00:00Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara,
00:04khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana.
00:08Kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan,
00:15yang kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan.
00:23Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti.
00:32Antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan,
00:37sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya,
00:41dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP,
00:46yaitu surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan,
00:50walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya.
00:53Dan ini makin jelas bagi kita semua bahwa memang bukan sekedar
00:57semata-mata ada kegiatan penyadapan atau intersepsi elektronik,
01:02tapi betul-betul ini terkait dengan tindak pidana makar
01:06yang tengah dilakukan penyidikan seksama oleh Maberskori.
01:09Berat kalau kita melakukan penyadapan maupun yang lain
01:17dengan peralatan yang kita miliki.
01:19Tapi ternyata kalau rakan kita yang bawa alat syadab juga,
01:26ternyata nyadab kita dari belakang, berat, berat sekali.
01:31Kita ingin ini berjalan fair.
01:33Kemarin ya, kemarin ada beberapa posko yang akan dilakukan
01:37olatik-olatik dan pemeriksaan sebagai bagian daripada
01:41pengumpulan bukti tindak pidana mata.
01:44Jadi beberapa posko dan tentunya nanti untuk perkembangannya
01:49nanti akan disampaikan pada peresokan berikutnya.
01:53Kemudian juga selain posko sana juga ada beberapa posko lain.
01:57Bagaimana penyusunan jajaran birokrasi kementerian?
02:27Ada dari sini, ada dari sini.
02:29Saya pikir ini harus diseterilkan Pak Wamen.
02:32Dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang presiden,
02:37menjaga bagaimana kebijakan presiden itu tidak diimplementerasi,
02:40tidak disusupi.
02:41Bakar itu adalah niat untuk melakukan serangan yang telah
02:45diwujudkan dengan persiapan.
02:47Jadi disitu kan persiapan.
02:49Nah penyadapan terhadap presiden itu salah satu unsur bahwa itu sudah mempersiapkan
02:56untuk menyerang kepada presiden.
03:01Karena untuk apa seorang Kapolri bawahan presiden untuk menyadap presiden.
03:10Dan banyak juga langkah-langkah yang kita lihat di lapangan bahwa
03:17ada tim media sosial yang sering menyerang kebijakan-kebijakan presiden.
03:24Yang kedua, Listio Sigiti ini kan sudah menjadi pembina dalam suatu organisasi masa.
03:32Kemudian dia membentuk posko-posko.
03:37Jadi semuanya itu pasti ada tujuan.
03:43Karena ini presiden.
03:47Kemudian ada partai politik, ketua partai, seluruh lapisan lah
03:53disadap oleh Pak Sigiti ini.
03:57Tentu kalau saya lihat motifnya untuk menyerang kepada presiden.
04:05untuk menurunkan, menyerang kepada kebijakan-kebijakan presiden.
04:15Tentunya ujung-ujungnya untuk menurunkan presiden Republik Indonesia.
04:22Nah tentunya ada percakapan-percakapan juga di dalam rekaman itu.
04:32yang walaupun dia hapus, tapi kan bisa kita munculkan kembali.
04:37Sehingga persesuaian antara keterangan elektronik,
04:44keterangan elektronik, kemudian saksi-saksi yang lain,
04:48kemudian saksi ahli, itu menguatkan bahwa terjadinya suatu perbuatan makar
04:56yang dilakukan oleh Listio Sigit.
05:00Nah kali ini, penyadapannya dilakukan oleh Oknum Penegak Hukum
05:05kepada penyelenggara negara yang namanya presiden.
05:11Nah ini kan sebenarnya problem yang pertama adalah,
05:14kenapa kemudian kita butuh memperhatikan
05:18kalau ini secara lebih hati-hati dan mendalam.
05:20Karena penanggung jawab keamanan presiden fisik dan non-fisik itu adalah TNI.
05:26Nah problemnya, apakah selama ini ada keterlibatan mereka yang sebagai penanggung jawab?
05:33Itu satu.
05:35Karena apa? Karena ini menjadi serius.
05:39Walaupun ini maksudnya adalah lewat LIMS,
05:41selalu kemudian dilakukan secara ilegal.
05:43Itu teknikalnya ya?
05:44Teknikalnya. Tapi ini dilakukan oleh Kepala Negara.
05:47Kepada Kepala Negara.
05:51Itu nanti akan menentukan,
05:52ini adalah ancaman negara atau seperti apa.
05:55Kalau dia ancaman negara,
05:57maka tentu nanti ada bobot yang tersendiri.
05:59Jadi tidak bisa sederhanakan bahwa ini adalah urusan pidana,
06:02kemudian lurus langsung jadi makar.
06:05Karena apa?
06:06Ya ini kan perlindungannya oleh TNI ini melekat nih.
06:09Di mana keterlibatan mereka?
06:11Untuk misalnya untuk membongkar kasus ini,
06:15sehingga ini memang jelas.
06:16Karena selama ini memang langsung dilakukan oleh polisi.
06:18Karena memang harus misalkan ini ada penyadapan,
06:21ini ada makar.
06:22Tapi ini penyadapan kepada Kepala Negara.
06:24Yang semestinya penanganannya,
06:27semestinya itu jauh lebih komprehensif.
06:29Tidak bisa kalah.
06:30Kenapa?
06:31Karena ini jelas bukan kejahatan biasa.
06:33Ini kejahatannya luar biasa.
06:34Kalau kejahatan luar biasa,
06:36tentu saja pendekatannya harus luar biasa.
06:38Hari ini yang melakukannya aktor negara.
06:41Jadi ada oknum aktor negara.
06:43Tapi pada kejadian lain,
06:44misalnya, saya ambil contoh di Uni Soviet,
06:47waktu Presiden Gorbachev.
06:50Siapa yang melakukan pengkhianatan itu,
06:52namanya adalah Kepala KGB.
06:54Jadi artinya,
06:56tindakan ini itu bisa dilakukan oleh
06:58oknum aktor negara siapapun.
07:00Bahwa kasus penyadapan ilegal ini
07:04ada pada titik atau pada ranah penegakan hukum.
07:07Supaya apa?
07:08Supaya jelas untuk menjerat pidana dari para si pelaku,
07:12sehingga kita memiliki basis yang kuat
07:15untuk bercerita kepada masyarakat.
07:16Nah, sejak penegakan hukum ini jadi basis,
07:19penggunaan pasal-pasal di awal ini
07:22soal pidana formil,
07:24itu yang sudah mengunci jadi pagar.
07:26Jadi nggak bisa kemana-mana ini para pelaku.
07:29Bahwa telah terjadi penyadapan secara ilegal,
07:33apapun niatnya.
07:35Kemudian, bagaimanapun caranya,
07:37dan itu sudah dinyatakan salah,
07:38maka pidananya sudah jelas.
07:40Nah, sebetulnya masyarakat menunggu,
07:42kalau kita bicara transparansi,
07:44ini sudah sampai di mana?
07:45Kalau sudah sejelas ini untuk pasal-pasal formil,
07:47258,
07:49332,
07:50pasal 32,
07:51harusnya sudah bisa dengan mudah disidangkan.
07:53Itu pertama.
07:53Yang kedua, kita punya satu dimensi tersendiri,
07:57ketika kelompok-kelompok politisi,
07:59lalu mantan-mantan pejabat negara,
08:01seperti Andi Wijayanto,
08:03kemudian yang lain,
08:04yang memiliki satu konstelasi tersendiri,
08:07mengatakan sudah memiliki bukti,
08:09ada pidana makar,
08:12sudah ada spesifik intent,
08:15tetapi proses penegakan hukum
08:17baru sampai pada penerbitan sprinting,
08:20yang belum dijelaskan secara detil oleh Kapolri,
08:23ataupun oleh Kabar Rescreen,
08:24itu apa spesifik intentnya,
08:27lalu rujukan buktinya apa.
08:29Nah, saya pikir,
08:30kita tidak boleh berasumsi,
08:32bahwa ada konstelasi politik di belakang itu,
08:35kemudian ramai menjadi pemberitaan,
08:38dan jadi pendebatan,
08:39sementara penegakan hukumnya,
08:40baru pada titik sprinting saja.
08:44Nah, ini yang harus ditegaskan kepada Kapolri,
08:46dua kata kunci,
08:48pertama ketepatan,
08:50ketepatan alat-alat bukti,
08:51yang kedua percepatan proses,
08:53supaya masyarakat tidak berdiri pada asumsi,
08:56pada perdebatan publik,
08:57tapi pada proses hukum yang tegas dan jelas.
09:00Gitu Friska.
09:01Karena...
09:06Cara baru nonton di Smart TV,
09:08nonton live streaming,
09:10dan ribuan tayangan Kompas Gramedia,
09:12langsung dari Smart TV kamu.
09:14Cara installnya,
09:16buka Google Play Store di Smart TV kamu.
09:19Cari Kompas TV melalui pencarian.
09:22Pilih aplikasi, lalu install.
09:24Selesai,
09:25kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV.
09:29Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.
Komentar