayoritas ini adalah punawirawan dari TNI dan juga ada perwira tinggi Polri.
11:12Dan tidak ada ahli gizi.
11:13Iya, jadi Presiden membentuk BGN ternyata diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten gitu.
11:18Representasi dari Kemenkes tidak ada.
11:21Representasi dari Kemenkes tidak ada?
11:22Tidak ada sama sekali. Siapa di antara mereka? Justru yang ada adalah representasi dari Kemenhan.
11:27Jadi kalau struktur ini diterus-teruskan, tidak ada perubahan, tidak ada reformasi, tambah lama tambah gagal.
11:34Melalui pesan singkat, tim dipoinvestigasi meminta tanggapan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana,
11:43terkait struktur petinggi BGN yang didominasi punawirawan TNI dan tidak melibatkan ahli gizi.
11:49Namun Kepala BGN memilih untuk tidak memberikan opini atau komentar terkait hal tersebut.
11:53Yang saya takut kataliti.
11:56Begitu ada yang meninggal, orang tua pasti menolak.
11:59Artinya apakah perlu dihentikan secara menyeluruh MBG ini atau menutup SPG yang bermasalah?
12:05Kalau saya menurut terim total.
12:06Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan