JAKARTA, KOMPAS.TV Gelombang desakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming mengemuka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti persoalan persyaratan pendidikan formal hingga tidak ditemukannya ijazah setara SMA.
Menindaklanjuti hal tersebut, koalisi masyarakat sipil mendatangi Gedung DPR RI untuk menyerahkan berkas aduan.
Rombongan Ahmad Khozinudin mendesak DPR untuk segera mengaktifkan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari upaya mendorong pemakzulan Gibran.
Tim advokasi kemudian melanjutkan langkah politik dengan mendatangi sejumlah kantor pusat partai politik, mulai dari DPP Partai Gerindra hingga DPP PDI Perjuangan.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Khozinudin mendesak PDIP mengambil inisiatif dalam mendorong proses pemakzulan.
Pihak pendukung Gibran menilai gerakan tersebut sebagai akrobat politik. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa wacana pemakzulan tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkembang menjadi dinamika politik yang melibatkan berbagai kekuatan di parlemen.
Lantas, bagaimana kelanjutan desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming? Akankah DPR RI menindaklanjuti aduan tersebut melalui mekanisme konstitusional, atau justru berhenti sebagai polemik politik?
Video Editor: Joshua
Produser: Theo Reza
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/696372/kronologi-upaya-desakan-pemakzulan-wapres-gibran-via-dpr-parpol-disurati
