00:00Saudara hingga saat ini posisi wakil presiden masih kosong setelah Gibran Raka Buming mengundurkan diri.
00:05MPR menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengirimkan dua nama Cawapres pada 25 November mendatang.
00:13Ketua tim ad hoc MPR RI Bambang Urianto atau Bambang Pacul menyatakan Presiden Prabowo sudah memberikan kode ke pimpinan MPR
00:22dalam hal ini Ketua MPR Ahmad Muzani bahwa dua nama Cawapres akan diserahkan pada 25 November mendatang.
00:28Presiden Prabowo rencananya akan datang sendiri ke MPR untuk menyerahkan dua nama Cawapres itu.
00:34Bambang Pacul bilang pimpinan MPR akan menerima kehadiran Presiden dengan kehormatan penuh.
00:40Selain pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan akan hadir di agenda ini.
00:51Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR dalam hal ini Pak Ahmad Muzani.
01:02Kami juga sudah dibisikin kemungkinan terbesar, jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25
01:18November.
01:20Kami semua akan menerima di ruang delegasi, di ruang tempat-rapat gabungan itu dengan, kita pasti dengan kehormatan penuh, pakai
01:33jas, pakai daswi, gini komplit lah.
01:37Saudara seluruh mekanisme masih dibahas tim ad hoc dan tim verifikasi yang dibentuk MPR RI terkait dengan pemilihan Cawapres pada
01:459 Desember mendatang.
01:47Kita akan bahas bersama dengan Prof. Juwanda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul yang sudah bergabung di Breaking
01:55News Kompas TV.
01:56Selamat sore Prof. Juwanda.
02:02Masih ada isu terkait dengan pemilihan Wakil Presiden nanti dilakukan secara musyawara untuk mempakat.
02:10Dalam tatib MPR pasal 140 disebutkan ini ada dua nama yang nanti akan dipilih secara voting.
02:17Apakah kemungkinan musyawara ini masih bisa dilakukan?
02:21Oh iya, itu kan prinsip dari demokrasi Indonesia ya.
02:27Baik itu tertulis maupun tidak tertulis.
02:30Apalagi ini sudah jelas dalam undang-undang MP3 itu memang dikenal untuk pola bentuk dari keputusan MPR itu musyawara mupakat.
02:50Itu masih diakui, tetapi seandainya itu tidak terpenuhi, tidak terwujud, maka baru menggunakan pola yang kedua itu voting.
03:04Saya kira itu benar-benar sudah diatur dalam undang-undang MP3 termasuk di tatib MPR juga dikenal.
03:17Karena itu turunan dari undang-undang MP3, saya kira itu.
03:21Bahkan boleh hanya mengajukan satu calon, Prof. Juwanda?
03:25Oh kalau itu lain lagi.
03:27Kalau calon itu sudah normatif konstitusional sudah diatur di dalam pasal 8, ayat 2, undang-undang dasar negara Republik Indonesia
03:39tahun 1945.
03:40Dan itu tidak boleh.
03:43Artinya harus dua calon ya, Prof ya?
03:46Kalau itu sudah form, tidak boleh satu.
03:51Walaupun memang dalam proses politik artisnya ada salah satu yang memang diberi kode oleh Pak Presiden,
04:00beliau maunya yang mana.
04:02Itu biasanya bisa saja terjadi, cuman kita saja yang tidak tahu.
04:09Mungkin dia perisinya atau kode-kode dengan ketua-ketua partai atau ketua-ketua paksi kalau di MPR termasuk,
04:23dia adalah ketua kelompok DPD atau ketua DPD itu sendiri untuk mengerucut ke salah satu nama.
04:31Nah dengan demikian saya kira ya proses pemilihan nanti tidak akan rumit, tidak akan terlalu lama.
04:42Tapi seandainya memang Pak Presiden menganggap dari dua calon wakil Presiden itu hanya sama-sama berimbang
04:50dan sama-sama dia inginkan terserah MPR yang memilih, maka itu kayaknya alot itu.
05:03Nah alot artinya tidak mungkin tercapainya mengusawara untuk mempakat,
05:11karena dilepaskan oleh Presiden terserah berjuanglah kalian dari dua nama itu
05:18dan terserah lah MPR untuk memilih.
05:21Nah kalau itu terjadi maka pemilihannya pasti voting.
05:27Tapi kalau misalnya sudah ada sinyal-sinyal, ya diberikan oleh Presiden,
05:33maka itu saya kira musyawara mempakat adalah alternatif yang terbaik dan paling tepat.
05:43Bagaimana nanti menentukan hasil musyawarah itu bisa, apa namanya, bisa menentukan satu calon ini
05:52sebagai pemenang jadi wapres?
05:57Ya kan bisa saja, itu kan biasa kan di beberapa momen ketika suatu pemilihan sudah sepakat
06:07untuk menggunakan musyawarah mempakat, maka biasanya ini disampaikan oleh pimpinan MPR kepada pelur,
06:18kepada pelur, bahwa ini sudah ada dua nama calon pres untuk kita pilih, ya.
06:32Terus dipelurkan setelah itu tentu ditanya.
06:37Nomor satu, nomor dua, sebelum diinikan pasti disepakati dulu, ya aklamasi atau bagaimana.
06:45Tapi ketika aklamasi, maka itu dengan pola yang umum saya kira, tentu pimpinan MPR bertanya.
06:57Ya kalau tidak sepakati, ini aklamasi, aklamasi tentu, ini ada dua nama, satu atau dua.
07:03Dari dua nama ini, kira-kira apakah nomor dua disetujui untuk ini?
07:10Oh, mungkin tidak ada reaksi atau diam, maka ditanya untuk calon nomor satu.
07:19Oke, aklamasi setuju, selesai itu sudah merupakan mekanisme yang sah dalam peraturan pemberangan kita.
07:30Oke, Prof. Juanda, terkait dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh MPR,
07:35apa yang harus menjadi soratan tim verifikasi ini?
07:40Ya, verifikasi ini kan salah satu tim yang khusus dibentuk kemarin dalam rapat gabungan, ya.
07:50Dan itu terdiri dari unsur fraksi-fraksi dan unsur dari kelompok DPD yang semuanya 36 orang.
08:00Nah, kewenangan salah satu adalah beberapa hal yang menjadi kewenangannya mengecek kelengkapan dokumen
08:12yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang disampaikan oleh calon wakil presiden itu sendiri
08:20dari seluruhannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017
08:28tentang pemilu itu masih berlaku syarat calon wakil presiden, ya.
08:37Dari syarat substansi setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Nasar,
08:44dan seterusnya tidak pernah dihukum, hukuman pidana, ya.
08:50Terus syarat pendidikan, ya, kesehatan, dan seterusnya itu dicek.
08:58Itulah wewenang dari tim verifikasi mengecek kelengkapan.
09:04Setelah mengecek kelembang, kelengkapan tentu tim verifikasi, ya,
09:09bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen yang disampaikan oleh calon wakil presiden.
09:17keabsahannya bagaimana, kalau misalnya dia tamat SMA, SMA di mana, misalnya, ya.
09:25Terus ijazah digunakan, kalau dia tamat UI, misalnya, atau apalagi,
09:32saya melihat dari calon-calon yang dimunculkan itu adalah tidak terlalu jauh tempat sekolahnya.
09:42Paling, ya, paling jauh Lampung, ya, atau paling jauh, ya, Jakarta ini sendiri.
09:49Jadi cepat.
09:50Artinya tidak butuh waktu lama untuk proses verifikasi itu, ya, Prof, ya?
09:55Tidak, tidak.
09:55Nah, tapi itu wajib kita mohon kepada tim verifikasi melalui forum ini
10:04agar tidak melaksanakan wawonan itu hanya formalitas saja,
10:10tetapi harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,
10:15jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi kembali, ya, muncul problematik apakah memang
10:24misalnya seseorang itu pernah dihukum, tapi pada saat mencalon tidak dilampirkan,
10:31atau pada saat dicalon ijazahnya.
10:36Ini perlu-perlu diverifikasi oleh tim verifikasi.
10:48Terima kasih, Prof. Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul
10:52sudah berbagi perspektif bersama kami di Breaking News Kompas TV.
10:55Terima kasih, Prof.
10:56Terima kasih.