KOMPAS.TV - Proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahap persiapan. Selain menyiapkan mekanisme pemilihan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen calon wakil presiden.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Juanda, menjelaskan bahwa pemilihan dapat mengutamakan musyawarah mufakat. Namun, apabila kesepakatan tidak tercapai, mekanisme voting dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan agar proses verifikasi tidak sekadar menjadi formalitas.

Persyaratan calon, mulai dari riwayat pendidikan, kesehatan, hingga rekam jejak hukum, harus diperiksa secara sungguh-sungguh. Lantas, bagaimana mekanisme pemilihan wakil presiden sesuai aturan konstitusi? Apa saja aspek yang wajib diperiksa tim verifikasi MPR?

Simak pembahasannya bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Juanda.

#cawapresprabowo #gibran #mpr

Baca Juga Persiapan Verifikasi Dokumen Cawapres Pengganti Gibran di MPR di https://www.kompas.tv/nasional/702877/persiapan-verifikasi-dokumen-cawapres-pengganti-gibran-di-mpr

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702878/prof-juanda-soal-verifikasi-dokumen-cawapres-pengganti-gibran
Transkrip
00:00Saudara hingga saat ini posisi wakil presiden masih kosong setelah Gibran Raka Buming mengundurkan diri.
00:05MPR menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengirimkan dua nama Cawapres pada 25 November mendatang.
00:13Ketua tim ad hoc MPR RI Bambang Urianto atau Bambang Pacul menyatakan Presiden Prabowo sudah memberikan kode ke pimpinan MPR
00:22dalam hal ini Ketua MPR Ahmad Muzani bahwa dua nama Cawapres akan diserahkan pada 25 November mendatang.
00:28Presiden Prabowo rencananya akan datang sendiri ke MPR untuk menyerahkan dua nama Cawapres itu.
00:34Bambang Pacul bilang pimpinan MPR akan menerima kehadiran Presiden dengan kehormatan penuh.
00:40Selain pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan akan hadir di agenda ini.
00:51Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR dalam hal ini Pak Ahmad Muzani.
01:02Kami juga sudah dibisikin kemungkinan terbesar, jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25
01:18November.
01:20Kami semua akan menerima di ruang delegasi, di ruang tempat-rapat gabungan itu dengan, kita pasti dengan kehormatan penuh, pakai
01:33jas, pakai daswi, gini komplit lah.
01:37Saudara seluruh mekanisme masih dibahas tim ad hoc dan tim verifikasi yang dibentuk MPR RI terkait dengan pemilihan Cawapres pada
01:459 Desember mendatang.
01:47Kita akan bahas bersama dengan Prof. Juwanda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul yang sudah bergabung di Breaking
01:55News Kompas TV.
01:56Selamat sore Prof. Juwanda.
02:02Masih ada isu terkait dengan pemilihan Wakil Presiden nanti dilakukan secara musyawara untuk mempakat.
02:10Dalam tatib MPR pasal 140 disebutkan ini ada dua nama yang nanti akan dipilih secara voting.
02:17Apakah kemungkinan musyawara ini masih bisa dilakukan?
02:21Oh iya, itu kan prinsip dari demokrasi Indonesia ya.
02:27Baik itu tertulis maupun tidak tertulis.
02:30Apalagi ini sudah jelas dalam undang-undang MP3 itu memang dikenal untuk pola bentuk dari keputusan MPR itu musyawara mupakat.
02:50Itu masih diakui, tetapi seandainya itu tidak terpenuhi, tidak terwujud, maka baru menggunakan pola yang kedua itu voting.
03:04Saya kira itu benar-benar sudah diatur dalam undang-undang MP3 termasuk di tatib MPR juga dikenal.
03:17Karena itu turunan dari undang-undang MP3, saya kira itu.
03:21Bahkan boleh hanya mengajukan satu calon, Prof. Juwanda?
03:25Oh kalau itu lain lagi.
03:27Kalau calon itu sudah normatif konstitusional sudah diatur di dalam pasal 8, ayat 2, undang-undang dasar negara Republik Indonesia
03:39tahun 1945.
03:40Dan itu tidak boleh.
03:43Artinya harus dua calon ya, Prof ya?
03:46Kalau itu sudah form, tidak boleh satu.
03:51Walaupun memang dalam proses politik artisnya ada salah satu yang memang diberi kode oleh Pak Presiden,
04:00beliau maunya yang mana.
04:02Itu biasanya bisa saja terjadi, cuman kita saja yang tidak tahu.
04:09Mungkin dia perisinya atau kode-kode dengan ketua-ketua partai atau ketua-ketua paksi kalau di MPR termasuk,
04:23dia adalah ketua kelompok DPD atau ketua DPD itu sendiri untuk mengerucut ke salah satu nama.
04:31Nah dengan demikian saya kira ya proses pemilihan nanti tidak akan rumit, tidak akan terlalu lama.
04:42Tapi seandainya memang Pak Presiden menganggap dari dua calon wakil Presiden itu hanya sama-sama berimbang
04:50dan sama-sama dia inginkan terserah MPR yang memilih, maka itu kayaknya alot itu.
05:03Nah alot artinya tidak mungkin tercapainya mengusawara untuk mempakat,
05:11karena dilepaskan oleh Presiden terserah berjuanglah kalian dari dua nama itu
05:18dan terserah lah MPR untuk memilih.
05:21Nah kalau itu terjadi maka pemilihannya pasti voting.
05:27Tapi kalau misalnya sudah ada sinyal-sinyal, ya diberikan oleh Presiden,
05:33maka itu saya kira musyawara mempakat adalah alternatif yang terbaik dan paling tepat.
05:43Bagaimana nanti menentukan hasil musyawarah itu bisa, apa namanya, bisa menentukan satu calon ini
05:52sebagai pemenang jadi wapres?
05:57Ya kan bisa saja, itu kan biasa kan di beberapa momen ketika suatu pemilihan sudah sepakat
06:07untuk menggunakan musyawarah mempakat, maka biasanya ini disampaikan oleh pimpinan MPR kepada pelur,
06:18kepada pelur, bahwa ini sudah ada dua nama calon pres untuk kita pilih, ya.
06:32Terus dipelurkan setelah itu tentu ditanya.
06:37Nomor satu, nomor dua, sebelum diinikan pasti disepakati dulu, ya aklamasi atau bagaimana.
06:45Tapi ketika aklamasi, maka itu dengan pola yang umum saya kira, tentu pimpinan MPR bertanya.
06:57Ya kalau tidak sepakati, ini aklamasi, aklamasi tentu, ini ada dua nama, satu atau dua.
07:03Dari dua nama ini, kira-kira apakah nomor dua disetujui untuk ini?
07:10Oh, mungkin tidak ada reaksi atau diam, maka ditanya untuk calon nomor satu.
07:19Oke, aklamasi setuju, selesai itu sudah merupakan mekanisme yang sah dalam peraturan pemberangan kita.
07:30Oke, Prof. Juanda, terkait dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh MPR,
07:35apa yang harus menjadi soratan tim verifikasi ini?
07:40Ya, verifikasi ini kan salah satu tim yang khusus dibentuk kemarin dalam rapat gabungan, ya.
07:50Dan itu terdiri dari unsur fraksi-fraksi dan unsur dari kelompok DPD yang semuanya 36 orang.
08:00Nah, kewenangan salah satu adalah beberapa hal yang menjadi kewenangannya mengecek kelengkapan dokumen
08:12yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang disampaikan oleh calon wakil presiden itu sendiri
08:20dari seluruhannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017
08:28tentang pemilu itu masih berlaku syarat calon wakil presiden, ya.
08:37Dari syarat substansi setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Nasar,
08:44dan seterusnya tidak pernah dihukum, hukuman pidana, ya.
08:50Terus syarat pendidikan, ya, kesehatan, dan seterusnya itu dicek.
08:58Itulah wewenang dari tim verifikasi mengecek kelengkapan.
09:04Setelah mengecek kelembang, kelengkapan tentu tim verifikasi, ya,
09:09bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang disampaikan oleh calon wakil presiden.
09:17keabsahannya bagaimana, kalau misalnya dia tamat SMA, SMA di mana, misalnya, ya.
09:25Terus ijazah digunakan, kalau dia tamat UI, misalnya, atau apalagi,
09:32saya melihat dari calon-calon yang dimunculkan itu adalah tidak terlalu jauh tempat sekolahnya.
09:42Paling, ya, paling jauh Lampung, ya, atau paling jauh, ya, Jakarta ini sendiri.
09:49Jadi cepat.
09:50Artinya tidak butuh waktu lama untuk proses verifikasi itu, ya, Prof, ya?
09:55Tidak, tidak.
09:55Nah, tapi itu wajib kita mohon kepada tim verifikasi melalui forum ini
10:04agar tidak melaksanakan wawonan itu hanya formalitas saja,
10:10tetapi harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,
10:15jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi kembali, ya, muncul problematik apakah memang
10:24misalnya seseorang itu pernah dihukum, tapi pada saat mencalon tidak dilampirkan,
10:31atau pada saat dicalon ijazahnya.
10:36Ini perlu-perlu diverifikasi oleh tim verifikasi.
10:48Terima kasih, Prof. Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul
10:52sudah berbagi perspektif bersama kami di Breaking News Kompas TV.
10:55Terima kasih, Prof.
10:56Terima kasih.

Dianjurkan