JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahap penyidikan setelah Bareskrim Polri menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan tindak pidana makar.

Penyidik kini mengumpulkan barang bukti melalui olah tempat kejadian perkara di sejumlah posko dan rumah tersangka. Pembuktian diarahkan pada unsur pemufakatan jahat, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan tindak pidana.

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyebut perkara ini bukan sekadar intersepsi elektronik, tetapi juga menyangkut ancaman terhadap keamanan negara.

Sejumlah anggota DPR turut menyoroti kasus ini, mulai dari dugaan infiltrasi di lingkungan Istana hingga motif pembentukan posko dan serangan opini di media sosial.

Sementara itu, analis keamanan Anton Aliabbas menilai dugaan keterlibatan aparatur negara dalam penyadapan kepala negara merupakan kejahatan serius. PBHI mendesak polisi mengusut perkara secara transparan dan mempercepat pelimpahan berkas agar diselesaikan melalui proses hukum.

#penyadapan #makar #listyosigitprabowo #polri

Baca Juga Bongkar Dugaan Makar Listyo Cs, Polisi Geledah Rumah 2 Perwira Polri | KOMPAS SIANG di https://www.kompas.tv/nasional/702905/bongkar-dugaan-makar-listyo-cs-polisi-geledah-rumah-2-perwira-polri-kompas-siang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702941/kasus-penyadapan-presiden-prabowo-menuju-gelar-perkara-makar-parasot

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara,
00:04khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana.
00:08Kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan,
00:15yang kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan.
00:23Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti.
00:32Antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan,
00:37sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya,
00:41dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP,
00:46yaitu surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan,
00:50walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya.
00:53Dan ini makin jelas bagi kita semua bahwa memang bukan sekedar
00:57semata-mata ada kegiatan penyadapan atau intersepsi elektronik,
01:02tapi betul-betul ini terkait dengan tindak pidana makar
01:06yang tengah dilakukan penyidikan seksama oleh Maberskori.
01:09Berat kalau kita melakukan penyadapan maupun yang lain
01:17dengan peralatan yang kita miliki.
01:19Tapi ternyata kalau rakan kita yang bawa alat syadab juga,
01:26ternyata nyadab kita dari belakang, berat, berat sekali.
01:31Kita ingin ini berjalan fair.
01:33Kemarin ya, kemarin ada beberapa posko yang akan dilakukan
01:37olatik-olatik dan pemeriksaan sebagai bagian daripada
01:41pengumpulan bukti tindak pidana mata.
01:44Jadi beberapa posko dan tentunya nanti untuk perkembangannya
01:49nanti akan disampaikan pada peresokan berikutnya.
01:53Kemudian juga selain posko sana juga ada beberapa posko lain.
01:57Bagaimana penyusunan jajaran birokrasi kementerian?
02:27Ada dari sini, ada dari sini.
02:29Saya pikir ini harus diseterilkan Pak Wamen.
02:32Dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang presiden,
02:37menjaga bagaimana kebijakan presiden itu tidak diimplementerasi,
02:40tidak disusupi.
02:41Bakar itu adalah niat untuk melakukan serangan yang telah
02:45diwujudkan dengan persiapan.
02:47Jadi disitu kan persiapan.
02:49Nah penyadapan terhadap presiden itu salah satu unsur bahwa itu sudah mempersiapkan
02:56untuk menyerang kepada presiden.
03:01Karena untuk apa seorang Kapolri bawahan presiden untuk menyadap presiden.
03:10Dan banyak juga langkah-langkah yang kita lihat di lapangan bahwa
03:17ada tim media sosial yang sering menyerang kebijakan-kebijakan presiden.
03:24Yang kedua, Listio Sigiti ini kan sudah menjadi pembina dalam suatu organisasi masa.
03:32Kemudian dia membentuk posko-posko.
03:37Jadi semuanya itu pasti ada tujuan.
03:43Karena ini presiden.
03:47Kemudian ada partai politik, ketua partai, seluruh lapisan lah
03:53disadap oleh Pak Sigiti ini.
03:57Tentu kalau saya lihat motifnya untuk menyerang kepada presiden.
04:05untuk menurunkan, menyerang kepada kebijakan-kebijakan presiden.
04:15Tentunya ujung-ujungnya untuk menurunkan presiden Republik Indonesia.
04:22Nah tentunya ada percakapan-percakapan juga di dalam rekaman itu.
04:32yang walaupun dia hapus, tapi kan bisa kita munculkan kembali.
04:37Sehingga persesuaian antara keterangan elektronik,
04:44keterangan elektronik, kemudian saksi-saksi yang lain,
04:48kemudian saksi ahli, itu menguatkan bahwa terjadinya suatu perbuatan makar
04:56yang dilakukan oleh Listio Sigit.
05:00Nah kali ini, penyadapannya dilakukan oleh Oknum Penegak Hukum
05:05kepada penyelenggara negara yang namanya presiden.
05:11Nah ini kan sebenarnya problem yang pertama adalah,
05:14kenapa kemudian kita butuh memperhatikan
05:18kalau ini secara lebih hati-hati dan mendalam.
05:20Karena penanggung jawab keamanan presiden fisik dan non-fisik itu adalah TNI.
05:26Nah problemnya, apakah selama ini ada keterlibatan mereka yang sebagai penanggung jawab?
05:33Itu satu.
05:35Karena apa? Karena ini menjadi serius.
05:39Walaupun ini maksudnya adalah lewat LIMS,
05:41selalu kemudian dilakukan secara ilegal.
05:43Itu teknikalnya ya?
05:44Teknikalnya. Tapi ini dilakukan oleh Kepala Negara.
05:47Kepada Kepala Negara.
05:51Itu nanti akan menentukan,
05:52ini adalah ancaman negara atau seperti apa.
05:55Kalau dia ancaman negara,
05:57maka tentu nanti ada bobot yang tersendiri.
05:59Jadi tidak bisa sederhanakan bahwa ini adalah urusan pidana,
06:02kemudian lurus langsung jadi makar.
06:05Karena apa?
06:06Ya ini kan perlindungannya oleh TNI ini melekat nih.
06:09Di mana keterlibatan mereka?
06:11Untuk misalnya untuk membongkar kasus ini,
06:15sehingga ini memang jelas.
06:16Karena selama ini memang langsung dilakukan oleh polisi.
06:18Karena memang harus misalkan ini ada penyadapan,
06:21ini ada makar.
06:22Tapi ini penyadapan kepada Kepala Negara.
06:24Yang semestinya penanganannya,
06:27semestinya itu jauh lebih komprehensif.
06:29Tidak bisa kalah.
06:30Kenapa?
06:31Karena ini jelas bukan kejahatan biasa.
06:33Ini kejahatannya luar biasa.
06:34Kalau kejahatan luar biasa,
06:36tentu saja pendekatannya harus luar biasa.
06:38Hari ini yang melakukannya aktor negara.
06:41Jadi ada oknum aktor negara.
06:43Tapi pada kejadian lain,
06:44misalnya, saya ambil contoh di Uni Soviet,
06:47waktu Presiden Gorbachev.
06:50Siapa yang melakukan pengkhianatan itu,
06:52namanya adalah Kepala KGB.
06:54Jadi artinya,
06:56tindakan ini itu bisa dilakukan oleh
06:58oknum aktor negara siapapun.
07:00Bahwa kasus penyadapan ilegal ini
07:04ada pada titik atau pada ranah penegakan hukum.
07:07Supaya apa?
07:08Supaya jelas untuk menjerat pidana dari para si pelaku,
07:12sehingga kita memiliki basis yang kuat
07:15untuk bercerita kepada masyarakat.
07:16Nah, sejak penegakan hukum ini jadi basis,
07:19penggunaan pasal-pasal di awal ini
07:22soal pidana formil,
07:24itu yang sudah mengunci jadi pagar.
07:26Jadi nggak bisa kemana-mana ini para pelaku.
07:29Bahwa telah terjadi penyadapan secara ilegal,
07:33apapun niatnya.
07:35Kemudian, bagaimanapun caranya,
07:37dan itu sudah dinyatakan salah,
07:38maka pidananya sudah jelas.
07:40Nah, sebetulnya masyarakat menunggu,
07:42kalau kita bicara transparansi,
07:44ini sudah sampai di mana?
07:45Kalau sudah sejelas ini untuk pasal-pasal formil,
07:47258,
07:49332,
07:50pasal 32,
07:51harusnya sudah bisa dengan mudah disidangkan.
07:53Itu pertama.
07:53Yang kedua, kita punya satu dimensi tersendiri,
07:57ketika kelompok-kelompok politisi,
07:59lalu mantan-mantan pejabat negara,
08:01seperti Andi Wijayanto,
08:03kemudian yang lain,
08:04yang memiliki satu konstelasi tersendiri,
08:07mengatakan sudah memiliki bukti,
08:09ada pidana makar,
08:12sudah ada spesifik intent,
08:15tetapi proses penegakan hukum
08:17baru sampai pada penerbitan sprinting,
08:20yang belum dijelaskan secara detil oleh Kapolri,
08:23ataupun oleh Kabar Rescreen,
08:24itu apa spesifik intentnya,
08:27lalu rujukan buktinya apa.
08:29Nah, saya pikir,
08:30kita tidak boleh berasumsi,
08:32bahwa ada konstelasi politik di belakang itu,
08:35kemudian ramai menjadi pemberitaan,
08:38dan jadi pendebatan,
08:39sementara penegakan hukumnya,
08:40baru pada titik sprinting saja.
08:44Nah, ini yang harus ditegaskan kepada Kapolri,
08:46dua kata kunci,
08:48pertama ketepatan,
08:50ketepatan alat-alat bukti,
08:51yang kedua percepatan proses,
08:53supaya masyarakat tidak berdiri pada asumsi,
08:56pada perdebatan publik,
08:57tapi pada proses hukum yang tegas dan jelas.
09:00Gitu Friska.
09:01Karena...
09:06Cara baru nonton di Smart TV,
09:08nonton live streaming,
09:10dan ribuan tayangan Kompas Gramedia,
09:12langsung dari Smart TV kamu.
09:14Cara installnya,
09:16buka Google Play Store di Smart TV kamu.
09:19Cari Kompas TV melalui pencarian.
09:22Pilih aplikasi, lalu install.
09:24Selesai,
09:25kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV.
09:29Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.
Komentar

Dianjurkan