• 5 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Ketum All Cipayung Nusantara David Pajung membantah dugaan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

David menilai, tudingan bahwa Jokowi menjadi pihak yang memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik masih terlalu prematur dan harus dibuktikan melalui proses hukum.

"Dari mana logikanya seorang LSP itu bisa dikomandoi oleh seorang Pak Jokowi yang sudah tidak memerintah?" ujar David di Bola Liar, Jumat (20/11/2026).

Ia juga mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru mengaitkan dugaan penyadapan dengan Jokowi tanpa didukung fakta hukum.

David kemudian mempertanyakan logika yang menghubungkan Listyo Sigit dengan Jokowi sebagai pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan.

Ia beralasan, selama Listyo menjabat Kapolri, tidak terlihat adanya keberpihakan Polri terhadap Jokowi dalam polemik dugaan ijazah palsu yang berlangsung selama hampir dua tahun.

"Ini salah satu pembuktian bahwa enggak ada relasi konektivitas ikatan emosional antara LSP dengan yang tadi Pak Rajasa mengatakan perintah dari Pak Joko itu itu jangan dibangun hal itu ," kata David.

Sementara itu, dalam perdebatan yang sama, Pakar Intelijen Kolonel INF (Purn)Sri Radjasa Chandra justru membuka kemungkinan adanya kepentingan politik di balik dugaan penyadapan.

Ia menyinggung kemungkinan rivalitas personal, konflik antarlembaga, hingga kepentingan politik menuju Pemilu 2029.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Novaltri

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702972/panas-david-pajung-bantah-jokowi-dalangi-penyadapan-minta-bukti-hukum
Transkrip
00:00Bang David, kata disampaikan tadi sama Mbak Rizal, apakah Anda melihat ada intrik politik?
00:05Tadi Bang Rajasa menyatakan bahkan mengkaitkan dengan Solo.
00:08Ya, jadi gini, ini gambaran sebuah paradoks konstitusi, paradoks dari sebuah negara konstitusi ya.
00:17Kita ini lebih senang ada di dalam perdebatan-perdebatan konspiratif ya,
00:24asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada apa yang namanya restat, negara hukum.
00:31Tetapi kita lebih senang pada apa yang namanya negara kekuasaan.
00:36Isu-isu soal konspirasi ya, isu-isu soal hal-hal yang sifatnya yang kita debat tadi.
00:44Kan ini gini, kalau mau masuk dalam sebuah pembuktian bahwa disitu ada makar ya,
00:51ada mens rea makar, ada aktus reus makar, maka yang harus dikedepankan adalah proses hukumnya.
01:01Problemnya adalah ketika belum masuk pada penyidikan itu sudah di-state oleh para aparatur kita bahwa disitu ada makar.
01:08Sementara pada proses pembuktiannya kan masih perlu ke depan.
01:11Nah itu satu, bahwa ada kesalahan besar yang nggak bisa ditoleran seorang Kapolri ketika jabatan yang masih aktif waktu itu
01:20melakukan penyadapan kepada seorang presiden itu nggak bisa kita toleransi.
01:24Tetapi bahwa di dalamnya apakah bisa memastikan detik ini bahwa itu ada nuansa makar itu perlu pembuktian hukum.
01:30Satu, kemudian saya mau bicara gini, tadi juga dikatakan Bang Sri Rajasa ya, ini perlu kita juga bijak dalam soal
01:41itu.
01:42Masih terlalu dini terus Anda mengatakan bahwa end user atau komandan yang memerintahkan LSP itu
01:48wala-wala langsung state nama Pak Jokowi kan.
01:50Ini hati-hati banget, hati-hati banget.
01:53Kita di dalam, Bapak tadi menyebut nama langsung.
01:56Ya, betul.
01:56Oke, jadi begini, saya mau katakan pertama Anda harus membuktikan dasar, ya fakta,
02:04karena di dalam hukum itu ada namanya fakta sun potentiora verbis.
02:08Tadi sudah saya sebutkan.
02:09Fakta itu lebih kuat daripada sekedar opini, kata-kata.
02:13Saya tidak bicara soal konsultasi hukum, saya bicara selejian.
02:16Nanti fakta itu akan ada pembuktiannya di dalam proses persidangan hukum, bukan dalam opini, satu.
02:21Yang kedua, dari mana logiknya seorang LSP itu bisa dikomandoi oleh seorang Pak Jokowi yang sudah tidak memerintah.
02:31Satu.
02:32Yang kedua, pembuktian yang paling real supaya mahasiswa publik juga ngerti.
02:37Hampir dua tahun Pak Jokowi di fitnah dihujat dengan fitnahan ijasa palsu.
02:43Di mana dua tahun itu di masa Pak Listiosidit itu adalah seorang kapolri, baru turun sebulan kemarin.
02:53Listiosidit tidak ada sedikitpun, satu kata pun atau langkah hukum pun yang melakukan keberpihakan di dalam proses kasus Pak Jokowi
03:01sampai detik ini.
03:03Bahkan Pak Jokowi menstet, kami ini pendukung Prabowo Gibran, saya pendukung Prabowo dan Gibran dan pendukung Pak Jokowi.
03:08Pak Jokowi mengatakan bahwa saya ini menantikan proses hukum.
03:13Pertama, yang di atas pelanggaran lima tahun, ancaman hukuman lima tahun pasal berlapis.
03:19Dr. Tipa dan Roy Suryo itu ancamannya 12 tahun itu harusnya menurut hukum KWP itu sudah harus ditangkap, ditahan.
03:27Tapi ini tidak pernah kejadian itu.
03:28Itu satu gambaran bahwa sangat jauh keberpihakan seorang LSP di zaman sebagai kapolri itu kepada Pak Jokowi.
03:36Itu saja pembuktian. Pak Jokowi itu mau nangis dengan situasi itu.
03:40Harkat martabat saya dinjak-injak kata beliau.
03:43Dan saya menunggu kapan sidang itu dipercepat.
03:45Dan pembuktian itu terjadi.
03:47Dua minggu lalu Pak Jokowi hadir dengan semua perangkat-perangkat alat bukti yang dibawa, semua ijazah SD sampai ini.
03:53Ini salah satu pembuktian bahwa tidak ada relasi konektivitas ikatan emosional antara LSP dengan...
04:01Yang tadi Pak Raja Asa mengatakan perintah dari Pak Jokowi itu, itu jangan dibangun hal itu.
04:06Makanya saya bilang kita ini orang-orang yang paradoks berkonstitusi, paradoks memahami hukum di dalam Republik.
04:13Yang katanya Republik ini adalah menganut hukum itu sebagai panglima.
04:17Tapi kenyataannya realitasnya politik itu menjadi panglima kita.
04:21Itu yang harus dididik kepada anak bangsa kita untuk memahami dan menempatkan hukum di atas segalanya.
04:27Untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.
04:29Ya, Pak Raja Asa, ini disampaikan secara singkat bahwa Pak Listio itu bukan orangnya Jokowi dalam hal dua tahun ini.
04:35Dia jauh dari kekuasaan, bagaimana bisa dia memerintahkan Listio Sigit untuk melakukan penyedapan?
04:40Sorry, saya akan menyampaikan dalam konteks intelijen, Pak.
04:46Saya tidak bicara dalam konstitusi hukum.
04:49Karena apa? Kalau dikatakan negara ini negara hukum, memangnya ada hukum.
04:55Dan banyak persoalan hukum yang mencerdari perasaan masyarakat.
05:00Banyak sekali.
05:01Jadi kalau dikatakan bahwa negara ini negara hukum, bahwa hukum sebagai panglima, itu nonsen.
05:07Hari ini nonsen.
05:09Saya kita bicara.
05:10Bukan, sebentar, Pak.
05:11Konteks intelijen tolong dijelaskan.
05:13Iya, nanti saya jelasin.
05:14Saya yang bodoh ini.
05:15Iya, Pak. Saya juga tidak ngerti masalah hukum.
05:18Saya katakan, saya buka di sini.
05:20Saya pernah dipanggil kekertaan negara berhadapan dengan Mesenek.
05:26Siapa, Pak? Mesenek yang mana?
05:28Yang sekarang.
05:29Saya tanyakan langsung.
05:31Apakah Bapak Presiden tahu kalau ijazah Jokowi-Parsu?
05:34Tahu.
05:36Tapi kenapa sampai hari ini persoalan itu berkepanjang?
05:39Dan asal Bapak tahu bahwa persoalan ijazah ini membuat bangsa ini terbelah, Pak.
05:43Ya, karena hukum tidak ber...
05:46Iya, karena hukum tidak berjalan.
05:47Hukum tidak berpindak, Pak.
05:47Iya.
05:48Karena apa?
05:49Iya kan?
05:49Ketika kemarin Pak Jokowi datang, dia tunjukkan ijazahnya.
05:52Apakah berani diajukan peninjauan ulang dalam masalah...
06:00Melakukan investigasi forensik kembali?
06:01Ijazahnya kan sudah ditunjukkan dalam forum persidangan yang memang...
06:06Betul.
06:07Polisi kan sudah melakukan uji forensik.
06:10Dan polisi sebagai...
06:12Saya tahu di Baris Game, tapi tidak jelas.
06:15Kalau pembuktian hukum...
06:17Ini polisi sudah bilang tidak perlu uji forensik lagi.
06:19Begini, Pak. Bapak jangan bicara dulu. Saya bicara sama Pak ini.
06:22Sekarang kita tunggu ini. Kita uji ulang saja lagi ijazahnya.
06:25Seperti tadi soal PSI, saya cek gak ada tuh toko PSI.
06:29Oh, gak mungkin. Saya ada rekam digitalnya, Pak.
06:31Nah, boleh juga.
06:32Jadi korelasinya dengan bahwa tadi disampaikan bahwa ditolak...
06:35Listo Sigit gak mungkin dapat perintah dari Solo.
06:39Jadi analisa anda bawa dia ada...
06:40Itu sudah ada kedekatan.
06:42Maksudnya kedekatannya seperti apa?
06:44Jadi jangan dianggap bahwa Listo Sigit tidak melakukan upaya penegang...
06:50Dia membiarkan.
06:51Membiarkan.
06:53Ijazahnya di berguna.
06:54Ini menjadi ngawur ya.
06:55Bukan ngawur, Pak.
06:55Selalu atas nama intelijen, sesuatu informasi itu dibenarkan.
07:00Bukan, bukan dibenarkan, Pak.
07:01Padahal setahu saya, kerja intelijen itu kerja yang tersembunyi.
07:06Ya memang, betul.
07:07Begitu ya, yang saya tahu nih.
07:08Kenapa saya harus sekarang setelah saya tidak bekerja, saya harus membuka semuanya.
07:11Tapi kemudian ketika dibuka di luar kundi, sudah diakui oleh al intelijen...
07:17Karena semua peristiwa besar, dianggap hal yang biasa.
07:22Karena demonstrasi dianggap hanya kerusuhan atau ketidakpuasan...
07:27Jadi mustahil bawa listrik Sugit sebagai end-usernya.
07:30Mustahil itu menjadi.
07:31Sangat tidak.
07:32Pasti ada yang instruksi.
07:33Bahwa ini adalah operasi...
07:36Bahwa ini adalah operasi...
07:39Tadi Pak, dari sedalam.
07:41Operasi Deep State.
07:43Oke.
07:44Tadi Anda mengatakan pakai Pegasus.
07:46Tapi yang kita tahu dan diumumkan pakai LIMS, dari mana analisa itu?
07:50Ada pengumumannya juga.
07:51Saya katakan, saya tidak main-main.
07:53Saya katakan bahwa...
07:54Polri juga pernah membeli alat komunikasi dari Israel.
07:57Bailona.
07:58Dan tunggu dulu, saya mendapat informasi ini langsung dari warga negara Indonesia...
08:03Yang pernah bekerja di perusahaan Israel di sana.
08:06Jadi setiap pembelian peralatan Israel, pasti ada penikmat informasi itu di luar negeri.
08:12Ada penikmat informasi jadi disampaikan oleh Bang Raja Sabawa.
08:16Tidak mungkin Pak Listio itu end-user, Bang David.
08:18Ya, itu terserah opini dan statement para jasa ya.
08:24Tetapi Pak Kapolri sudah menyampaikan.
08:26Statement Pak Kapolri beberapa hari lalu bahwa ini tidak lepas dari kepentingan personal seorang Listio.
08:33End-usernya di Pak Listio.
08:35Itu-itu kata Kapolri.
08:36Terus siapa yang kita mau dengar?
08:37Berarti tidak makar dong, Pak.
08:38Tidak mungkin saya mau dengar anaknya pribadi seorang Pak Jasa.
08:41Ya, tadi Mbak Restri menyatakan bahwa ini makar.
08:44Berarti tidak berarti pada Listio.
08:45Yang kedua, begini.
08:47Kalau kita bicara konspirasi lah.
08:48Kan Anda bicara konspirasi.
08:49Saya tidak bicara konspirasi.
08:50Saya juga mau bicara.
08:51Saya gini.
08:53Sangat logik kalau kita bicara logik konspirasi.
08:56Seorang LSP itu punya kepentingan pribadi.
09:00Dalam konteks ke depan 2029.
09:02Kepentingan pribadi konteks 2029 untuk dirinya sendiri?
09:06Ya.
09:07Makanya itu korelasi yang disampaikan Pak Kapolri.
09:10Saya mau katakan gini.
09:10Saya tahu Listio juga punya akal sehat.
09:13Dia itu minoritas.
09:14Lampang, coba dijelaskan untuk 2029 Pak Listio bukan entitas politik.
09:19Kepentingannya gimana kira-kira?
09:21Loh, tidak mungkin.
09:22Sudah begitu banyak analisa.
09:23Coba buka di Youtube.
09:24Begitu banyak analisa bahkan statement terbuka bahwa Pak Listio punya kepentingan data ini.
09:30Kenapa ada semua pimpinan partai di Sadab ya?
09:35Untuk dijadikan alat bergaining.
09:37Oke.
09:38Nih, ini kan Anda ketua partai A.
09:41Ini catatan-catatan hitamu gue pegang nih.
09:44Saya kalau nggak calonin gue, ini bisa.
09:47Satu hal yang tidak rasional.
09:48Ini analisa-analisa yang terjadi ya.
09:50Kemudian.
09:50Itu konspirasi namanya Pak.
09:52Ya iya kan Anda bicara konspirasi.
09:54Makanya Anda bicara konspirasi.
09:56Kontra, kontra.
09:57Tidak mungkin seorang Listio Sikir mau jadi presiden.
10:00Dia juga ngeceh pada ini Pak.
10:02Tahun lalu, betapa konflik institusi ketika kasus jam pimpinan.
10:07Itu kan sangat terbuka di publik.
10:11Bagaimana kejaksaan dikawal sebuah kesatuan warna lain di tengah konflik dengan kesatuan kepolisian.
10:20Jadi amputasinya Febri itu untuk memakas hasil penyedapan itu bagian dari rivalitas personal.
10:30Yang kedua rivalitas institusi.
10:32Dan yang ketiga adalah kepentingan politik ke depan yang akan dimanfaatkan.
10:37Kenapa signifikannya ketua-ketua parpol itu semua disadar.
10:42Kemudian yang keempat.
10:44Ini analisa saya hanya memaparkan berbagai analisa yang sudah ada disampaikan di berbagai media.
10:50Bahwa dana, ya mungkin para jasad juga sudah dengar yang di statement berulang-ulang kali oleh seorang profesor
10:58yang katanya punya data yang signifikan.
11:00Bahwa dana 50 triliun itu DP sudah ada 25 triliun kan.
11:03Kepentingan dari luar.
11:05Dan itu yang disampaikan oleh Pak Kapolri.
11:09Bahwa ini stop pada kepentingan seorang LSP.
11:13Tidak ada seorang Kapolri baru sekarang mengatakan bahwa ini ada in-user dari Solo.
11:18Itu terlalu prematur dari seorang para jasa.
11:21Dan itu Bapak harus bertanggung jawabkan.
11:22Iya, saya bertanggung jawabkan.
11:24Saya bertanggung jawabkan.
11:25Saya lahir sebagai perwira, Pak.
11:27Saya bertanggung jawabkan.
11:28Tapi Anda tidak layak menyampaikan.
11:30Bukan, Anda yang tidak layak.
11:31Jangan membela sesuatu yang sebetulnya tidak perlu lagi dibela.
11:35Bapak tidak punya bukti.
11:36Asus Febri, Pak, ya.
11:37Dengan polisi, dengan legislatif sedikit.
11:39Itu sebenarnya adalah perang yang tergenggupan.
11:42Dalam rangka menyelamatkan bisnis haram mereka.
11:44Oke, bentar.
11:45Saya ke Pau Guru.
11:46Pau Guru apa?

Dianjurkan