KOMPAS.TV - Isu politikus meminta jatah pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis menimbulkan polemik.
Temuan lain juga menyebut penetapan mitra dan yayasan MBG masih belum transparan serta rawan konflik kepentingan.
Dialog KompasTV menghadirkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan anggota Ombudsman RI, Kusharyanto Kusumaharso, untuk membahas persoalan ini.
Baca Juga Blak-Blakan! DPR Tantang BGN Ungkap Politikus yang Minta Jatah Dapur MBG | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/620663/blak-blakan-dpr-tantang-bgn-ungkap-politikus-yang-minta-jatah-dapur-mbg-sapa-malam
#mbg #makanbergizigratis #dapurmbg #politik #ombudsman #breakingnews
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/620696/blak-blakan-ombudsman-bongkar-yayasan-mbg-terafiliasi-politik-waketum-golkar-soroti-hal-ini
Temuan lain juga menyebut penetapan mitra dan yayasan MBG masih belum transparan serta rawan konflik kepentingan.
Dialog KompasTV menghadirkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan anggota Ombudsman RI, Kusharyanto Kusumaharso, untuk membahas persoalan ini.
Baca Juga Blak-Blakan! DPR Tantang BGN Ungkap Politikus yang Minta Jatah Dapur MBG | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/620663/blak-blakan-dpr-tantang-bgn-ungkap-politikus-yang-minta-jatah-dapur-mbg-sapa-malam
#mbg #makanbergizigratis #dapurmbg #politik #ombudsman #breakingnews
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/620696/blak-blakan-ombudsman-bongkar-yayasan-mbg-terafiliasi-politik-waketum-golkar-soroti-hal-ini
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Ada politisi minta jatah pengelolaan dapur MBG hingga temuan penetapan mitra dan yayasan MBG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan.
00:10Kita bahas masalah ini bersama dengan anggota Ombudsman RI, Kus Haryanto Kusumaharsa,
00:17dan juga nanti akan bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.
00:23Selamat malam.
00:27Bagus.
00:27Saya ingin tahu dulu lebih dalam.
00:34Sebenarnya kalau dari temuannya Ombudsman, apa konkretnya ada intervensi politik?
00:40Apa saja indikatornya, apa saja temuannya?
00:45Oke, yang baru kita keluarkan itu adalah kajian cepat Ombudsman,
00:50di mana kita melakukan kajian terhadap penyelenggaraan makan berkisi gratis di SPPG.
00:59Jadi ada tiga tahapan, pertama pada saat SPPG itu melakukan pendaftaran, kemudian yang kedua SPPG melakukan penyelenggaraan layanan makan berkisi,
01:11jadi operasionalnya, kemudian yang ketiga mekanisme atau sistem pengawasan di BGN terhadap SPPG itu seperti apa?
01:20Nah, kita temukan bahwa di dalam pendaftaran ini kan banyak yang belum terverifikasi,
01:26tapi ada juga yang sudah terverifikasi dan mendapatkan istilahnya ketetapan untuk sebagai SPPG.
01:33Nah, dari situ kami melihat ada maladministrasi penunggaraan berlarut dari proses pendaftaran itu.
01:42Satu. Terus yang kedua, ya memang ada yang, artinya ada yang sesuai, ada yang masih mengantri gitu ya,
01:51mengantri cukup lama tidak ketahuan kapan akan ada.
01:55Nah, dari situ kemudian kita melihat ada SPPG yang memang berafiliasi.
02:00Tapi, permasalahannya memang seperti yang tadi dari TPR menyatakan,
02:07kalau melanggar itulah yang bermasalah itulah.
02:09Kalau kebebasan berusaha, siapa saja boleh berusaha ya.
02:13Tapi memang jangan sampai konflik of interest juga.
02:15Tapi, ketika sudah masuk ke SPPG, semestinya dia juga mengikuti standar layanan yang harus dipatuhi.
02:25Pak Kus, sebenarnya aturan ini seperti apa sih?
02:28Agar kita tahu nih, batasannya mana yang memang bisa ada konflik kepentingan,
02:33mana yang diperbolehkan dalam hal kebebasan berusaha?
02:38Ya, oke.
02:40Ini BGM kan ada porsi dia membangun sendiri atau dia membuka mitra gitu ya.
02:48Artinya, mitra ini harus melalui proses pendaftaran.
02:51Nah, pendaftaran ini melalui serangkaian verifikasi gitu lah.
02:57Nah, dalam hal proses pendaftaran ini yang kami melihat pertama ada permasalahan penundaan berlalu dan transparansi.
03:06Jadi, kalau memang semuanya ini memang ini sudah bagus, harus melalui kanal pendaftaran.
03:12Sudah disediakan di situsnya.
03:14Tetapi ya itu, apakah kemudian proses verifikasi ini benar-benar memenuhi persyaratan atau sekedar kedekatan gitu tadi.
03:25Nah, kami ingin memastikan itu.
03:27Karena ini kan harus jelas ya, saat ada kanal pendaftaran sebenarnya sudah dibuka kanalnya.
03:32Tapi, proses verifikasinya semestinya seperti apa?
03:37Nah, temuan Ombudsman yang dianggap yang kemungkinan ada kemungkinan pelanggaran itu seperti apa dengan adanya afiliasi politik?
03:43Di bagian mananya? Verifikasinya kah atau seperti apa?
03:47Ya, begini.
03:51Ketika ini program ini berasal dari anggaran pembantuan pemerintah,
03:57maka itu kemudian harus disalurkan melalui badan hukum yang namanya yayasan.
04:04Nah, yayasan ini kemudian punya mitra yang namanya SPPG.
04:10Nah, SPPG-nya barang tentu bisa masyarakat umum semua gitu kan.
04:14Tapi yayasannya itu bisa terafiliasi ke politik dan terafiliasi yang macem-macem gitu.
04:22Pada titik ini kita tidak mempersalahkan itu dulu.
04:26Tetapi mempermasalahkan apakah SPPG ini benar-benar telah memenuhi persaratan atau tidak.
04:32Kalau gara-gara ada afiliasi kemudian memperingan persaratan yang memang sudah seharusnya sudah ditentukan,
04:41nah itu yang menjadi permasalahan malam administrasi.
04:43Berarti kalau sederhananya begini dari tadi rantai proses yang panjang tadi,
04:51kemungkinan dugaan ada permainan tanda kutipnya adalah yayasan ini kan yang punya keundangan untuk menentukan.
04:57Misalnya SPPG mana nih yang layak untuk ditunjuk seperti itu?
05:01Bukan, bukan, bukan.
05:01Atau seperti apa Pak?
05:02Bukan.
05:04Jadi, SPPG itu harus berbadan hukum yayasan.
05:10Kalau dia tidak berbadan hukum yayasan, dia harus menginduk ke sebuah yayasan.
05:14Oke.
05:15Nah, akhirnya di lapangan yayasan ini bisa mencari SPPG, calon SPPG gitu ya.
05:21Calon SPPG sehingga proses verifikasinya menjadi agak kabur ketika apakah yang diverifikasi itu yayasannya atau SPPG-nya gitu kan.
05:32Nah, SPPG-nya ini harus memenuhi persaratan-persaratan yang sudah ditentukan.
05:36Ada jenisnya untuk kualifikasi sebuah SPPG.
05:39Nah, kami hanya menemukan bahwa itu ada afiliasi politik di yayasan.
05:45Nah, kemudian apakah itu berkorelasi dengan SPPG-nya atau tidak?
05:51Kita dalam temuan kami memang ada tiga golongan SPPG ya.
05:56SPPG yang bermasalah, ada insidennya, ada SPPG yang memang bagus, ada SPPG yang baru mau beroperasi.
06:02Belum beroperasi tapi sudah dapat izin gitu ya.
06:06Nah, ada macam-macam kondisinya.
06:07Kan ada macam-macam kondisinya, tapi tadi ada temuan afiliasi politiknya di yayasan.
06:12Biasanya kalau sesuatu yang punya afiliasi politik, ini kan rawan suuzon ya Pak ya, prasangka.
06:17Apakah betul ini sesuai atau tidak?
06:20Nah, mekanisme pengawasan yang saat ini sudah berjalan seperti apa sih Pak?
06:25Tapi nanti jawabnya, usah juga, disapai Indonesia malam.
06:27Masih disapai Indonesia malam masih membahas soal ada politisi minta jatah pengolahan dapur MBG
06:40hingga temuan penetapan mitra dan yayasan MBG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan.
06:45Kita bahas masalah ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia
06:50dan Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Malah Administrasi Sektor Ekonomi 1, Kus Haryanto Kusumaharsa.
06:58Saya masih ke Pak Kus dulu sambil menunggu sambungan ke Bang Doli.
07:01Pak Kus tadi menyambungkan tadi.
07:03Jadi sebenarnya yang jadi kekhawatiran adalah kalau ada afiliasi politik,
07:09pasti ada suuzon, ada prasangka di sana.
07:10Nah, sebenarnya mekanisme pengawasan selama ini seperti apa?
07:17Ya, itu yang jadi objek kajian kita semua ya, Mbak.
07:21Jadi setelah proses pendaftaran, proses penyelenggaraan, ini pengawasannya seperti apa?
07:26Nah, pengawasan yang dijadikan ajuan itu adalah juknisnya.
07:32Jadi juknisnya itu apakah diselenggarakan atau tidak.
07:36Jadi proses disiplin SWPG dalam melaksanakan juknis untuk menjamin keamanan pangan itu yang kami periksa.
07:46Dan memang pengawasan di ambusmen, eh maaf, pengawasan ambusmen kepada SWPG itu menemukan bahwa
07:52masih perlu ada pengawasan lebih lanjut dan pembinaan,
07:57karena tidak semuanya itu memahami juknis dengan benar.
08:00Ada juga karena perubahan juknis ya, jadi ini yang kemudian diharapkan BGN lebih ketat lagi
08:09melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SWPG.
08:12Oke, saya mau tanyakan soal afiliasi politik, soal pengawasan dan juga juknis ke Bung Doli.
08:18Bung Doli, malam?
08:21Malam.
08:22Apa kabar? Senang akhirnya ketemu lagi.
08:25Baik.
08:25Tadi saya sudah ngobrol nih sama Pak Kus, temuannya Om Butsman.
08:29Salah satunya ada Yayasan, ini terafiliasi dengan kepentingan politik.
08:34Nah, kalau misalnya Bung Doli lihat, apa sebenarnya yang harus di-clearkan ke publik
08:39agar tidak jadi perasangka buruk?
08:41Pertama kan ini program sebetulnya program yang baik ya, dan saya kira dulu pada saat kampanyenya Pak Prabowo
08:51ini disampaikan berkali-kali rencana program ini akan dilaksanakan setelah beliau jadi presiden
08:57dan itu saya kira diterima oleh masyarakat ya.
09:00Mungkin salah satu kenapa masyarakat memberikan pilihan kepada Pak Presiden Pak Prabowo
09:05itu karena ada program ini, dan program ini kan memang bukan hanya untuk masa sekarang
09:11tapi juga masa depan ya, program yang futuristik
09:14membuat anak-anak kita sehat, just money, maupun rohani juga kecerdasannya juga
09:22dengan makanan yang berada di sini itu bisa terjamin di masa datang.
09:27Nah, cuman karena ini program yang masif gitu ya, melibatkan sekian juta orang
09:32tentu pasti di awal-awal ada timbul masalah gitu
09:38Nah, oleh karena itu saya kira sekarang kan dengan kejadian yang semakin meningkat
09:43soal temuan penyimpangan, ada keracunan, segala macam gitu
09:49Nah, pemerintah kan sekarang ambil langkah cepat ya
09:52menurunkan bentukan tim, semua dari kementerian perkain termasuk
09:56Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga diturunkan
09:59Ombudsman juga melakukan pencermatan, observasi
10:03ditemukanlah beberapa persoalan
10:05dan dalam waktu dekat kan Presiden sudah mengatakan
10:07akan menerbitkan perpres ya, tata kelola gitu
10:11tentang MBG ini
10:13Nah, dengan adanya nanti diterbitkan tata kelola tentang MBG ini
10:19ya mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan ke depan ya
10:23sehingga adanya, apa namanya, katakanlah error gitu ya
10:28atau adanya kekeliruan penyimpangan itu tidak bisa terjadi lagi
10:33Termasuk ketidaktransparanan proses verifikasinya
10:37ada tadi wakil BGN bilang bahwa ada politisi ini minta dapur MBG
10:42artinya kan dalam proses saat ditunjuk, yayasannya, SVPG-nya
10:47apa sih menurut DPR yang sampai sekarang itu belum terlalu jelas ke publik
10:51sehingga masih ada celah bancakan di tengah-tengahnya
10:53Iya, saya kira nanti harus dibuka ya
10:56apa kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi
11:00ketika seseorang atau kelompok orang
11:02itu ingin terlibat di dalam program ini
11:05termasuk pembentukan dapur umumnya
11:08terus izinnya siapa yang menerbitkan dan melalui siapa gitu ya
11:14Nah, sehingga memang nanti orang-orang yang ditunjuk itu
11:17atau kelompok sekelompok orang yang ditunjuk itu memang betul-betul memenuhi standar ya
11:23untuk melaksanakan program ini
11:25terlepas dari rata belakangnya siapapun gitu ya
11:27kan tidak ada perbatasan kan harus ada misalnya kelompok tertentu ini saja yang boleh
11:33kelompok tertentu saya tidak boleh
11:35siapa saja boleh
11:36asal memang kemudian apa namanya ya kriterianya jelas dan verifikasinya jelas
11:43jadi betul-betul memang nanti yang ditunjuk itu adalah orang-orang atau kelompok masyarakat
11:48yang memang betul-betul punya kemampuan untuk melaksanakan program ini secara baik
11:52Ya, kan bayangan masyarakat kalau bicara soal ranah dasal undasennya
11:56dalam bayangan itu harusnya kalau programnya masif jelas
12:00syarat-syaratnya apa, siapa aja yang bisa, bagaimana proses verifikasinya begitu Bung Dualit
12:05menurut Anda ini tidak matang di awal?
12:08Ya, apa namanya, kita harus jujur juga mengatakan bahwa selama ini kan
12:14kita jarang mendapatkan informasi yang lengkap tentang bagaimana proses pembentukan
12:22dapur-dapur, siapa yang kemudian tim verifikatornya, ya kan
12:30kemudian bagaimana proses pendistribusian kan anggarannya katakanlah seperti itu
12:38Nah, dengan adanya problematika yang muncul sekarang, itu saya kira menjadi bahan evaluasi kita semua
12:47sehingga niat baiknya Pak Prabowo, ya rencana program yang sangat bagus ini
12:52memang harus sampai pada implementasi yang betul-betul sesuai dengan rencana
12:56Iya, kalau dari Om Budsman melihatnya, jangan kan bicara soal juknis
13:01untuk kita mengetahui kemana kita harus mendaftar kalau mau buka dapur MBG
13:07prosesnya kayak gimana, mencari yayasan itu seperti apa, tidak terjelaskan dengan baik ya
13:12kalau Om Budsman lihat
13:13Oke, ya, memang sebenarnya kalau masyarakat ingin berpartisipasi untuk memiliki SPBG
13:24berpartisipasi di situ, bisa dilihat di websitenya BGN, memang sudah bisa di situ
13:29ada kanannya untuk melakukan pendaftaran, gitu ya
13:32Nah, itu dari situ yang kemudian kami berharap bahwa BGN sendiri dalam proses pendaftaran ini
13:40memenuhi standar pelayanan, itu yang kami sampaikan kepada BGN
13:43di tahap pendaftaran saja memang harus mengikuti standar pelayanan
13:48Jadi, ada atau tidak ada afiliasi politik, standar pelayanan itu yang harus ditati, gitu ya
13:54Bahkan, saat ini kan mungkin secara administratif tidak ketahuan lah bahwa ini afiliasinya kemana, gitu ya
14:00siapapun, karena kita kan nggak boleh diskriminasi
14:03tetapi kalau kemudian ada beneficiary owner yang kemudian punya kuasa
14:09dan memaksakan kehendak untuk agar dapat tanpa memenuhi standar pelayanan itu yang jadi masalah
14:15Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga ombudsman mendorong agar standar pelayanan itu jelas
14:22dan dapat diakses oleh masyarakat dan harus ditati
14:25Kalau dari DPR, siapa yang bisa mendorong ini, Bung Doli, dan mengawasi proses yang ada di lapangannya
14:33Kalau BGN kan penyelenggaranya, tapi yang bisa head to head untuk mengawasi
14:37secara rinci dalam hal tadi pendaftarannya, untuk pengawasannya itu bagaimana?
14:42Ya, DPR itu kan punya tiga fungsi ya
14:47selain budgeting dan kemudian bentuk undang-undang yang juga mengawasi program-program pemerintah
14:52dan itu kan kita sudah bagi di masing-masing komisi
14:55Nah, BGN ini kan juga ada mitranya di DPR ya, komisi 9
15:00Nah, jadi saya kira komisi 9 yang nanti kemudian harus lebih aktif ya
15:05melakukan monitoring pengawasan terhadap pelaksanaan program ini
15:11dan saya kira mudah-mudahan ya dengan nanti diterbitkannya peraturan presiden tentang tata kelola MBG ini
15:20ya itu sudah mulai apa namanya ya, mungkin akan lebih membuat adanya keteraturan yang lebih kuat lah ya
15:27sehingga memang nanti tidak ada alasan lagi apa namanya
15:32atau tafsir-tafsir ya seperti tadi misalnya soal ada afiliasi politik dan segala macam
15:41karena nanti dengan adanya aturan yang lebih clear, aturan yang lebih kuat gitu ya
15:47mungkin sudah jelas siapa yang memang punya kemampuan untuk ditunjuk sebagai pelaksanaan SPPBG itu
15:57apalagi kalau kemudian nanti ya ke depan saya kira perlu juga dipikirkan adanya
16:02apa namanya ya, peraturan hukum yang lebih kuat ya
16:07mungkin satu waktu setelah perpres, waktu di pertimbangan juga perlu ada undang-undang
16:13clear, undang-undang misalnya ya yang berkaitan dengan ini
16:17karena kan program ini program yang besar
16:20prioritas juga ya
16:21dan menjadi prioritas, anggarannya besar, melibatkan banyak orang gitu ya
16:28pelibatannya strukturnya juga dari pusat sampai ke sekolah-sekolah gitu ya
16:34itu kan memang sangat kompleks pengaturannya gitu
16:40oleh karena itu perlu ada aturan-aturan yang lebih rigid gitu
16:44yang lebih bisa mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin
16:49nah syukur Alhamdulillah ini beberapa waktu ini kan terakhir
16:53sudah mulai kelihatannya pertama salahnya gitu
16:56nah dengan pertanyaan pertama salah ini tentu kita bisa mencari solusinya apa untuk mengatasi masalah itu
17:02kalau dari Pak Akus, dari Ombudsman, ini kan program yang masif
17:08kebijakan yang harusnya dijalankan dengan matang
17:12sebenarnya kalau dari perspektifnya pencegahan malah administrasi
17:15apa sih yang semestinya jadi step awal sebelum program ini berlangsung
17:20apakah tadi seperti Bung Loli
17:21kita sebenarnya butuh landasan hukum yang jauh lebih kuat dulu sebelum program ini berlangsung
17:27misalnya sampai ke Juknis
17:29kalau Juknisnya justru ada payungnya yang perpres tadi itu yang kemudian memang menyusul ya
17:38saya dengar sudah ada draftnya di situ
17:40sudah akan segera diterbitkan
17:42tapi memang kalau kita melihatnya di compliance-nya aja
17:47compliance-nya ketika penyelenggaraan makan bergisi gratis
17:49ini di sektor pangan itu harus memenuhi keamanan pangan gitu ya
17:54karena bagaimanapun juga, walaupun program makan bergisi gratis ini ingin sukses
18:01artinya dari segi keamanan pangannya juga harus dijamin gitu kan
18:06lalu kemudian keberlanjutnya
18:07kalau kita mau melihat apakah dampak memprogram makan bergisi gratis
18:12itu benar-benar sudah memberikan tambahan nutrisi kepada targetnya
18:16nah ini akan ada kajian lebih lanjutnya
18:19tapi secara praktek penyelenggaraannya yang jelas ada standar layanan
18:24yang harus dipenuhi, standar keamanan pangan yang harus dipenuhi
18:26kalau memang saya, Ombudsman sendiri juga menginginkan adanya regulasi yang lengkap gitu ya
18:36karena Ombudsman juga mendorong adanya budaya hukum yang lebih baik gitu ya
18:39tapi barang tentu ini ada ranah politik, ada ranah administratif
18:43sementara ini kita lebih kepada compliance dan ranah administratif
18:47mungkin porsinya Pak Doli juga antara lain sebagai wakil rakyat
18:52dan kemudian untuk melakukan pengawasan dari sisi politik
18:55nah untuk pengawasan politiknya
18:57ini tugasnya DPR, Bung Doli ya yang harus dikejar
19:00termasuk kan kalau soal afiliasi politik
19:02jangan sampai ini jadi proyek bancakan itu yang akan diawasi ya Bung Doli
19:05walaupun ada kolega mungkin disitu
19:07iya sebetulnya apa namanya ya
19:12sekali lagi saya katakan tadi
19:14kalau kemudian aturannya jelas gitu ya
19:17terus apa namanya verifikasi yang jelas
19:20kita tidak bisa juga membatasi
19:23ya afiliasi politik ini kemudian kan
19:25tafsir yang bisa kemudian dikembangkan ya
19:29ketika misalnya ada persoalan seperti ini
19:31nah kalaupun misalnya seseorang itu terafiliasi politik tertentu
19:35kemudian dia punya kecakapan, punya kemampuan
19:38untuk melaksanakan ini kemudian tidak ada problem juga
19:41kecuali kalau ada aturan yang mengatakan
19:43tidak boleh kelompok ini, tidak boleh kelompok itu
19:45kan selama ini kan
19:46setiap anggota masyarakat dan kelompok masyarakat
19:52yang merasa bisa dan punya kemampuan untuk mengatur
19:55pembentukan SPPG, bentuk dapur dan segala macam gitu kan
19:58itu kan dipersilahkan saja
20:01nah problemnya kemudian adalah pada saat pelaksanaannya
20:04ternyata ada mal, ada kekeliruan
20:07nah ini yang harus kita cari tahu kenapa, sebabnya
20:10yang belum tentu bukan karena afiliasi politik tertentu
20:13kira-kira gitu
20:14oke, nah dimana problemnya harus dicari
20:16agar ini judulnya program bukan proyek ya
20:19untuk makan bergizi gratis, terima kasih
20:20betul, setuju
20:22baik, terima kasih Bung Ahmad Doli Kurnia
20:25Wakil Ketua Umum Partai Golkam
20:26dan terima kasih juga Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Malah Administrasi
20:30Sektor Ekonomi Satu Ombudsman Kus Haryanto
20:32Kus Maharsat, terima kasih Pak Kus
20:34terima kasih Bung Doli, selamat malam
Dianjurkan
23:09
|
Selanjutnya
1:39
1:47
1:40
2:52
2:26
1:58
11:28
11:08
11:27
14:17