KOMPAS.TV - Batas waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. MPR menyebut Presiden harus menyerahkan nama calon paling lambat 25 November 2026.

Namun, sejumlah pihak menilai penyerahan nama seharusnya dilakukan paling lambat 19 November 2026 dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR.

Perbedaan perhitungan tenggat ini memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum jika penyerahan nama melewati batas waktu yang diatur.

Untuk membahas persoalan tersebut, simak dialog bersama Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar.

#zainalarifin #mpr #cawapres #gibran

Baca Juga Tim Verifikasi MPR Mulai Periksa Syarat Usia dan Ijazah Cawapres | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/nasional/702959/tim-verifikasi-mpr-mulai-periksa-syarat-usia-dan-ijazah-cawapres-sapa-pagi

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702965/zainal-arifin-soal-polemik-batas-waktu-penyerahan-nama-cawapres-sapa-pagi
Transkrip
00:01Saudara Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Green Rasuhmi Dasko Ahmad meyakini
00:07tidak ada yang keliru dengan keputusan MPR dan juga tenggat penyerahan nama Cawapres oleh Presiden Prabowo.
00:18Dasko menyebut keputusan MPR dihitung berdasarkan Undang-Undang Dasar yakni 60 hari kalender.
00:24Sebelumnya Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan tenggat penyerahan nama Cawapres dari Presiden ke MPR
00:31maksimal yakni pada tanggal 25 November 2026.
00:36Hal tersebut disampaikan Muzani usai rapat gabungan MPR yang membahas jadwal pemilihan Cawapres pada 16 November lalu.
00:48Patutannya itu adalah Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar itu adalah 60 hari kerja.
00:54Jadi semua hari 60 hari kalender. Jadi semua itu dihitung berdasarkan patokan undang-undang dasar.
01:01Proses-proses itu adalah hari kalender.
01:06MPR menyebut paling lama 25 November Presiden harus menyerahkan dua nama yang akan dipilih sebagai calon wakil Presiden.
01:13Namun sejumlah pihak juga mengingatkan Presiden harus menyerahkan nama paling lambat 19 November
01:19sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang MD3 dan Tatip MPR.
01:25Kemudian adakah konsekuensi jika penyerahan nama Cawapres ke MPR melewati batas waktu yang diatur
01:30dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip MPR?
01:33Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
01:38Zainal Arifin Mokhtar.
01:40Selamat pagi, Prof. Uceng.
01:43Selamat pagi, Maen.
01:44Prof. Uceng, ada tiga aturan yang kita seroti.
01:47Undang-Undang MD3, kemudian ada Tatip MPR, ada juga soal Undang-Undang Dasar
01:51yang mengatur ada 60 hari, ada 14 hari sebelum sidang paripurna.
01:56Mana yang harusnya kita ikuti?
01:57Karena sekarang lagi ribut nih kayak gini.
02:01Iya, saya kira kan kalau kita membaca Undang-Undang Dasar tentu saja mengatur hal yang pokok
02:08lalu kemudian pengejauhan tahan lebih lanjut itu diatur, didetailkan di dalam Undang-Undang MD3
02:16dan biasanya mekanismenya diatur lebih detail di Tatip.
02:21Kalau kita baca utuh, maka penjelasan yang mengatakan bahwa selambat-lambatnya 14 hari
02:29memang harus dibaca bukan hari biasa, tapi hari kerja.
02:35Nah tentu ada perdebatan hukum barangkali yang bisa orang sampaikan.
02:44Misalnya orang yang berpatokan bahwa 14 hari itu adalah 14 hari biasa.
02:50Kalau hari biasa itu artinya semua hari dihitung, hari libur juga dihitung.
02:54Tapi kalau hari kerja, maka yang hanya hari Senin sampai hari Jumat sebenarnya yang dihitung.
03:02Nah saya kira perbedaan tafsir itu bisa jadi menarik.
03:07Bisa jadi, malah menurut saya bisa menjadi ruang di mana orang bisa mempersoalkan hasilnya.
03:16Nah saya kira, jadi kan kalau memang diancang-ancang bahwa 9 Desember akan dimulai sidang untuk itu,
03:31maka kalau membaca secara kutub Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR sendiri,
03:39di situ diterbacanya sebagai hari kerja.
03:43Dan kalau hari kerja memang batasnya adalah 19.
03:47Nah orang-orang, tadi keterangan Pak Dasko sendiri masih memegang dengan tafsiran bahwa itu adalah hari.
03:56Sebagaimana hari di dalam Undang-Undang Dasar dan itu tidak ditentukan soal hari kerja ataupun hari biasa.
04:02Nah saya kira perdebatan begini ini ada dua ujungnya.
04:08Kalau kita bicara soal perdebatan hukum, apalagi yang ini sangat kental dengan nuansa politis ya,
04:18biasanya ada dua model pengawasan dan penyelesaiannya.
04:22Satu tentu saja adalah penyelesaian secara politis.
04:25Artinya, kalau itu dipaksakan tetap 25 lalu kemudian tidak ada partai-partai atau tidak ada maupun orang DPD ya,
04:42tidak ada pihak yang ada di MPR itu mempersoalkan itu,
04:45saya kira tetap saja bisa berlangsung seperti tafsiran yang dikatakan tadi, walaupun 25.
04:51Nah, tapi bahayanya adalah di konsep pengawasan yang kedua, yaitu konsep pengawasan hukum,
04:59model-model kayak begitu sangat mungkin dibawa ke proses hukum.
05:10Dibicarakan soal keabsahan, dibicarakan soal pas atau tidak secara bunyi aturan.
05:17Nah, saya kira dua jalur ini ya pasti akan terbuka.
05:24Jadi, kalaupun tetap dipaksakan tetap di 25 lalu di gelar sidangnya tanggal 9,
05:32ya saya sih menganggap bisa jadi penerimaan politis tidak akan ada masalah ya.
05:36Karena partai-partai ini kan ada berkecenderungan sudah memberikan karpet merah betul
05:42dengan keputusan-keputusan proses sidang pengisian, sidang MPR untuk pengisian jabatan ini.
05:50Tapi, Prabu Tseng, sebenarnya sih idealnya kalau di dalam MPR itu cair saja nggak sih soal tanggal-tanggal ini,
05:56misalnya tanggal 25 untuk penyerahan namanya, kemudian sidangnya tetap di tanggal 9,
06:01atau mungkin nanti sidangnya diundur tanggalnya biar tetap 14 hari sebelum sidang.
06:06Itu sebenarnya cair tidak sih kalau di dalam MPR dan konsekuensinya apa gitu loh?
06:11Saya kira penerimaan politis akan sangat mungkin ya.
06:14Kalau kita baca kan penerimaan politis ini sudah memberikan ruang terlalu lebar.
06:18Kalau Anda masih ingat sendiri kan, dua nama yang disodorkan oleh Presiden,
06:22itu kan seharusnya atas izin dan restu koalisi pendukung.
06:29Dan kita lihat koalisi pendukung itu menyerahkan sepenuhnya sebenarnya kepada Gerindra.
06:34Jadi, saya kira secara politis partai-partai di DPR itu berkecenderungan
06:41untuk memberikan keleluasaan besar dalam proses pergantian-pergantian ini.
06:47Dan itu yang saya bilang tadi, penerimaan politisnya barangkali akan sangat tinggi.
06:50Jadi, mau diserahkan tanggal 25, mereka menyidangkan tanggal 9.
06:55Bisa jadi seperti itu kalau para politisi dan senator di DPD ini kemudian berpikir lain
07:02untuk menjaga lebih pas, bisa jadi akan dia mundurkan.
07:08Tapi kan memundurkannya juga tidak sederhana ya.
07:10Karena kemudian sudah ditetapkan tanggal 9 dan itu berarti akan memanggil seluruh anggota MPR
07:17yang itu terdiri dari DPR dan DPD yang jumlahnya sangat banyak itu.
07:22Nah, bisa jadi kalau saya.
07:24Tapi yang paling harus digarisbawahi sebenarnya bukan soal penerimaan politis.
07:29Penerimaan secara hukumnya.
07:31Jadi, aturan hukumnya tetap saja akan ada perdebatan 14 hari kerja atau 14 hari biasa.
07:38Dan kalau ada orang iseng mau mempersoalkan itu, saya kira ya akan terbuka kesempatan.
07:46Maka, saya sih sendiri berpikir bahwa jauh lebih wise kalau disegerakan saja.
07:54Misalnya, diajukan nama itu supaya 14 hari kerjanya itu terpenuhi.
08:02Dan kalaupun mau digeser dari tanggal 9 untuk memenuhi 14 hari itu,
08:08ya apa ya, masih bisa lah.
08:13Masih bisa dinegosiasikan secara lebih mudah karena geser harinya tidak terlalu lama.
08:19Tapi sejujurnya, kalau kita mau jujur sebenarnya,
08:23saya orang yang termasuk kalau dalam aliran hukum itu dikatakan sebagai substance over form.
08:33Jadi, saya lebih memikirkan substansinya dibanding formalitasnya.
08:38Jadi, kalau saya, kalaupun dipaksakan tetap terjadi persidangan tanggal 9,
08:45ya saya pribadi juga tidak terlalu mempersoalkan.
08:47Toh, saya bilang tadi, basis penerimaan politis pasti tetap tinggi
08:52karena kelihatan kekuatan partai-partai di DPR maupun di DPD itu sangat memberikan kesempatan.
09:00Tapi, Pro Presiden.
09:01Lagi-lagi kalau untuk soal...
09:02Kemungkinan ada orang iseng itu.
09:04Kalau status-status hukum ya gitu, apakah ini kemudian cacat prosedural dan juga batal demi hukum
09:08atau harus ada pihak yang iseng dulu untuk melaporkan ataupun mengugat hal ini?
09:11Iya, biasanya pasti kalaupun ada proses administratif yang dilanggar,
09:19biasanya harus ada peneguhan administratif.
09:21Dan peneguhan administratif itu biasanya dilakukan dengan cara gugatan
09:25atau dilakukan dengan cara permohonan oleh seseorang ke pengadilan.
09:32Nah, tapi sekali lagi ya, kalau saya alirannya adalah substance over fork.
09:40Jadi, saya melihat kalaupun bergeser satu dua hari,
09:45saya tidak melihat urgensi yang sangat besar sebenarnya untuk menundat sidang tanggal sembilan.
09:54Iya, kan?
09:56Kalaupun misalnya tiba-tiba hari Senin, Pak Prabowo menyampaikan misalnya nama,
10:05dan diadakan tanggal sembilan,
10:07ya geser satu dua hari menurut saya tidak haram-haram banget.
10:12Karena saya lebih mengatakan substansinya lebih dilahulukan daripada formalitas.
10:17Nah, tapi itu lagi-lagi yang saya sampaikan,
10:19kita tidak bisa menutup pandangan orang lain yang mengatakan bahwa itu berpotensi cacat
10:24secara administratif dan prosedural.
10:26Jadi, ya sangat mungkin kemudian itu dipersoalkan.
10:29Oke, berarti yang kita nantikan adalah bagaimana nanti MPR menyikapinya?
10:33Apakah memundurkan jadwal agar secara formal memenuhi syarat?
10:37Segera, Pak Inwais kita mempersilahkan kepada MPR.
10:40Ada baiknya MPR mempertimbangkan secara politis maupun secara hukum
10:45yang seperti yang saya sampaikan tadi.
10:46Oke, kita nantikan sikap MPR seperti apa?
10:49Mengutamakan formalitas atau juga substansi seperti apa nanti ke depannya.
10:52Terima kasih Prof. Zainal Arifin Mukhtar,
10:54Guru Besar Ilmu Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Hukum UGM
10:57sudah bergabung di Sapan Indonesia Pagi.
10:59Selamat pagi Prof. Salam sehat selalu.
11:00Selamat pagi Prof. Zainal Arifin Mukhtar,

Dianjurkan