- 3 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menilai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat dijatuhi sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) jika terbukti memerintahkan dan mengendalikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Susno, posisi Listyo berbeda dengan pihak lain yang diduga terlibat karena diduga berperan sebagai pihak yang memerintahkan dan menerima informasi hasil penyadapan.
Susno menyebut PTDH merupakan sanksi terberat dalam sidang kode etik Polri.
Sementara untuk pidana, prosesnya tetap berjalan melalui peradilan umum.
Susno juga menilai penghapusan data hasil penyadapan dapat menjadi indikasi upaya menghilangkan barang bukti atau jejak elektronik.
Namun, menurutnya, jejak elektronik masih dapat ditelusuri melalui pemeriksaan forensik digital.
Terkait dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan, Susno mengingatkan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
"Dugaan itu tidak bisa diadili," kata Susno.
Susno menambahkan, jika benar terdapat upaya makar, kecil kemungkinan hanya melibatkan empat orang karena membutuhkan jaringan dan perencanaan yang lebih luas.
Produser: Yuilyana
Video Editor: Novaltri
Host: Shinta Milenia
Koordinator Konten: Theo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/702793/full-eks-kabareskrim-susno-bongkar-misteri-penyadapan-prabowo-gimana-nasib-listyo-sigit-zoomcast
Menurut Susno, posisi Listyo berbeda dengan pihak lain yang diduga terlibat karena diduga berperan sebagai pihak yang memerintahkan dan menerima informasi hasil penyadapan.
Susno menyebut PTDH merupakan sanksi terberat dalam sidang kode etik Polri.
Sementara untuk pidana, prosesnya tetap berjalan melalui peradilan umum.
Susno juga menilai penghapusan data hasil penyadapan dapat menjadi indikasi upaya menghilangkan barang bukti atau jejak elektronik.
Namun, menurutnya, jejak elektronik masih dapat ditelusuri melalui pemeriksaan forensik digital.
Terkait dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan, Susno mengingatkan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.
"Dugaan itu tidak bisa diadili," kata Susno.
Susno menambahkan, jika benar terdapat upaya makar, kecil kemungkinan hanya melibatkan empat orang karena membutuhkan jaringan dan perencanaan yang lebih luas.
Produser: Yuilyana
Video Editor: Novaltri
Host: Shinta Milenia
Koordinator Konten: Theo
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/702793/full-eks-kabareskrim-susno-bongkar-misteri-penyadapan-prabowo-gimana-nasib-listyo-sigit-zoomcast
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:023 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH
00:12Jangan-jangan disadap akulisan ini
00:18Juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta
00:23dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar
00:33Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo masih terus bergulit
00:38Polri telah menetapkan empat tersangka dan masih mendalami dugaan adanya pihak lain yang memberikan perintah
00:46Dalam kasus ini penyidik juga telah menemukan dugaan penyadapan tanpa prosedur
00:52serta penghapusan data hasil penyadapan
00:55Lantas bagaimana melihat perkara ini dari perspektif pendekakan hukum dan penyidikan
01:01Kita bahas bersama mantan kabar eskrim Polri, Pak Susno Duwaji
01:05Bapak, apa kabar Pak?
01:07Alhamdulillah, sehat
01:10Pak, kemarin itu Eko Hadi, Ijen Eko Hadi ini sudah di PT DH
01:14Dan minggu depan itu Jenderal Liz Jalsigit ini akan diperiksa juga, Pak
01:20Apakah status bagi mantan Kapolri ini membuat sidang etik ini menjadi lebih berat?
01:26Ya, pertama berat gitu, bahkan tidak bisa disidangkan gitu ya
01:32Kenapa? Karena berdasarkan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2002
01:39Tentang kode etik Polri dan komisi kode etik ya
01:44Dia tidak bisa disidangkan
01:46Mengapa?
01:47Karena disitu ada pada pasal 43 tertulis bahwa
01:52Majelis yang menyidangkan itu pangkatnya setidak-tidaknya sama
01:58Atau lebih tinggi
02:00Nah, kalau sama itu harus bintang 4 kan
02:03Sedangkan di Polri, bintang 4 itu hanya satu, Kapolri
02:08Nah, terus asal majelisnya siapa?
02:11Tidak ada lagi bintang 4
02:12Di bintang 3 gitu yang ada nama K
02:15Ya itu tidak bisa disidangkan
02:16Dan peraturan itu yang buat adalah
02:19Zaman era Kapolri-nya Pak Listio Sigit
02:23Saya tidak tahu apakah itu sudah menduga-duga bahwa
02:27Dia akan disidangkan
02:28Ya mudah-mudahan tidak ya
02:30Tapi kemarin akhirnya akan dibuat di amendemen gitu
02:34Dibuat peraturan Kapolri yang baru yaitu nomor 4 tahun 2026
02:40Pada pasal 43 ditentukan bahwa pangkatnya tidak harus lebih tinggi
02:47Bisa sampai dengan dua tingkat di bawah yang disidangkan
02:53Jadi bintang 4 bisa disidangkan oleh bintang 2
02:59Berarti untuk nantinya
03:02Kemungkinan untuk sidang dari Listio ini
03:05Bisa dari pangkat yang di bawahnya ya Pak
03:08Bintang di bawahnya seperti itu Pak
03:10Iya
03:11Lalu kemudian sebenarnya apa ya Pak
03:14Yang paling membedakan dari dugaan pelanggaran Listio Sigit ini
03:18Dengan dua jeneral yang sebelumnya ini sudah di PT DH Pak
03:22Dugaan pelanggarannya kemungkinan ya
03:26Pertama sama-sama melakukan penyadapan ilegal
03:31Yang kedua perbedaannya Listio lah yang memerintahkan gitu yang memimpin
03:39Karena apa semua informasi yang disadap oleh terdugah yang lain
03:46Yaitu baik yang dua yang sudah dipecat ditambah dengan SU yang sedang sakit ya
03:54Itu ngalirnya ke Pak Listio ya
03:57Walaupun kita tidak tahu setelah dari Pak Listio kemana kita tidak tahu gitu
04:01Tapi berarti peran daripada LSP ini lebih besar dibandingkan dengan tiga yang lain
04:10Jadi sebenarnya apa yang membedakan dari pelanggaran yang telah dilakukan Listio ini
04:19Dan jika misalkan Listio ini sudah terbukti menjadi pihak yang memerintahkan
04:24Dan mengendalikan dari penyadapan ilegal ini
04:27Seberapa berat sanksi yang bisa dijatuhkan dan layak dijatuhkan
04:32Yang dapat diterima oleh Listio ini Pak
04:34Sanksi yang terberat saya kira kalau terbukti di dalam sidang kode ini
04:40Nanti tidak akan berbeda dengan sanksi yang sudah diberikan kepada dua yang sudah di PTDH
04:48Dipecat
04:49Ya dipecat juga
04:50Nah dipecat itu adalah sanksi yang terberat untuk sidang kode etik
04:56Tidak ada yang lebih berat dari itu
04:59Karena apa sanksi kode etik berbeda dengan sanksi pidana
05:04Kalau sanksi pidana kan ada hukuman mati, ada hukuman sumur hidup
05:08Ada hukuman penjara sekian tahun
05:11Kita dikode etik
05:12Sanksi
05:14Dan yakinlah bahwa sanksi dipecat itu lebih berat daripada dia dihukum 5 atau 10 tahun
05:23Karena apa?
05:24Status pengabdiannya yang sudah sekian 10 tahun hilang
05:28Dia tidak berhak lagi menyandang pangkat misalnya
05:33General Polisi Purnawirawan
05:37Tidak boleh lagi
05:38Dan tidak boleh lagi menerima gaji
05:41Menerima pensiun
05:43Fasilitas-fasilitas lain yang diberikan kepada polisi aktif
05:48Ataupun ke polisi pensiun
05:49Dia tidak bisa mendapatkan lagi
05:51Sudah selesai
05:52Dan yang menanggungnya kan bukan dia saja
05:55Tapi termasuk keluarganya pun gitu
05:57Ikut merasakan
05:58Jadi sanksi ini berat sekali
06:01Lebih berat daripada sanksi pidana gitu
06:03Berarti sanksi maksimal adalah di PTDH ya
06:06Dipecat dengan tidak hormat
06:08Begitu ya Pak
06:09Lalu kemudian kalau nanti listio ini akan di PTDH
06:15Kira-kira apa ya dampak yang terjadi terhadap institusi Polri dan kepercayaan publik
06:22Apakah mungkin akan ada dampak yang terjadi
06:26Begitu Pak
06:28Jelas ya
06:30Artinya publik bertambah percaya pada Polri
06:34Polri tidak
06:35Pepesan kosong
06:37Tidak ngomong saja gitu
06:38Bahwa
06:39Betul
06:40Polri ingin menegakkan hukum itu tegak lurus gitu
06:44Siapapun yang bersalah diberi sanksi
06:47Bukan hukum itu hanya berlaku kepada anggota Polri yang pangkatnya
06:51Misalnya rendah, bintara, perwira pertama gitu
06:56Sampai perwira ingat
06:57Tidak
06:58Jenderal pun kalau bersalah
07:00Ya ditangkap, ditahan, diproses
07:04Dan terbukti melanggar kode etik yang berat ya dipecat
07:09Dan jenderal yang tertinggi itu adalah jenderal bintang 4
07:12Dan jabatannya Kapolri
07:15Jadi tidak ada institusi yang seluruh Polri menegakkan hukum seperti ini
07:21Jadi
07:22Wah ini luar biasa naiknya Polri ya
07:25Kalau proses ksidan kode etiknya ini benar
07:29Adil gitu
07:31Transparan
07:32Dan hukum yang diberikan adalah sesuai dengan tingkat kesalahannya
07:37Tidak usah takut
07:38Jadi justru bukan
07:40Menggeredatasi atau menjatuhkan
07:43Apa namanya
07:44Kepercayaan masyarakat pada Polri
07:46Tapi justru
07:47Meningkatkan kepercayaan masyarakat
07:50Sekelaku pemilik Polri
07:52Kepada afad kepolisiannya
07:55Terkait penyadapan ini Pak
07:57Kira-kira apakah penghapusan data dari hasil penyadapan ini
08:02Dapat menjadi indikasi adanya upaya menghilangkan barang bukti
08:07Iya penghapusan kan seupaya adalah upaya untuk menghilangkan barang bukti ya
08:14Tetapi penghapusan alat bukti jejak elektronik itu tidak segampang menghapus seperti kita menghapus tulisan biasa di papan tulis atau dimana
08:25ya tidak
08:26Jejak elektronik itu selalu ada dan para pakar IT itu bisa untuk menimbulkan kembali
08:34Bisa dilacak
08:36Tetapi perbuatan itu adalah termasuk satu perbuatan yang memberatkan
08:41Kedua perbuatan yang membuktikan bahwa betul telah terjadi sesuatu kegiatan ilegal
08:51Kegiatan melanggar hukum
08:53Buktinya menghilangkan jejak
08:57Lalu kira-kira apa yang harus dibuktikan untuk penyidik ini
09:03Dibuktikan penyidik untuk memastikan bahwa empat tersangka yang sudah ditetapkan tersebut
09:07Merupakan pelaku utama
09:09Bukan hanya pihak yang menjalankan perintah Pak
09:13Jadi karena ini empat
09:16Ya peran masing-masing kan berbeda
09:18Ya Pak Listio sampai saat ini dialah yang memerintahkan kepada yang bawahnya
09:25Jadi satu-satu sebagai pelaksana
09:29Ya Pak Listio sebagai otaknya pelaku utama
09:34Nah sekarang simbol apakah dari Pak Listio ini berhenti sampai disini
09:40Atau ada orang lain lagi yang memerintahkan Pak Listio
09:43Nah inilah yang sedang dilakukan upaya pembuktian oleh aparat Polri selaku penyidi
09:53Berkumpul dan mengikuti rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI
09:58Dalam keadaan sehat dan aman
10:01Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi
10:06Kepada pimpinan serta seluruh anggota Komisi 3 DPR RI
10:10Atas kesempatan yang diberikan kepada Polri
10:13Atas kesempatan yang
10:16Dan kami memandang rapat kerja ini sebagai bagian penting
10:21Dari fungsi pengawasan DPR RI
10:24Sekaligus
10:25Sarana memperkuat akuntabilitas Polri
10:28Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
10:30Dalam dialog Pak Susno kemarin
10:33Saya sempat mendengarkan bahwa Pak Susno ini memberikan pernyataan
10:36Bahwa terkait dugaan makar
10:39Pada penyadapan ini
10:41Pak Susno ini menyebutkan bahwa
10:44Tidak mungkin makar itu hanya dilakukan oleh 4 orang
10:47Begitu ya Pak ya
10:48Boleh dijelaskan gak Pak
10:50Kenapa hal tersebut
10:53Kenapa dari pandangan Pak Susno ini
10:55Makar ini tidak cukup hanya dilakukan oleh 4 orang
10:57Makar itu yang terberat itu adalah
11:02Menggunakan kekuatan bersenjata
11:04Untuk menggulingkan pemerintahan yang sah
11:07Atau untuk memisahkan sebagian wilayah Republik ini
11:12Dari negara kesatuan Republik Indonesia
11:14Yang gak cukup hanya dengan 1-2 orang gitu kan
11:18Pasti membutuhkan suatu kekuatan yang besar
11:22Yang terencana gitu
11:24Walaupun ya
11:26Walaupun tidak selalu makar itu harus bersenjata
11:30Nah tadi saya ngomongkan makar bersenjata
11:33Untuk memisahkan dan sebagainya ya
11:35Untuk merebut kekuasaan
11:37Bisa saja merebut kekuasaan itu
11:40Tidak bersenjata
11:41Tapi dengan cara
11:42Memberikan opini
11:45Membuat opini gitu
11:47Untuk menghilangkan kewibawaan pemerintah
11:51Sehingga rakyat tidak percaya lagi pada pemerintahnya
11:55Ekonominya kacau
11:57Politiknya kacau
11:58Kemudian terjadi
12:00Unjuk rasa besar-besaran
12:01Akhirnya pemerintah digulingkan
12:04Nah itu makar
12:06Jadi tidak terlalu harus bersenjata
12:10Nah untuk melakukan hal demikian
12:13Tidak mungkin oleh 4 orang
12:16Kan harus banyak orang
12:19Kamu di kota ini
12:20Di kota ini
12:21Kamu mencari informasi yang ini
12:23Kamu cari informasi
12:26Cari informasi itu ya
12:27Melalui penyadapan seperti ini gitu ya
12:29Tapi jelas tidak mungkin menakar itu oleh 4 orang
12:33Apalagi 1 orang
12:34Ya pasti banyak lah
12:37Terkait bukti-bukti
12:38Dari penyadapan terhadap presiden ini
12:41Kan dapat dikaitkan dengan
12:42Dugaan makar ya pak
12:44Kira-kira seberapa kuat bukti tersebut
12:46Yang akhirnya bisa memunculkan bahwa
12:49Penyadapan tersebut adalah
12:50Dugaan makar
12:52Kalau dugaan
12:54Ya bisa saja
12:55Namanya dugaan
12:56Tetapi dugaan itu
12:58Tidak bisa diadili
12:59Sama dengan pakar-pakar intelijen
13:03Pakar-pakar politik
13:04Mengatakan
13:05Wah ini diduga kuat
13:07Saya yakin bahwa ini
13:09Pasti untuk makar
13:11Tapi itu kan statement politik
13:13Atau statement intelijen
13:14Beda dengan
13:16Apa namanya
13:17Hukum
13:17Kalau hukum
13:19Tidak cukup dengan itu
13:20Karena apa?
13:21Opini tidak bisa diadili
13:23Persepsi tidak bisa diadili
13:25Kemudian statement tidak bisa diadili
13:27Tetapi opini statement
13:30Itu menjadi alat
13:32Bagi penyidik
13:34Untuk petunjuk
13:35Petunjuk mencari arah
13:38Dalam rangka
13:39Mengumpulkan alat bukti
13:41Karena bagi penyidik
13:43Bagi jaksa penuntut
13:45Bagi hakim
13:46Untuk mempunyai seseorang itu
13:48Pendoman dia bukan opini
13:50Bukan statement
13:51Tetapi alat bukti
13:53Apa itu alat bukti?
13:55Ya sebagaimana diatur dalam
13:57Hukum acara kita yang baru
13:59Itu ada berapa?
14:00Delapan ya
14:00Kalau tidak salah ya
14:01Keterangan aksi
14:03Keterangan ahli
14:04Kemudian
14:05Apa namanya
14:08Alat bukti elektronik
14:10Dan lain-lainnya
14:11Itulah yang dipakai sebagai
14:14Alat
14:15Untuk membuktikan
14:16Apa iya
14:17Telah terlaku
14:18Terjadi makar
14:19Apa
14:19Belum
14:20Standarnya disitu
14:29Minimal
14:30Saling
14:31Bersesuaian
14:33Terkait alat bukti
14:35Alat bukti dari hasil penyadapan ini
14:37Netizen ini ada yang berpendapat
14:40Gimana kalau bukti penyadapan ini
14:42Mungkin belum dihapus gitu
14:43Bisa nggak diungkap
14:45Di sidang
14:46Atau
14:46Mungkin didengarkan ke publik
14:48Atau
14:49Tetap rahasia
14:52Rahasia apa tidak
14:53Itu kan tergantung
14:55Perkaranya
14:55Yang rahasia itu
14:58Sudah diatur
14:59Di dalam hukum acara kita
15:00Kalau itu
15:01Menyangkut
15:02Kesusilaan
15:04Atau
15:05Misalnya
15:06Untuk perkara-perkara
15:07Anak-anak
15:08Dibawa umur
15:09Itu kan sifatnya
15:10Biasanya akan tertutup
15:11Untuk kesusilaan
15:12Juga tertutup
15:13Kalau untuk perbuatan pidana
15:15Seperti ini
15:15Tidak tertutup
15:18Bisa jadi
15:19Diungkap ke publik ya Pak
15:21Ya kalau memang
15:22Hakim
15:23Memerintahkan
15:24Misalnya Pak
15:24Ini rekamannya
15:25Ini-ini
15:26Misalnya Hakim
15:27Buka
15:28Ini
15:28Dengarkan suaranya
15:29Kan sidangnya terbuka
15:31Nanti
15:32Media
15:33Bisa memonitor
15:36Kemudian
15:37Yang hadir di persidangan
15:38Bisa monitor
15:39Tergantung
15:40Hakim dalam sidang tersebut
15:41Dia perintahkan
15:42Diputar apa tidak
15:43Rekaman itu
15:44Berarti
15:45Bisa jadi
15:46Mungkin
15:47Misalkan dari Hakim
15:49Memperbolehkan
15:50Atau
15:51Memberi perintah
15:52Untuk membuka
15:53Rekaman ke publik
15:54Berarti
15:54Seluruh Indonesia ini
15:56Bisa mendengarkan
15:57Rekaman hasil penyedapan tersebut ya Pak
15:59Bukan seluruh Indonesia
16:00Seluruh dunia
16:02Ternyata
16:03Misalnya
16:03Sampai ke Mars
16:05Di Mars pun bisa didengar
16:06Oke baik
16:08Kemudian
16:09Dari Kapolri
16:10Suyudini
16:11Baru
16:12Saja menjabat
16:14Tetapi
16:14Langsung menghadapi
16:15Kasus besar
16:16Yang menyerah
16:17Sejumlah jenderal
16:18Apakah ini bisa menjadi momentum
16:20Untuk melakukan reformasi internal
16:22Polo ini mungkin Pak Susun
16:24Bukan momentum
16:25Tapi sudah terjadi
16:27Jadi inilah yang namanya reformasi
16:29Reformasi itu bukan membuat konsep
16:33Bukan membuat berkas
16:35Bukan membuat tulisan
16:36Sampai tebalnya segini
16:373000 halaman
16:39Sehingga kalau ditumpuk sampai kebulan
16:41Bukan itu
16:42Tapi perbuatan nyata
16:43Nah perbuatan nyata
16:46Dia menghentaki bahwa polisi itu
16:48Tidak pandang bulu dalam perkara
16:51Berbuat adil
16:53Hukum itu
16:54Kemudian
16:55Polisi harus humanis
16:57Kemudian polisi harus bersahabat
16:59Atau apa
17:00Bersama rakyat
17:02Seperti inilah
17:03Jadi reformasinya berjalan
17:05Berjalan seperti ini
17:07Jangan lagi polisi
17:08Misalnya mengkriminalisasi
17:11Jangan terjadi apa-apa
17:12Kalau perkara
17:13Jangan ditumpuk
17:14Ya inilah reformasi
17:16Sebenarnya itu
17:17Dan bukan akan menjadi
17:19Tidak awal
17:19Tapi sudah berjalan
17:22Kemudian
17:23Terakhir ini
17:24Untuk Pak Susun
17:26Sebagai mantan
17:27Kabar es krim Polri
17:28Kira-kira geberakan
17:30Seperti apa
17:30Yang mungkin harus
17:32Dilakukan oleh
17:32Kapolri Suyudi
17:34Yang baru saja
17:34Menjabat sebagai
17:35Kapolri
17:36Agar reformasi
17:37Polri ini
17:38Tidak berhenti
17:38Hanya sebagai slogan
17:40Saja Pak
17:40Kita tidak perlu
17:42Geberak-gebrakan
17:43Karena kita
17:44Sudah terbiasa
17:45Di Indonesia ini
17:46Siapapun yang menjabat
17:48Untuk Priden
17:49Untuk Menteri
17:50Untuk Kapolri
17:51Itu
17:52Geberakan
17:53100 hari
17:54Nanti habis itu
17:55Tidur berhenti
17:56Ya kita
17:56Ya sepertinya saja
17:58Berjalan
17:58Jadi
17:59On the track
18:00Seperti sekarang
18:01Tidak perlu
18:02Semboyan-semboyan
18:03Semboyan
18:04Ini
18:04100 hari
18:06Ini
18:06Tidak
18:06Jadi sepanjang
18:07Dia menjabat
18:08Yalah
18:08Seperti ini
18:09Inilah yang benar
18:11Dan mudah-mudahan
18:12Cara-cara Pak
18:27Loyo lagi
18:29Letoy lagi
18:30Seperti inilah
18:31Yang kita maui
18:32Terhadap
18:33Pemimpin-pemimpin
18:34Di Republik ini
18:35Pak
18:37Kalau misalkan
18:37Ada dugaan
18:38Ini kan ada dugaan
18:39Unsur politis
18:40Begitu ya
18:40Bagaimana
18:42Polri ini
18:42Harusnya menyekapi
18:44Kejadian
18:45Seperti ini Pak
18:46Polri di dalam
18:48Menyidik perkara
18:49Termasuk
18:50Jaksa
18:50Termasuk
18:51Akim
18:51Dia harus
18:53Butaturi
18:54Terhadap
18:54Politik
18:55Gak perlu
18:55Didengarkan
18:56Karena standarnya
18:57Itu adalah
18:58Hukum
18:58Manakala
18:59Hukum
19:00Sudah dicampurkan
19:01Dengan
19:01Politik
19:01Itu kacau
19:03Tidak akan
19:04Ketemu
19:05Ya
19:06Politik
19:06Kita
19:07Jadi tidak
19:08Udahlah
19:09Standar hukum
19:10Saja
19:10Pakailah
19:11Standarnya
19:11Hukum
19:12Terbukti
19:12Tidak
19:13Menurut
19:13Hukum
19:14Alat
19:15Buktinya
19:15Apa
19:16Yaitu ada
19:17Delapan
19:17Apa
19:18Berapa
19:18Ditulis
19:19Dikan
19:19Hukum
19:19Acara
19:20Kita
19:20Yang minimal
19:21Harus
19:22Ada
19:22Dua
19:23Dan
19:23Saling
19:24Bersesuaian
19:25Sudah itu
19:26Standarnya
19:26Terbukti
19:27Tidak
19:28Terbukti
19:29Tidak
19:30Terbukti
19:30Bebas
19:31Itulah
19:32Namanya
19:32Keadilan
19:33Terbukti
19:34Hukum
19:35Berapa
19:35Berat
19:36Hukumnya
19:36Tergantung
19:37Dengan
19:37Tingkat
19:38Kesalahannya
19:41Baik
19:42Baik
19:43Pak Susno
19:44Terima
19:44Terima kasih atas waktunya
19:45Kita akan kawal terus
19:46Terkait penyidikan kasus ini
19:49Dan
19:49Pekan depan
19:50Minggu depan
19:51Akan dilaksanakan
19:53Sidang etiknya
19:54Listio Sigit
19:55Kita akan pantau terus
19:56Terkait kasus ini
19:57Terima kasih
19:58Pak Susno
19:58Atas waktunya
19:59Terima kasih
20:00Dekat atas waktunya
20:01Terima kasih
20:22Terima kasih
20:24Lalu
20:25Lalu install
20:26Selesai
20:27Kamu bisa menonton
20:28Video pilihan editorial
20:30Kompas TV
20:31Download Kompas TV Apps
20:33Di TV kamu
20:34Sekarang juga
20:35Terima kasih atas waktunya
20:35Terima kasih atas waktunya