00:00Undang-undang perampasan aset akhirnya disahkan DPR setelah mengendap selama 18 tahun.
00:06Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban kejahatan
00:10seperti penipuan investasi hingga efek jera bagi para koruptor.
00:14Tapi undang-undang ini juga tidak lepas dari kritik
00:18karena dinilai minim partisipasi publik dan tidak ada keterbukaan dari DPR dalam pembahasannya.
00:24Kami sudah menghubungi sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI untuk dialog pada pagi hari ini
00:29namun masih belum mendapatkan respons.
00:31Jadi kita bahas soal ini bersama peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Pukatugam Zainur Rohman.
00:36Mas Zainur, selamat pagi.
00:39Selamat pagi Mbak Zindi.
00:41Mas Zainur setelah penantian 18 tahun akhirnya disahkan.
00:44Dengan penantian selama itu, apakah menurut Anda sudah betul menjadi kabar baik
00:49dan mengakomodasi apa yang diinginkan oleh publik?
00:53Kami merasa di-prank ya Mbak Zindi.
00:55Isinya pepesan kosong, makanya mereka berani mengesahkan
00:59karena ternyata apa yang menjadi aspirasi utama dari publik itu tidak diakomodir.
01:05Yaitu bagaimana harusnya undang-undang perampasan aset itu
01:10dapat mengakomodir mekanisme perampasan aset bagi para penyelenggara negara
01:16yang tidak sesuai dengan penghasilan sahnya, tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
01:21Ini yang kemudian akibat dari tidak diaturnya unexplained wealth
01:26di dalam undang-undang perampasan aset ini, kami tidak melihat kontribusi
01:30atau manfaat nyata undang-undang perampasan aset ini untuk mendukung pemerantasan korupsi.
01:36Mengapa demikian Mbak Zindi?
01:37Karena kalau kita lihat, hal-hal yang diatur di dalam undang-undang perampasan aset yang baru ini
01:43sudah hampir semua hal itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain,
01:48baik itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana
01:52atau bahkan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi Mbak Zindi.
01:56Artinya apa yang baru di undang-undang ini kok gitu Mas Zainur?
02:00Memang ada yang baru, yaitu perampasan aset tanpa putusan pidana.
02:04Tetap dengan putusan hakim ya Mbak Zindi ya, tetapi tanpa pemidanaan bagi pelakunya.
02:09Hanya saja Mbak Zindi, syarat untuk dapat diprosesnya itu
02:13lewat ketat, threshold-nya sangat tinggi, yaitu ketika tersangka atau terdakwanya meninggal dunia,
02:20melarikan diri, sakit permanen, pelakunya tidak diketahui,
02:23atau pelakunya tidak diketahui keberadaannya.
02:26Itu ada dalam pasal 6 ayat 1.
02:28Jadi bayangkan Mbak Zindi, untuk tipikor yang orangnya ada, orangnya hidup, tidak kabur,
02:34itu tidak dapat dilakukan perampasan aset tanpa pemidanaan,
02:37menggunakan mekanisme non-conviction-based asset for venture.
02:41Sehingga saya lihat memang ini adalah akal-akalan dari DPR,
02:45sekadar untuk kejar tayang, untuk memenuhi tuntutan dari publik,
02:50apalagi ada yang menjanjikan 15 Desember pasti sah, kemudian mereka mengesahkan.
02:55Sebenarnya yang ditakutkan oleh elitkan selama ini sebenarnya adalah
03:00perampasan aset yang tidak sesuai dengan penghasilannya itu Mbak Zindi.
03:03Misalnya ya, banyak pejabat atau bahkan aparat penegah hukum yang punya rekening gendut.
03:08Gaya hidupnya berumah-umah-umahan jauh sekali dari karakter penghasilan sahnya.
03:14Itu kan sebenarnya yang ingin disasar dari undang-undang perampasan aset,
03:17tapi ternyata itu tidak dimasukkan ke dalam undang-undang ini.
03:21Harta yang bisa dirampas itu dilimitasi Mbak Zindi,
03:24sedemikian rupa yang sebenarnya limitasi tersebut sudah ada di dalam KUHAP.
03:29Ya ini ada 4 jenis harta Mbak Zindi yang bisa dirampas.
03:32Yang pertama adalah hasil tindak pidana,
03:35yang kedua adalah alat tindak pidana,
03:38yang ketiga adalah hasil temuan yang diduga dari tindak pidana,
03:41dan yang keempat adalah harta milik sah pelaku untuk mengganti kerugian keuangan negara.
03:46Sebenarnya hampir semua hal itu sudah diatur Mbak Zindi dalam KUHAP kita
03:50maupun dalam undang-undang tipikor.
03:52Hanya satu kan yang baru yaitu hasil temuan gitu ya.
03:55Ini barang temuan yang memang sebelumnya belum diatur.
03:58Pertanyaannya, dengan kriteria yang ketat seperti ini,
04:02kasus kenapa yang bisa dijerat di proses menggunakan undang-undang perampasan aset yang baru ini?
04:09Saya sangat pesimis ya.
04:10Saya melihat ini undang-undang yang nantinya akan useless,
04:13tidak akan banyak berguna Mbak Zindi.
04:15Oke, nah Mas Zenur selain tadi harta yang nggak jelas asal-usulnya nggak bisa dirampas begitu saja,
04:20kemudian yang juga dikritisi adalah soal kasus-kasus korupsi di masa lalu
04:24sebelum undang-undang perampasan aset disahkan juga tidak bisa dirampas.
04:27Apalagi ini juga dihitung berlakunya 12 bulan setelah undang-undang diundangkan.
04:31Nah ini menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya di balik layarnya?
04:35Sampai pasal-pasal yang sebenarnya begitu diinginkan oleh publik justru kok lolos nih?
04:40Ini sepertinya kesepetatan elit ya, agar tidak menyentuh yang sudah melakukan korupsi di masa lalu.
04:47Bahkan kan seperti Mbak Zindi tadi bilang, ada waktu 12 bulan ini untuk membentuk dua lembaga itu
04:53yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan aset dan pengawasan terhadap perampasan aset.
04:59Kalau tadi ditanyakan ini tidak bisa retroaktif, itu memang beralasan kalau ini adalah sebuah pidana begitu ya.
05:07Padahal ini kan bukan pidana, ini adalah satu prosedur yang salah satunya adalah non-conviction based.
05:13Satu prosedur tanpa pemidanaan terhadap pelakunya.
05:17Sehingga menurut saya alasan DPR sangat lemah ketika mereka menggunakan seakan-akan ini adalah asas legalitas.
05:24Tidak bisa menjerat kejadian, peristiwa, korupsi atau kejahatan lainnya yang terjadi sebelum diperlakukannya undang-undang ini.
05:34Itu kan seakan-akan terjadi pemutihan Mbak Zindi.
05:36Jadi ini adalah penggunaan asas legalitas yang tidak tepat.
05:40Yang tentu saja pertanyaan saya, lantas manfaat kegunaan dari undang-undang ini nanti seperti apa?
05:46Jadi sekali lagi, saya lihat ini adalah undang-undang populis yang segera disahkan sekadar untuk kampanye,
05:53sekadar untuk mencari popularitas, meraih dukungan, padahal isinya tidak akan banyak bermanfaat.
06:00Dan saya berani taruhan dengan siapapun Mbak Zindi, akan sangat susah untuk menggunakan undang-undang ini diterapkan pada kasus-kasus
06:08yang real, yang konkret.
06:10Karena mayoritas dari tindak pidana korupsi itu kan ada pelakunya, pelakunya masih hidup, pelakunya ada di sini.
06:17Oke kalau misalnya pelakunya sudah kabur, zaman dulu misalnya ada editansil, mungkin Mbak Zindi ingat ya, koruptor namanya editansil.
06:23Nah itu kan sudah masa lalu, tidak bisa dicerat, selain persoalan dan luar saya.
06:27Kalau misalnya BLBI Mbak Zindi, itu kan sudah masa lalu, undang-undang ini tidak bisa memproses kejadian,
06:33kekara kejahatan yang sudah terjadi sebelum undang-undang ini disahkan.
06:38Selain itu Mbak Zindi, saya pikir memang undang-undang ini dengan sedemikian banyak syarat-syarat yang sangat detail dan seperti
06:46itu,
06:46ujung-ujungnya nanti akan sangat susah untuk digunakan, sehingga sekali lagi ini tidak lebih dari lipstick politik
06:54untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kekuasaan sangat berpihak terhadap pemberantasan korupsi.
06:59Padahal itu hanya pepesan kosong, Mbak Zindi.
07:02Nah bagaimana dengan dua badan yang rencana juga akan dibentuk?
07:04Badan pengelolaan aset dan badan pengawas perampasan aset.
07:06Seberapa urgen itu dibentuk dan bisa optimal nggak nantinya?
07:11Saya melihat berlebihan ya Mbak Zindi, membentuk dua lembaga.
07:16Setiap legislator membentuk undang-undang baru, ada kecenderungan diikuti dengan membentuk badan lembaga komisi.
07:26Kalau ini dibiarkan terus-menerus, setiap undang-undang membentuk komisi, maka Indonesia inflasi komisi begitu ya.
07:33Dan kemarin kan juga ada pembebaran sekian puluh komisi, ya karena ada kejala setiap membentuk undang-undang itu
07:39dibentuk lembaga yang menangani kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu.
07:43Menurut saya, kalau memang dibutuhkan lembaga, tidak perlu dua. Cukup satu begitu ya.
07:49Kenapa? Karena yang paling penting adalah pengelolaan aset itu tidak dilakukan oleh penyidik atau pemohonnya.
07:55Tidak dilakukan oleh aparat pendidikan hukumnya, Mbak Zindi.
07:58Kan berisiko ya, misalnya mengelola aset rampasan dilakukan oleh kejaksaan misalnya.
08:04Itu berisiko begitu ya. Apa risikonya?
08:06Ya risikonya adalah penggelapan dalam jabatan, menyalahgunakan, dan seterusnya.
08:10Dan itu juga ada banyak kasusnya ya, yang sudah bahkan berkebatan hukum tetap.
08:14Nah sehingga sebenarnya logis ketika kemudian pengelolaan aset itu dilakukan oleh satu lembaga di luar aparat pendidikan hukum.
08:21Tapi kalau itu dilakukan oleh dua lembaga, apa sudah dihitung? Cost and benefit analisisnya.
08:27Apakah sudah dihitung antara biaya dan manfaatnya gitu ya.
08:30Yang satu adalah badan pengelola, yang satu adalah badan pengawas.
08:34Ya nanti pertanyaannya, siapa yang akan mengawasi pengawas ini?
08:38Kan akan muncul pertanyaan-pertanyaan lagi.
08:40Sehingga menurut saya, kenapa harus dua lembaga?
08:42Apakah tidak cukup dengan satu lembaga dan satu lembaga tersebut?
08:45Saling kontrol, saling mengawasi dengan penegak hukum yang melakukan perampasan asetnya, Mbak Sindi.
08:51Yang ketiga, dalam menurut saya yang sangat penting sebenarnya adalah judisnya skrutini.
08:55Pengawasan dari peradilan, dari hakim.
08:58Setiap bentuk upaya paksa dalam pelaksanaan perampasan aset itu,
09:02wajib hukumnya meminta izin persetujuan dari pengadilan.
09:06Ya sehingga tidak ada penegak hukum itu berbuat semena-mena,
09:10tidak dapat mengurangi resiko abuse of power.
09:13Seharusnya itu cukup dengan izin pengadilan,
09:17cukup dengan saling mengontrol, saling mengawasi antara badan dengan aparat penegak hukumnya.
09:22Tidak perlu membentuk dua lembaga,
09:23yang dua lembaga ini menurut kami juga berapa sih perkara yang akan dirampas menggunakan undang-undang ini, Mbak Sindi,
09:30sampai menguntuk dua lembaga.
09:31Itu yang sangat kita tidak paham dari apa yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah ini, Mbak Sindi.
09:36Baik, dan saudara kami informasikan sekali lagi kami sudah berupaya menghubungi beberapa anggota Komisi 3 DPR RI,
09:42tapi belum ada yang merespon sampai pagi ini.
09:44Kami sudah mengupayakan itu agar diskusi kita menjadi berimbang.
09:48Mbak Zainur Rohman, terima kasih sudah memberikan pandangan bersama kami di Sampai Indonesia Pagi.
09:52Saya selalu, Mbak Zainur.
09:54Terima kasih, Mbak Zainur.