00:00Saya berharap bahwa dengan adanya pimpinan KSP dan BAKOM yang baru, yang juga membutuhkan satu rujukan data yang benar, saya
00:09kira, saya gak ngerti gitu ya.
00:13Ini kan negara, semuanya pakai hukum begitu.
00:17Gak bisa Pak, hanya penyadapan itu kemarin Pak Sugiat bilang, gak mungkin lah penyadapan itu hanya buat dengerin-dengerin aja
00:25begitu.
00:25Tapi yang tidak disadari lebih berbahaya ketika ada penyadapan, penggembosan dari powernya Presiden yang secara konstitusi dijamin.
00:37Bukti memang saya tidak mengatakan ini terbukti, tapi mari kita usut bersama Bapak dengan ini.
00:43Termasuk kemarin titipan Pak Ijin dari Kementerian HAM.
00:46Bayangkan ada aturan yang sangat penting termasuk korporasi bisnis and human rights begitu, termasuk non-judisial tadi yang dikatakan yang
00:57harus segera dikeluarkan.
00:58Mereka menunggu berbulan-bulan begitu, belum kementerian lembaga yang lain.
01:02Belum juga kepala beran itu kan diangkat melalui Presiden Pak ya.
01:06Itu diangkat pakai petres toh Pak.
01:09Tapi apa yang terjadi Bapak?
01:11Kami sedang diminta juga untuk bersama Kementerian Hukum yang Mitra Komisi 13 memberikan dukungan kepada beran.
01:19Karena ada indikasi alasan kelembagaan tidak bisa segera dibuat peraturan turunan.
01:26Gak bisa Pak.
01:27Ini undang-undang Pak.
01:29Dengan alasan bahwa ada surat setnek yang melarang ada pembentukan badan.
01:34Baca pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.
01:41Ada hirarki peraturan perundang-undangan.
01:44Surat setnek tidak bisa bertentangan atau melampaui kewenangan undang-undang.
01:52Gak bisa Pak.
01:53Jangankan surat setnek.
01:55PR Pres PP aja gak bisa.
01:57Itu hirarki.
01:58Bukan ngajarin karena ini Bapak Deputi kita sedang berdiskusi.
02:02Nah saya kira itu hal yang ingin saya sampaikan Pak.
02:07PR Pres tadi 8.3.2025 silahkan Bapak cek ada gak perintah undang-undang dan PP-nya.
02:14Tapi cepat tuh muncul giliran perintah undang-undang dan PP.
02:18Undang-undang Pelindungan Ketenaga Kerjaan Bank.
02:21Jangan sampai kita berdua sama-sama dikeroyok ini sama pekerja Indonesia.
02:25Undang-undang Pelindungan PRT sekali lagi.
02:28Yang lucu juga terakhir adalah kasus ujung kulon.
02:32Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa itu daerah konservasi dengan perpres nomor 65 tahun 2025.
02:43Bukan hanya daratan tapi pengairan.
02:46Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, dengan alasan permintaan pemerintah provinsi.
02:51Muncullah keputusan Menteri ESDM nomor 65 tahun 2026 yang terbit Februari 2026.
02:59Perpresnya terbit bulan Mei 2025.
03:03Mana bisa capman melawan perpres Pak?
03:06Batalkan Pak.
03:09Batalkan Pak.
03:09Bapak di Kepala Kantor Staf Presiden yang mengelangkap Sekretaris Presiden.
03:15Saya kira juga bangsa ganda.
03:18Ini momentum kita.
03:19Mumpung Presidennya berani, tapi jangan dibelok-belokin dong idenya.
03:24Dengan konstruksi hukum yang menurut saya, saya bicara terlalu panjang, tapi karena waktu cepat untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang
03:33konstitusional dan berbasis hukum,
03:35cabut, perpres, capman, semua yang menurut saya hanya melemahkan power presiden yang dimandatkan oleh konstitusi sebagai kepala negara dan kepala
03:45pemerintahan.
03:46Sekali lagi, mohon Undang-Undang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang lainnya, juga Undang-Undang Perampasan Aset,
03:53ini 7 hari harus diserahkan pimpinan DPR, hari ini disahkan 19 November, berarti 30 hari ke depan harus sudah diundangkan
04:02dan segera disusun peraturan turunannya.
04:04Sama sekali tidak untuk mengajari, saya mohon maaf, tapi karena saya mencintai Republik Indonesia harus tetap berjalan di atas konstitusi
04:12dan tetap menjadi negara hukum.
04:14Terima kasih.