00:00Apel akbar yang digelar di kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara,
00:04Senin pagi diwarnai kericuhan.
00:06Para pegawai P3K marah, usai mendengar rencana pegawai kontrak akan dirubahkan.
00:18Suasana apel yang mestinya hikmat,
00:21berubah mencekam saat para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
00:26di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan,
00:29menumpahkan kemarahan mereka.
00:32Mereka protes, usai mendengar rencana pegawai kontrak akan dirumahkan.
00:37Situasi semakin tak terkendali saat masa berusaha merangsak masuk ke dalam kantor Wali Kota.
00:44Merespons kemarahan masa, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen berjanji
00:49tak akan merumahkan pegawai kontrak.
00:52Namun, Pemkot akan memangkas tambahan penghasilan pegawai
00:55baik ASN, P3K, maupun pegawai paruh waktu sebesar 30 persen.
01:02Langkah itu dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi defisit anggaran daerah
01:06sebesar 50 miliar rupiah akibat kebijakan efisiensi.
01:11Bukan seolah dirumahkan ini, ini dia ke solusi terakhir.
01:17Memang kesana tempoh, kemarin tempoh, kalau api ke darah hati,
01:20ya tiapaksa peranggap.
01:21Dan bukan cuma hanya paruh waktu dirumahkan.
01:24Semua pendapatan, pendapat pendapatan ASN,
01:29kepala daerah itu pasti akan dikurangi semua.
01:49Kondisi ASN di Pemkot Tidore Kepulauan,
01:52senada dengan curhatan Gubernur Maluku Utara,
01:55Sherly Coanda, ke DPR bulan lalu.
01:57Di hadapan DPR, Coanda mengaku Pemprov Malut tak lagi punya uang
02:02untuk membayar gaji para P3K hingga akhir tahun 2026.
02:09Karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun.
02:14Sehingga apakah masalah kami daerah selesai?
02:17Tetapi permasalahan kita di daerah ketika kita harus melakukan inovasi,
02:21banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat.
02:26Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi.
02:30Di Maluku Utara, daerah kita itu cuma 960 sekian miliar.
02:35Sedangkan belanja pegawai kita itu 1,1 triliun.
02:39Artinya belanja pegawai kita itu sudah melebihi daerah.
02:44Pemerintah pusat memangkas anggaran transfer daerah sebesar 848 triliun rupiah
02:50menjadi 650 triliun rupiah.
02:53Hal ini membuat kepala daerah mesti berhemat
02:57sambil tetap memastikan pembangunan daerah tetap maksimal.
Komentar