- 2 jam yang lalu
- #menkeupurbaya
- #menkeu
- #ekonomi
JAKARTA, KOMPASTV - Menteri Keuangan Purbaya mengajukan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).
Usulan tersebut kemudian disetujui Komisi XI sebagai bagian dari pembahasan pendahuluan RAPBN 2027.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membacakan kesimpulan rapat yang menyatakan Komisi XI telah mendengar penjelasan mengenai rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027.
"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000," kata Misbakhun saat membacakan kesimpulan rapat.
Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan terhadap usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027.
"Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas persetujuan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027 sebesar Rp49,8 triliun," ujar Purbaya.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Aqshal
#menkeupurbaya #menkeu #ekonomi
Baca Juga Temui Wapres Gibran, Mahasiswa Beri Tenggat 5 Hari untuk Perbaikan Ekonomi | BERUT di https://www.kompas.tv/nasional/675036/temui-wapres-gibran-mahasiswa-beri-tenggat-5-hari-untuk-perbaikan-ekonomi-berut
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/675047/menkeu-purbaya-ajukan-pagu-indikatif-kemenkeu-2027-rp49-8-triliun-ke-dpr
Usulan tersebut kemudian disetujui Komisi XI sebagai bagian dari pembahasan pendahuluan RAPBN 2027.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membacakan kesimpulan rapat yang menyatakan Komisi XI telah mendengar penjelasan mengenai rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027.
"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000," kata Misbakhun saat membacakan kesimpulan rapat.
Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan terhadap usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027.
"Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas persetujuan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027 sebesar Rp49,8 triliun," ujar Purbaya.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Aqshal
#menkeupurbaya #menkeu #ekonomi
Baca Juga Temui Wapres Gibran, Mahasiswa Beri Tenggat 5 Hari untuk Perbaikan Ekonomi | BERUT di https://www.kompas.tv/nasional/675036/temui-wapres-gibran-mahasiswa-beri-tenggat-5-hari-untuk-perbaikan-ekonomi-berut
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/675047/menkeu-purbaya-ajukan-pagu-indikatif-kemenkeu-2027-rp49-8-triliun-ke-dpr
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00dan keuangan tahun anggaran 2027.
00:04Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai tadi pagi,
00:08Komisi 11 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Keuangan sebagai pengantar RKA dan RKP,
00:14kemudian dilanjutkan dengan semua unit Eselon 1,
00:19mulai dari pagi sampai tadi mahrif,
00:23kemudian kita sudah mendengarkan dan kita banyak pertanyaan juga,
00:29ada yang tidak bertanya juga,
00:31ada pertanyaan dan banyak yang tidak bertanya juga,
00:34karena ini masih pengantar dan masih di paku indikatif,
00:37mungkin kita perlu memberikan banyak informasi yang kita dapatkan,
00:45untuk kita dapatkan dan mungkin akan menjadi banyak hal yang nanti kita sampaikan
00:52di saat kita membahas di nota keuangan, di paku not minatif.
00:56Dan selanjutnya, kita langsung masuk kepada tahap rancangan kesimpulan malam hari ini,
01:10yaitu kita telah menyiapkan rancangan kesimpulan dan saya akan membacakan
01:16rancangan kesimpulan rapat kerja hari ini,
01:20yaitu rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
01:25masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026, hari Senin tanggal 15 Juli 2026.
01:33Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan menyapakati hal-hal sebagai berikut.
01:41Komisi 11 DPR RI telah mendengar penjelasan atas rencana kerja pemerintah
01:47dan rencana kerja dan paku indikatif anggaran Kementerian Keuangan tahun 2027.
01:54Komisi 11 DPR RI mencetujui paku indikatif Kementerian Keuangan
02:00dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027
02:05sebesar Rp. 49.801.124.984.000.
02:22Dengan rincian sebagai berikut, ada tiga kolom,
02:25nomor program dan pagu anggaran dalam satuan rupiah.
02:29Satu, kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi,
02:32Rp. 36.331.236.000.
02:39Dua, pengelolaan penerimaan negara,
02:42Rp. 1.620.713.539.000.
02:48Tiga, pengelolaan belanja negara,
02:51Rp. 14.124.503.000.
02:55Empat, pengelolaan perbendaraan kekayaan negara dan risiko,
02:59Rp. 194.684.035.000.
03:06Lima, dukungan manajemen,
03:08yaitu sebesar Rp. 47.935.271.671.000.
03:18Total Rp. 49.801.124.984.000.
03:28Berdasarkan fungsi,
03:30pagu anggaran kementerian tahun 2027 adalah sebagai berikut.
03:35Ada dua kolom,
03:38yaitu fungsi program dan pagu anggaran tahun 2027 dalam satuan rupiah.
03:430.15. Kementerian Keuangan,
03:46total Rp. 49.801.124.984.000.
03:560.1. Fungsi layanan umum,
03:58Rp. 45.519.962.468.000.
04:06Program kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi Rp. 36.331.236.000.
04:17Program pengelolaan penerimaan negara Rp. 1.618.694.992.000.
04:26Program pengelolaan belanja negara Rp. 14.124.503.000.
04:35Program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp. 194.684.035.000.
04:49Program dukungan manajemen Rp. 43.656.127.702.000.
04:590.4. Fungsi ekonomi Rp. 284.711.512.000.
05:07Program pengelolaan penerimaan negara Rp. 2.018.547.000.
05:14Program dukungan manajemen Rp. 282.692.965.000.
05:2310. Fungsi pendidikan Rp. 3.996.451.4000.
05:33Program dukungan manajemen sama yaitu Rp. 3.996.451.4000.
05:43Dengan masing-masing Eselon 1 dan Badan Layanan Umum atau BLU Kementerian Keuangan sebagai berikut.
05:50Ada tiga kolom nomor Eselon 1 dan BLU jumlah pagu anggaran tahun anggaran 2027 dalam satuan rupiah.
05:58Satu Sekretariat Jenderal dan BLU LPDB sebesar Rp. 31.832.410.186.000.
06:12Inspektorat Jenderal Rp. 32.642.867.000.
06:19Direktorat Jenderal Anggaran Rp. 33.105.975.000.
06:26Direktorat Jenderal Pajak Rp. 5.402.056.236.000.
06:35Direktorat Jenderal Beadan Jukai Rp. 2.810.447.978.000.
06:45Enam, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp. 36.140.447.000.
06:56Tujuh, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko dan BLU LDKPI Rp. 85.925.044.008.000.
07:11Direktorat Jenderal Perbendaraan dan BLU PIP, BLU BPDP dan BLU BPDLH Rp. 7.079.052.852.854.000.
07:27Sembilan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BLU Elman Rp. 724.278.717.000.
07:39Sepuluh, BPPWK dan BLU Politeknik Keuangan Negara STAN Rp. 329.530.193.000.
07:51Sebelas, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Rp. 36.865.379.000.
08:01Dua belas, Lembaga Nasional Single Window Rp. 119.467.495.000.
08:13Tiga belas, Direktorat Jenderal Stabilitas Pengembangan Sektor Keuangan Rp. 55.701.492.000.
08:27Empat belas, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan Rp. 1.222.700.121.000.
08:38Tiga, arah kebijakan dalam program dan kegiatan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.
08:46A. Direktorat Jenderal Pajak.
08:51DCP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
08:55Satu, menjalankan kebijakan umum perbajakan, kebijakan teknis pajak, dan strategi optimalisasi penerimaan pajak,
09:06sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan DCP pada tanggal 15 Juni 2026.
09:18B. Direktorat Jenderal Badan Cukai.
09:22DCP memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
09:26Satu, memperkuat fasilitas perdagangan, meningkatkan pengawasan, optimalisasi penerimaan, dan modernisasi layanan
09:43untuk mendukung pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat,
09:47sebagaimana tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Badan Cukai tanggal 15 Juni 2026.
09:57C. Direktorat Jenderal Badan Cukai.
10:00DCA memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
10:05Satu, meningkatkan belanja negara yang berkualitas melalui penguatan dan penajaman dalam penyusunan anggaran kementerian, lembaga,
10:17sebagaimana tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan DCA tanggal 15 Juni 2026.
10:27Dua, DCA dalam menyusun anggaran pendidikan dalam APBN setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara,
10:41termasuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 PUU Garis Hubung Romawi 22 Garis Mirim 2024
10:52Untuk Pendidikan Gratis Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
10:59D. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
11:05DCSF memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
11:10Satu, merumuskan strategi ekonomi dan fiskal untuk mendukung program direktif presiden dan agenda pembangunan nasional
11:19sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan DCSF tanggal 15 Juni 2026.
11:29Dua, memperkuat sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan fiskal dalam serangkaian siklus.
11:40Ini rangkaian, bukan serangkaian ya. Serangkaian apa rangkaian? Rangkaian ya, nggak pakai sel.
11:47Dalam rangkaian siklus APBN baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggung jawaban.
11:58E. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
12:06DCSPSK memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
12:131. Memperkuat akselerasi pengembangan kebijakan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas pendalaman literasi dan inklusivitas untuk mendukung agenda pembangunan nasional
12:29sebagaimana tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan DCSPSK tanggal 15 Juni 2026.
12:41F. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
12:50DCKN dan BU Elman memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
12:561. DCKN memperkuat tata kelola dan optimalisasi aset negara, pengelolaan kekayaan negara sebagai instrumen pendukung penerimaan negara
13:07sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan DCKN tanggal 15 Juni 2026.
13:19BLU Elman meningkatkan nilai aset dan mendukung percepatan pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.
13:28G. Sekretariat Jenderal dan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
13:35Sekretariat SETJEN dan BLU LPDB memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
13:441. SETJEN melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik
13:511. Penguatan integritas melalui sistem penggandalian intern integritas
13:572. Dan pelaksanaan tugas khusus atau special mission yang efektif
14:022. Sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan SETJEN tanggal 15 Juni 2026.
14:122. BLU LPDB dalam mengelola portfolio investasi dana abadi
14:19Dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehatian, keberlanjutan, memenuhi kebutuhan likuditas, mitigasi risiko, dan mendapatkan imbal hasil yang optimal.
14:343. Direkturat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Layanan Umum, Pusat Investasi Pemerintah, BLU PIP, Badan Pengelola Dana Perkubunan, BLU BPDH, dan
14:49Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, BPDLH.
14:534. DCPP, DCPB, dan BLU PIP, BLU LPDP, BLU BPDLH memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
15:061. DCPB meningkatkan pengelolaan perbendaharaan yang optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
15:20serta mendukung pencapaian program kerja prioritas nasional.
15:252. PKPN, sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan DCPB tanggal 15 Juni 2026.
15:39BLU BPDP melaksanakan penyaluran dana perkebunan yang tepat guna untuk mendukung program strategis,
15:50sehingga sektor perkebunan berkembang secara berkelanjutan.
15:563. BLU PIP, memperkuat kemudahan aksesibilitas modal bagi UMKM yang ditunjukkan melalui suku bunga yang optimal dan rendah.
16:134. BLU BPDLH meningkatkan akses terhadap pendanaan yang berkelanjutan melalui penguatan tata kelola yang adaptif
16:27yang ditunjukkan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ekosistem dan kualitas lingkungan,
16:36dan peningkatan penghidupan berkelanjutan masyarakat.
16:39I. Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional.
16:52DCPPR dan BLU LDKPI memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
17:01DCPPR melaksanakan pengelolaan pembiayaan yang prudent, kreatif, inklusif, serta pengelolaan risiko yang terkendali,
17:13guna memastikan keberlanjutan fiskal sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat
17:20D. Dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan DCPPR tanggal 15 Juni 2026
17:28D. BLU LDKPI melaksanakan pemberian hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing
17:37yang mendukung peran Indonesia di dunia internasional berlandaskan prinsip resi alpuk.
17:47C. Direkturat Jenderal Perimbangan Kekuangan
17:52DCPK memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
17:571. Memperkuat dukungan kebijakan transfer ke daerah dan sinergi fiskal pusat daerah diarahkan
18:07untuk meningkatkan pembangunan pemenuhan layanan dasar masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di daerah
18:17sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan DCPK tanggal 15 Juni 2026.
18:27K. Inspektorat Jenderal
18:30Ijen memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
18:361. Mengawal pengelolaan keuangan negara yang ditunjukkan melalui peningkatan integritas dan proses bisnis pengelolaan keuangan negara
18:48berdasarkan prinsip good governance, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan penguatan sistem pengendalian intern yang terintegrasi
18:58sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Ijen tanggal 15 Juni 2026.
19:096. L. Badan teknologi, informasi, dan intelijen keuangan
19:16hati memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
19:221. Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara yang ditunjukkan melalui transformasi kementerian keuangan yang berkesenambungan dan berdampak.
19:363. Ketersediaan data layanan teknologi, informasi, dan intelijen keuangan yang berkualitas, mudah, dan andal
19:45sebagaimana tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan BATI tanggal 15 Juni 2026.
19:57M. Lembaga Nasional Single Window
20:012. LNSW memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
20:071. Pengembangan, pemutakhiran, dan peningkatan layanan SINSW, serta peningkatan efisiensi layanan ekspor, impor, dan logistik, eksimlog, di LNSW
20:25sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan LNSW tanggal 15 Juni 2026.
20:39Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Badan Layanan Umum PKN STAN
20:46BPPK dan PLU PKN STAN memperkuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
20:521. Penguatan pembelajaran bidang keuangan negara yang didukung dengan manajemen pengetahuan,
21:01sertifikasi profesi, dan optimalisasi penelitian, kajian, dan dismenasi,
21:09serta pembinaan jabatan funksional keuangan negara
21:12sebagaimana yang tertulis dalam dokumen rapat dengan pendapat Komisi 11 DPR RI dengan BPPK tanggal 15 Juni 2026.
21:232. BLU PKN STAN memperluas jalur penerimaan mahasiswa, khususnya afirmasi kewilayan yang berasal dari masyarakat,
21:34tidak mampu mengintegrasikan pendidikan akademik dan pendidikan karakter
21:40dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia pengelolaan keuangan negara yang agile dan berkualitas.
21:48Agile.
21:504. Kementerian Keuangan dalam menjalankan rencana kerja dan anggaran
22:015. Kementerian Keuangan dalam menjalankan rencana kerja dan anggaran dalam APBN tahun 2027 disertai dengan indikator yang terukur.
22:236. Kementerian Keuangan menyampaikan data-data kepada Komisi 11 DPR RI pada pembahasan nota keuangan tahun 2027 sebagai berikut.
22:376. A. Klaster Penghasilan Masyarakat, DJP
22:427. B. Fungsi Cukai, Bia Masuk, Bia Keluar dalam membatasi konsumsi dan pengendalian komunitas masuk-keluar, DJPC dan DJSEF.
22:577. Data kategori aset negara berdasarkan cabang-cabang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air, dan kekayaan alam
23:08yang terkandung di dalamnya, DJKN.
23:117. D. Perbandingan anggaran tahun 2025-2026 berserta perubahan alokasi untuk setiap unit eselon 1, masing-masing unit eselon 1.
23:27Ini rancangan kesimpulan kita, saya tawarkan kepada seluruh anggota dan pimpinan.
23:38Yang C, pimpinan.
23:40C yang mana ini? Banyak urus C di sini, Pak.
23:43Nah, nah, hargaran. Ya.
23:45Yang C nomor 1, meningkatkan belanja negara yang berkualitas melalui penguatan dan penajaman.
23:52Seharusnya meningkatkan kualitas belanja negara, bukan belanja negara yang ditingkatkan.
23:58Ini meningkatkan kualitas belanja negara melalui penguatan dan penajaman.
24:07Kemudian yang kedua, mengenai STAN di bawah.
24:14Paling belakang, N.
24:17STAN. Ya, STAN.
24:21Nah, itu kalimat terakhirnya di STAN, itu adalah terwujudnya sumber daya manusia, pengelolaan keuangan negara yang agile dan berintegritas.
24:35Itu logonya STAN tadi, bukan berkualitas.
24:39Saya kaget dengan agile ini yang dipakai. Kenapa pakai agile?
24:44Mereka pakai itu.
24:45Slogannya mereka?
24:48Pakai agile?
24:48Agile dan berkualitas.
24:54Pakai agile, Ibu.
25:09Pak Ketua, Pak Ketua.
25:13Pertanyaannya, Kementerian Keuangannya sudah agile belum?
25:19Dan Kementerian Keuangan ini kan terlalu silo, jadi bagaimana mau agile?
25:25Izin, Bapak, di kami tidak menggunakan agile, tapi kompeten dan berintegritas.
25:38Izin, Pimpinan.
25:39Tadi di presentasi mengatakan agile dan berintegritas.
25:44Mungkin bisa diulang presentasinya.
25:48Kata Pak Ekel.
25:49Betul, Pak. Kata tadi Pak Ekel bilang bisnis saya, Pak Agile ini.
25:54Agile, ya.
26:07Kompeten.
26:09Kompeten.
26:11Berintegritas.
26:12Sudah kompeten dan berintegritas.
26:14Terus ada yang lagi, Pak Haris?
26:16Cukup.
26:18Pak Bertu?
26:19Cukup.
26:22Pak Erick?
26:23Pak Profesor?
26:24Cukup, ya.
26:27Pak Fauzi?
26:29Cukup, ya.
26:30Cukup.
26:34Kami sudah menerima dari pimpinan dan anggota, saya kembalikan kepada pemerintah.
26:40Tadi ada pertanyaan dari Pak Tommy itu, Pak.
26:44Pak Tommy tadi kan tanya, ya.
26:49Terima kasih, Pak Ketua.
26:51Untuk lancangan kesimpulan, kami setuju dengan dipaparkan perusahaan.
26:55Ya.
26:55Termasuk koreksinya.
26:57Untuk pertanyaan.
26:59Pak Tommy.
27:00Pak Tommy.
27:02Apakah Kementerian Keuangan sudah agile?
27:06Mungkin kalau Anda tanja dua tahun lalu, tidak.
27:09Kalau sekarang saya pikir sudah agile.
27:12Walaupun ada silo-silo, kita kurangi silo semaksimal mungkin.
27:16Jadi, sudah tidak seperti dulu lagi.
27:20Terima kasih, Pak.
27:24Kata Pak Fauzi kembali ke jalanan.
27:26Kembali ke jalanan benar, Pak.
27:29Terima, Pak, ya.
27:31Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin bahwa
27:34kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPRD dengan Kementerian Keuangan
27:38mengenai RKA dan RKP telah disetujui.
27:44Sebelum...
27:48Sebelum saya mengakhiri, saya persilahkan kepada Menteri Keuangan
27:51untuk menyampaikan kalimat penutup.
27:53Terima kasih, Pak Ketua.
27:56Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
27:59Salam sejahtera bagi kita semua.
28:01Shalom.
28:02Om swastiastu.
28:03Namu berdaya.
28:04Salam kewajikan.
28:05Yang terhormat pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 DPR RI.
28:12Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya
28:16atas pelaksanaan rapat kerja dan rapat dengan pendapat
28:19bersama Komisi 11 DPR RI
28:22yang berlangsung hari ini,
28:24Senin 15 Juni 2026
28:27secara konstruktif dan produktif.
28:30Kami memandang masukan serta rekomendasi
28:33yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI
28:37merupakan bagian yang sangat penting
28:40dalam upaya bersama untuk meningkatkan
28:42kualitas rencana kerja Kementerian Keuangan ke depan,
28:46termasuk menghilangkan silo-silo Pak Tommy.
28:50Seluruh hasil pembahasan dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat
28:53termasuk berbagai pertanyaan serta pendalaman
28:56dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI
28:59telah kami catat
29:00dan sebagai bentuk tindak lanjut
29:03kami akan menyampaikan jawaban dan penjelasan
29:06secara tertulis
29:07sesuai dengan ketentuan serta batas waktu yang telah ditetapkan.
29:12Sebagai penutup,
29:13kami mengucapkan terima kasih atas persetujuan pimpinan
29:16dan anggota Komisi 11 DPR RI
29:19atas usulan panggung indikatif Kementerian Keuangan
29:22tahun 2027 sebesar Rp49,8 triliun.
29:29Alokasi yang akan tersebut diarahkan sebagai instrumen strategis
29:33untuk memastikan Kementerian Keuangan
29:35mampu menjalankan mandatnya secara optimal
29:38dalam menjaga stabilitas fiskal,
29:41memperkuat kualitas layanan publik,
29:43serta mendorong transformasi ekonomi
29:45yang inklusif dan berkelanjutan.
29:48Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat,
29:53demikian yang dapat kami sampaikan
29:55atas perhatian, dukungan,
29:58serta kerjasama yang terus terjalan dengan baik,
30:01kami mengucapkan terima kasih.
30:04Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
30:11Terima kasih kepada Menteri Keuangan
30:13dan seluruh jajaran yang mulai dari pagi kita ini rapat Pak,
30:18sampai malam ini.
30:19Mudah-mudahan ini semuanya memberikan manfaat
30:23bagi bangsa dan negara.
30:26Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrofil Alamin,
30:29maka rapat ini saya nyatakan selesai dan ditutup.
30:32Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
30:56Terima kasih.
Komentar