Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utamaLewati ke footer
JAKARTA, KOMPAS.TV Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, dan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, berbeda pendapat terkait kebijakan publik di era pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Qodari juga menyanggah pernyataan Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, saat membahas sistem perpajakan di Indonesia.

#indoensia #merdeka #hutrike80

Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita masih saja terusik dengan berbagai persoalan bangsa. Mulai dari masalah ekonomi, keadilan, ketimpangan sosial, hingga hilangnya kekuatan oposisi di parlemen.

Lalu, apakah kita benar-benar sudah merdeka?

Simak pembahasannya dalam #SatuMejaTheForum episode "80 TAHUN INDONESIA, BENARKAH KITA SUDAH MERDEKA?", malam ini pkl 20.30 WIB LIVE di KompasTV!

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/611283/debat-qodari-bivitri-dan-celios-soal-diskusi-kebijakan-publik-era-prabowo-hingga-pajak-satu-meja
Transkrip
00:00PEMBICARA 1
00:30PEMBICARA 1
01:00PEMBICARA 1
01:29PEMBICARA 1
01:31PEMBICARA 1
01:35PEMBICARA 1
01:37PEMBICARA 1
01:39PEMBICARA 1
01:41PEMBICARA 1
01:43PEMBICARA 1
01:45PEMBICARA 1
01:47PEMBICARA 1
01:49PEMBICARA 1
01:51PEMBICARA 1
01:53PEMBICARA 1
01:55PEMBICARA 1
01:57PEMBICARA 1
01:59PEMBICARA 1
02:01PEMBICARA 1
02:03PEMBICARA 1
02:05PEMBICARA 1
02:07PEMBICARA 1
02:09PEMBICARA 1
02:11PEMBICARA 1
02:13PEMBICARA 1
02:15PEMBICARA 1
02:17PEMBICARA 1
02:19PEMBICARA 1
02:21PEMBICARA 1
02:23PEMBICARA 1
02:25PEMBICARA 1
02:27PEMBICARA 1
02:29PEMBICARA 1
02:31PEMBICARA 1
02:33PEMBICARA 1
02:35PEMBICARA 1
02:37PEMBICARA 1
02:39Dari fraksi partai gerinda saja itu juga mendukung tadi dengan semangatnya.
02:45Seakan-akan kedatangan masyarakat tadi itu adalah satu energi yang sangat dahsyat bagi mereka untuk mengatakan setuju.
02:53Nah tidak hanya itu, di internal PNS juga melakukan yang sama sebenarnya.
02:58Cuma takut bersuara.
02:59Ini artinya bahwa sebenarnya gaya kepemimpinan ugalan-ugalan bupati ini, ini luar biasa.
03:05Sehingga semua orang itu benci dengan gaya kepemimpinannya.
03:10Oke baik.
03:10Itu kira-kira yang perlu.
03:12Bu Ngkodari, meskipun Anda mau pribadi sebagai KSP, gimana melihat performen dari pemerintahan lokal gitu yang komunikasi sangat-sangat buruk gitu.
03:21Sampai tidak pernah berkomunikasi.
03:23Pertama pemerintahan kabupaten kota kan sangat banyak ya.
03:27Kita ngomong pati nih.
03:28Kita harus melihat secara keseluruhan juga karena kita kan bicara mengenai Indonesia.
03:33Dan saya mau mengatakan begini, kalau ada contoh yang pada hari ini dianggap sebagai contoh yang tidak baik, kita juga harus melihat contoh yang lain.
03:44Bagaimana kemudian ada kepala daerah yang bisa melakukan terobosan dan inovasi dan keberpihakan kepada lainnya itu sangat besar.
03:51Misalnya di Kabupaten Lahat, bupatinya itu Bursa Zarnobi.
03:55Dia melakukan efisiensi dari anggaran sekitar 3,2 triliun ya, dia ambil 400 anggaran itu dan dia geser anggaran itu untuk membangun irigasi bagi masyarakat di Kabupaten Lahat.
04:12Jadi maksud saya begini, sebetulnya ini kan kembali juga kepada inovasi, keberanian, dan komunikasi yang baik antara Bupati dengan DPRD.
04:21Dalam kasus di Lahat, itu komunikasi dengan DPRD-nya berjalan dengan baik.
04:27Bahkan saya juga melihat langsung bagaimana komunikasi antara Bupati dengan pimpinan DPRD itu bagus.
04:32Sehingga walaupun kemudian itu menggeser dalam jumlah yang besar, dan mungkin punya implikasi kepada DPRD, tetap mendapatkan dukungan.
04:39Nah cuman kan ini enggak jadi berita sebesar seperti di Bupati.
04:44Pro Fedy, saya ingin tanya ya, ini kalau kita tadi, Kodari kan mengatakan ada juga Bupati yang baik.
04:51Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi? Apakah ini kesalahan sistem dari demokrasi tingkat lokal yang kemudian seperti kasus Pati?
05:01Atau memang problem personal sih, sebetulnya menjadi masalah di lokal government kita ini?
05:08Terus saya ini persoalan yang sistemik.
05:11Sistemik.
05:12Jadi, iya, jadi begini ya.
05:14Kita kan 20-an tahun yang lalu, ya sejak 2001 itu menjalankan desentralisasi.
05:21Lalu, banyak sumber daya dan otoritas itu dipindahkan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
05:31Ya.
05:32Nah, tujuannya itu supaya pemerintah daerahnya itu lebih dekat pada masyarakat lokal.
05:38Oke.
05:38Tapi sebenarnya yang terjadi bukan itu.
05:41Untuk sebagian besar yang terjadi adalah munculnya raja-raja kecil di tempat-tempat lokal tersebut.
05:48Jadi, yang namanya korupsi, nepotisme, dan sebagainya, yang berpusat di Jakarta, direplikasi di tingkat daerah.
06:00Oke.
06:00Munculah raja-raja kecil yang arogani nih.
06:03Tapi, sebentar ya, Pak Budiman, kalau saya boleh lanjutkan.
06:06Yuk.
06:06Ini desentralisasi ini, sebetulnya, sekarang lagi dipukul mundur.
06:12Ya.
06:13Sejak zaman Jokowi, sebetulnya.
06:16Tetapi, diakselerisasi oleh Presiden Prabowo ini, kita lihat bahwa yang disebut tadi PSN ya, Proyek Strategis Nasional,
06:26itu kan semuanya dilaksanakan ya, sebagian besar dilaksanakan tanpa input dari pemerintah lokal.
06:35Akibatnya, raja-raja kecil itu nggak makan.
06:38Lalu mereka marah, kepadanya di pusat.
06:42Nah, yang terjadi di masa Prabowo ini adalah bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik di pusat itu semakin dipertajam.
06:54Karena, menurut saya sih ya, ya, di bawah Prabowo ini ada suatu proyek untuk sebetulnya, proyek besarnya adalah
07:05untuk memukul mundur semua kemajuan-kemajuan, walaupun yang sifatnya sangat terbatas dari reformasi hidup sendiri.
07:14Termasuk desentralisasi, termasuk hafazasi manusia, termasuk kebebasan pers, termasuk kebebasan akademis, dan lain sebagainya.
07:22Jadi, persoalannya sistemik.
07:25Sistemik dan resentralisasi.
07:27Bip, gimana argumen dari WD adalah ini resentralisasi dan sangat sistemik,
07:33lalu kemudian jalan keluar dari masa depan demokrasi Indonesia, seperti apa di peringatan kemerdekaan ini?
07:38Saya setuju sistemik ya, karena ini, jadi jangan disalahkan, ini bupatinya yang salah, yang di sini, dan seterusnya begitu ya.
07:45Sistemik karena saya setuju dengan, dan ini mendekatinya dari sudut pandang yang agak berbeda sedikit,
07:51yaitu partai politik.
07:53Nah, ini bidangnya Mas Budiman juga kan.
07:55Bagaimana kita juga, selain yang sistemik PSN, kemudian jangan lupa ada undang-undang cipta kerja,
08:02yang juga menarik betul desentralisasi yang sudah diupayakan untuk dilakukan sejak 1998.
08:07Tapi juga partai politik itu benar-benar bertumpu pada kekuatan di elit di tingkat pusat juga.
08:16Sehingga akhirnya konfigurasi politik di tingkat daerah pun hanya seperti copy-paste dari apa yang terjadi di tingkat pusat.
08:22Termasuk pertikaian-pertikaian politik di antara partai politik itu.
08:26Dari nasional dibawa ke lokal, begitu.
08:29Nah, tapi kan pertanyaan berat dari Mas Budiman adalah, nanti ke depannya gimana nih?
08:32Kita sudah 80 tahun.
08:34Saya kira memang banyak hal yang harus dibongkar, salah satunya adalah sistem kepartaian kita itu loh.
08:39Mulai dari situ barangkali, kita jadi bisa membincangkan soal bagaimana menentukan pembongkaran,
08:45tadi ya, resentralisasi, kemudian juga ada masalah dalam kebebasan pers,
08:51ada masalah dalam hak asis manusia dan lain-lain.
08:54Karena pada ujungnya pengambil keputusan-keputusan penting di DPR RI maupun DPRD,
09:00ya adalah partai politik, bahkan juga presiden dari partai politik.
09:04Nah, itu yang saya kira harus kita bongkar betul.
09:07Karena saya, kalau balik ke 80 tahun ya, saya karena pembelajar hukum tata negara,
09:12sering baca risalah sidang badan penyelidik, usaha-usaha persiapan kemerdekaan,
09:17rasanya tidak ada lagi yang dulu kita melihat intelektual, politikus intelektual.
09:22Dulu itu perdebatan terjadi dengan ramai, tapi semua masih bisa dalam rasa kebangsaan yang tinggi.
09:30Sekarang politikus berebutan jabatan untuk kepentingan pribadi, untuk uang, untuk cuan masing-masing.
09:38Tidak ada lagi orang-orang politikus yang misalnya Hatta, misalnya Hatta, kemudian banyak lagi yang lain.
09:49Harus konkret dong, makanya saya sebut nama.
09:52Tidak gini, contoh konkretnya itu pada tataran kebijakan, pada tataran diskusi, bukan sebut nama.
09:57Apakah ada sekarang kebijakan yang diperdebatkan secara intelektual,
10:01kalau undang-undang BUMN saja dibahas dalam 3 hari, misalnya begitu?
10:04Begini, kita harus melihat.
10:05Di intelektualnya di mana, saya ingin tahu juga.
10:07Ini kan judulnya begini, kita judulnya ini kan benarkah kita sudah merdeka.
10:10Tentunya kalau secara formal ya, kita sudah merdeka 17 Agustus.
10:15Tapi tentu perjuangan untuk memajukan kesejahteraan bangsa ini kan pasti terus berjalan.
10:20Kita sendiri punya program 100 tahun Indonesia, Indonesia Maju 2045.
10:24Yang jelas, kalau bicara Pak Prabowo pada hari ini sebagai presiden,
10:28beliau justru adalah figur yang sangat ingin memerdekakan bangsa Indonesia.
10:33Merdeka dari apa?
10:34Dari ketergantungan pangan dengan negara asing.
10:38Memerdekakan bangsa Indonesia dari apa?
10:40Dari ketergantungan energi.
10:43Kemudian ingin memberikan perumahan kepada masyarakat,
10:45membebaskan PHTB, PBG, PPN, dengan cara membangun perumahan.
10:52Anggaran 200 ribu kan sekarang sudah naik 350 ribu.
10:54Yang 3 juta rumah itu sudah ada?
10:56Ya, belum.
10:583 juta belum.
10:59Kan masih berproses, tetapi dari 200 ribu sudah naik 350 ribu.
11:03Ada upaya dan perjuangan itu.
11:05Jadi take time lah.
11:05Mereka-mereka yang desil 10% terbawah itu,
11:09tidak punya kesempatan untuk sekolah dimerdekakan.
11:12Sekolah rakyat.
11:12Sekolah rakyat.
11:14Diberikan pendidikan, SPP-nya di-cover, dikasih seragam.
11:18Sudah ada evaluasi.
11:18Dikasih makan.
11:19Dari sekolah rakyat.
11:20Baru berjalan, Bu Bivitri.
11:22Jadi belum di-evaluasi.
11:23Baru 6 bulan.
11:24Ibu ketinggalan banget.
11:25Nggak ngikutin perkembangan.
11:27Kok bisa ngomong nggak ada dialog dan nggak ada diskusi mengenai kebijakan publik.
11:29Tugas-tugas Anda kan memang untuk menelaskan ke publik sebagai bicara.
11:33Tapi begini, pertanyaan itu.
11:34Tugas saya untuk memberikan kritik.
11:36Bahwa Ibu itu, bahkan untuk program yang begitu penting,
11:39nggak tahu, bisa-bisanya nanya.
11:40Ada nggak evaluasi?
11:41Jadi programnya aja baru berjalan.
11:43Mohon maaf ya.
11:44Karena saya mendengar ratusan guru sudah mengundurkan diri.
11:47Murid-murid sudah mengundurkan diri.
11:48Murid-murid sudah mengundurkan diri.
11:48Murid-murid sudah mengundurkan diri.
11:49Murid-murid sudah mengundurkan diri.
11:50Alasannya juga jelas.
11:51Artinya evaluasi kebijakan itu harus ada.
11:52Yang mundur itu karena tidak siap ditugaskan tempat yang jauh.
11:55Wajar aja.
11:56Ada orang yang siap dan nggak siap.
11:57Namanya juga sebuah perjuangan untuk program yang besar dan bagus.
12:01Bagusnya makro.
12:02Jadi mohon maaf.
12:03Saya ngerti tugas Anda memang promosi pemerintah.
12:06Jadi nggak apa-apa.
12:06Nggak bisa kasih contoh.
12:07Jadi jangan ngomonglah mengenai sekarang nggak ada perdebatan intelektual.
12:10Ini semua perdebatannya konseptual dan teknokratis Pak.
12:13Saya keliling Pak.
12:14Oke.
12:15Ngelihat langsung ke calon siswa.
12:17Ketemu dengan lembaga-lembaga yang menyiapkan sekolah rakyat itu.
12:23Inovasinya luar biasa.
12:24Luar biasa.
12:25Maksud mengundur sekolah disabilitas sekolah rakyat.
12:27Nah ini salah paham lagi.
12:28Salah paham lagi.
12:29Itu sebetulnya proses yang sudah berjalan sebelumnya.
12:32Dan memang yang namanya sekolah rakyat ini.
12:34Ada sekolah rakyat sementara yang setahun ini sambil dibangun yang permanen.
12:39Dan inovasi di daerah itu luar biasa, Mas.
12:41Ada yang menggunakan bekas hotel.
12:43Punya pemda.
12:44Ada yang menggunakan sekolah yang kosong.
12:46Jadi keinginan pemerintah daerah untuk bisa menyediakan sekolah rakyat bagi masyarakatnya itu besar sekali.
12:52Jadi keberpihakannya ini luar biasa.
12:54Itu jangan dinafikan, Bu Bivitri.
12:56Oke.
12:57Saya ke media dulu.
12:58Saya ngerti tugas Anda memang promosi pemerintah.
13:00Loh, bukan begitu.
13:01Saya akan menyampaikan apa adanya.
13:02Nah, saya menyampaikan apa adanya semua yang saya sampaikan.
13:05Ini bisa dicek.
13:07Oke.
13:07Iya, bukan promo.
13:08Ini memang kan menjelaskan.
13:09Tugasnya di sini kan bicara ya, Mas.
13:11Ya, oke.
13:11Mencari solusi, tau.
13:12Kita kesempatan ke media dulu ya.
13:14Media, gimana sih Anda menangkap suara kebatinan dari kadang ekonom ya?
13:18Kalau ada orang kecil ya, yang soal komunikasi yang buruk, tanah, soal payment ID, dan lain sebagainya.
13:28Ini suasana kebatinannya seperti apa sih?
13:30Ada anomali yang aneh di Indonesia hari ini, Mas.
13:34Pertumbuhan dibilang tinggi, tapi PHK di mana-mana.
13:38150 ribu hingga bulan Juni.
13:40Ini belum lagi persoalan indikator ekonomi yang lain ya.
13:43Daya beli, relatif stagnan, termasuk juga pengangguran.
13:47Saya melihat, kalau kita tidak hati-hati melihat ekonomi ke depan, ini ada masalah.
13:53Apa itu?
13:55Contoh, kualitas hidup masyarakat ya.
13:57Menurun.
13:572022 sampai 2024, pasca ciptaker, masyarakat bekerja lebih banyak seperti biasanya.
14:03Dan angka harapan hidup Indonesia itu turun satu tahun menjadi 67 tahun.
14:09Jadi masyarakat Indonesia lebih cepat meninggal sekarang.
14:11Karena kegagalan ekonomi kita melindungi masyarakat miskin.
14:16Dan saya hanya ingin pemerintah terbuka terhadap kritik, Mas.
14:20Ada banyak PR di Indonesia hari ini, dan salah satunya soal pajak.
14:24Masyarakat itu mau bayar pajak.
14:27Tapi please, pastikan pajaknya adil.
14:30Pastikan uang pajak itu kembali ke masyarakat.
14:32Ini kan yang enggak terjadi.
14:34There is no freedom.
14:36Karena masyarakat kecil tidak sama posisinya dengan orang kaya dalam hal pajak.
14:42Masyarakat pati dikenai PBB, enggak ada opsi lain selain bayar.
14:47Tapi orang super kaya itu enggak dikenakan pajak kekayaan.
14:50Mereka punya konsultan untuk tidak membayar pajak.
14:53Kan ada pajak kumulatif, Mas.
14:55Kita tidak punya pajak kekayaan, Mas.
14:57Iya, tapi ada pajak kumulatif.
14:59Tidak bisa juga dikatakan bahwa tidak ada keadilan.
15:01Pajak keadilan.
15:02Kalau penghasilan Anda di atas 5 miliar, pajaknya 35 persen.
15:05Itu income tax, Mas.
15:07Itu pajak penghasilan.
15:07Iya, ini kan harus dilihat secara menyeluruh.
15:11Jangan kemudian ada keadilan yang proporsional soal pajak income itu.
15:17Itu enggak disebut sama sekali.
15:18Ngobrol dengan ekonomis, Mas.
15:20Iya, enggak apa-apa.
15:21Sampaikan aja.
15:21Anda ketemu dengan saya.
15:23Anda sampaikan aja kepada saya.
15:24Karena masnya keliru, mohon maaf.
15:26Jadi pajak penghasilan beda dengan pajak kekayaan.
15:29Bisa baca dulu, Mas.
15:30Iya, paham, paham, paham.
15:31Tapi ada keadilan di sana.
15:33Penghasilannya berbeda.
15:34Pajak buku dulu.
15:35Pajaknya juga berbeda.
15:37Oke.
15:38Pajak kekayaan berbeda dengan pajak penghasilan.
15:40Iya, saya misalnya bicara pajak penghasilan.
15:43Oke.
15:43Saya menyatakan dalam pajak penghasilan itu ada perbedaan tarif untuk...
15:47Tidak begitu progresif, Mas.
15:50Tarif pajak berdasarkan penghasilan...
15:52Iya.
15:53...orang miskin membayar lebih besar persentasenya...
15:56...dipada orang kaya pajak penghasilan.
15:57Iya, tapi kita bicara persentase...
16:00...tarif pendapatan yang lebih tinggi...
16:02...maka tarifnya juga berbeda.
16:03Itu enggak bisa dibantah itu.
16:04Oke.
16:05Enggak bisa dibantah itu.
16:06Nanti saya tulis.
16:06Iya, silahkan ditulis.
16:07Tapi enggak bisa bantah bahwa persentasenya meningkat.
16:10Bagaimana seharusnya komentar 80 tahun kemerdekaan Indonesia di mana kita bahas setelah jeda berikut ini.

Dianjurkan