00:00Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang Saudara, rapat perdana Kepala Badan Gizi Nasional,
00:06Nanik SD yang bersama dengan Komisi 9 DPR RI berlangsung tertutup.
00:11Rapat membahas rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja pemerintah MBG untuk tahun 2027.
00:20Ini terbuka atau tertutup Bapak Ibu?
00:24Tertutup? Oke, seperti kita rapat-rapat kita kemarin untuk membahas anggaran,
00:29dan rapat ini saya nyatakan tertutup untuk umum.
00:32Saya rapat, saya skor dulu ya.
00:34Pemimpin sidang menetapkan seluruh pembahasan tidak dapat diakses publik,
00:39usai mayoritas peserta rapat menyatakan pembahasan dilakukan secara tertutup
00:44karena berkaitan dengan anggaran negara.
00:48Keputusan tersebut mengikuti pola pembahasan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga
00:52yang sebelumnya juga dilakukan secara tertutup.
00:54Usai rapat, Ketua BGN Nanik SD yang menunjuk juru bicara sesuai dengan rekomendasi DPR.
01:02Saya rapat, saya skor dulu ya untuk kita...
01:07Tadi dari DPR menyarankan harus ada jubir.
01:13Jubir pimpinan, kami tunjuk di depan para DPR adalah Ibu Arumsari.
01:19Jadi Ibu Arumsari yang akan menjelaskan pertemuan dengan Komisi 9 hari ini, teman-teman.
01:27Ya, monggo Ibu Arumsari.
01:43Usai membahas pagu anggaran MBG, Kepala BGN Badan Gizi Nasional Nanik SD yang
01:50tidak bersedia menjawab pertanyaan media mengenai realisasi anggaran motor listrik.
01:56Nanik SD yang langsung bergegas meninggalkan wartawan setelah menunjuk wakil Kepala BGN Agustina Arumsari
02:03sebagai juru bicara pemimpin BGN.
02:14Badan Gizi Nasional memutuskan menghentikan sementara penyaluran MBG selama libur sekolah
02:21untuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG.
02:24Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bilang,
02:28masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan MBG
02:34agar program dapat berjalan.
02:40Pakainya data apa?
02:41Data virtual account.
02:43Karena disitulah titik uang negara keluar.
02:46Ketemulah 27.877.
02:49Stop, saya bilang itu ya.
02:51Petokannya kan kalau nanti bergerak terus kami bingung, Pak.
02:54Mau mulai dari mana?
02:55Oke, pakai itu.
02:57Ternyata setelah 27.877 itu kami teliti lagi,
03:01ternyata juga ada yang masih dobel, dan seterusnya.
03:05Sehingga berkurang lagi 57.
03:07Jadi 27.820.
03:09Stop itu dulu ya.
03:11Itu maksudnya, Mas.
03:12Sementara ini kita stop dulu,
03:14untuk kami tata ulang tadi itu.
03:16Lalu pertanyaannya, jangan pertanyaan dapurnya.
03:19Perima manfaatnya dulu yang mana,
03:21baru dapur itu mengikuti.
03:26Komnas HAM menyoroti soal kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN
03:31yang terlalu luas karena menjalankan peran ganda
03:34sebagai regulator sekaligus pelaksana.
03:37Komnas HAM mendorong adanya revisi peraturan pemerintah
03:40nomor 115 tahun 2025
03:43tentang tata kelola program MBG
03:46agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,
03:50terutama dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi
03:53pada satuan pelayanan gizi.
03:58Terlalu luasnya peran BGN
04:01sehingga masih belum optimalnya pengawasan
04:05terhadap program MBG,
04:07yaitu BGN memiliki peran sebagai regulator
04:10yang merumuskan seluruh kebijakan teknis
04:15penyelenggaraan program MBG.
04:17Di saat yang bersamaan,
04:19implementasi program MBG
04:20juga dilakukan oleh BGN,
04:22seperti pengadaan penentuan titik satuan
04:26pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG,
04:29penyalurkan insentif,
04:31sampai dengan pengawasan,
04:33serta pemberian sanksi terhadap SPPG
04:35juga dilakukan oleh BGN.
04:38dan sampai jumpa di video selanjutnya.
04:38Terima kasih.
04:38Sampai jumpa di video selanjutnya.
04:38Terima kasih.
Komentar