[FULL] Pemakzulan Gibran Disorot, Bagaimana Sikap Golkar dan Prabowo? | BOLA LIAR - Video Dailymotion

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima permohonan diskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hukum dan politik.    Wacana pemakzulan pun mengemuka, sementara sikap partai politik di DPR dan posisi Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan.    Baca Juga Bongkar Sikap Golkar Soal Isu Pemakzulan Gibran, Akankah Prabowo Tetap Bertahan? di https://www.kompas.tv/video/695165/bongkar-sikap-golkar-soal-isu-pemakzulan-gibran-akankah-prabowo-tetap-bertahan    Dalam program Bola Liar, para narasumber mengulas makna putusan MK, polemik persyaratan pencalonan Gibran, hingga kemungkinan DPR menindaklanjuti persoalan ini melalui mekanisme konstitusional.    Ahmad Irawan dari Fraksi Golkar, Kurniawan, Asfinawati, Taufik Billfaqih, dan Lukas Luwarso menyampaikan pandangan berbeda mengenai peluang pemakzulan dan masa depan politik Gibran.    Apakah polemik ini akan berlanjut ke Senayan? Simak debat lengkapnya di Bola Liar, KOMPAS.TV.    Produser: Prayogi Haro    Editor: Novaltri    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/video/695166/full-pemakzulan-gibran-disorot-bagaimana-sikap-golkar-dan-prabowo-bola-liar

Transcript

00:00:14Pembangunan para pembangunan tidak dapat diterima.

00:00:21Mantan Presiden Jokowi bereaksi atas wacana pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming

00:00:27pasca putusan MK yang menyatakan tidak menemukan ijasa Gibran.

00:00:32Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui.

00:00:42Silahkan ikuti mekanisme demokrasi yang kersedia,

00:00:46yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada.

00:00:52Saya kira itu, tidak ada masalah.

00:00:56Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bilang,

00:00:59menghormati putusan MK yang tidak menerima permohonan Deni CS.

00:01:04Soal tidak ditemukannya ijasa Gibran,

00:01:07mengaku belum mempelajari lebih lanjut putusan MK itu.

00:01:11Sudah jelas, namanya keputusan yang diambil.

00:01:16Kita sama-sama dengarkan bahwa juga akan tidak diterima.

00:01:21Nah, karena itu kita menghormati putusan MK tersebut.

00:01:26Saya belum pelajari secara lebih lanjut keputusannya.

00:01:31Saya hanya mendengar keputusan yang kemudian sudah diputuskan MK.

00:01:40Anggota Komisi 2 DPR Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun,

00:01:44menyarankan Gibran untuk mundur.

00:01:47Ia juga mendorong DPR menindaklanjuti putusan MK lewat mekanisme pemaksulan.

00:01:53Dia mengundurkan diri, itu lebih baik.

00:01:56Satu, kalau tidak ya DPR harus yang menindaklanjuti kan kemarin di latihan MK-nya.

00:02:02Mereka karena prosesnya sudah melewati waktu,

00:02:06ini urusan lembaga lain, lembaga lain yang dimaksud itu DPR.

00:02:10Itu maksud urusan impeachment, tapi itu kan tergantung DPR.

00:02:12Kalau masih menjaga maharkat dan mertabat,

00:02:16lembaga ini dalam menjaga etik dan moral perbangsa dan pernegara,

00:02:21ya harus ada tindaklanjutnya.

00:02:23Denny Indrayana, pemohon diskualifikasi Gibran yang gugatannya tidak diterima MK,

00:02:30meyakini proses bakal berlanjut ke pemakzulan.

00:02:34Saya harus realistis bahwa MK memberikan petunjuk,

00:02:40memberikan hint bahwa langkah selanjutnya adalah impeachment proses.

00:02:44Tetapi kita juga tahu bahwa perjuangan itu tidak mudah.

00:02:49Dia akan sangat bergantung dengan dinamika di antara berbagai pimpinan partai.

00:02:56Bagaimana dinamika Prabowo dengan anggota PSI yang baru menunjukkan kartunya,

00:03:04mantan Menkopol Hukam Mahfud MD berpandangan peluang pemakzulan Gibran bergantung pada Presiden Prabowo

00:03:11yang koalisinya menguasai mayoritas suara di parlemen.

00:03:16kuncinya di Pak Prabowo,

00:03:18kalau Pak Prabowo bilang,

00:03:20go silakan saya tidak ikut-ikut,

00:03:22sesuaikan dengan semangat konstitusional kita,

00:03:26menurut saya ini jalan.

00:03:28Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming lebih dulu merespon seputusan MK.

00:03:33Ia mengaku menghormati sidang di MK.

00:03:36Soal ijazah yang dipersoalkan, Gibran membela diri.

00:03:40Ia bilang, tidak mungkin ia bisa kuliah kalau tidak lulus SMA.

00:03:45Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK.

00:03:53Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah.

00:03:57Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.

00:04:02Putusan MK soal syarat pencalonan Gibran di Pilpres,

00:04:05dinilai tidak melampaui kewenangannya sebagai pengadil sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

00:04:11Putusan MK tidak menerima diskualifikasi Gibran,

00:04:14sekaligus menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran,

00:04:17tak pelak memberi ruang kelanjutan ke proses politik di Parlemen.

00:04:28Halo semalam saudara, bola liar kembali menggelendeng ke hadapan Anda.

00:04:33Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak menerima permohonan Deni Indrayana CS

00:04:37untuk mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming.

00:04:41Meski demikian, putusan MK menggerakkan bola liar.

00:04:45MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah Gibran.

00:04:49Membuka kemungkinan soal syarat pencalonan jadi pintu masuk kewacana pemakzulan yang jadi rana DPR.

00:04:56Belum ada sikap resmi DPR,

00:04:57tapi suara-suara untuk memulai proses politik di Senayan mulai bergemba.

00:05:02Bagaimana peluang Gibran terkena impeachment selagi mayoritas suara di DPR?

00:05:06Tidak ada di tangan koalisi pendukung Presiden Prabowo?

00:05:10Apakah DPR bisa mengesampingkan putusan MK yang tidak menerima gugatan,

00:05:15tapi juga menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai syarat pencalonan di PIPRES 2024?

00:05:2124, kita bahas lengkapnya dalam bola liar.

00:05:25Bersama saya, Mas Sister, tarikan.

00:05:29Dialog malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio.

00:05:33Saya menyiapkan Lukas Luwarso, anggota Bonjoy.

00:05:35Selamat malam, Bang Lukas.

00:05:36Selamat malam.

00:05:38Asfinawati, dosen STH Indonesia, Jentera.

00:05:40Selamat malam.

00:05:42Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR, fraksi Partai Gokar.

00:05:46Selamat malam, Bang Irawan.

00:05:48Kurniawan, ketua umum Gerakan Cinta Prabowo.

00:05:51Selamat malam, Bang Kurniawan.

00:05:54Taufik Milpaki, ketua umum Gibran Nisti.

00:05:56Selamat malam.

00:06:05Selamat malam.

00:06:06Politik, selamat malam, Bang Effendi.

00:06:08Selamat malam.

00:06:09Dan tentu saja menyapa, selamat ginting, pengamat politik dan militer Universitas Nasional.

00:06:14Selamat malam.

00:06:15Saya langsung ke Bang Lukas.

00:06:17Bang Lukas, putusan MK sudah membuat bola liar dan ini bola panasnya ada di DPR.

00:06:24Banyak yang sudah mengatakan lebih baik Gibran mundur atau dimakzulkan.

00:06:28Menurut Anda, Gibran lebih baik stay, mundur atau dimakzulkan?

00:06:34Mungkin skenario terbaik dimundurkan secara konstitusional.

00:06:39Saya rasa tidak akan secara sukarela mau mundur, karena kan nggak gampang jadi WAPRES.

00:06:45Dan terpaksa secara konstitusional.

00:06:47Tapi saya ingin sedikit mengedit ya.

00:06:50Saya kira ini bukan bola liar ya dari MK itu.

00:06:54Bukan juga bola panas seperti dikatakan Bivitri, tapi ini bola sodok.

00:06:59Bola sodok?

00:06:59Jadi begini, dua hari terakhir pas ke putusan MK, sinyal-sinyal dari Senayan sudah mulai bermunculan.

00:07:09Saya sebut sinyal ya, pernyataan-pernyataan individual.

00:07:11Pertama dari surat yang beredar dari Nasdem, Tony Teras.

00:07:17Itu disebut hoax.

00:07:19Tapi hampir pasti itu bukan hoax.

00:07:22Cuma Tony...

00:07:22Dari mana Anda yakin itu bukan hoax?

00:07:23Iya, ada info lah dari ordal.

00:07:25Artinya itu adalah surat yang terlalu dini untuk Nasdem.

00:07:31Sebagai partai kecil, mereka harus nunggu dong.

00:07:34Dari partai-partai besar seperti BDI, atau seperti Gerindra, dan lain-lain.

00:07:40Golkar.

00:07:41Nah, maka kemudian seolah-olah dihoakkan, atau itu belum resmi.

00:07:46Yang kedua sinyal dari Golkar sendiri, Donny Kurnia.

00:07:50Dia menyebut, kami loyal pada Prabowo, kami pasti akan mengusulkan Prabowo di tahun 2029.

00:07:59Soal Wapres, nanti tunggu dulu.

00:08:01Artinya itu sinyal kuat, sudah tidak tertarik dengan Gibran.

00:08:06Kemudian Jokowi sendiri.

00:08:08Hari ini, rame di media sosial Jokowi bilang,

00:08:11sudah meralat ucapannya, September lalu, bahwa soal 2029, Pilpres, itu masih jauh.

00:08:22Jadi belum dipikirkan.

00:08:23Padahal sebelumnya selalu bilang, kita harus terus memastikan Prabowo Gibran akan berlanjut.

00:08:30Nah, kemudian juga dari, apalagi, kalau BDI Perjuangan sudah jelas tadi dikutip,

00:08:36dan juga Gibran memang tidak memisaharat.

00:08:39Nah, bola sodok nanti menunggu tanggal 17 menurut saya.

00:08:44Tanggal 17 Oktober akan ada pertemuan penting dua pemimpin partai.

00:08:49Oke.

00:08:50Nah, dari situ, mungkin sekarang juga sudah ada kaukus-kaukus, diskusi-diskusi kecil.

00:08:55Antar partai, lintas partai, atau internal partai.

00:08:58Jadi memang situasi untuk menyodok ini, karena memang dipicu oleh Mahkamah Konstitusi,

00:09:09yang memang menutup pintu depan, gugatan dari Deni Indrayana dengan kawan,

00:09:16tapi membuka pintu belakang.

00:09:18Pintu belakang dibuka, agar Gibran bisa entah dimaksudkan atau diberhentikan.

00:09:25Oke.

00:09:26Pasal 7A atau 7B.

00:09:27Ya, Anda menjemahkan sikap MK menerima kemarin karena ada masalah.

00:09:30Sedikit sekali lagi ya, dalam teori jurnalisme, komunikasi,

00:09:33saya kutip sedikit dari Steven Pinker dalam buku,

00:09:36When Everyone Knows, That Everyone Knows.

00:09:39Jadi kasus Gibran ini, dari desas-desus, ini sudah menjadi afirmatif, afirmasi.

00:09:45Dan MK adalah menjadi anak inosens yang sudah teriak, wakil presiden telanjang.

00:09:54Artinya, Anda tahu, jadi kasus tidak memenuhi syaratnya, cacat konstitusionalnya sekarang dibuka oleh MK.

00:10:02Dan MK dalam hal ini cerdik.

00:10:04Baik, nanti kita bahas itu lebih jauh.

00:10:06Sekarang saya ke Bang Andi, bagaimana Anda merespon banyaknya tuntutan untuk Mas Gibran mundur,

00:10:10bahkan dimakzulkan, bola panas, bukan bola panas lagi, bola sodok katanya.

00:10:14MK sengaja lempar itu ke DPR.

00:10:16Ya, ini kan akrobat-akrobat politik yang dilakukan, ya, pintunya memang di MK itu.

00:10:23Seharusnya MK dari awal itu kan sudah putusan selah itu yang musuhnya arsinin itu harusnya ada.

00:10:29Misalkan, tapi kan putusannya kan di belakang.

00:10:31Karena kan kita di dalam sebagai pihak terkait.

00:10:34Dan kita sudah mengambil prediksi itu akan terjadi seperti itu.

00:10:39Yang memang dilempar dia itu dikatakan adalah seperti bom waktu, ya, yang dibilang pintu belakang dibukti.

00:10:46Nah, ini kan terjadi yang namanya plot twist yang luar biasa.

00:10:50Kan MK tidak memiliki jasa.

00:10:53Tidak ditemukan.

00:10:55Karena dengan barang bukti yang disampaikan itu tidak ditemukan.

00:10:59Ya kan?

00:10:59Tidak ditemukan artinya menurut Anda memang ada.

00:11:01Memang ada, ya.

00:11:02Dan juga kalau kita melihat situasinya, itu yang dipersoalkan adalah masalah surat ketahuan itu.

00:11:09Yang jelas, persepsi ya, mohon maaf ya, kalau kita bicara majelis hakim, ya.

00:11:15Persepsi-majelis hakim dengan dictation, itu kan tidak match.

00:11:18Oke.

00:11:18Karena pemikiran kalau majelis hakim itu ada pemikiran nasional kurikulum.

00:11:25Sedangkan ini adalah internasional kurikulum.

00:11:27Itu tidak akan ketemu.

00:11:28Kalau kita bolak-balik bicara itu pasti masing-masing mempertahankan pendapat itu.

00:11:32Yang kami sayangkan, kita punya yang namanya ahli kita, ahli pendidikan lintas negara.

00:11:39Nah, pendapatnya mengatakan bahwa ijazah Mas Gipran yang setara A-level itu, yang namanya advance diploma,

00:11:47yang kita ada itunya semua, itu tidak dibagi, tidak dipertimbangkan.

00:11:53Tidak dipertimbangkan, tapi kita kembali ke...

00:11:54Karena apa dipertimbangkan?

00:11:56Ya itu lagi, tidak legal standingnya tidak ada.

00:11:58Oke, benar.

00:11:59Jadi dua-duanya pemohon, pihak terkait tidak ada legal standing.

00:12:03Itu sudah kita prediksikan sebelumnya.

00:12:05Karena tidak ada dismissal itu, kan pertanyaannya itu.

00:12:08Kalau kembali yang dikatakan, ya inilah yang saya bilang, banyak yang kebelet pipis nih untuk kejabatannya WAPRES.

00:12:17Ya apa yang dikatakan Bang Lukas itu kan juga, itu kan persepsi dia.

00:12:21Siapa yang kebelet Bang?

00:12:23Hah?

00:12:23Siapa yang kebelet jadi WAPRES?

00:12:24Yang kebelet pengen jadi Wakil Presiden.

00:12:26Termasuk suara-suara untuk memaksa Mas Gipran mundur atau dimaksa?

00:12:30Ya, itu salah satu.

00:12:31Kan kita semakin lama semakin terbuka nih kelihatan.

00:12:33Partai-partai politik.

00:12:35Tapi kalau Golkar tetap dia.

00:12:36Kalau Golkar ya tetap pasti di Prabowo Gibran untuk bicara itu.

00:12:40Tapi udah dibilang sih kemarin katanya cuma akan mendukung Prabowo.

00:12:43Kalau Gibran, lihat nanti.

00:12:45Tadi saya dengan Bang Ahmad Doli Kurnia di stasiun TV yang lain gitu.

00:12:50Kita berbicara itu.

00:12:52Dari dulu Golkar begitu.

00:12:53Waktu zaman Jokowi juga begitu.

00:12:56Rata-rata Wakil Presiden itu di belakang.

00:12:58Oke.

00:12:59Ya kan?

00:12:59Coba kita contoh bagaimana waktu itu Mahfud MD tiba-tiba ganti dengan Mahfud Amin.

00:13:06Itu rata-rata gitu.

00:13:06Tapi kalau Presiden udah pasti kalau gitu.

00:13:08Oke, baik.

00:13:09Sekarang saya coba tanya ke Bang FND.

00:13:11Ya.

00:13:11Bang, akhirnya MK memutuskan.

00:13:14Mereka mengatakan memang NO hasilnya.

00:13:17Tapi juga mengatakan bahwa tidak menemukan bukti adanya ijazah kesetaraan.

00:13:24Seperti SMA lah katakan.

00:13:25Lalu bagaimana Anda melihat ini?

00:13:26Benarkah memang tujuannya melempar sengaja nyodok ke DPR?

00:13:30Ya, yang pertama seru sekali karena ini bola liar.

00:13:34Kali pertama saya ikut membahas bola liar.

00:13:36Jadi udah bola liar, membahas bola liar.

00:13:39Tapi bola liar ini harus cantik.

00:13:41Ini baru ibaratnya Indonesia-Malaysialah kosong-kosong.

00:13:44Sesudah itu masih ada Indonesia-Banglades.

00:13:47Sesudah itu masih ada Indonesia-Thailand gitu ya.

00:13:49Tapi yang mau saya katakan, dalam konteks ini saya langsung mau banta nih.

00:13:53Andi Azwan teman saya ini, hati-hati dengan tadi.

00:13:57Kata tidak ditemukan.

00:13:59Bahkan istana ada yang bilang bukan seskap nih.

00:14:01Bahwa itu belum ditemukan.

00:14:04Saya mau bilang gini, tidak ditemukan itu padanan katanya adalah tidak ada.

00:14:09Belum ditemukan.

00:14:10Belum ditemukan itu belum ada.

00:14:13Beda loh ini.

00:14:14Tidak ditemukan, ini tidak ada.

00:14:16Jadi misalnya gini ya, adik kita.

00:14:18Ini kebetulan tadi ada istilah telanjang gitu ya.

00:14:20Adik kita sedang tidak pakai celana.

00:14:22Kita tanya.

00:14:23Kenapa tidak pakai celana?

00:14:25Celananya belum ditemukan.

00:14:28Celananya tidak ditemukan.

00:14:30Kalau celananya tidak ditemukan, berarti Anda sedang tidak pakai celana.

00:14:34Betul gak itu?

00:14:35Celana Anda tidak ada.

00:14:36Oke.

00:14:37Jadi Anda mau bolak-balik kemanapun, ini sedang tidak pakai celana.

00:14:41Ijasahnya sedang tidak ditemukan, tidak ada.

00:14:44Itu kata MK.

00:14:45Saya buat catatan.

00:14:46Jadi kalau misalnya kita kembali ke putusan MK, menurut Abang sendiri, apakah Gibran atau sesuai dengan desakan banyak orang harus

00:14:52mundur, dimakzulkan, atau gimana?

00:14:55Saya kalau, saya sengaja pakai baju Jepang ini ya.

00:14:59Di Jepang, wali kota aja mundur.

00:15:01Ya, Mei 2025 terpilih, Juli 2025 sudah mundur.

00:15:06Karena ada persoalan dalam menyampaikan nantinya gitu ya, di Universitas Toyo.

00:15:11Tapi di Indonesia, yang mau saya sampaikan, tadi saya singgung, belum Indonesia lawan Bangladesh, belum Indonesia lawan Thailand.

00:15:17Pada hari ini, bola ini memang harusnya ke DPR.

00:15:21Karena MK, MK kan tidak punya hak untuk melakukan diskualifikasi itu kan, karena bukan dia yang menilai ijasah, yang menilai

00:15:29itu lembaga-lembaga lain.

00:15:30Di samping itu kalau mau mulai pemakzulan dari DPR kan, Aspina ya, 25 tanda tangan, lebih dari satu fraksi misalnya.

00:15:37Tapi yang mau saya katakan bukan itu, ini terkait dengan begitu banyak hal lain.

00:15:42Misalnya, terakhir ini, Pak Jokowi itu kan aktif sekali berkampanye buat PSI.

00:15:48PSI akan menjadi patai besar, kalau Anda nanti butuh dana, ingin maju, silakan datang ke Solo.

00:15:54Dengan semua keinginan membuat PSI ini jadi besar, orang lain akan mulai berpikir,

00:16:00kalau PSI ini jadi besar, Dwan Gibran juga besar, apa untungnya bagi partai-partai lain yang ada di DPR?

00:16:06Nah dengan demikian, ketika bola ini kemudian sampai ke DPR dan menarik, saya ada juga persamaan pikiran di Aswan.

00:16:16Misalnya, kalau ini ujungnya memang tidak memenuhi ketentuan legal standing, kenapa enggak dari awal saja dihentikan?

00:16:25Kan sudah ketahuan, ini Anda tidak ikut sebagai calon presiden, itulah, bukan peserta gitu.

00:16:31Kenapa? Enggak dari awal.

00:16:33Saya ingin memahaminya bahwa Mahkamah Konstitusi sedang mengingatkan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia emas,

00:16:42etika sangat penting, walaupun kami tidak bisa apa-apa katanya, dikembalikan lagi.

00:16:47Jangan-jangan ini ya, di samping DPR, menarik juga nih Bang Lukas dari BORI ya, kenapa enggak mereka coba juga

00:16:55melakukan hal yang sama?

00:16:57Jadi teman-teman ini mengajukan juga ke Mahkamah Konstitusi untuk membahas soal ijazah Jokowi.

00:17:04Oh hasilnya kan sudah selesai di masa lalu, dan mereka bukan peserta pemilu, betul ya?

00:17:10Tapi kemudian diperiksa juga oleh MK di jasa Jokowi, kemudian MK memutuskan sama, bahwa ini bukan, MK tidak bisa...

00:17:19Tidak ada bukti.

00:17:20Tidak ada bukti, tidak menemukan di jasa, tapi tidak bisa mendiskualifikasi, walaupun itu sudah terjadi di masa lalu.

00:17:26Menarik loh bolanya, tidak hanya DPR.

00:17:28Baik, karena soal itu saya tanya ke Mbak Asfi, Mbak Asfi, dari awal MK tahu kok yang jadi pemohon tidak

00:17:34punya legal standing.

00:17:36Anda mau baca apa sikap dari MK ini, sampai akhirnya memutuskan, oh ini bukan urusan kami, kami tidak bisa mendiskualifikasi

00:17:42Gibran, legal standingnya terhalang, tapi tetap digelar, tetap diterima.

00:17:45Ya, saya setuju tadi bahwa sebetulnya MK ini sebagai penafsir konstitusi, jangan lupa ya, karena konstitusi itu yang membuat konstitusi

00:17:55hidup adalah MK.

00:17:56Karena mereka dalam putusan pernah bilang juga, kami penafsir konstitusi.

00:17:59Dan apa yang sudah diputuskan oleh wakil rakyat dan pemerintah bisa mereka batalkan gitu kan, menyatakan tidak mengikat.

00:18:05Jadi ini adalah, menurut saya ada sinyalemen yang baik, bahwa MK mau menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara, kita harus sesuai

00:18:12dengan konstitusi.

00:18:14Nah, sebenarnya persoalannya apa tadi tidak ada atau tidak ditemukan?

00:18:19Belum ditemukan.

00:18:20Belum ditemukan.

00:18:21Karena MK bilang tidak ditemukan.

00:18:23Tidak ditemukan, tidak ditemukan.

00:18:24Menurut saya begini, untuk melihat putusan MK itu benar atau enggak, begini.

00:18:28Dalam hukum ada yang namanya kebenaran formil dan kebenaran materil.

00:18:32Dan sebetulnya putusan MK mengatakan kebenaran formilnya tidak ada.

00:18:36Apakah itu sama dengan tidak ada kebenaran materil?

00:18:39Dalam banyak kasus belum tentu bisa sama, bisa tidak.

00:18:42Secara probabilitas begitu kan, secara objektif.

00:18:45Kebenaran formil bisa sama dengan kebenaran materil, bisa tidak sama.

00:18:48Dalam kasus ini bagaimana membacanya?

00:18:51Pertama kan, dari kubunya Gibran kan diberi kesempatan juga atau memberikan bukti.

00:18:56Kenapa dia tidak manfaatkan ruang waktu itu untuk menyampaikan kami punya bukti.

00:19:01Di bawah kalian itunya, buktinya?

00:19:04Iya, dan kalau tadi disampaikan sudah dibawa,

00:19:06kalau sudah dibawa, detilnya kan kita nggak pernah tahu kan yang ada di dalam tangan MK itu apa.

00:19:11Kemudian MK mengatakan, tidak ditemukan.

00:19:13Itu artinya MK mengatakan, ini bukti-bukti yang disampaikan tidak cukup untuk memenuhi kebenaran formil.

00:19:20Jadi jangan lupa, ada persamaan di hadapan hukum,

00:19:22kalau ada anak tukang beca, anak presiden, anak pedagang,

00:19:28ikut dalam sebuah perlombaan,

00:19:30dan kemudian yang satu bilang, saya punya kok, tapi buktinya masih di sini.

00:19:34Yang satu bilang, saya nggak punya, atau saya punya tapi saya masih di sini.

00:19:37Tapi karena dia bukan presiden, dia diputus,

00:19:40sedangkan anak presiden diperbolehkan dengan berbagai, itu namanya tidak ada persamaan di hadapan hukum.

00:19:44Menurut saya, pusat MK harus dibaca soal kesetaraan warga negara dalam memenuhi kebenaran formil.

00:19:49Oke, baik. Belum menentukan begitu.

00:19:51Coba saya ke Pak Selamat.

00:19:53Pak Selamat, terkait dengan kasus pencalonan Gibran yang dipersoalkan saat ini,

00:19:58kira-kira gimana harusnya tanggung jawab partai pengusung?

00:20:01Ya, kalau kita lihat, harus kita tarik ke belakang dulu pada saat Gibran diusung menjadi calon wali kota.

00:20:10Kan proses dugaan ijazah yang tidak ada itu berawal dari situ.

00:20:16Dan pada saat itu semua partai politik mendukung, kecuali satu PKS.

00:20:23Nah, tapi kemudian setelah ada pernyataan dari Mahkamah Konstitusi,

00:20:28tentu mereka juga, dan juga kemungkinan Prabowo merasa, loh kok kami dibohongi.

00:20:34Kan seperti itu.

00:20:36Karena dia merasa bahwa tadinya baik-baik saja.

00:20:41Tapi setelah ada pembuktian dari Mahkamah Konstitusi,

00:20:45bagi saya kemudian melihatnya, ini partai-partai pengusung kemudian merasa dibohongi.

00:20:52Jadi Anda merasa dibohongi? Partai-partai pengusung nggak tahu sama sekali soal tidak melakukan verifikasi?

00:20:57Begitu calon siapa yang dimajukan?

00:20:59Kalau kita lihat itu, prosesnya adalah pada saat Jokowi masih menjadi presiden.

00:21:05Sehingga kemungkinan, kan kita harus lari dulu ke kementerian pendidikan dasar dan menengah itu.

00:21:14Kan dari situ kesetaraannya.

00:21:15Berarti berangkat dari situ.

00:21:18Kemungkinan birokrat di kementerian itu takut dengan sang presiden.

00:21:23Atasannya menteri kan presiden, presiden Jokowi.

00:21:26Disitulah awal mula persoalan itu terjadi.

00:21:30Nah, siapa sih yang berani kemudian?

00:21:33Itu juga pada saat pencalonan menjadi wali kota, itu juga sangat kontroversi kan?

00:21:38Kemenangan yang 94 atau 96 persen.

00:21:43Kemudian nyaris tidak ada lawan tanding pada saat itu.

00:21:47Sehingga dicarikan boneka.

00:21:50Bonekanya pun kemudian yang menarik adalah diundang ke istana.

00:21:54Dari situ saja sudah kejanggalan-kejanggalan.

00:21:57Makanya kalau kemudian ditemukan dalam keputusan MK ini,

00:22:03betul bola liar atau bola panas itu ke DPR.

00:22:07Baik, jadi ini maksudnya Pak Selamat, perangkat apa namanya,

00:22:12perangkat tumpul dari pemilihan kemarin karena dia merupakan anak presiden.

00:22:17Nanti kita lanjutkan bola liar, soalnya saudara.

00:22:28Ya anak kemarin menyaksikan bola liar, Mas Irawan.

00:22:31Jadi apakah sebagai partai pendukung Golkar saat itu tidak melakukan verifikasi

00:22:35terhadap calonnya?

00:22:37Apakah karena memang saat itu, Mas Gibran, anaknya presiden saat itu?

00:22:44Pertanyaan ini terlampau jauh ke belakang.

00:22:49Kami ingin bicara ke depannya saja.

00:22:52Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini.

00:22:55Kaitannya dengan proses pencalonan, bagi partai Golkar kami anggap satu proses yang telah selesai dan diuji

00:23:01melalui proses persisian hasil pemilihan.

00:23:04Oke, tapi telah selesai dan diuji.

00:23:06Tapi sekarang orang bertanya kepada partai pengusung, tanggung jawabnya apa?

00:23:09Memajukan orang yang sekarang disampaikan oleh MK tidak memiliki izasah setara, tidak menemukan.

00:23:16Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kami harus baca dari dua hal.

00:23:21Pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan putusan hukum.

00:23:26Yang kedua, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bagian dari sebuah proses politik.

00:23:32Karena semua orang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu membuka ruang impeachment.

00:23:37Dari aspek putusan hukum, tentu kami di fraksi Golkar harus bertanya banyak hal kepada Mahkamah Konstitusi

00:23:46agar publik bisa mendapatkan penjelasan yang utuh terkait dengan persoalan ini.

00:23:52Yang pertama, bahwa perselisihan hasil pemilihan umum 2024 telah selesai.

00:23:58Dan proses penelisian sengketa hasil pemilihan umum itu adalah merupakan satu kewenangan utama pokok

00:24:04dan utama bagi Mahkamah Konstitusi.

00:24:06Bukan kewenangan tambahan seperti perselisihan hasil pilkan.

00:24:10Sebagai satu proses konstitusional, tentu kita harus menghormati hukum acaranya.

00:24:17Tentu kita harus menghormati Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur

00:24:21lengkap terkait dengan proses perselisihan hasil pemilihan umum tersebut.

00:24:26Sebagai satu negara yang mengandung konstitusional supremacy

00:24:31bahwa lembaga-lembaga negara telah diatur, ada lembaga legislatif,

00:24:36ada lembaga judikatif pelaku kekuasaan kehakiman,

00:24:40ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, kemudian ada DPR sebagai satu lembaga legislatif.

00:24:46Satu terkait dengan persoalan ini.

00:24:49Amar putusan, kalau memang kami dituntut untuk kemudian membacanya bersama dengan pertimbangan hukum,

00:24:56itulah kemudian yang telus kami sampaikan bahwa pertimbangan hukum itu sedang kami pelajari.

00:25:02Oh, jadi sikap-sikap gokar saat ini apa?

00:25:04Apakah nanti akan membentuk pansus atau sampai sekarang masih mendukung Mas Gibran?

00:25:08Kami menyampaikan bahwa putusan ini kami harus baca secara lengkap.

00:25:12Baik itu amar putusannya, maka pun pertimbangannya.

00:25:16Agar rakyat juga ikut memahami persoalan ini secara utuh.

00:25:22Tadi dikatakan bahwa ijazah itu apakah belum ditemukan atau tidak ditemukan.

00:25:28Tetapi ada pertanyaan hukum di situ.

00:25:31Apakah belum ditemukan atau tidak ditemukan itu,

00:25:34itu merupakan penilaian mahkamah atas surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

00:25:40Apakah tidak ditemukan, belum ditemukan itu adalah sama persepsinya

00:25:45dengan tidak mengakui dalam penilaiannya surat keterangan dilakukan oleh pemerintah.

00:25:52Dan surat keterangan itu sampai sekarang masih berlaku.

00:25:56Dan itu dikeluarkan secara otoritatif oleh pemerintah.

00:26:00Meskipun bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam pertimbangannya,

00:26:03mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus cermat, harus hati-hati.

00:26:10Oleh karena itu, banyak hal yang kami harus masih pertanyakan.

00:26:14Termasuk kemudian kaitannya dengan jangka waktu.

00:26:18Jangka waktu sudah mau menginjak hari ke seribu pemerintahan.

00:26:25Jauh dari sebenarnya 3x24 jam terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

00:26:31mengatakan perselisian hasil pemilihan umum itu diajukan dalam waktu 3x24 jam.

00:26:35Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara terkait dengan proses impeachment,

00:26:40proses pemaksulan, ada atau tidak adanya putusan Mahkamah Konstitusi,

00:26:45itu tidak mempengaruhi lembaga legislatif.

00:26:48Karena kewenangan itu kewenangan hak angket, hak interplasi, hak bertambah.

00:26:53Ini saya mau tajam, karena walaupun bola liar itu harus dalam lapangan.

00:26:57Boleh.

00:26:58Pertanyaannya, dari mana kita pakai kata belum ditemukan?

00:27:02Karena sejauh yang saya baca dari putusan MK, itu tidak ditemukan.

00:27:06Makanya Prof...

00:27:07Nggak, maksud saya kita malam ini di acara bola liar, bola liar harus dalam lapangan.

00:27:13Lalu dimanfaatkan oleh Lekan Bagot jadi gol.

00:27:15Bukan bola liar di luar lapangan.

00:27:17Yang bola liar dalam lapangan itu adalah ijasahnya tidak ditemukan.

00:27:21Bukan belum ditemukan.

00:27:22Saya sampaikan tadi, ada atau tidak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini

00:27:27Bagi DPR, hak untuk melakukan penyelidikan, hak angket, hak pengawasan, hak bertanya,

00:27:35itu tidak dipengaruhi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini.

00:27:39Kalaupun kita memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan konsekuensi hukum

00:27:44sebagai satu trigger mekanisme bagi DPR untuk membuka ruang pemakzulan,

00:27:49maka saya sampaikan tadi aja banyak hal yang harus kita pertanyakan.

00:27:53Kalau Prof tadi menyampaikan tidak ditemukan,

00:27:55apakah itu penilaian Mahkamah tersebut adalah

00:27:59sama dengan nilainya, tidak mengakui surat keterangan

00:28:03yang dikeluarkan oleh pemerintah yang juga merupakan

00:28:06satu lembaga otoritatif untuk kemudian mengakui dokumen dari

00:28:10pencalonan dari seorang wapres namanya Pak Gibran Raka Bumi.

00:28:15Terus yang kedua, Mbak Ilona, kami ingin menyampaikan bahwa

00:28:21proses impeachment melanjutkan sebagai satu proses

00:28:24politik, kami sama sekali tidak terpengaruh oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

00:28:31Tidak terpengaruh artinya berarti masih akan mendukung Mas Gibran?

00:28:34Bukan, bukan itu.

00:28:35Kalau Gibran Prabowo bagi Partai Golkar, itu sampai 2029.

00:28:41Tetapi kami tidak menutup mata terhadap dinamika politik yang sedang berkembang

00:28:46dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

00:28:48Karena proses dan langkah politik itu merupakan, karena proses dan langkah politik itu

00:28:55membutuhkan konsensus, utamanya lembaga politik seperti DPR, kami siap dan terbuka

00:29:02untuk membicarakannya.

00:29:03Tetapi pertanyaan-pertanyaan hukum itu dijawab terlebih dahulu sebelum kami mengerti

00:29:08langkah politik.

00:29:08Sedangkan, Bang Kurniawan, tadi disampaikan oleh Bang Lukas tuh, ini jangan-jangan Golkar

00:29:13lagi nunggu bisikkan Prabowo.

00:29:15Menurut Anda Pak Prabowo sendiri melihat putusan MK gimana?

00:29:18Sebenarnya saya sih nggak terlalu nafsu untuk bicara ijazah ya.

00:29:22Karena kita udah berpuluh-puluh tahun, bukan berpuluh tahun, udah berapa tahun ya.

00:29:26Kasusnya ijazah, terus kasihan sama adik-adik mahasiswa ini yang kuliah tiap hari berangkat,

00:29:31orang itu banyak harus bayar.

00:29:33Nah, tapi saya bukan bicara disitunya, tapi paling tidak, nih, untuk aktor-aktor politik

00:29:41juga ini, walaupun kita sama-sama hari ini masih mengakui bahwa Prabowo Gibran itu

00:29:49Presiden dan Wakil Presiden sampai tahun 2029.

00:29:52Kita masih mengakui.

00:29:55Dengan seiringnya jalan sebenarnya kan, saya sama-sama tadi, saya males ngomong masalah ijazah

00:29:59segala macam.

00:29:59Tapi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ditemukan,

00:30:05orang yang bertanggung jawab penuh untuk mengusut ini,

00:30:11kan bola palis sudah dilebar ke DPR nih,

00:30:15berarti yang punya memenang untuk mengolah bola ini kan DPR dan MPR ya.

00:30:21Jadi langkah yang paling tepat ya di selidik lagi tuh.

00:30:25Siapa yang paling bertanggung jawab? KPU.

00:30:27KPU?

00:30:27Mas Gibran sendiri korban ini.

00:30:30Kalau memang waktu itu tidak ditemukan kelengkapan administrasi, seharusnya nggak bisa dong,

00:30:37nyalon. Tapi kenapa KPU mau meluluskan?

00:30:40Kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi, kalau penyelenggara KPU itu jujur.

00:30:45Jadi yang disalahkan KPU, bukan Mas Gibran?

00:30:47Oh iya.

00:30:47Yang disalahkan KPU bukan Mas Gibran? Mas Lukas?

00:30:50Iya Pak, Mas Gibran kan calonnya.

00:30:52Itu cara berpikir lugu saya rasa ya. Tidak melihat politik itu sebagai permainan dari segala kemungkinan.

00:30:59Ya kita tahulah di era Jokowi itu kan, dia ngatur segala hal gitu.

00:31:03MK saja bisa di OTAH, apalagi cuma KPU.

00:31:07Lah ya makanya, ini makanya saya bilang tadi, kita ini banyak benar orang pintar nih, depannya orang pintar semua nih.

00:31:12Yang kurang itu orang yang jujur. Indonesia kurang-kurang jujur.

00:31:17Jadi yang nggak jujur siapa tadi?

00:31:20Ya calonnya nggak jujur, KPUnya nggak jujur.

00:31:22Calonnya nggak jujur.

00:31:23Ya nggak jujur semua.

00:31:24Mas Gibran nggak jujur.

00:31:25Ya nggak jujur semua.

00:31:26Mas Gibran nggak jujur.

00:31:27Semua.

00:31:28Mas Gibran nggak jujur.

00:31:29Ya sebenarnya kan gini.

00:31:32Bukan. Dalam arti begini nih.

00:31:33Kalau wasit dan pemain sudah main mata, ini yang repot permainan nggak fair.

00:31:38Jadi anda kecewa sekarang?

00:31:39Ya kecewa karena apa?

00:31:40Kami adalah relawan Prabowo yang mendeklarasikan pertama kali itu kami mendukung Prabowo Gibran gitu.

00:31:48Walaupun sampai hari ini, ini kan sudah nasib jadi bumbur nih.

00:31:52Kami masih mengakui Prabowo Gibran ini sampai 2029.

00:31:56Kalaupun mau diganggu di tengah jalan pun kami nggak sepakat.

00:31:59Kapan Prabowo membisiki partai-partai?

00:32:02Oh, kalau itu urusannya beliau beliau ini.

00:32:05Kami tidak masuk ke situ, cuma kami kecewa.

00:32:08Kenapa?

00:32:10Kenapa sih hanya untuk mendapatkan jenis jabatan sampai mengorbankan semangat adik-adik mahasiswa ini?

00:32:17Jadi anda setuju atau tidak setuju dengan usuhan pemaksulan Gibran?

00:32:20Semua kita ikuti perkembangannya di DPR-MPR.

00:32:24Kami tidak bisa mengintervensi pun nggak bisa.

00:32:28Jadi intinya...

00:32:29Harus punya pendapat dong Bu.

00:32:31Kalau DPR menyatakan bahwa ini layak untuk di-impactment, dimajulkan, seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung.

00:32:40Tapi...

00:32:40Ini nggak mau ditarik nih ya?

00:32:41Nggak, saya tadi terpaku pada satu hal.

00:32:43Apa itu?

00:32:44Ini mau ditarik apa nggak? Supaya clear nih.

00:32:45Apa?

00:32:46Talonnya tidak jujur, yang meluluskan juga tidak jujur.

00:32:49Semua tidak jujur.

00:32:50Oke.

00:32:51Jadi, saya mau ditarik ya?

00:32:52Nggak.

00:32:52Oke.

00:32:53Coba saya ke...

00:32:55Coba saya ke Bang Lukas.

00:32:57Bang Lukas.

00:32:58Ini kan ada yang mengatakan misalnya Prog Mahfud yang mengatakan bisa-bisa ada potensi dugaan pidana di situ.

00:33:05Apakah ini cukup sebagai alasan melakukan pemakzulan?

00:33:09Ya, karena memang secara konstitusional itu satu tidak memisaharat ya, formal ya tadi.

00:33:15Ini kan kita tahu sekuennya ya.

00:33:17Tahun 2023, MK dipakai untuk mendadak rapat mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 yang dipimpin Pamannya Gibran Usman.

00:33:29Dan Paman Usman setelah memutuskan itu dihukum dengan pelanggaran etik,

00:33:34KPU-nya kemudian dipecat juga karena melanggar etik.

00:33:38Jadi, itu Mas Bro, sebagai mendukung Prabowo, bahwa ada sekuen-sekuen di mana proses pemilu, proses pilpres tahun 2024 itu

00:33:48penuh dengan kecurangan,

00:33:50penuh dengan pat gulipat politik, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika,

00:33:57dan ternyata kemudian melanggar hukum juga dengan putusan MK yang terbaru.

00:34:01Penuh dengan pelanggaran katanya, Bang Andi.

00:34:05Ya, kalau kita melihatkan apa yang dikatakan Lukas Warsko, semua negatif untuk pemerintahan Pak Jokowi, apalagi yang Prabowo Gibran ini.

00:34:14Menurut Relawan negatif, menurut Indonesia positif.

00:34:17Nah, itu kan dirimu yang mengatakan itu.

00:34:18Kalau kita melihat secara global, 97 juta pemilih, 58 persen itu, itu sudah tuh gambaran.

00:34:27Kalau dia kan cuma segelintir, 50 orang teriak-teriaknya kayak toa-toa di mana-mana, kan begitu.

00:34:32Asumsi yang dibangun.

00:34:34Kita lihat dong di situ, tidak menemukan, artinya tidak memiliki jasa itu.

00:34:41Anwar Usman dipecat.

00:34:43Karena pada, kalau bicara Anwar Usman, ingat ya, kalau kita bicara Anwar Usman,

00:34:46Asumsi gimana sih?

00:34:47Bukan Anwar Usman itu yang memutuskan.

00:34:49Ada sembilan hakim yang memutuskan itu.

00:34:53Dan itu pun usulan dari seorang pemuda, anaknya Bunyamin Suleman,

00:34:57Yang memutuskan cuma tujuh fakta juga ya.

00:35:00Saya jurnalis selalu bicara fakta.

00:35:02Anda bicara jurnalis, tapi Anda bukan berbicara fakta.

00:35:04Yang dua disentri opinion.

00:35:06Anda ada opini-opini yang sesat yang Anda bangun.

00:35:09Dengar dulu saya berkata, Anda sudah berkata ya.

00:35:11Jadi yang jelas di sini kalau kita lihat, kalau yang dibangun MK90,

00:35:17dari dulu mengatakan MK90, ingat ada putusan PT UN setelah MKMK.

00:35:24Menganulir di PT UN itu untuk mengembalikan posisinya

00:35:29Pak Hakim Usman itu, Anwar Usman itu, kesemula.

00:35:34Tapi apa yang terjadi?

00:35:36Pak Suhartoyo tetap dalam posisinya dan mengangkat dirinya.

00:35:40Kan begitu.

00:35:41Ini satu poin dulu, sebelum kita pindah.

00:35:44Nah, ini harus jelas.

00:35:46Setelah Pak Anwar Usman masuk ke MKMK, dinonaktifkan.

00:35:50Apa yang terjadi?

00:35:51Bu, lah tuh nggak ada disenting opinion, menyetujui MK90.

00:35:55Clear untuk itu.

00:35:56Jadi bukan lagi dikatakan bahwa itu dibuat di cawe-cawenya Pak Jokowi

00:36:02atau Pak Manusman itu.

00:36:04Secara hukum sudah clear untuk bicara itu.

00:36:07Dan itu bukan adalah inisiatif dari Pak Usman.

00:36:11Itu adalah dari seorang pemuda yang ingin melihat seorang pemuda jadi pemimpin.

00:36:14Tidak ada hubungannya dengan Mas Kibran.

00:36:16Coba saya ke Mbak Asfi kalau begitu.

00:36:18Mbak Asfi, kita mendengar bahwa Proma Food menduga adanya potensi pelanggaran pidana.

00:36:22Kalau memang seperti itu, apakah cukup menjadi alasan untuk melakukan impeachment?

00:36:26Kalau menurut saya tadi harusnya DPR, anggota-anggota DPR lintas partai

00:36:32ya harus menindaklanjuti putusan MK.

00:36:34Karena begini kan, kalau untuk putusan Omnibus Locipta Kerja,

00:36:38pemerintah dan DPR karena merasa diuntungkan, nurut.

00:36:42Misalnya begitu ya.

00:36:43Tapi untuk yang ini nggak nurut.

00:36:44Kan publik kemudian melihat.

00:36:46Ini berarti ada tebang pilih dalam melaksanakan putusan MK.

00:36:49Dan menurut saya itu buruk sekali.

00:36:51Jadi yang melanggar hukum nanti DPR dan pemerintah misalnya.

00:36:55Bukan lagi, kan selama ini yang dituding melanggar hukum rakyat gitu.

00:36:59Tapi kalau itu yang melanggar hukum atau tidak mengikuti putusan MK itu adalah anggota DPR.

00:37:05Bagaimana kita mau bernegara?

00:37:06Mau kemana lagi nih negara?

00:37:08Yang berani-berani atau nggak DPR?

00:37:10Ya menurut saya pada akhirnya yang saya pikirkan, yang sayangnya ini,

00:37:14ini bukan soal kadang-kadang ya ada berani,

00:37:16tapi juga seberapa politis dalam arti politik itu sebenarnya untuk mengatur kehidupan bersama di ruang publik.

00:37:23Tapi kalau politis-politik kemudian menjadi bagi-bagi dan ancaman-ancaman,

00:37:29itu kan itu yang kehidupan bernegara jadi tidak sehat.

00:37:32Salah satu syaran terlakukan pemakjulan adalah salah satu melakukan tindakan tercelah.

00:37:36Apakah Anda melihat memang poin itu terpenuhi?

00:37:39Kalau menurut saya, tadi ya, bahwa ada indikasi berarti sesuatu kebenaran formil yang tidak ada,

00:37:46dinyatakan ada.

00:37:48Itu tadi saya bilang ya, jadi kan gini, kebenaran formil setidak-tidaknya dalam putusan MK,

00:37:54kebenaran formil terbukti tidak terpenuhi.

00:37:57Kalaupun dia memang kebenaran materialnya ada,

00:38:00tapi artinya pada saat pencalonan kebenaran formil itu tidak bisa ditunjukkan.

00:38:05Kok dia bisa lanjut?

00:38:06Itu kan persoalan.

00:38:07Oh, dia bisa lanjut dan itu jadi pertanyaan, Mas Bill.

00:38:10Karena PPU sekarang.

00:38:12Ya, mudah-mudahan forum ini bukan penyebaran disinformasi gitu.

00:38:16Bagi saya, tidak ada yang paling spesial dari putusan MK selain tidak diterimanya permohonan para pemohon.

00:38:24Pertimbangan hukum dan lain sebagainya tidak punya kekuatan yang kemudian mencerminkan

00:38:28seolah-olah harus ada kewajiban dari anggota DPR untuk melakukan hak angket

00:38:33atau apapun istilahnya sampai dengan kemudian pemakzulan.

00:38:36Coba tunjukkan ke saya, adakah amar putusan?

00:38:40Kalau kita bicara hasil dari makamah konstitusi, kan amar putusannya.

00:38:43Bukan pertimbangan hukumnya dan bukan segala hal yang dimohonkan oleh para pemohon.

00:38:48Jadi bagi saya yang sebenarnya ditelanjangi adalah para pemohon gitu.

00:38:51Oke, sekarang kalau kita mau jujur, ini saya hampir segmen kedua mau terakhirnya, jadi beri waktu sedikit.

00:38:56Kalau kita mau jujur, ya kan, makamah konstitusi tidak mendapat keyakinan ditemukannya ijazah Gibran.

00:39:04Nah itu, apakah Anda tidak merasa itu penting begitu temuan dari MK tidak menemukan ijazah Gibran?

00:39:09Ya, berarti ijazahnya ada di mana? Itu sepertama gitu.

00:39:11Ya, ijazahnya kan ini berkaitan dengan penyetaraan, artinya ada di Dikdasmen.

00:39:15Sayang sekali, seolah-olah kita tidak mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen.

00:39:21Bahwa urusan penyetaraan itu adalah urusan yang bagaimana diatur dalam SK Dirjen nomor 33.

00:39:29Yang ternyata mahkamah konstitusi terjebaknya pada Permendikbud nomor 29 tahun 2014.

00:39:34Yang mengatakan SK penyetaraan itu diploma, kemudian apa lagi, sertifikat dan juga ijazah.

00:39:40Dia lupa bahwa Dirjen mengatakan, oleh karena tidak sempurnanya Permendikbud ini dibuatlah prosedurnya.

00:39:47Karena Permendikbud itu tidak berkaitan dengan mekanisme penyetaraan.

00:39:50Tapi dibuatlah SK Dirjen, di mana ternyata Bang Prof, ini menarik.

00:39:55Bahwa ijazah itu, itu sifatnya alternatif kalau penyelenggara pendidikannya itu menyediakan ijazah.

00:40:02Tapi apakah kemudian Gibran tidak memiliki ijazah?

00:40:05Ada yang menarik lagi pernyataan dari Dirjen.

00:40:08Dan kalau kemudian ijazah dari UTS maupun advance diploma MDIS itu diserahkan kepada Dirjen, maka padanannya adalah D1.

00:40:16Makanya yang harus kita pahami tentang SK Dirjen itu.

00:40:19Jadi bukan soal tidak ada ijazah.

00:40:21Nah bagaimana kemudian Mas Gibran itu bisa lanjut ke penyelenggaraan pemilu?

00:40:25Nah dalam nomenklatur dan juga mekanisme di undang-undang pemilu itu cuma ada surat keterangan lain.

00:40:29Di luar ijazah, di luar STTB, ada surat keterangan lain.

00:40:33Dan Gibran itu sah. Saya setuju dengan Pak Dewan bilang bahwa ini produk dari Dik Dasmen, produk dari pemerintah.

00:40:40Tidak ada satu pengadilan yang mengatakan bahwa ini produk ilegal.

00:40:44Bahkan di putusan atau apapun yang disidangkan, itu tidak kemudian bicara bahwa Gibran tidak memulis syarat.

00:40:50Bang Lukas harus perajari lagi putusan dan juga pertimbangan hukumnya.

00:40:54Bahwa forum MK kemarin tidak mengatakan Gibran tidak memulis syarat.

00:40:58Bahkan ketika MK mengatakan ada lembaga yang punya kewenangan untuk bicara kepatutan dan keabsahan,

00:41:06itu kemana? Kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

00:41:09Ternyata Undang-Undang Dasar Negara itu bicara soal bukan cuma DPR, tapi Komisi Pemilihan Umum.

00:41:14Sementara KPU-nya menyatakan bahwa Gibran diterima secara sah, memulis syarat.

00:41:19Tapi juga mengakui tidak melakukan verifikasi, Bang.

00:41:21Oh, verifikasi dilakukan.

00:41:23Verifikasi dilakukan.

00:41:25Karena mekanisme verifikasi itu adalah verifikasi administrasi.

00:41:28Saya mau ulangi ya, ini teman-teman jangan diberikan disinformasi.

00:41:31Kenapa KPU tidak melakukan verifikasi faktual ke sekolah-sekolah para calon presiden dan wakil presiden?

00:41:38Karena pemilu 2024 itu berbarengan dengan pemilu caleg, pemilu legislatif.

00:41:44Ada ratusan ribu manusia yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR,

00:41:49ada berapa jenis manusia lagi yang akan datang ke sekolah-sekolah.

00:41:52Jadi itu tolong dipahami dengan rasional gitu.

00:41:54Saya pikir supaya tidak disinformasi.

00:41:56Pak Selamat, apakah benar seperti disampaikan barusan oleh Bang Bil,

00:42:00bahwa tidak perlu DPR untuk menindaklanjuti putusan MKA?

00:42:08Saya lanjutkan dulu dari pernyataan Bang Kurniawan tadi soal kejujuran itu.

00:42:13Kan menarik pada saat MKA juga mencari seseorang yang diduga terlibat dalam keluarnya surat keterangan itu.

00:42:24Dan aneh, katanya tidak bisa dihubungi, katanya ada di Gunung Kidul.

00:42:31Gunung Kidul itu bukan seperti 20 tahun yang lalu.

00:42:35Masih kawasan Jogja, tidak mungkin tidak bisa dihubungi.

00:42:38Artinya memang dari dikdasmen itu juga ada yang tidak jujur.

00:42:43Kan seperti itu.

00:42:45Makanya kemudian saya mengacu lagi kepada keputusan MKA yang membuka persoalan

00:42:52belum selesai secara institusional atau kelembagaan.

00:42:57Dalam pertimbangan putusannya jelas mengatakan MKA menyebut penilaian mengenai pemenuhan syarat calon

00:43:07sebagai ranah lembaga yang memiliki kewenangan terkait.

00:43:12Makanya kemudian Komisi 2 DPR menyatakan akan mengkaji keputusan tersebut.

00:43:19Maka betul bola itu kemudian harus bergulir ke DPR.

00:43:25Jadi harus ditanggapi oleh DPR?

00:43:28Harus?

00:43:28Harus.

00:43:29Nah, persoalannya lagi ada...

00:43:30Itu seharusnya kembali ke Pasal 22E, Pak.

00:43:33Karena Komisi Pemilihan Umum lah yang kemudian melakukan proses itu.

00:43:37Sebab kalau di Pasal 6 Undang-Undang Dasar kan mengatakan bahwa soal persyaratan calon

00:43:40itu diatur oleh Undang-Undang.

00:43:42Ya Undang-Undang tahun 2017, ya kembali ke KPU.

00:43:46Masa mau ke DPR?

00:43:47Kecuali ditemukan Gibran Raka Bumi Raka, tidak memiliki syarat,

00:43:51melakukan pelanggaran, melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar,

00:43:55sebagai orang yang patut untuk dilakukan impeachment.

00:43:58Dalam sidang kemarin, apa pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran?

00:44:02Saya lanjutkan ya.

00:44:03Tunjukkan saya, Pak Ginting, di mana pelanggaran Gibran terhadap proses pemilu kemarin.

00:44:07Apa pelanggaran?

00:44:08Dia melakukan proses penyetaraan, dia ikuti perintah dari pemerintah.

00:44:12Makanya seperti saya bilang itu tadi.

00:44:14DPR, saya harus minta luruskan.

00:44:16Pak Ginting tadi mengatakan bahwa karena anaknya Jokowi,

00:44:18Pak Ginting, kalau jangan sampai diskusi historis dan distrisis.

00:44:22Ada disinformasi, ada fitnah.

00:44:23Ada fitnah.

00:44:25Ini sudah dibahas di Jokowi,

00:44:29Karena anaknya Pak Ginting, kalau karena anaknya Pak Ginting,

00:44:31ngapain Gibran pakai isi-isi di website?

00:44:34Ini relawan punya sikap apapun, bolehlah.

00:44:36Menganggap, menganggap MK tidak pernah illegal,

00:44:39menganggap sidangan illegal, boleh.

00:44:42Silahkan.

00:44:43Kalau karena Gibran, anaknya Presiden,

00:44:46makanya sejarah LPA ini sedang bergulir di DPR,

00:44:49tapi yang dia lakukan adalah proses lewat mekanisme yang pastur.

00:44:53Kalau proses-proses, enggak apa-apa. Baguslah orang mengisi-isi.

00:44:56Dan itu fakta, Bang.

00:44:57Iya, fakta.

00:44:57Tapi saya mau bilang begini, tadi menarik loh itu.

00:44:59Ini sudah dibicarakan di dua episode sebelumnya.

00:45:03Beliau yang bilang tadi.

00:45:04Iya, enggak apa-apa.

00:45:04Siapapun dalam ruangan ini,

00:45:05kalau saya mau berpegang pada,

00:45:07merangkai ya, supaya nanti segmen nanti dilanjutkan.

00:45:10Kata Bang Kurniawan yang tidak ditarik,

00:45:12calon tidak jujur, yang loloskan juga tidak jujur.

00:45:14Dengan demikian ada perbuatan tercelah.

00:45:16Iya dong.

00:45:17Tapi yang mau saya sampaikan lebih...

00:45:19Kurniawan enggak menarik loh itu.

00:45:21Yang mau saya sampaikan lebih dalam bukan itu.

00:45:24KPU ini ya,

00:45:25kalau tadi Anda mengatakan KPU lah ya,

00:45:26ini korban.

00:45:27Karena toh, mengisi semua daftar lalu diloloskan.

00:45:30Berdasarkan peraturan-peraturan yang masih positif,

00:45:32normatif pada waktu itu.

00:45:33Penilaian dan ada aturan.

00:45:35Pertanyaan saya,

00:45:36pada waktu pilkada,

00:45:38yang juga serentak di seluruh Indonesia,

00:45:41saya tahu persis kok,

00:45:42ijazah begini dikejar.

00:45:44Iya.

00:45:44Donggallah misalnya gitu ya.

00:45:46Dikejar betul.

00:45:47Ini sekolahnya mana?

00:45:48Gurunya mana?

00:45:49Apa?

00:45:49Sampai dikejar betul gitu.

00:45:51Yang ini kenapa tidak dikejar?

00:45:53Berarti ada laporan.

00:45:54Berarti ada kekuatan.

00:45:56Berarti ada upaya yang tidak dilakukan,

00:46:00sama seperti di daerah-daerah.

00:46:02Beda rezim bang,

00:46:03kalau undang-undang pilkada memberikan ruang.

00:46:05Undang-undang pilkada memberikan ruang

00:46:07untuk pergi ke daerah-daerah,

00:46:08karena memang yang namanya kepala daerah itu

00:46:10bisa memenuhi,

00:46:11melampaui sumber daya manusianya,

00:46:13penyelenggara polilu,

00:46:14untuk lakukan verifikasi.

00:46:15Tapi kalau pil caleg bang,

00:46:17yang ada pil pres di situ,

00:46:19masa cuma pil pres?

00:46:20Calegnya nggak dilakukan datang ke sekolah-sekolah.

00:46:22Iya, tapi ini pil pres kan.

00:46:24Sekaligus caleg.

00:46:26Kita lagi bicara pil pres,

00:46:28dalam konteks yang padanan saya,

00:46:29kepala daerah.

00:46:30Tapi nggak apa-apa lah,

00:46:31ini juga penting,

00:46:32hari ini kita bicara,

00:46:34bola liar ke DPR itu,

00:46:36termasuk juga penyempurnaan yang seperti ini loh.

00:46:38Jadi maksud saya gini,

00:46:39kalau tadi bicara,

00:46:40mengenai sekolah di Singapura,

00:46:42misalnya gitu ya,

00:46:42Hasmina dan teman-teman kita,

00:46:44nggak semua sekolah di Singapura juga,

00:46:46tidak meminta ijasa kan?

00:46:48Universitas Nasional Singapura,

00:46:50Universitas Teknologi Nanyang misalnya,

00:46:53nanya,

00:46:54SMA-nya itu ijasanya mana gitu loh.

00:46:56Nah ini kebetulan masuk ke sekolah,

00:46:59yang tertentu yang tidak minta,

00:47:00ijasa SMA-nya mungkin.

00:47:02Oh masuk bang,

00:47:03kalau MDIS minta ijasa,

00:47:05apa diplomanya dari UTS Insert?

00:47:07Oke,

00:47:07bukan ijasa SMA?

00:47:09Iya,

00:47:09gimana?

00:47:10Bukan ijasa SMA yang diminta?

00:47:11Ya SMA kan nomenklatur dalam negeri.

00:47:14Oke.

00:47:15Kalau kita mau bicara sekolah menengahnya Gibran,

00:47:17Orchid Park 2 tahun,

00:47:181 tahun 8 bulan di UTS Insert,

00:47:20itu yang dinilai oleh Dick Dasman,

00:47:22memenuhi syarat grade 12.

00:47:23Bang Bill,

00:47:24jadi menurut Anda,

00:47:25desakan meminta Gibran mundur atau dimakzulkan,

00:47:28itu nggak masuk akal?

00:47:29Dasarnya tidak ada.

00:47:30Dasarnya apa?

00:47:31Pelanggarannya apa?

00:47:31Dan DPR tidak perlu dilanjutkan.

00:47:33Saya lakukan ke Pak Selamat.

00:47:35Pak Selamat tidak perlu dilanjutkan.

00:47:36Mending bawa ke Komisi 2 saja,

00:47:37tapi bukan soal impian.

00:47:38Iya, saya lanjutkan.

00:47:39Tentu saja DPR harus menguji konsistensi penegakan hukumnya.

00:47:44Maka persaratan pendidikan di dalam pencalonan presiden

00:47:48maupun calon wakil presiden berlaku bagi semua calon.

00:47:53Nah, di sini pertanyaan politiknya,

00:47:55karena sudah masuk ke ranah politik,

00:47:58apakah administrasi pencalonannya pada saat itu

00:48:02telah diverifikasi dengan benar?

00:48:04Kemudian, apakah dasar penyetaraannya juga dapat dipertanggungjawabkan secara benar?

00:48:11Dan apakah terdapat pihak yang harus diminta pertanggungjawaban?

00:48:16DPR sekarang bola ada di situ.

00:48:19DPR berhak kemudian menentukan membuat pansus

00:48:23atau membuat hak angket untuk menanyakan kebenaran.

00:48:27Jadi, kita tidak menuduh dan lain-lain.

00:48:29DPR kemudian diberikan kesempatan

00:48:33untuk melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh MK.

00:48:38Lanjut DPR. Silahkan.

00:48:40Jadi, pertanyaannya adalah,

00:48:41kalau melihat kalkulasi politik di parlemen, Pak Ginting,

00:48:44kasus jasa Gibran akan ditindaklanjuti DPR

00:48:46atau akan berhenti hanya di sebatas putusan MK?

00:48:49Dijawab nanti.

00:48:50Kamisada Kamisada, tetap di Pulau Liar.

00:49:01Ya, Pak Selamat.

00:49:03Ini kan kalau kita lihat,

00:49:04mayoritas di parlemen adalah pendukung Prabowo.

00:49:06Dengan kata lain,

00:49:07yang namanya kelanjutan wacana pemakzulan

00:49:09ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

00:49:12Secara matematika,

00:49:13pemakzulan bakal terjadi atau hanya sekedar?

00:49:16Saran saja dari MK.

00:49:16Jadi, politik itu sangat dinamis, betul ya.

00:49:19Jadi, kalau kita melihat peta di dalam parlemen,

00:49:24hingga hari ini, 9 Oktober,

00:49:26ini menarik untuk disimak.

00:49:28Misalnya, tadi ada pernyataan dari PDI Perjuangan

00:49:32melalui Dedicitorus yang menilai temuan MK itu penting

00:49:37untuk ditindaklanjuti dan menyebut pansus

00:49:42atau hak angket sebagai opsi politik

00:49:45yang bisa dilakukan oleh DPR.

00:49:48Dan ini tentu saja menempatkan DPR

00:49:51sebagai salah satu arena

00:49:53untuk menguji persoalan administrasi

00:49:56dan pencalonan

00:49:57serta kemungkinan tanggung jawab pihak terkait.

00:50:00Gerindra menyatakan

00:50:02akan meminta polemik ini dihentikan

00:50:05dan putusan MK dihormati.

00:50:07Lalu, pendekatan ini juga tentu

00:50:10menekankan pada kepastian hukum

00:50:13dan keberlanjutan pemerintahan.

00:50:15Golkar responnya memperlihatkan

00:50:18dua lapis persoalan.

00:50:20Ya, ada pandangan bahwa putusan MK

00:50:23tidak otomatis menjadi dasar pemakjulan.

00:50:26Sementara pemberitaan lainnya juga mengutip

00:50:29bahwa tindaklanjut politik

00:50:31perlu mempertimbangkan konsensus

00:50:34antar pimpinan

00:50:35dan meminta KPU serta

00:50:39meminta keterangan lebih lanjut.

00:50:42Nah, PKB, Nasdem, Demokrat, dan partai lain

00:50:46responnya beragam ya

00:50:48dari menghormati keputusan

00:50:50hingga menyatakan masih mempelajarinya.

00:50:52Karena itu,

00:50:53belum tepat memang menganggap

00:50:55seluruh partai di luar PDIP

00:50:57telah mengambil satu sikap politik yang beragam.

00:51:00Nah, secara politik tentu saja

00:51:02perbedaan ini menunjukkan

00:51:05ada dinamika yang sangat tinggi di DPR.

00:51:09Nah, ini tentu perlu memakan waktu

00:51:13kira-kira satu pekan

00:51:15untuk kemudian terjadi kristalisasi.

00:51:18Ini kan seluruhnya saling intip begitu ya.

00:51:22Saling intip,

00:51:23terjadi, akan terjadi perubahan-perubahan

00:51:26dari DPR sekali.

00:51:28Nah, ini juga tadi dikemukakan oleh Bung Lukas

00:51:32misalnya dari Nasdem.

00:51:34Tentu Nasdem juga

00:51:36tahu diri dalam tanda petik

00:51:38bukan masuk ke dalam

00:51:40tiga partai besar.

00:51:42Karena itu sangat ditentukan juga

00:51:45oleh partai-partai besar.

00:51:47Golkar,

00:51:49kemudian Gerindra dan PDIP.

00:51:52Nah, kita harus juga melihat

00:51:54latar belakang ketua umum partai

00:51:57yang dulu terlibat

00:51:59di dalam kasus

00:52:01mendukung Jokowi tiga periode.

00:52:03Ya, Golkar

00:52:04dalam hal ini

00:52:06Erlangga Hartarto terlibat.

00:52:08Kemudian ketua umum PAN

00:52:10Julhas terlibat.

00:52:12Ketua umum PKB terlibat.

00:52:14Ini kemudian ada irisan juga

00:52:17dengan pemerintahan Jokowi.

00:52:19Ini juga pasti secara politik

00:52:21akan dikaji.

00:52:23Kemungkinannya mereka akan kemana

00:52:25tetapi politik tentu dinamis

00:52:27akan dilihat juga.

00:52:29Oke.

00:52:29Apa kecenderungan Pak Prabowo?

00:52:31Jadi mereka tentu akan sangat pragmatis begitu.

00:52:35Sangat pragmatis.

00:52:36Jadi Mas Hirawan,

00:52:37sejauh ini bagaimana perbincangan antar

00:52:39di partai koalisi?

00:52:39terhadap permaksudan.

00:52:41Kalau kami pragmatis,

00:52:46tentu putusan MK ini

00:52:47satu opportunity bagi kami.

00:52:50Tapi kan

00:52:52tidak sesederhana itu melihat

00:52:55putusan MK ini

00:52:58serius dampak politiknya.

00:53:00Tadi berulang kali disampaikan

00:53:03bahwa kaitannya dengan

00:53:04angket PANSUS

00:53:07itu membutuhkan

00:53:09satu konsensus politik

00:53:11di Parlemen.

00:53:14Tetapi

00:53:14saya mengatakan bahwa

00:53:16fraksi partai Golkar terbuka

00:53:18untuk mendiskusikannya secara

00:53:20politik untuk melihat

00:53:22dinamika dan perkembangannya.

00:53:24Melihat dinamika, perkembangan sampai berapa lama?

00:53:26Apakah Golkar juga tengah

00:53:28menunggu sikap dari Pak Presiden?

00:53:30Kemarin Pak Presiden bertemu

00:53:31dengan Pak Jokowi by the way?

00:53:32Setahu saya,

00:53:33sepanjang

00:53:34pengetahuan saya,

00:53:36Presiden

00:53:36itu adalah satu institusi

00:53:39kepresidenan yang tersendiri

00:53:40yang berbeda dengan

00:53:42DPR.

00:53:44Presiden mungkin punya

00:53:45sikap, punya penilaian sendiri

00:53:47terkait dengan

00:53:47proses

00:53:48dan hiruk pikuk

00:53:49yang ada sekarang.

00:53:51DPR sebagai satu institusi

00:53:53yang di dalamnya ada partai-partai,

00:53:55ada fraksi-fraksi,

00:53:56itu punya

00:53:57hak untuk memandang

00:53:59dan menilai

00:53:59proses ini.

00:54:01Baik itu putusan

00:54:02MKS sebagai

00:54:02satu putusan hukum,

00:54:05baik itu

00:54:06putusan MKS sebagai

00:54:08bagian dari

00:54:09proses politik

00:54:10yang sedang

00:54:11berjalan.

00:54:12Terus kemudian...

00:54:13Dalam proses politik

00:54:14yang sedang berjalan,

00:54:14kita juga melihat

00:54:16Bang Kurniawan

00:54:17bahwa sudah banyak

00:54:17di daerah juga

00:54:18suara parlamin

00:54:19yang meminta

00:54:21untuk Gibran mundur.

00:54:22Lalu kemudian

00:54:23kita juga ada gerakan

00:54:24untuk mencopot

00:54:24fotonya

00:54:25Wapres.

00:54:26Mana yang kira-kira

00:54:27akan ditimbang oleh

00:54:27Pak Prabowo?

00:54:29Saya rasa seorang presiden

00:54:30tidak gampang juga

00:54:31cepat memutuskan

00:54:32untuk investment

00:54:33ataupun pemajuan

00:54:34tentu

00:54:35prosesnya tidak

00:54:373x24 jam

00:54:38juga tidak.

00:54:39Apalagi kan ini

00:54:40baru berapa hari.

00:54:41Biarkan bola dulu

00:54:43bergulir dulu

00:54:44sambil melihat

00:54:45kawan-kawan DPR

00:54:46menyikapinya bagaimana,

00:54:47masalah kesehatan luas

00:54:48bagaimana.

00:54:49Karena saat ini

00:54:51Pak Prabowo ini

00:54:52masih menjaga

00:54:54kondusivitas itu

00:54:55yang paling penting.

00:54:57Dengan muncul

00:54:58masalah ini

00:55:00tentu

00:55:01mengganggu juga

00:55:02kehidupan

00:55:03sosial politik

00:55:04dengan Indonesia ini.

00:55:06Kita tunggu saja.

00:55:08Mudah-mudahan

00:55:08minggu depan sudah ada

00:55:09langkah-langkah

00:55:11yang diambil

00:55:12dari kawan-kawan DPR

00:55:13dari daerah

00:55:14bagaimana

00:55:15termasuk dari Pak Prabowo

00:55:16bagaimana.

00:55:17Kita monitor saja

00:55:17ke depannya.

00:55:21Apakah ada kemungkinan

00:55:23nanti DPR

00:55:25akan membentuk

00:55:26Pamsus

00:55:27lalu kemudian membahas

00:55:28soal

00:55:29indikasi pemakzulan.

00:55:30Saya pikir kemungkinan itu

00:55:31kalau kita hadirkan

00:55:33pihak yang sama

00:55:34yang dari tadi

00:55:35kita bicarakan

00:55:35siapa itu?

00:55:36Rakyat.

00:55:37Kita sibuk ngomongin

00:55:38partai politik nih.

00:55:39Gitu kan.

00:55:40Kita ngomongin elit.

00:55:41Ngomongin presiden.

00:55:42Tapi kita lupa

00:55:43ngomongin rakyat.

00:55:44Rakyat ada di mana?

00:55:45Dalam percakapan kita ini

00:55:46rakyat harus

00:55:47mendapatkan keuntungan.

00:55:49Apa itu?

00:55:49Mendapatkan pemilu

00:55:50yang mereka yakin

00:55:51ini akan bersih.

00:55:53Jadi pembicaraan tadi kan

00:55:54ketahuan

00:55:54bahwa karena

00:55:55pemilu serentak

00:55:57orang tidak bisa

00:55:57diverifikasi.

00:55:58Dan betul sekali tadi

00:55:59kata Bang Lukas

00:56:00tadi ketika ada dialog

00:56:02tadi

00:56:02ya sudah

00:56:03itu diverifikasi.

00:56:05Itu kan karena ada laporan

00:56:06makanya yang

00:56:07pilkada

00:56:08bisa diverifikasi.

00:56:10Tapi ketika ditanya

00:56:11apakah orang bisa tahu

00:56:13kalau datanya

00:56:14nggak terbuka?

00:56:14Nggak bisa.

00:56:15Katanya datanya

00:56:15nggak terbuka.

00:56:16Kalau data tidak terbuka

00:56:17kepada publik

00:56:18karena itu rahasia

00:56:19dari mana publik

00:56:21bisa melaporkan.

00:56:22Itu kan ada logika

00:56:23yang aneh.

00:56:24Dan itu artinya

00:56:25ada hal yang bolong

00:56:26di dalam pemilu kita

00:56:27karena pemilu serentak

00:56:28yang kedua.

00:56:29Tadi dalam argumen

00:56:30saya juga mendengarkan

00:56:31ada SK

00:56:32gitu ya

00:56:32SK Dirjen ya.

00:56:34Karena kita sama-sama tahu

00:56:35bahwa SK

00:56:36lebih rendah dari

00:56:36peraturan menteri.

00:56:37Peraturan menteri

00:56:38mengikat publik.

00:56:40SK memang bisa menjadi

00:56:41sesuatu keputusan

00:56:42tapi dia tidak boleh

00:56:43bertentangan

00:56:43dengan peraturan menteri.

00:56:44jangan-jangan karena itulah

00:56:46kemudian MK

00:56:47sampai pada kesimpulan

00:56:48bahwa tidak ditemukan

00:56:50karena perjenjangan

00:56:52perundang-undangan.

00:56:52Saya nggak tahu pasti

00:56:53tapi kira-kira

00:56:54kalau melihat logika

00:56:55ketatanegaraannya

00:56:56mereka begitu.

00:56:57Dan yang terakhir

00:56:58menurut saya begini

00:56:59untuk kepentingan

00:57:00untuk publik.

00:57:01Publik itu harus bisa

00:57:02membedakan

00:57:03mana argumen

00:57:04dengan basis

00:57:04kekuasaan

00:57:05dan dengan basis

00:57:07etika dan hukum.

00:57:08Hukum itu bukan

00:57:09cuma norma.

00:57:11karena norma itu

00:57:12diciptakan oleh

00:57:13Presiden dan DPR

00:57:14yang bisa ada

00:57:15relasi kuasa juga

00:57:16di situ.

00:57:16Bisa ada permainan

00:57:17politik dan macam-macam.

00:57:19Tapi

00:57:19jadi kalau argumen

00:57:20kekuasaan itu gitu

00:57:21memisahkan antara

00:57:22pertimbangan

00:57:23dengan amar.

00:57:25Pertanyaan saya

00:57:25yang disebut putusan

00:57:26amarnya atau ada

00:57:27pertimbangan?

00:57:28Mungkin nggak ada putusan

00:57:29cuma di bagian

00:57:30halaman terakhir.

00:57:31Itu kan bukan putusan.

00:57:32Masa kita bisa

00:57:34berargumen begitu

00:57:35di depan publik

00:57:35dan kita tidak memberitahu

00:57:36rakyat soal itu

00:57:37kalau saya

00:57:37konsen saya di situ.

00:57:39Karena perdebatan ini

00:57:40jangan sampai hanya

00:57:41menjadi urusan elit

00:57:42dan menguntungan elit.

00:57:43Di pertimbangan hukum

00:57:44ada nggak rekomendasi

00:57:45kepada DPR?

00:57:47Nggak ada.

00:57:48Ada nggak penting juga.

00:57:50Pertanyaan begini

00:57:51kalau perlain saya begini.

00:57:52Kalau ada sebuah

00:57:54lembaga negara

00:57:55yang dia tahu

00:57:56itu WWN dia

00:57:57masa dia harus diperintah

00:57:58dia emang nggak ngerti

00:58:00fungsi dan WWN dia?

00:58:01Oh, begitu dong.

00:58:02Ada pelanggaran.

00:58:03Teguh.

00:58:04Bukan begitu.

00:58:05Itu justru masalahnya

00:58:07itu justru masalahnya

00:58:08dengan Indonesia.

00:58:09Mbak juga nggak ikutin

00:58:09bagaimana penjelasan

00:58:11kenapa kemudian

00:58:11harus ada SK Dirjen itu.

00:58:13Karena SK Dirjen itu

00:58:14bicara soal teknis.

00:58:15Sama dengan ketika

00:58:16undang-undang pemilu

00:58:17ada hal yang secara teknis

00:58:19yang tidak diatur

00:58:19maka diadakanlah PKPU.

00:58:21Sama dengan

00:58:22Permendikbud itu

00:58:23tidak bicara

00:58:24mekanisme penyetaraan.

00:58:25Itu tentang

00:58:26pengesahan fotokopi.

00:58:27Betul.

00:58:28Itu pengesahan fotokopi

00:58:29tapi bukan syarat

00:58:30bikin penyetaraan.

00:58:31Nah syarat penyetaraan

00:58:32itu ada di SK Dirjen.

00:58:33Yang menarik kan

00:58:33kenapa ada perhal-hal teknis itu

00:58:35kemudian MK sampai kepada

00:58:37kesimpulan

00:58:37tidak ditemukan

00:58:38apakah sembilan hakim MK

00:58:40atau orang-orang yang

00:58:41menarik juga ya.

00:58:43Tapi kemudian

00:58:44kemudian hakim MK itu

00:58:46karena kita pihak terkait

00:58:47jadi sana.

00:58:48Kita juga memajukan

00:58:49dengan alih kita.

00:58:50Ya betul.

00:58:50Ini bukan hanya Suket

00:58:52tapi ada yang namanya

00:58:54advance diploma

00:58:54itu yang setara dengan

00:58:55A level.

00:58:56Kita sudah menyerahkan

00:58:57itu semua.

00:58:58Betul.

00:58:58Dan itu lebih menarik lagi.

00:58:59Setelah buku-buku itu

00:59:00tetap sampai kepada

00:59:01kesimpulan seperti itu

00:59:02yang menarik kan.

00:59:03Tempat Mas Gibran berkuliah

00:59:05itu jelaskan

00:59:07advance diploma

00:59:08baru dia masuk

00:59:09kepada mana?

00:59:10Kepada luar sana.

00:59:11Jadi kita majukan

00:59:13pada saat itu

00:59:13bukan hanya Suket

00:59:15Suket oleh Dick Dasman

00:59:16tapi kita majukan

00:59:18ini ada advance diploma loh.

00:59:19Kita masukkan di sana

00:59:20apakah itu diperhitungkan

00:59:22oleh

00:59:22MMK?

00:59:23Tidak diperhitungkan.

00:59:25Karena itu dari tadi

00:59:25saya gak bilang

00:59:26kebenaran material.

00:59:49saya berpikir gini ya.

00:59:51Waktu saya nonton semua loh.

00:59:52Waktu dirjen bicara dan segalanya.

00:59:54Saya berpikir gini.

00:59:55Ada pertimbangan

00:59:56lalu sampai kepada

00:59:57Amah.

00:59:57Putusan gitu ya.

00:59:58Asvina.

00:59:59Pertanyaan saya

01:00:00ini sembilan orang

01:00:01kok semuanya gak ada

01:00:03yang sepikiran dengan

01:00:04Pak Andi Aswan.

01:00:06Karena mereka bukan relawan.

01:00:09Ini kan orang

01:00:10yang hatim yang mulia.

01:00:13Kenapa dia tidak ada

01:00:14satupun

01:00:15yang berpikiran

01:00:16seperti Pak Andi Aswan.

01:00:18Saya mau nanya doang.

01:00:19Kenapa tidak sampai

01:00:21pada pikiran

01:00:22seperti Pak Andi Aswan

01:00:23sehingga ada

01:00:24satu aja yang mengatakan

01:00:25enggak ini ada

01:00:26advance diploma

01:00:27yang sebetulnya

01:00:29layak dianggap

01:00:30diketemukan

01:00:32sesuai ijazah SMA.

01:00:33Pertanyaan saya

01:00:35kenapa

01:00:36kenapa

01:00:37kenapa

01:00:38tidak diberikan

01:00:39kesempatan

01:00:39untuk itu.

01:00:40Kenapa

01:00:41mereka mengatakan

01:00:42kita tidak punya legal standing.

01:00:44Sekarang

01:00:44pemohon

01:00:46tidak punya legal standing

01:00:47yang dilihat

01:00:48tidak termohon.

01:00:49Dulu itu yang dilakukan

01:00:50MK tahun

01:00:512023.

01:00:52Kenapa

01:00:53MK di bawah

01:00:54cawe-cawe Jokowi.

01:00:56Sekarang

01:00:57tapi

01:00:59Anda bisa

01:01:01nangkap

01:01:03pertanyaan saya

01:01:03ada 9 hakim

01:01:05ada 9 hakim

01:01:07tapi kenapa

01:01:08enggak ada

01:01:08satupun

01:01:09yang berpikir

01:01:10seperti Anda

01:01:10itu aja.

01:01:11Enggak apa-apa

01:01:11enggak usah dijawab.

01:01:12Dijawab nanti

01:01:12kembali

01:01:13kita

01:01:15selanjutkan nanti.

01:01:26kembali di Polalia

01:01:27jadi

01:01:27Bang Effendi

01:01:28apa kira-kira

01:01:29untung rugi

01:01:30bagi Pak Prabowo

01:01:31tetap

01:01:32memegang

01:01:33Gibran

01:01:34atau melepas.

01:01:35Nah sekarang

01:01:36ini ya

01:01:37apakah Polalia

01:01:38ke DPR atau tidak

01:01:39sebelum sampai

01:01:40kesalahan

01:01:40tadi semua

01:01:41kita kira-kira

01:01:42sepakat nih

01:01:42bahwa ini

01:01:43masih bergulir.

01:01:44Saya mengumpamakan

01:01:45tadi supaya

01:01:46ingatan orang

01:01:47cerah ini baru

01:01:48Indonesia

01:01:48lawan Malaysia

01:01:49kosong-kosong.

01:01:50Habis itu ada

01:01:50lawan Bangladesh

01:01:51ada lawan Thailand

01:01:52gitu ya.

01:01:52Kan masih bergulir dong

01:01:53tapi yang mau

01:01:54saya catat begini

01:01:55ini

01:01:55menyambung

01:01:56Aswina tadi

01:01:57ada sisi lain

01:01:58yaitu

01:02:00legitimasi sosial.

01:02:01Rakyat tadi

01:02:02itu yang penting.

01:02:03Jadi ketika

01:02:05istilahnya

01:02:06jadi diubah

01:02:07ya

01:02:07tadi kan MK

01:02:08mengatakan

01:02:09tidak ditemukan

01:02:09lalu ada yang

01:02:11berusaha mengubahnya

01:02:11jadi belum ditemukan.

01:02:13Legitimasi sosial

01:02:14itu akan berbunyi

01:02:14seperti ini

01:02:15teman-teman

01:02:15Mas Yusuf

01:02:15coba dengar pelan-pelan ya.

01:02:17Nanti kalau ketemu

01:02:18dengan Pak Wapres

01:02:19ada yang nanya

01:02:20Mas Wapres

01:02:21ijasanya

01:02:22sudah ketemu belum?

01:02:24Itu

01:02:24legitimasi sosial.

01:02:25Itu nanti

01:02:26kalau nyalon

01:02:27tahun 2029.

01:02:28Gak usah nanti

01:02:292029

01:02:29sekarang aja

01:02:30kalau ketemu

01:02:31Mas

01:02:31ijasanya

01:02:32sudah ketemu

01:02:33apa belum misalnya?

01:02:34Kan menjadi menarik

01:02:35karena

01:02:35belum ditemukan

01:02:36walaupun kata MK

01:02:37tidak ditemukan.

01:02:38Tapi

01:02:39untuk sampai

01:02:40ke pertanyaan

01:02:41Ilona tadi

01:02:42saya memuji

01:02:43Ande Aswan nih

01:02:44sekaligus

01:02:44ujungnya ada pertanyaan

01:02:46gini

01:02:46pada waktu dia

01:02:47sujud syukur

01:02:48setelah

01:02:49amar putusan MK

01:02:50dibacakan

01:02:50dia sujud syukur

01:02:51lalu dia bilang

01:02:52begini

01:02:52ini menarik

01:02:53kalimatnya ya

01:02:54adalah ditolak

01:02:55lalu gitu ya

01:02:56saya baca betul

01:02:57dengan ini berarti

01:02:59Gibran adalah

01:03:00pemimpin

01:03:01masa depan

01:03:01betul ya

01:03:03persis

01:03:03tiba-tiba

01:03:04habis itu dia bilang

01:03:05hidup Prabowo

01:03:06hidup Prabowo

01:03:08gitu

01:03:08saya bingung

01:03:10Prabowo kan

01:03:11gak pihak terkait

01:03:12dalam persidangan ini

01:03:13ini kurang lebih

01:03:15apa ya

01:03:16boleh saya jelaskan

01:03:17nanti saya bisa jawab

01:03:18kurang lebih begini

01:03:19hidup Prabowo

01:03:20karena membiarkan

01:03:21sudang MK

01:03:22berjalan dengan

01:03:23baik

01:03:24tanpa intervensi

01:03:26yang kedua

01:03:27bisa juga ini

01:03:28hidup Prabowo

01:03:29hidup Prabowo

01:03:30supaya Pak Prabowo

01:03:32dalam tanda betik

01:03:34itu nanti

01:03:34tidak membiarkan

01:03:35ini berlanjut

01:03:36ke DPR

01:03:37ini kan berarti hebat nih

01:03:39harus tepuk tangan

01:03:39pada Andi Azwan ini ya

01:03:44apa kurniawan

01:03:45ketawa-ketawa aja

01:03:46tapi kurniawan yang tadi

01:03:47gak ditarik ya

01:03:47bahwa ada calon

01:03:49yang gak jujur

01:03:49dan ada yang meloloskan

01:03:51yang tidak jujur

01:03:51dikaitkan dengan

01:03:52tadi ada calon

01:03:54calon yang tidak jujur

01:03:57yang meloloskan

01:03:58tidak jujur

01:03:58yang ini terkait tadi

01:04:01hidup Prabowo

01:04:02artinya apa

01:04:03ya boleh

01:04:04jadi begini

01:04:06Prof.G

01:04:06kalau kita melihat

01:04:08kenapa saya tanya itu

01:04:09karena

01:04:10mereka melakukan

01:04:11namanya

01:04:12politik belabambu

01:04:13dan juga

01:04:14politik karambol

01:04:15kita ingat

01:04:17ini paslon

01:04:17pasangan calon

01:04:19Prabowo dan Gibran

01:04:20ya secara

01:04:22hukum

01:04:23itu sudah

01:04:24dilantik

01:04:24ada produk hukum itu

01:04:25ya

01:04:26kemudian digugat oleh mereka

01:04:27tapi sasarannya dulu

01:04:29adalah Gibran

01:04:29padahal ini

01:04:30kalau kita lihat

01:04:32PHPU-nya itu

01:04:33adalah paslon

01:04:33yang digugat juga

01:04:35adalah paslon

01:04:35jadi ini

01:04:36jadi anda bayangkan

01:04:37nanti akan menyerang Prabowo

01:04:38jelas

01:04:39jelas itu

01:04:40di Pilkada-Pilkada

01:04:41gak terjadi begitu

01:04:41kita bicara Pilpres

01:04:43bukan Pilkada

01:04:43lain dong cerita itu

01:04:45kan ada pertanyaan dari

01:04:46Prof.Toh itu kan

01:04:47artinya disitulah

01:04:48kita melihat

01:04:49bahwasannya

01:04:50apa yang terjadi itu

01:04:52itulah sasaran akhirnya

01:04:53tapi ini untuk apa

01:04:55ini mengganggu semua

01:04:56dengan kegaduan-kegaduan itu

01:04:58dengan program-program

01:04:59dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu

01:05:00jelas itu dilakukan ini

01:05:02kita telah

01:05:03melihat

01:05:04kegaduan-kegaduan itu

01:05:05yang terjadi

01:05:06ya

01:05:06kemudian

01:05:07sasaran yang paling empuk

01:05:09itu jelas Mas Gibran

01:05:10kenapa

01:05:10tidak mempunyai partai

01:05:11di parlemen

01:05:12ya

01:05:13intinya kan itu

01:05:14nah hadiah saja disitu

01:05:15tapi ini efek karambol

01:05:17yang digunakan

01:05:17buat apa

01:05:18nanti dengan Mas Gibran

01:05:19apakah mereka itu

01:05:20berafiliasi dengan siapa

01:05:21mereka itu

01:05:22paslon 1

01:05:23dan paslon 3

01:05:24mereka

01:05:24makanya ada yang

01:05:25poros-poros itu

01:05:26yang dikatakan itu kan

01:05:27ada yang dibilang

01:05:28poros-poros itu kemuar

01:05:29ada poros lebak bulus

01:05:30kata pengamat

01:05:32mengatakan itu

01:05:33ya

01:05:33disini juga

01:05:34dibicarakan itu

01:05:35di tempat ini

01:05:36minggu kemarin

01:05:37nah inilah kita lihat

01:05:38makanya saya katakan

01:05:40semua teman-teman itu

01:05:41secara refleks untuk itu

01:05:43kita berdoa

01:05:44berterima kasih

01:05:44itu refleks ya

01:05:46hidup Prabowo

01:05:47kenapa

01:05:48bukan karena keamanan juga

01:05:50bukan karena keamanan juga

01:05:51lebih aman

01:05:52kalau hidup

01:05:53hidup Prabowo

01:05:53ini karena ini

01:05:54satu paket

01:05:54Prabowo Gibran

01:05:55dan saya katakan

01:05:57hidup Prabowo

01:05:58hidup Mas Gibran

01:05:59pemimpin masa depannya

01:06:01saya katakan

01:06:012034

01:06:02ya

01:06:03oh bukan 2029

01:06:04ya ya

01:06:05oke

01:06:06kalau saya bisa memahami

01:06:07kepedihan Andi Aswan

01:06:09dan teman-teman relawan ini

01:06:10karena

01:06:12kepedihan kok

01:06:13MK yang disembah

01:06:14sujud syukuri

01:06:15ya

01:06:15cuma putusan yang

01:06:18apa itu

01:06:19membatalkan

01:06:19apa

01:06:20menolak gugatan

01:06:21formal

01:06:22tapi mereka

01:06:23tidak mensyukuri

01:06:24kata siapa

01:06:25sebentar dong ya

01:06:26kata siapa

01:06:27tidak mensyukuri

01:06:28yang soal

01:06:29substansial

01:06:30substansial apa

01:06:31MK ini simple aja

01:06:32MK ini memang

01:06:33sedang bermain cantik

01:06:34amar putusannya

01:06:35MK ini sedang bermain cantik

01:06:36kalau MK

01:06:38seluguh

01:06:39seluguh relawan

01:06:40memang

01:06:40gugatan itu harus

01:06:42ditolak melalui

01:06:43putusan selah

01:06:44bahwa Anda

01:06:45tidak memenuhi

01:06:46legal standing

01:06:47selesai

01:06:48tapi MK ini

01:06:49sedang bermain cantik

01:06:50mereka ingin melakukan

01:06:51penubuhan

01:06:53penubuhan

01:06:53politik

01:06:56melakukan penubuhan

01:06:58kesalahan mereka

01:07:00di tahun

01:07:002023

01:07:01ketika dipimpin

01:07:02pamannya

01:07:03Gibran

01:07:03yang bernama

01:07:04Usman

01:07:04yang melanggar

01:07:05etik

01:07:05sudah dipecat

01:07:06balik lagi

01:07:07artinya begini

01:07:08akrobot politik

01:07:09yang dilakukan itu

01:07:09diskusi

01:07:10diskusi

01:07:10bolanya

01:07:11jangan diskusi

01:07:12pada level

01:07:13formalitas

01:07:15pada level

01:07:16birokratik

01:07:16hanya ngomong

01:07:17yang jelas

01:07:18memang MK itu

01:07:19sedang bermain cantik

01:07:20mereka menutup

01:07:22hal yang sepele

01:07:23administratif

01:07:24prosedural

01:07:25tapi mereka

01:07:26membuka

01:07:26yang substansial

01:07:27tahun 2023

01:07:28itu

01:07:29Indonesia

01:07:30dimanipulasi

01:07:31oleh

01:07:31kekuatan

01:07:32pemerintah

01:07:33KPU

01:07:34Bawaslu

01:07:35termasuk

01:07:36command deduction

01:07:37nah itu

01:07:38mau diperbaiki

01:07:39dan yang secara

01:07:41politik

01:07:41yang harus

01:07:42dipahami

01:07:43politik real

01:07:44politik real

01:07:46tidak akan

01:07:47sekarang

01:07:48menurut saya

01:07:50Gibran itu

01:07:51sudah liabilitis

01:07:52untuk Prabowo

01:07:53Prabowo

01:07:54tidak terkait lagi

01:07:56untuk mengajak

01:07:58makanya

01:07:59Jokowi

01:07:59juga sudah

01:08:00sadar diri

01:08:01Jokowi bilang

01:08:02soal itu

01:08:04tidak akan

01:08:05mengikirkan dulu

01:08:06karena itu

01:08:07masih jauh

01:08:08karena dia tahu

01:08:09putus asa

01:08:10Jokowi sudah

01:08:10putus asa

01:08:11baik

01:08:11nah kita lanjutkan

01:08:12tetap bersama kami

01:08:14terakhir lagi

01:08:34terakhir

01:08:35kalau kita

01:08:35kalau kita mau berdebat

01:08:36secara hukum

01:08:36kita berdebat

01:08:37secara hukum

01:08:38tapi gak boleh

01:08:39ada

01:08:39prejudice

01:08:40supaya

01:08:41proses itu

01:08:42bisa adil

01:08:43dan

01:08:44konsisten

01:08:45tapi kalau kita

01:08:46mau bicara

01:08:47politik

01:08:47kita buka

01:08:48dialog

01:08:48fraksi

01:08:49Partai Golkar

01:08:50terbuka

01:08:51terhadap

01:08:51hal tersebut

01:08:53nah

01:08:54begini saja

01:08:56presiden itu kan

01:08:57sebagai satu

01:08:58lembaga sendiri

01:08:59mahkamah

01:09:00konstitusi juga

01:09:01sebagai satu

01:09:01lembaga sendiri

01:09:02DPR juga adalah

01:09:03sebagai satu

01:09:04lembaga sendiri

01:09:05sebagai satu

01:09:07negara yang menganut

01:09:08demokrasi konstitusional

01:09:09kami di DPR berharap

01:09:11bahwa DPR

01:09:12bahwa mahkamah

01:09:13konstitusi harus

01:09:14kita jaga sama-sama

01:09:15dijaga sama-sama

01:09:16kita jaga sama-sama

01:09:17karena

01:09:18yang bisa menyelesaikan

01:09:20setiap pertentangan

01:09:21politik di republik ini

01:09:22adalah mahkamah

01:09:23konstitusi

01:09:23itu yang pertama

01:09:24yang kedua

01:09:25DPR tahu

01:09:27kapan harus

01:09:28menggunakan

01:09:29hak-haknya

01:09:30dan

01:09:31kami akan melihat

01:09:32dan melilai

01:09:33bahwa

01:09:35MK telah mengeluarkan

01:09:36putusan

01:09:37kami akan

01:09:37mempelajarinya

01:09:38dengan baik

01:09:38presiden

01:09:40kita hormati

01:09:40satu sebagai

01:09:41satu

01:09:41kelembagaan

01:09:42dan kami berharap

01:09:44bahwa

01:09:44tentu presiden juga

01:09:46tahu apa yang harus

01:09:48dilakukan

01:09:48tetapi

01:09:49satu hal

01:09:50Mbak Ilona

01:09:51saya ulangi lagi

01:09:52bahwa

01:09:52proses impeachment

01:09:54pemaksulan

01:09:55itu bukan perkara kecil

01:09:56ini menyangkut

01:09:57pemerintahan secara luas

01:09:59penyelenggaran pemerintahan secara luas

01:10:00menyangkut kehidupan

01:10:01rakyat

01:10:02banyak

01:10:02oke baik

01:10:04saya ke

01:10:04Bang Kurnian

01:10:05kalau begitu menurut Anda

01:10:06Pak Prabowo akan melanjutkan

01:10:07hasil putusan MK

01:10:08atau stop

01:10:09dalam wacara pemaksulan

01:10:11Pak Prabowo menghormati

01:10:13keputusan MK

01:10:13menghormati yang artinya

01:10:14ya

01:10:15kita tunggu kawan-kawan

01:10:16DPR maupun MBR

01:10:18ya

01:10:18karena pemaksulan

01:10:20ini kan bukan hal yang kecil ini

01:10:21saya sepakat dengan

01:10:23apa kita di Golkar

01:10:25ini menyangkut

01:10:26hajat hidup orang banyak

01:10:27ya

01:10:27jadi kita tunggu saja

01:10:29bola liar ini

01:10:30bola panas ini

01:10:31mau sampai mana berhentinya

01:10:32nah cuma

01:10:34pesan saya

01:10:37hentikan polemik

01:10:39ijazah ini

01:10:39supaya tidak terjadi

01:10:40kemudian hari

01:10:41ya setuju

01:10:43setuju

01:10:44setuju itu

01:10:45ya itu ya

01:10:46oke

01:10:46jangan bicara lagi

01:10:48masalah ijazah ini

01:10:49ya

01:10:49dulu gak pernah

01:10:50berangkat baru kali ini

01:10:52ya makanya itu

01:10:53ini kan sudah berapa tahun

01:10:55disibukkan urusan ijazah

01:10:56kasihan adik-adik kita

01:10:58nanti mereka malas kuliah

01:10:59nanti

01:11:00itu aja

01:11:00oke baik

01:11:01saya ke Mbak Asfi kalau begitu

01:11:02Mbak Asfi

01:11:03jadi Anda melihat

01:11:04apa pesan kuat MK

01:11:05kepada DPR

01:11:07ya harus ada

01:11:09pembenahan

01:11:10dan harus ada penelusuran

01:11:12kembali tentang

01:11:12proses pemilunya

01:11:14jadi bukan sekedar

01:11:15hasilnya

01:11:16menurut saya

01:11:17sinyalnya itu

01:11:18ini ada proses

01:11:19pemilu yang harus

01:11:20dilihat lagi oleh DPR

01:11:22dan ini sebetulnya kan

01:11:23senada dengan

01:11:24banyak suara

01:11:25tentang kecurangan-kecurangan

01:11:26pemilu ya

01:11:27itu yang harus kita tangkap

01:11:29semangat itu

01:11:30jadi Bang Mil

01:11:31kira-kira apa nanti

01:11:32sikap Mas Gibran

01:11:32sebentar saya punya pertanyaan

01:11:33oke

01:11:34jadi pertanyaannya adalah

01:11:35singkat saja dijawab

01:11:36apakah apa nanti

01:11:37sikap dari Mas Gibran

01:11:38apakah akan stay

01:11:40mundur

01:11:41atau tidak maju

01:11:42Pilpres

01:11:422029

01:11:43pertama Gibran

01:11:44tidak menyalahi aturan

01:11:46tidak ada syarat

01:11:47yang kemudian

01:11:47dia tidak memenuhi

01:11:48sehingga itu

01:11:49dia tidak perlu mundur

01:11:50dan tidak harus mundur

01:11:51dan kami sebagai

01:11:52pendukung beliau

01:11:53tidak meminta beliau mundur

01:11:54yang pertama

01:11:54yang kedua

01:11:55soal keterbelahan di masyarakat

01:11:57bukan cuma orang-orang

01:11:58yang masyarakat

01:11:59yang dianggap mendukung

01:12:00teman-temannya Bang Lukas

01:12:01dan kawan-kawan

01:12:01tapi ingat

01:12:02diaspora mahasiswa-mahasiswa

01:12:04yang dari luar negeri

01:12:05yang kebetulan

01:12:05tidak punya ijasa SMA itu

01:12:07sekarang juga

01:12:08lagi berkelindang

01:12:09di media sosial

01:12:10mereka mengkritik

01:12:11seolah-olah

01:12:11kalau orang dari luar negeri

01:12:13itu tidak bisa sekolah dengan baik

01:12:14terakhir

01:12:14soal Prabowo

01:12:15saya mau kasih tahu

01:12:16sama teman-teman

01:12:16termasuk buat

01:12:17teman-teman relawan

01:12:18ingat

01:12:18Pak Prabowo itu

01:12:19orang Sulawesi Utara

01:12:20dia punya darah manado

01:12:21sama dengan saya

01:12:22ada prinsip

01:12:23si tau timautumoto

01:12:24dia itu orang yang

01:12:25memanusiakan orang lain

01:12:26bayangkan

01:12:27orang yang cacimaki dia saja

01:12:29itu dia ajak

01:12:30bergabung di pemerintah

01:12:31apalagi

01:12:32sosok Jokowi

01:12:33dan juga Gibran

01:12:33yang merupakan orang yang akrab

01:12:35dan juga sudah dia anggap

01:12:36sebagai anak

01:12:36saya yakin Pak Prabowo

01:12:37akan bersama-sama

01:12:38harmonis bersama Gibran

01:12:40bahkan sampai dengan

01:12:412034

01:12:41baik itu keyakinan

01:12:43dari Mas Bil

01:12:43kalau Bang Lukas sendiri

01:12:44melihatnya bagaimana

01:12:45sikap Mas Gibran

01:12:47stay, mundur

01:12:48atau jangan maju

01:12:50di Pilpres 2029

01:12:51yang pertama

01:12:51ada dua kata ya

01:12:52ini keluarga Jokowi

01:12:54yang berambisi

01:12:55membangun dinasti

01:12:56kena batunya

01:12:57jadi hanya

01:12:59lima tahun

01:13:00ambisi untuk

01:13:00menjadi

01:13:02dinasti

01:13:03sudah kemungkinan besar

01:13:04sudah akan gagal

01:13:05jadi

01:13:05Gibran itu

01:13:07sebagai politikus

01:13:10terlalu

01:13:11prematur lahirnya

01:13:12jadi ada

01:13:13cacat bawaan genetik

01:13:14yang tidak bisa dilanjutkan

01:13:16jadi kedugaan saya

01:13:18ini ya

01:13:19kan ada dua pilihan

01:13:20pasal 7A

01:13:21undang-undang dasar 45

01:13:23adalah pemaksulan

01:13:24kalau saya

01:13:25bahkan melihat

01:13:25yang akan dipakai

01:13:26pasal 7B

01:13:27pemberhentian

01:13:28karena

01:13:29cacat

01:13:31prematurnya

01:13:32dia sebagai politikus

01:13:33yang dipaksakan oleh Jokowi

01:13:34waktu itu

01:13:35menemukan

01:13:36momentumnya

01:13:38dengan cacat

01:13:39administrasinya

01:13:39jadi itu tidak ada

01:13:41pilihan lain

01:13:41harus diberhentikan

01:13:42harus diberhentikan

01:13:43kalau Bang Andi

01:13:44menurut Anda

01:13:44apakah nanti

01:13:45Mas Gibran

01:13:47selalu berpikiran sesat

01:13:49menurut relawan

01:13:51berarti saya benar

01:13:52memprovoke masyarakat

01:13:53dengan memasuki

01:13:54pikiran yang sesatnya itu

01:13:55kalau kita lihat

01:13:5797 juta orang

01:13:59memilih

01:14:00Prabowo Gibran

01:14:00apakah Gibran

01:14:02tidak mempunyai

01:14:04namanya

01:14:05andil di sana

01:14:06banyak andilnya

01:14:07untuk sana

01:14:07kita mesti melihat

01:14:09siapa yang meminta

01:14:10Mas Gibran

01:14:11untuk menjadi

01:14:12calon

01:14:13wakil presiden

01:14:14waktu itu

01:14:15bukan hanya

01:14:16Pak Prabowo

01:14:18Ganjar

01:14:19Anis

01:14:20minta

01:14:21tapi apa

01:14:22ditolak semua

01:14:23oleh Mas Gibran

01:14:24jadi jangan berpikiran

01:14:26bahwa Pak Jokowi

01:14:27akan membangun

01:14:28dinasti untuk itu

01:14:29jelas gitu

01:14:30Profesor Submi Dasko

01:14:32yang kami hormati

01:14:35beliau mengatakan

01:14:36di dalam satu podcast

01:14:37lima kali Pak Prabowo

01:14:40meminta Mas Gibran

01:14:41untuk menjadi

01:14:43wakilnya

01:14:44kelima-lima itu baru

01:14:46dia terima

01:14:47nah apa yang dikatakan

01:14:48dia itu

01:14:49itu ada pikiran sesat

01:14:50karena apa

01:14:50yang dia katakan

01:14:52membangun dinasti

01:14:53dinasti mana yang dibangun

01:14:54karena mereka

01:14:55karena mereka ini

01:14:56adalah tidak move on

01:14:57dalam kontestasi

01:14:59kemarin-kemarin itu

01:15:00sehingga membangun ini

01:15:02ada yang kegelit nih

01:15:03ada yang kegelit-gelit

01:15:04pengen jadi

01:15:05pengganti wakil presiden

01:15:07baik terima kasih

01:15:08kepada seluruh

01:15:09narasumber

01:15:09kita tunggu

01:15:112029

01:15:12Prabowo

01:15:12kita lagi

01:15:13ramalan saya

01:15:14Golkar akan dipakai

01:15:16untuk menyodok

01:15:18selamat malam

01:15:19selamat jumpa

01:15:20sorry

[FULL] Pemakzulan Gibran Disorot, Bagaimana Sikap Golkar dan Prabowo? | BOLA LIAR

Kategori

Transkrip

Dianjurkan