KOMPAS.TV - Pembatalan kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sempat naik hingga 250 persen tidak serta-merta meredam gelombang protes warga Pati.
Warga tetap menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati, Sudewo, lengser dari jabatannya.
Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Ketua KP-POD, Herman N. Suparman, lewat sambungan Zoom.
Baca Juga Warga Pati Tuntut Bupati Mundur, Begini Penampakan Polisi dan Tim Gabungan yang Dikerahkan di https://www.kompas.tv/nasional/611111/warga-pati-tuntut-bupati-mundur-begini-penampakan-polisi-dan-tim-gabungan-yang-dikerahkan
#pati #demo #bupati
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/611115/warga-pati-demo-tuntut-bupati-sudewo-mundur-pengamat-jika-mau-padamkan-emosi-warga-harus
Warga tetap menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati, Sudewo, lengser dari jabatannya.
Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Ketua KP-POD, Herman N. Suparman, lewat sambungan Zoom.
Baca Juga Warga Pati Tuntut Bupati Mundur, Begini Penampakan Polisi dan Tim Gabungan yang Dikerahkan di https://www.kompas.tv/nasional/611111/warga-pati-tuntut-bupati-mundur-begini-penampakan-polisi-dan-tim-gabungan-yang-dikerahkan
#pati #demo #bupati
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/611115/warga-pati-demo-tuntut-bupati-sudewo-mundur-pengamat-jika-mau-padamkan-emosi-warga-harus
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Dan sodara pembatalan kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang sempat naik hingga 250 persen tidak serta-merta meredam gelombang protes warga pati.
00:14Warga tetap menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya.
00:20Kita akan membahasnya lebih dalam sodara bersama Ketua KPPOD Herman N. Suparman lewat sambungan Zoom untuk mengulas lebih lanjut.
00:31Selamat pagi Pak Herman.
00:34Selamat pagi Mbak Rindang.
00:36Ya Pak Herman, apa pandangan Anda terkait tuntutan warga agar Bupati Pati mundur meskipun kebijakan sudah dibatalkan begitu.
00:44Namun nampaknya amarah warga, kekecewaan warga ini sudah tidak terbendung lagi hingga aksi unjuk rasa hari ini sejak tadi pagi sudah mulai berlangsung.
00:54Ya, ini kan satu bentuk tuntutan publik gitu ya terhadap seorang kepala daerah yang itu notabene dipilih langsung oleh warga.
01:06Atau mendapat mandat langsung dari rakyatnya dan dia mengkhianati gitu ya kepercayaan masyarakat pati atau warga pati terkait dengan kebijakan pajak dan retribusi daerah lebih khusus lagi terkait dengan PBBP2.
01:24Dan bagi kami resistensi dan juga tuntutan mundurnya Bupati ini itu masuk akal karena kebijakan yang diambil oleh seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya itu justru menimbulkan beban yang luar biasa terhadap warganya sendiri.
01:43Dan bagi kami ini sebetulnya satu sinyal kepada semua kepala daerah tidak hanya dipakti gitu ya terhadap semua kepala daerah ketika mereka menyusun sebuah kebijakan publik yang itu berpotensi menambah beban bagi publik itu semestinya harus memperhatikan apa yang menjadi aspirasi kebutuhan dan juga masalah yang dihadapi oleh warganya gitu ya.
02:10Dan dengan kejadian per hari ini menurut kami ini satu pembelajaran penting tidak hanya untuk kepala daerah dalam hal ini Bupati-Pati tetapi juga untuk kepala-kepala daerah yang lain gitu ya.
02:23Karena kalau sebetulnya kita melihat Mbak Lintang ini kan tindak lanjut dari peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah ya.
02:32Dan PERDA pajak dan retribusi di Kabupaten Pati itu sudah diterbitkan awal tahun lalu.
02:39PERDA nomor satu tahun 2024 terkait dengan pajak dan retribusi daerah di Pati gitu ya.
02:46Dan tahun ini Bupati-Pati, Bupati Sadewo itu mengeluarkan sebuah peraturan Bupati.
02:52Itu adalah turunan teknis dari PERDA satu tahun 2024 yang mengatur tarif dan juga ketentuan NJOP di PBB P2-nya.
03:04Dan kami melihat ketika itu sudah diumumkan publik gitu ya dan ada resistensi yang luar biasa.
03:09Itu kan satu tanda bahwa dalam proses penyusunan peraturan Bupati tersebut, Bupati Sadewo itu tidak melihat seperti apa aspirasi dan juga seperti apa aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Pati gitu ya.
03:26Bayangkan kenaikannya itu kalau kita lihat di pemerintahan media itu sampai 250 persen.
03:31Dan di tengah kondisi perekonomian yang kita lihat per hari ini gitu ya, itu seharusnya seorang kepala daerah yang dekat dengan masyarakat seharusnya itu peka gitu ya dengan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakatnya.
03:47Itu Mbak Lintar.
03:48Yang jadi highlight tadi berarti adalah terkait bagaimana ini menjadi alarm begitu penanda atau pengingat bukan hanya untuk pati tapi untuk kabupaten lain supaya Bupatinya lebih mendengar aspirasi masyarakat dan tidak serta-merta menggulirkan kebijakan begitu.
04:03Pak Herman begini, Bupati Sadewo ini kan baru belum genap 6 bulan menjabat begitu tapi amarahnya sudah begitu besar terkumpul hari ini bahkan sudah tergaungkan dari kemarin dan puncaknya hari ini masyarakat melakukan aksi demo begitu.
04:23Apakah Anda melihat adakah kecewaan yang sudah dipupuk sejak awal begitu? Bukan hanya serta-merta terkait dengan PBB 250 persen karena Bupati Sadewo ini baru menjabat belum genap 6 bulan.
04:36Anda melihatnya seperti apa hingga akhirnya kemarahan publik terjadi hari ini?
04:42Ya sebetulnya kalau lihat kemarahan publik di pati ya itu bersumber dari sikap argansi dari Bupati Sadewo sendiri gitu ya.
04:52Ketika beberapa waktu lalu masyarakat pati itu menolak kenaikan PBB P2 itu dan itu di respons oleh Bupati dengan menantang balik gitu ya masyarakat atau warga Kabupaten Pati.
05:07Dan bagi kami wajar saja kalau masyarakat yang hari-hari sudah mendapatkan tekanan sosial dan ekonomi yang begitu tinggi marah terhadap seorang kepala daerah yang mereka pilih gitu mbak.
05:19Jadi bagi kami ini sebetulnya satu tanda bahwa ketika seorang kepala daerah itu tidak peka dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya ditambah lagi dengan sikap argansi seperti ini ya masyarakat pasti marah dan kecewa dengan sikap seorang kepala daerah seperti itu.
05:38Dan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah kan balintang kenapa dulu kita mengubah sistem dari sentralisasi ke desentralisasi karena harapannya dengan kita mendekatkan negara dalam hal ini pemerintah daerah dengan masyarakat di daerah itu bisa mampu mengidentifikasi, mengakomodir, merangkum gitu ya.
05:59Dan juga menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari justru ini sebaliknya gitu ya ini yang menjadi sumber kekecewaan masyarakat parti dan bagi kami ketika bupati hadir dengan kearogansian seperti itu ya publik pasti marah dan menuntut seperti yang kita alami atau kita lihat hari ini balintang.
06:18Jadi kuncinya adalah respons bagaimana kekecewaan masyarakat tidak menanggapi dengan arogansi sehingga itu tidak memupuk kemarahan begitu kekecewaan yang berlebih hingga jatuhnya aksi demo yang semakin besar begitu ya Pak Herman.
06:31Namun sejauh mana mekanisme pengawasan DPRD dan pihak terkait bekerja dalam mencegah kebijakan yang dinilai memberatkan warga.
06:38Karena kalau kita lihat sesungguhnya sebuah kebijakan itu kan pasti melalui mekanisme dan berbagai proses begitu.
06:45Bagaimana fungsi-fungsi di sekeliling bupati ini bergerak, bekerja untuk akhirnya sebuah kebijakan ini bisa ditelurkan?
06:54Iya. Sebetulnya kalau kita lihat unsur pengawasan dari DPRD gitu ya dalam proses pembahasan PERDA gitu ya, PERDA 1 tahun 2004 itu kan sebenarnya sudah berjalan dalam pengertian bahwa
07:05kalau dari catatan kami terhadap PERDA patatan retribusi daerah Kabupaten Pati itu sebetulnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya.
07:14Misalnya khusus untuk PBBP 2, ketentuan tarifnya itu sudah sesuai sebetulnya.
07:18Dalam hal ini dia menetapkan tarifnya itu di dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusatan Daerah itu batas maksimalnya kan 5% gitu ya.
07:26Nah di PATI melalui PERDA itu menetapkannya itu dengan dua kategori.
07:310,1% itu untuk NGOP di bawah 1 miliar, sementara di atas 1 miliar itu 0,2.
07:39Tetapi yang jadi catatan besarnya kan sekarang itu di ketentuan terkait dengan nilai NGOPnya Mbak Lindang.
07:45Nah ini menjadi ranahnya kepala daerah untuk menentukan itu dan bagi kami ketika dia mengatur atau merancang NGOP itu
07:54seharusnya gitu ya seharusnya itu harus mendengar stakeholders dalam hal ini terutama gitu ya publik yang akan mendapatkan beban dari kebijakan itu.
08:05Dan ketika sekarang sudah ada resistensi seperti ini bagi kami wajib hukumnya DPRD di Kabupaten Pati itu memanggil peminta pertanggung jawaban dari Bupati Sudewo itu.
08:16Itu pengawasan dari sisi dimensi horizontalnya gitu Mbak ya.
08:20Baik Pak Herman kita tahan sejenak karena saya akan memanggil Jurnalis Kompas TV di Pati Jawa Tengah ada Desi rekan saya
08:28untuk berbincang dengan salah satu warga terkait dengan aspirasinya, terkait dengan tuntutan yang hari ini untuk melengsarkan Bupati Sudewo.
08:38Silahkan.
08:38Silahkan Gesi
08:45Ya Lintang dan juga Saudara saat ini semakin ramai, semakin panas juga situasi yang ada di alun-alun kota Kabupaten Pati ini
08:56dan saat ini Lintang dan juga Saudara bisa Anda saksikan saya ini bersama salah satu orator ya Pak ya
09:04tadinya menyampaikan orasi secara percaya diri dan juga mendukung penuh masyarakat atau masa dari Pati ini
09:11untuk memberikan unjuk rasa begitu ya kepada pemimpinnya.
09:15Pak, apa ini Pak yang menjadi landasan kok Bapak ini dari Surabaya tadi ya Pak ya jauh-jauh hadir ke sini untuk mendukung masyarakat Pati Pak.
09:22Jadi kita dari gerakan No Viral No Justice di Surabaya pada tanggal 13 Agustus ini hadir
09:30untuk mensupport gerakan rakyat Pati di dalam melakukan perlawan aroganci kekuasaan Bupati-Pati ini.
09:39Tetapi yang hadir tentu tidak hanya saya, ribuan puluhan ribu orang ini tidak hanya orang-orang Pati
09:45ada Magetan, ada Blitar, ada Tadi Sumeneb, ada Kalimantan, ada Sulawesi.
09:51Mereka semua suka cita berbondong-bondong hadir di sini tanpa dibayar.
09:57Tidak ada provokator.
09:59Semua dengan kesadaran bahwa ketika rakyat Pati itu tersakiti, maka yang sakit juga orang luar daerah.
10:07Makanya ini untuk pertama kalinya ada gerakan rakyat yang bermasalah itu Pati tapi supportnya itu dari luar Pati banyak.
10:17Ya ini Pati, maka menurut saya ini harus menjadi pilot proyek supaya Bupati Gubernur di daerah lain
10:24tidak boleh arogan, tidak boleh dolem, tidak boleh memaksakan kehendak di dalam membuat sebuah kebijakan.
10:33Aspirasi masyarakat harus didengar.
10:35Kalau memang rakyat itu tidak mampu ada kenaikan pajak, jangan dipaksakan.
10:40Kalau dipaksakan, maka akan muncul perlawanan seperti di Kabupaten Pati ini.
10:46Jadi ini menjadi pengingat buat Bupati-Bupati yang lain.
10:50Kalau tidak, akan terjadi gelombang rakyat seperti ini.
10:54Tapi Pak, ini kan tuntutannya sudah dibatalkan ya Pak, dan ini kan sudah menjadi perbincangan di pekan-pekan terakhir ini.
11:01Lalu tuntutan apa yang hari ini dibawa Pak?
11:04Bukan lagi tentang PBB kan Pak ya hari ini tentunya?
11:07Ya kalau itu kan teman-teman, ya toh teman-teman ingin supaya Bupati itu lengser teman-teman.
11:12Tetapi saya ada hal yang lebih penting yang ingin saya sampaikan,
11:16dan itu sudah kita buat konten untuk teman-teman di Pati, harus membentuk wadah.
11:21Kenapa?
11:22Mestinya rakyat tidak perlu demo.
11:24Mereka sudah punya perwakilan, DPRD Kabupaten Pati.
11:28Faktanya tidak ada satupun yang bersuara.
11:31Tidak ada satupun anggota Dewan itu yang membela kepentingan masyarakat.
11:35Maka saya sarankan kepada teman-teman Mas Botok dan kawan-kawan ini,
11:40ayo membentuk wadah tujuannya menjadi lembaga penyampai aspirasi masyarakat.
11:46Kalau memang DPRD itu mandul, kalau memang DPRD itu melempem,
11:51teman-teman inilah, vokalis-vokalis ini, orator-orator, aktivis-aktivis Pati ini
11:57yang memperjuangkan problem-problem dari masyarakat.
12:01Ya Pak, kalau berbicara tentang, tadi kan ada kaitannya juga dengan DPRD begitu ya Pak.
12:06Tadi saya mendengar kabar bahwa memang setelah,
12:09jika mana nanti tuntutan ini di gedung Bupati ini tidak ada yang mewakili untuk keluar
12:15atau menyampaikan argumen begitu ya menemui masa.
12:18Kabarnya masa ini akan berpindah ke gedung DPRD, apakah betul Pak?
12:22Kalau soal itu, ya enggak masalah mau pindah ke kantor gubernur, ke DPRD, enggak apa-apa.
12:26Pesan saya tadi pada saat orasi di panggung, saya sampaikan,
12:30ayo kita tunjukkan, tanggal 13 Agustus ini adalah aksi damai.
12:35Jangan ada pengerusakan, jangan ada pencabutan rumput-rumput, enggak boleh.
12:41Pati harus menunjukkan aksi 13 Agustus ini adalah pati untuk Indonesia.
12:47Maka ini menjadi proyek percontohan, supaya ke depan kalau mau demo,
12:52mau menyampaikan aspirasi, disampaikan secara damai.
12:56Soal puluhan ribu masa itu adalah konsekuensi.
12:59Tetapi teman-teman bisa menjamin tidak akan ada anarkisme.
13:04Semua disampaikan secara damai.
13:06Jika mana nanti tuntutannya itu tidak tercapai gimana Pak?
13:09Nah itu soal teman-teman.
13:11Kita yang di luar pati mensupport, saya kebetulan pengacara akan siap mendampingi teman-teman ketika ada persoalan-persoalan hukum.
13:21Kita siap.
13:22Dari Surabaya siap.
13:23Tetapi tentu di pati ini juga banyak pengacara-pengacara.
13:26Ayo kita gabung.
13:29Jangan dilokalisir bahwa ini adalah masalah pati.
13:32Pemimpin arogan itu banyak di tempat, di tempat-tempat yang ada.
13:35Ayo belajar lawan pemimpin-pemimpin yang arogan ini.
13:40Baik Bapak terima kasih untuk waktunya.
13:42Ya Saudara memang tuntutan yang diberikan pada hari ini atau yang dibawa masa ini.
13:47Satu yang paling pasti yaitu mereka meminta untuk Bupati Kabupaten Pati ini mengundurkan diri dari jabatannya.
13:53Namun apakah nantinya di akhir itu hal ini akan terrealisasi?
13:57Pastinya hal ini membutuhkan waktu yang panjang.
14:00Dan kita lihat bagaimana nantinya apakah ada perwakilan dari Bupati ataupun DPRD yang menemui masa.
14:06Nanti kita akan lihat bersama-sama tentunya untuk hari ini.
14:10Dan saat ini masa semakin banyak yang hadir.
14:12Saudara dan juga semakin memanas situasinya.
14:14Semoga saja nanti masih tetap bisa terkondisikan.
14:17Lintang.
14:18Baik Gesi dari Pati Jawa Tengah.
14:20Tadi sudah mendengar aspirasi warga.
14:22Salah satunya adalah terkait dengan bukan hanya sekedar pelengseran Bupati Pati.
14:26Tapi lebih dari itu untuk menyoroti kinerja DPRD.
14:29Terima kasih Gesi.
14:31Kita akan kembali ke Pak Herman.
14:33Pak Herman masih bersama saya.
14:36Siap Mbak Lintang.
14:37Ya Pak Herman tadi yang disoroti oleh salah satu warga Pati adalah.
14:41Itu tadi yang sudah saya sebutkan.
14:43Bahwa ini bukan sekedar tuntutan pelengseran Bupati Pati Sudewa.
14:47Tapi juga kinerja DPRD salah satunya.
14:49Bagaimana selama ini terkesan blempem begitu.
14:52Tidak mengawal kebijakan yang dilakukan oleh Bupati.
14:57Bagaimana menanggapi ini?
14:58Apakah memang tidak ada ruang diskusi, ruang publik begitu dengan DPRD?
15:03Seperti apa Anda menyoroti kerja DPRD ini?
15:06Ya betul.
15:07Kan salah satu fungsi DPRD ya.
15:09Sebagai usur legislatif dan juga sebagai usur penting dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
15:16Melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif.
15:19Dalam hal ini kepala daerah.
15:21Kita yang memang memantau dari pemberitaan media tampaknya
15:25fungsi pengawasan itu gitu ya.
15:27Dari pemberitaan media kita tidak melihat seperti apa sepak terjang dari teman-teman atau rakyat-rakyat di DPRD
15:35untuk melakukan pengawasan ketika ada gejolak seperti ini gitu ya.
15:40Itu yang kita lihat dan menurut kami patut disayangkan gitu ya.
15:45Kalau DPRD-nya itu tidak mengambil sikap tertentu
15:49atau misalnya minimal memanggil kepala daerah dalam hal ini Bupati Sudiwa untuk memberikan pertanggung jawaban gitu ya.
15:57Terhadap apa yang sedang terjadi.
15:59Itu yang kami lihat.
16:04Dan kami juga sepakat dan juga mendukung langkah atau pernyataan yang tadi disampaikan oleh Narasumber Dipati
16:11bahwa justru di tengah polemik seperti ini kita membutuhkan suara gitu ya
16:17membutuhkan kerja yang profesional dari pihak DPRD sebagai wakil rakyat di daerah gitu ya.
16:26Itu yang kita harapkan per hari ini di Dipati.
16:29Kemudian yang kedua kami juga sepakat dengan tadi disampaikan
16:33bahwa gerakan hari ini gitu ya
16:36gerakan masa, tuntutan rakyat yang terjadi di Dipati
16:39ini jadi satu reminder gitu ya
16:42baik kepada Bupati Sidiwa
16:43dalam proses mengambil kebijakan ke depan
16:46publik itu menjadi panglimanya gitu ya.
16:49Kepentingan publik itu menjadi panglimanya.
16:52Dan kita harapkan juga
16:53Bupati-Bupati, Wali Ketua, Wali Kota dan juga Gubernur-Gubernur
16:58itu bisa belajar dari apa yang terjadi per hari ini di Kabupaten Pati gitu ya.
17:03Karena Mbak Lintang kalau kita lihat di apa namanya itu
17:07putusan IMK soal partisipasi bermakna kan gitu ya
17:10dalam semua proses pengambilan kebijakan publik gitu ya
17:14publik itu mesti dilibatkan gitu ya secara bermakna
17:18dan itu kalau kita lihat di PP 45 tahun 2017
17:21terkait di partisipasi publik
17:23semua kebijakan yang itu berpotensi
17:27menimbulkan beban bagi masyarakat
17:29wajib hukumnya untuk melibatkan masyarakat gitu ya.
17:33Dan kami melihat apa yang terjadi di Pati
17:36terutama langkah yang diambil Bupati Sudewa
17:38itu sudah tidak memperhatikan kaedah-kaedah yang berlaku itu.
17:42Malah
17:43Pak Herman
17:47Pak Herman
17:52Ya suara saya terdengar
17:55Terdengar Pak silakan
17:57Ya
17:58kami melihat bahwa yang terjadi di Pati per hari ini
18:02memang salah satunya adalah soal minimnya fungsi pengawasan
18:05dari teman-teman di DPRD
18:06kemudian yang kedua
18:08Bupati Sudewa sendiri itu tidak mengindahkan
18:11apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan lebih tinggi
18:13misalnya soal PP partisipasi publik itu
18:16kemudian yang kedua
18:17soal bagaimana melibatkan publik secara berfakta
18:21di dalam proses pengambilan kebijakan ini
18:23terutama karena kebijakan ini kan berpotensi menimbulkan beban
18:27yang luar biasa bagi masyarakat gitu ya
18:29apalagi dengan di konteks per hari ini gitu ya
18:32masyarakat itu berada pada impitan tekanan ekonomi yang begitu tinggi gitu
18:37jadi ya kami melihat Bupati Sudewa dan mungkin juga kepala-kepala daerah lain itu
18:43perlu pekak gitu ya terhadap situasi seperti ini
18:46dan yang kedua ketika ada resistensi publik
18:50itu seharusnya kepala daerah dan juga DPRD
18:53sebagai salah satu unsur penegara pemerintahan daerah
18:56itu mesti mendengarkan gitu ya
18:59apa yang menjadi aspirasi
19:00bukan malah menunjukkan tarik kekuasaan
19:03ketika tarik kekuasaan itu ditunjukkan ya
19:06kita bisa lihat seperti apa kemarahan warga gitu ya
19:09seperti yang terjadi di Bupati per hari ini
19:11Mbak Lintang
19:12oke berarti adanya arogansi terlihat saat bagaimana
19:15pemerintah daerah merespons kemarahan atau kekecewaan publik
19:19tapi apakah Anda melihat tidak cukup
19:21kemarin sudah dibatalkan nih Pak
19:23apakah ini belum cukup untuk meredam masyarakat
19:25jadi masyarakat ini kecewaannya sudah menumpuk begitu sepertinya
19:28lalu apa yang harus dilakukan?
19:32ya baik kami sekarang pemerintah Kabupaten Bupati
19:35baik di sisi eksekutif dalam hal ini
19:37Bupati Sudewo dan juga DPRD
19:40perlu membuka yang ruang dialog gitu ya
19:43bagi masyarakat Kabupaten Pati
19:45untuk membicarakan seperti apa langkah ke depan
19:48itu yang pertama
19:49kemudian yang kedua
19:49ini juga jadi reminder kepada Bupati Sudewo
19:52agar ke depan ketika ada kebijakan-kebijakan yang sama gitu ya
19:56yang dalam hal ini berpotensi menimbulkan beban bagi masyarakat
20:00masyarakat itu perlu dilibatkan
20:02kemudian yang kedua sebetulnya kan banyak tools-tools yang bisa dipakai gitu ya
20:05untuk bagaimana mengakomodir tuntutan atau kebutuhan
20:10atau bagaimana membuat kebijakan itu selaras dengan kebutuhan masyarakat gitu ya
20:14dan di dalam peraturan yang lebih tinggi
20:17baik itu di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan
20:19dan juga peraturan-peraturan yang lain gitu ya
20:21bisa menggunakan metode-metode yang bisa memberikan akses yang seluas-luasnya
20:26bagi masyarakat terutama kelompok-kelompok rentang
20:28Mbak Lintang gitu ya
20:30itu yang kami lihat
20:32kemudian yang kedua
20:33kita juga sebetulnya mengharapkan gitu ya
20:36respons atau intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi gitu ya
20:40terutama dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Kementerian Dalam Negeri
20:45kan yang terjadi sekarang itu antara kepala daerah dengan warganya gitu ya
20:49kita juga sebetulnya membutuhkan penengah nih
20:52dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
20:56dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk menelesaikan persoalan seperti ini gitu ya
21:00karena jangan sampai ini berlarut-larut itu bisa merugikan pembangunan di parti sendiri gitu ya
21:07karena masyarakat itu yang butuh kerja dan juga pemerintah perlu kerja
21:10karena itu kita juga butuh intipasi dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal ini
21:15Gubernur Jawa Tengah dan juga Menteri Dalam Negeri Pak
21:19Berbicara pemerintah Provinsi
21:22saya mendapat informasi wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun
21:26merestui warga pati untuk menggelar demo besar-besaran
21:29meski begitu diingatkan untuk warga pati tak berlaku anarkis saat aksi
21:35bagaimana Anda melihat ya Pak Herman untuk respon yang didapat dari pemerintah provinsi
21:41mengawal demo hari ini
21:44ya tentu sikap seperti itu sebetulnya biasa dalam pengertian bahwa
21:48demonstrasi itu kan hak warga negara gitu ya
21:51untuk menyatakan pendapat
21:52dan demonstrasi itu salah satu bentuk untuk menyampaikan pendapat gitu ya
21:56dan itu perlu diberi ruang
21:57dan menurut kami tidak hanya mempersilahkan atau merestui gerakan seperti ini
22:03tetapi juga kita perlu intervensi yang proaktif dari pemerintahan Jawa Tengah
22:09untuk turun menjelaskan persoalan antara Bupati Sudewa dengan warganya gitu ya
22:15karena tuntutannya kan yang tidak biasa gitu ya
22:18tuntutan mundur gitu ya
22:19dan dalam hal ini menurut kami
22:21Kupala Daerah yang dipilih langsung itu sudah tidak mendapatkan kepercayaan
22:25karena itu kita membutuhkan intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi gitu ya
22:30dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah
22:32atau dari pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Balintang
22:37Pak Irman berbicara kepercayaan begitu yang sudah tercoreng
22:41apa langkah yang seharusnya diambil Bupati Pati dalam waktu dekat
22:45untuk memulihkan kepercayaan masyarakat
22:46meski kita tahu bersama ini pasti butuh waktu begitu
22:49tapi setidaknya apa yang bisa dilakukan oleh Bupati
22:52dalam hal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya
22:58ya untuk jangka pendek gitu ya
23:02kami kira Bupati Sudewa itu bisa membuka ruang dialog terutama untuk toko-toko masyarakat
23:08mulai dari DPRD kemudian unsur pemerintahan daerah
23:13kemudian level pemerintahan yang paling bawah gitu ya
23:18mulai dari pemerintah desa sampai level RTRW untuk membuka ruang dialog itu Mbak
23:23karena dengan menghadirkan toko-toko masyarakat ini menurut kami ini satu bentuk
23:27apa namanya itu mekanisme yang bisa dipakai
23:30untuk berkomunikasi dari hati ke hati gitu ya
23:34dengan apa namanya dengan terjadinya pesiwa seperti ini
23:38memang kita mengharapkan kerendahan hati dari seorang kepala daerah itu
23:42untuk turun ke rakyatnya membuka ruang dialog itu gitu ya
23:46karena kalau masih menutup ruang dialog bagi kami gerakan seperti akan terus terjadi ke depan
23:51dan yang dirugikan ya tentu apa namanya itu pembangunan di Kabupaten Pati ini sendiri Mbak
23:57oke membuka ruang dialog itu menjadi hal lain ya
24:01tapi apakah masih sempat Pak mengingat kemarahan atau kekecewaan masyarakat Pati ini begitu besar
24:07hingga tuntutannya tak main-main agar Bupati Sudewa ini lengser
24:10apakah memang itu masih keburu begitu masih sempat untuk dilakukan
24:14sebelum akhirnya tuntutan masyarakat ini berhasil jadi begitu
24:20ya karena itu tadi kami mengharapkan sebetulnya
24:24apa koordinasi bersama teman-teman DPRD gitu ya
24:27untuk menghadap dan juga membuka ruang dialog terhadap masyarakat Pati itu sendiri gitu Mbak ya
24:35karena itu selain DPRD kita juga mengharapkan
24:40intervensi yang proaktif lah dari pemerintah provinsi
24:44terutama Bapak Gubernur untuk bisa menyelesaikan persoalan ini gitu ya
24:48meskipun kan kalau kita lihat situasi batin hari ini
24:51masyarakat itu sangat marah gitu ya sangat kecewa
24:53dengan Bupati Sudewa
24:55tetapi kalau melihat apa yang tadi disampaikan oleh salah satu pimpinan demonstran gitu ya
25:00ini adalah sebuah gerakan aksi damai gitu ya
25:03dan ini menurut kami satu kerendahan hati dari publik juga gitu ya
25:07untuk membuka ruang dialog terhadap kepala daerah dalam hal ini Bupati Sudewa gitu Mbak
25:13ruang dialog itu menurut kami diutamakan oleh kedua belah pihak gitu ya
25:18baik masyarakatnya terutama oleh Bupati Sudewa itu sendiri gitu
25:24ada celah sebetulnya yang masih bisa dimanfaatkan oleh Bupati
25:28untuk membuka ruang dialog itu
25:30karena sebenarnya tidak menutup kemungkinan
25:32masyarakat
25:33apa namanya
25:34masyarakat membuka pintunya
25:38begitu ya untuk berdialog
25:39tadi kalau misalnya kita mendengar salah satu
25:41aspirasi dari masyarakat
25:44terima kasih
Komentar