00:11Pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan hingga persidangan kini dapat dilakukan secara elektronik.
00:19Penerapan teknologi ini menjadi salah satu pengalaman yang dibagikan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada delegasi peradilan dari Beijing, Tiongkok.
00:29Rabu 28 Oktober 2026, Mahkamah Agung RI menerima kunjungan delegasi peradilan Beijing di gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat.
00:39Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menerima langsung delegasi bersama jajaran pimpinan Mahkamah Agung dalam pertemuan kehormatan.
00:46Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan kerjasama yudisial sekaligus menjadi ajang bertukar pengalaman mengenai pengembangan sistem peradilan
00:56digital di kedua negara.
00:59Delegasi peradilan Beijing dipimpin Zhang Ying, Presiden Pengadilan Internet Beijing.
01:03Dalam pertemuan ini, kedua pihak bertukar informasi mengenai kebijakan digitalisasi peradilan, serta praktik pengelolaan sistem peradilan di Indonesia dan Tiongkok.
01:14Salah satu topik utama yang menjadi pembahasan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mendukung pelaksanaan tugas hakim.
01:22Mahkamah Agung memaparkan integrasi sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP dengan sistem informasi administrasi perkara MA terintegrasi yang mendukung penanganan
01:34perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
01:37Mahkamah Agung juga menjelaskan penerapan e-court yang telah terintegrasi dengan SIPP sejak 2018.
01:46Pada sesi berikutnya, diskusi berlanjut ke digitalisasi administrasi peradilan, publikasi putusan, siaran langsung persidangan, dan akses publik terhadap informasi peradilan.
01:56Sesi terakhir membahas kerjasama internasional di bidang peradilan digital, perkara dengan unsur asing, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.
02:08Rangkaian kunjungan dilengkapi demonstrasi sistem peradilan digital, manajemen perkara, dan informasi yudisial.
02:14Pertukaran pengalaman ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi internasional dengan tetap memperhatikan integritas, keamanan data, serta independensi
02:25kekuasaan kehakiman.
