Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utamaLewati ke footer
  • 3/5/2025
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hukum dan HAM 2004-2007, Prof. Hamid Awaludin menyebut perlu dilakukan pengujian di laboratorium forensik.

Diketahui para terlapor mempersoalkan hal-hal teknis seperti jenis font times new roman hingga bentuk wajah yang dianggap berbeda dengan ijazah alumni lainnya. Hamid mengatakan perlu dibuktikan di pengadilan.

"Pak Jokowi punya hak membela diri, iya kan. Gajah Mada juga punya hak. Tapi tidak berarti bahwa warga negara yang menuntut ini kita nafikan suaranya ya," katanya.

Sebelumnya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Lima orang dilaporkan soal tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/5/2025).



Saksikan dalam ROSI episode Ijazah Jokowi Dipersoalkan (Lagi) di kanal youtube KompasTV.



Link: https://youtu.be/lS36Zxx3c4Y



#jokowi #ijazahpalsu #ijazah

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/590976/disebut-beda-font-hingga-wajah-bagaimana-buktikan-ijazah-jokowi-asli-rosi
Transkrip
00:00Nah kalau disini Prof. Hamid melihatnya bagaimana posisi UGM.
00:05Karena UGM sudah ada klarifikasinya juga.
00:08Mengatakan bahwa ijazahnya asli.
00:10Tapi publik masih ragu apalagi yang kurang.
00:13Gini cara berpikirnya.
00:16Kenapa ada keruguan itu?
00:19Sekali lagi cara berpikir orang bahwa UGM itu, rektor UGM itu memihak ke Pak Jokowi.
00:27Itu cara berpikir orang ya.
00:30Kedua, praktiknya orang yang selalu membela Jokowi dan menjadi operator segala masalah yang berkaitan Jokowi.
00:40Anda sendiri tahu kan adalah praktiknya, mantan rektor UGM.
00:46Sehingga orang menarik kesimpulan.
00:47Terutama yang pro tudingan bahwa ijazah itu palsu.
00:52Bahwa UGM mengikuti irama gendang keinginan Pak Jokowi.
00:57Menyatakan ijazahnya asli.
01:00Itu cara berpikir dengan cara menghubung-hubungkan antara fakta yang saya kemukakan tadi.
01:05Tapi kalau kita challenge lagi, kan yang mengeluarkan ijazahnya dan ijazah yang dipersoalkan adalah Universitas Gajah Mada.
01:12Jadi yang berhak mengatakan misalnya salah satunya adalah UGM itu untuk menentukan itu asli atau palsu, betul diterbitkan atau tidak.
01:20Tetapi sekali lagi, kawan-kawan yang menuntut ini kan ada dalilnya juga kan.
01:25Melihat kejanggalan-kejanggalan.
01:27Nah kejanggalan-kejanggalan itu yang mereka anggap ada sesuatu permainan.
01:34Kejanggalan huruplah, kejanggalan tanda tangan, kejanggalan foto.
01:39Jadi mereka pasti otomatis mengatakan Gajah Mada juga tidak fair.
01:44Itu cara berpikir mereka ini.
01:46Oke saya tantang balik lagi.
01:48Tapi kan kalau UGM mempertaruhkan kredibilitasnya untuk bilang itu asli, padahal misalnya tidak, kan rugi di UGM juga.
01:56Dan itu akan mempertaruhkan nama baik kampus ternama.
01:59Persis.
02:00Itu yang kita sesali kalau memang ternyata ada rekayasa membenarkan yang tidak benar.
02:06Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Sudah telanjur.
02:13UGM harus membuktikan bahwa memang UGM benar.
02:17Dan sekarang satu-satunya jalan adalah?
02:19Ranah hukum.
02:20Ranah hukum.
02:22Supaya segala gosip, segala fitnah yang berkecamba, yang menindi Pak Jokowi dan UGM bisa clear.
02:30Tidak apa-apa, masuk ranah hukum saja.
02:32Saya salut bahwa Pak Jokowi mau membawa kasus ini kerana hukum.
02:38Dengan cetatan ya, lembaga negara yang bernama Polisi Fair.

Dianjurkan