00:01Saudara Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Green Rasuhmi Dasko Ahmad meyakini
00:07tidak ada yang keliru dengan keputusan MPR dan juga tenggat penyerahan nama Cawapres oleh Presiden Prabowo.
00:18Dasko menyebut keputusan MPR dihitung berdasarkan Undang-Undang Dasar yakni 60 hari kalender.
00:24Sebelumnya Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan tenggat penyerahan nama Cawapres dari Presiden ke MPR
00:31maksimal yakni pada tanggal 25 November 2026.
00:36Hal tersebut disampaikan Muzani usai rapat gabungan MPR yang membahas jadwal pemilihan Cawapres pada 16 November lalu.
00:48Patutannya itu adalah Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar itu adalah 60 hari kerja.
00:54Jadi semua hari 60 hari kalender. Jadi semua itu dihitung berdasarkan patokan undang-undang dasar.
01:01Proses-proses itu adalah hari kalender.
01:06MPR menyebut paling lama 25 November Presiden harus menyerahkan dua nama yang akan dipilih sebagai calon wakil Presiden.
01:13Namun sejumlah pihak juga mengingatkan Presiden harus menyerahkan nama paling lambat 19 November
01:19sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang MD3 dan Tatip MPR.
01:25Kemudian adakah konsekuensi jika penyerahan nama Cawapres ke MPR melewati batas waktu yang diatur
01:30dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip MPR?
01:33Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
01:38Zainal Arifin Mokhtar.
01:40Selamat pagi, Prof. Uceng.
01:43Selamat pagi, Maen.
01:44Prof. Uceng, ada tiga aturan yang kita seroti.
01:47Undang-Undang MD3, kemudian ada Tatip MPR, ada juga soal Undang-Undang Dasar
01:51yang mengatur ada 60 hari, ada 14 hari sebelum sidang paripurna.
01:56Mana yang harusnya kita ikuti?
01:57Karena sekarang lagi ribut nih kayak gini.
02:01Iya, saya kira kan kalau kita membaca Undang-Undang Dasar tentu saja mengatur hal yang pokok
02:08lalu kemudian pengejauhan tahan lebih lanjut itu diatur, didetailkan di dalam Undang-Undang MD3
02:16dan biasanya mekanismenya diatur lebih detail di Tatip.
02:21Kalau kita baca utuh, maka penjelasan yang mengatakan bahwa selambat-lambatnya 14 hari
02:29memang harus dibaca bukan hari biasa, tapi hari kerja.
02:35Nah tentu ada perdebatan hukum barangkali yang bisa orang sampaikan.
02:44Misalnya orang yang berpatokan bahwa 14 hari itu adalah 14 hari biasa.
02:50Kalau hari biasa itu artinya semua hari dihitung, hari libur juga dihitung.
02:54Tapi kalau hari kerja, maka yang hanya hari Senin sampai hari Jumat sebenarnya yang dihitung.
03:02Nah saya kira perbedaan tafsir itu bisa jadi menarik.
03:07Bisa jadi, malah menurut saya bisa menjadi ruang di mana orang bisa mempersoalkan hasilnya.
03:16Nah saya kira, jadi kan kalau memang diancang-ancang bahwa 9 Desember akan dimulai sidang untuk itu,
03:31maka kalau membaca secara kutub Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR sendiri,
03:39di situ diterbacanya sebagai hari kerja.
03:43Dan kalau hari kerja memang batasnya adalah 19.
03:47Nah orang-orang, tadi keterangan Pak Dasko sendiri masih memegang dengan tafsiran bahwa itu adalah hari.
03:56Sebagaimana hari di dalam Undang-Undang Dasar dan itu tidak ditentukan soal hari kerja ataupun hari biasa.
04:02Nah saya kira perdebatan begini ini ada dua ujungnya.
04:08Kalau kita bicara soal perdebatan hukum, apalagi yang ini sangat kental dengan nuansa politis ya,
04:18biasanya ada dua model pengawasan dan penyelesaiannya.
04:22Satu tentu saja adalah penyelesaian secara politis.
04:25Artinya, kalau itu dipaksakan tetap 25 lalu kemudian tidak ada partai-partai atau tidak ada maupun orang DPD ya,
04:42tidak ada pihak yang ada di MPR itu mempersoalkan itu,
04:45saya kira tetap saja bisa berlangsung seperti tafsiran yang dikatakan tadi, walaupun 25.
04:51Nah, tapi bahayanya adalah di konsep pengawasan yang kedua, yaitu konsep pengawasan hukum,
04:59model-model kayak begitu sangat mungkin dibawa ke proses hukum.
05:10Dibicarakan soal keabsahan, dibicarakan soal pas atau tidak secara bunyi aturan.
05:17Nah, saya kira dua jalur ini ya pasti akan terbuka.
05:24Jadi, kalaupun tetap dipaksakan tetap di 25 lalu di gelar sidangnya tanggal 9,
05:32ya saya sih menganggap bisa jadi penerimaan politis tidak akan ada masalah ya.
05:36Karena partai-partai ini kan ada berkecenderungan sudah memberikan karpet merah betul
05:42dengan keputusan-keputusan proses sidang pengisian, sidang MPR untuk pengisian jabatan ini.
05:50Tapi, Prabu Tseng, sebenarnya sih idealnya kalau di dalam MPR itu cair saja nggak sih soal tanggal-tanggal ini,
05:56misalnya tanggal 25 untuk penyerahan namanya, kemudian sidangnya tetap di tanggal 9,
06:01atau mungkin nanti sidangnya diundur tanggalnya biar tetap 14 hari sebelum sidang.
06:06Itu sebenarnya cair tidak sih kalau di dalam MPR dan konsekuensinya apa gitu loh?
06:11Saya kira penerimaan politis akan sangat mungkin ya.
06:14Kalau kita baca kan penerimaan politis ini sudah memberikan ruang terlalu lebar.
06:18Kalau Anda masih ingat sendiri kan, dua nama yang disodorkan oleh Presiden,
06:22itu kan seharusnya atas izin dan restu koalisi pendukung.
06:29Dan kita lihat koalisi pendukung itu menyerahkan sepenuhnya sebenarnya kepada Gerindra.
06:34Jadi, saya kira secara politis partai-partai di DPR itu berkecenderungan
06:41untuk memberikan keleluasaan besar dalam proses pergantian-pergantian ini.
06:47Dan itu yang saya bilang tadi, penerimaan politisnya barangkali akan sangat tinggi.
06:50Jadi, mau diserahkan tanggal 25, mereka menyidangkan tanggal 9.
06:55Bisa jadi seperti itu kalau para politisi dan senator di DPD ini kemudian berpikir lain
07:02untuk menjaga lebih pas, bisa jadi akan dia mundurkan.
07:08Tapi kan memundurkannya juga tidak sederhana ya.
07:10Karena kemudian sudah ditetapkan tanggal 9 dan itu berarti akan memanggil seluruh anggota MPR
07:17yang itu terdiri dari DPR dan DPD yang jumlahnya sangat banyak itu.
07:22Nah, bisa jadi kalau saya.
07:24Tapi yang paling harus digarisbawahi sebenarnya bukan soal penerimaan politis.
07:29Penerimaan secara hukumnya.
07:31Jadi, aturan hukumnya tetap saja akan ada perdebatan 14 hari kerja atau 14 hari biasa.
07:38Dan kalau ada orang iseng mau mempersoalkan itu, saya kira ya akan terbuka kesempatan.
07:46Maka, saya sih sendiri berpikir bahwa jauh lebih wise kalau disegerakan saja.
07:54Misalnya, diajukan nama itu supaya 14 hari kerjanya itu terpenuhi.
08:02Dan kalaupun mau digeser dari tanggal 9 untuk memenuhi 14 hari itu,
08:08ya apa ya, masih bisa lah.
08:13Masih bisa dinegosiasikan secara lebih mudah karena geser harinya tidak terlalu lama.
08:19Tapi sejujurnya, kalau kita mau jujur sebenarnya,
08:23saya orang yang termasuk kalau dalam aliran hukum itu dikatakan sebagai substance over form.
08:33Jadi, saya lebih memikirkan substansinya dibanding formalitasnya.
08:38Jadi, kalau saya, kalaupun dipaksakan tetap terjadi persidangan tanggal 9,
08:45ya saya pribadi juga tidak terlalu mempersoalkan.
08:47Toh, saya bilang tadi, basis penerimaan politis pasti tetap tinggi
08:52karena kelihatan kekuatan partai-partai di DPR maupun di DPD itu sangat memberikan kesempatan.
09:00Tapi, Pro Presiden.
09:01Lagi-lagi kalau untuk soal...
09:02Kemungkinan ada orang iseng itu.
09:04Kalau status-status hukum ya gitu, apakah ini kemudian cacat prosedural dan juga batal demi hukum
09:08atau harus ada pihak yang iseng dulu untuk melaporkan ataupun mengugat hal ini?
09:11Iya, biasanya pasti kalaupun ada proses administratif yang dilanggar,
09:19biasanya harus ada peneguhan administratif.
09:21Dan peneguhan administratif itu biasanya dilakukan dengan cara gugatan
09:25atau dilakukan dengan cara permohonan oleh seseorang ke pengadilan.
09:32Nah, tapi sekali lagi ya, kalau saya alirannya adalah substance over fork.
09:40Jadi, saya melihat kalaupun bergeser satu dua hari,
09:45saya tidak melihat urgensi yang sangat besar sebenarnya untuk menundat sidang tanggal sembilan.
09:54Iya, kan?
09:56Kalaupun misalnya tiba-tiba hari Senin, Pak Prabowo menyampaikan misalnya nama,
10:05dan diadakan tanggal sembilan,
10:07ya geser satu dua hari menurut saya tidak haram-haram banget.
10:12Karena saya lebih mengatakan substansinya lebih dilahulukan daripada formalitas.
10:17Nah, tapi itu lagi-lagi yang saya sampaikan,
10:19kita tidak bisa menutup pandangan orang lain yang mengatakan bahwa itu berpotensi cacat
10:24secara administratif dan prosedural.
10:26Jadi, ya sangat mungkin kemudian itu dipersoalkan.
10:29Oke, berarti yang kita nantikan adalah bagaimana nanti MPR menyikapinya?
10:33Apakah memundurkan jadwal agar secara formal memenuhi syarat?
10:37Segera, Pak Inwais kita mempersilahkan kepada MPR.
10:40Ada baiknya MPR mempertimbangkan secara politis maupun secara hukum
10:45yang seperti yang saya sampaikan tadi.
10:46Oke, kita nantikan sikap MPR seperti apa?
10:49Mengutamakan formalitas atau juga substansi seperti apa nanti ke depannya.
10:52Terima kasih Prof. Zainal Arifin Mukhtar,
10:54Guru Besar Ilmu Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Hukum UGM
10:57sudah bergabung di Sapan Indonesia Pagi.
10:59Selamat pagi Prof. Salam sehat selalu.
11:00Selamat pagi Prof. Zainal Arifin Mukhtar,