• 2 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR Komisi XIII Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik tajam kepada jajaran pembantu Presiden terkait dugaan penyimpangan gagasan dan kebijakan Presiden di tingkat pelaksana.

Rieke menekankan keterlambatan penyampaian dokumen atau kebijakan yang terjadi berulang kali bukan sekadar kelalaian biasa.

Rieke mengingatkan agar keberanian dan sikap tegas Presiden dalam mengambil keputusan tidak justru dibelokkan oleh para bawahannya.

Menurutnya, hal itu patut dicermati sebagai pola yang perlu dievaluasi agar keberanian Presiden dalam mengambil keputusan tidak justru dibelokkan dan membuat Presiden seolah-olah terlihat salah.

Hal itu disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Kamis (19/11/2026).

"Mumpung presidennya berani, tetapi jangan dibelok-belokkan idenya. Begitu ya, dengan konstruksi hukum yang menurut saya, saya berbicara terlalu panjang, tetapi karena waktu untuk mengambil keputusan-keputusan yang konstitusional dan berbasis hukum sangat terbatas, cabut perpres, kepmen, dan semua aturan yang menurut saya hanya melemahkan kekuasaan presiden yang dimandatkan oleh konstitusi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Rieke (TC 3:20).

Baca Juga [FULL] Debat Rieke PDIP vs KSP-Bakom soal Aturan MBG-Kopdes hingga Tambang di Ujung Kulon di https://www.kompas.tv/nasional/702910/full-debat-rieke-pdip-vs-ksp-bakom-soal-aturan-mbg-kopdes-hingga-tambang-di-ujung-kulon



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702944/di-depan-bakom-ksp-rieke-pdip-mumpung-presidennya-berani-jangan-dibelokkin
Transkrip
00:00Saya berharap bahwa dengan adanya pimpinan KSP dan BAKOM yang baru, yang juga membutuhkan satu rujukan data yang benar, saya
00:09kira, saya gak ngerti gitu ya.
00:13Ini kan negara, semuanya pakai hukum begitu.
00:17Gak bisa Pak, hanya penyadapan itu kemarin Pak Sugiat bilang, gak mungkin lah penyadapan itu hanya buat dengerin-dengerin aja
00:25begitu.
00:25Tapi yang tidak disadari lebih berbahaya ketika ada penyadapan, penggembosan dari powernya Presiden yang secara konstitusi dijamin.
00:37Bukti memang saya tidak mengatakan ini terbukti, tapi mari kita usut bersama Bapak dengan ini.
00:43Termasuk kemarin titipan Pak Ijin dari Kementerian HAM.
00:46Bayangkan ada aturan yang sangat penting termasuk korporasi bisnis and human rights begitu, termasuk non-judisial tadi yang dikatakan yang
00:57harus segera dikeluarkan.
00:58Mereka menunggu berbulan-bulan begitu, belum kementerian lembaga yang lain.
01:02Belum juga kepala beran itu kan diangkat melalui Presiden Pak ya.
01:06Itu diangkat pakai petres toh Pak.
01:09Tapi apa yang terjadi Bapak?
01:11Kami sedang diminta juga untuk bersama Kementerian Hukum yang Mitra Komisi 13 memberikan dukungan kepada beran.
01:19Karena ada indikasi alasan kelembagaan tidak bisa segera dibuat peraturan turunan.
01:26Gak bisa Pak.
01:27Ini undang-undang Pak.
01:29Dengan alasan bahwa ada surat setnek yang melarang ada pembentukan badan.
01:34Baca pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.
01:41Ada hirarki peraturan perundang-undangan.
01:44Surat setnek tidak bisa bertentangan atau melampaui kewenangan undang-undang.
01:52Gak bisa Pak.
01:53Jangankan surat setnek.
01:55PR Pres PP aja gak bisa.
01:57Itu hirarki.
01:58Bukan ngajarin karena ini Bapak Deputi kita sedang berdiskusi.
02:02Nah saya kira itu hal yang ingin saya sampaikan Pak.
02:07PR Pres tadi 8.3.2025 silahkan Bapak cek ada gak perintah undang-undang dan PP-nya.
02:14Tapi cepat tuh muncul giliran perintah undang-undang dan PP.
02:18Undang-undang Pelindungan Ketenaga Kerjaan Bank.
02:21Jangan sampai kita berdua sama-sama dikeroyok ini sama pekerja Indonesia.
02:25Undang-undang Pelindungan PRT sekali lagi.
02:28Yang lucu juga terakhir adalah kasus ujung kulon.
02:32Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa itu daerah konservasi dengan perpres nomor 65 tahun 2025.
02:43Bukan hanya daratan tapi pengairan.
02:46Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, dengan alasan permintaan pemerintah provinsi.
02:51Muncullah keputusan Menteri ESDM nomor 65 tahun 2026 yang terbit Februari 2026.
02:59Perpresnya terbit bulan Mei 2025.
03:03Mana bisa capman melawan perpres Pak?
03:06Batalkan Pak.
03:09Batalkan Pak.
03:09Bapak di Kepala Kantor Staf Presiden yang mengelangkap Sekretaris Presiden.
03:15Saya kira juga bangsa ganda.
03:18Ini momentum kita.
03:19Mumpung Presidennya berani, tapi jangan dibelok-belokin dong idenya.
03:24Dengan konstruksi hukum yang menurut saya, saya bicara terlalu panjang, tapi karena waktu cepat untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang
03:33konstitusional dan berbasis hukum,
03:35cabut, perpres, capman, semua yang menurut saya hanya melemahkan power presiden yang dimandatkan oleh konstitusi sebagai kepala negara dan kepala
03:45pemerintahan.
03:46Sekali lagi, mohon Undang-Undang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang lainnya, juga Undang-Undang Perampasan Aset,
03:53ini 7 hari harus diserahkan pimpinan DPR, hari ini disahkan 19 November, berarti 30 hari ke depan harus sudah diundangkan
04:02dan segera disusun peraturan turunannya.
04:04Sama sekali tidak untuk mengajari, saya mohon maaf, tapi karena saya mencintai Republik Indonesia harus tetap berjalan di atas konstitusi
04:12dan tetap menjadi negara hukum.
04:14Terima kasih.

Dianjurkan