Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 6 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud menjadi sorotan publik.

Hal ini dipicu sejumlah kontroversi kebijakan yang menggunakan anggaran jumbo. Gelombang kritik pun berujung pada aksi unjuk rasa besar-besaran di Kalimantan Timur. Salah satunya pada 21 April 2026 dan 4-5 Mei 2026.

Ragam kontroversi muncul seperti pengadaan mobil dinas mewah senila Rp8,5 Miliar. Bahkan pengadaan mobil dinas ini sempat disinggung oleh Presiden Prabowo.

Pada awal april kontroversi kembali muncul, seperti anggaran renovasi rumah dinas gubernur mencapai Rp25 Miliar. Renovasi tersebut mencakup sejumlah fasilitas seperti akuarium air laut hingga kursi pijat.

Muncul juga sorotan lain terkait anggaran makan Pemprov yang mencapai Rp10 Miliar. Dalam hal ini Rudy menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah turun dari tahun ke tahun.

Tak hanya soal anggaran, muncul juga dugaan isu dinasti politik dalam pemerintahan. Hal ini memunculkan kekhawatiran dan kritik terkait indikasi praktik dinasti politik dalam pemerintahan.

Akumulasi kontroversi ini memicu aksi demonstrasi pada April dan Mei, mahasiswa dan buruh turun ke jalan beraksi di Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kalimantan Timur.

Didorong oleh gelombang aksi massa, tuntutan hak angket terhadap Gubernur Kaltim disetujui DPR. Sebanyak 6 dari 7 fraksi di DPRD Kaltim menyepakati penggunaan hak angket. Usulan ini resmi diteken oleh 21 anggota dewan dan akan dibahas dalam badan musyawarah DPRD Kaltim sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Video Editor: Novaltri Sarelpa
Voice Over: Tesalonika Ajeng
Produser: Theo Reza

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/667334/kronologi-kontroversi-kebijakan-gubernur-kaltim-rudy-mas-ud-berujung-hak-angket
Transkrip
00:08Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dibawa pimpinan Gubernur Rudi Mas'ud menjadi sorotan publik.
00:13Hal ini dipicu sejumlah kebijakan yang menggunakan anggaran jumbo dan dinilai kontroversial.
00:22Gelombang kritik pun berujung pada aksi unjuk rasa besar-besaran di Kalimantan Timur,
00:27salah satunya aksi 214 jilid 2 oleh mahasiswa dan buruk.
00:34Ragam kontroversi muncul seperti pada Februari 2026.
00:39Saat itu, Pemprov Kaltim disorot terkait pengadaan mobil dinas mewah senilai 8,5 miliar.
00:45Memakai Range Rover, Gubernur Kaltim mendapat kritik keras karena dianggap hedonis
00:49dan tidak mencerminkan empati di tengah kondisi masyarakat.
00:55Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia.
00:58Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia,
01:01tetapi juga adalah dari global.
01:05Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong.
01:11Jaga dong maruahnya Kaltim.
01:13Ini maruahnya Kaltim, maruahnya masyarakat Kalimantan Timur.
01:17Mobilnya ada di Jakarta.
01:18Terkait pemberitaan yang 8,5 M itu, Pak Gup yang di LTC itu?
01:22Sesuai dengan Permendagri, nomor 7 tahun 2006,
01:25bahwa pengadaran mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc.
01:29Untuk jenis jeep adalah 4.200 cc.
01:32Mobil yang kamu adakan hanya yang 3.000 cc.
01:34Persoalan harga, ada rupa, ada harga.
01:38Meski pada akhirnya, pemerintah Provinsi Kaltim mengatakan mengembalikan mobil dinas tersebut.
01:43Pengadaan mobil dinas 8,5 miliar ini juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo.
01:50Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya, ya tidak efisien.
01:56Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya.
01:59Ada kabupaten, eh apa kabupaten ya,
02:03pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa?
02:078 M.
02:08Provinsi ya, ada tuh provinsi.
02:09Kaltim.
02:10Kaltim.
02:12Saya Presiden di Indonesia, saya pakai mobil mau, buatan Indonesia.
02:18Iya kan?
02:21Harganya 700 juta itu.
02:23Mungkin karena ini Presiden ya, ada anti-pluru, mungkin harganya 1 M.
02:32Tapi tidak 8 M.
02:34Coba kita selidiki semua.
02:37Efisiensi, habis itu kunjungan kerja, kunjungan kerja.
02:42Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab.
02:47Iya kan?
02:48Bupati, kerja untuk rakyatmu.
02:52Gubernur, kerja untuk rakyatmu.
02:55Iya kan?
02:56Itu yang kita minta.
02:58Tak lama berselang, pada awal April 2026 kontroversi kembali muncul.
03:04Kali ini terkait anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai 25 miliar.
03:09Renovasi tersebut mencakup sejumlah fasilitas seperti akwarium air laut hingga kursi pijat.
03:18Muncul juga sorotan terkait anggaran makan pemprov yang mencapai 10 miliar.
03:23Meski begitu, Rudi mengatakan bahwa anggaran makan tersebut menurun setiap tahun.
03:28Puluhan tahun dia ada tempatnya.
03:30Tentu banyak hal yang harus dikenai dan semuanya dan sebagainya.
03:35Yang jelas semuanya prosesnya.
03:38Sesuai dengan SOP semuanya.
03:41Sesuai dengan operasional prosedur semuanya.
03:43Di situ dianggapkan, dibahas di TAPG, dibahas dengan teman-teman GPR,
03:48dan diistuduhkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
03:52Intinya semuanya transparan, argumentabel.
03:54Semuanya bisa dipertanggungjawabkan pasti.
03:58Sorotan berlanjut pada anggaran tim ahli gubernuri yang mencapai 10 miliar.
04:03Besaran anggaran ini dinilai tidak proporsional untuk kebutuhan tim ahli.
04:10Tak hanya soal anggaran, muncul pula isu dugaan dinasti politik dalam pemerintahan.
04:15Hal ini memunculkan kekhawatiran dan kritik terkait indikasi praktik dinasti politik dalam pemerintahan.
04:23Kebijakan gubernur juga menjadi sorotan.
04:25Pengambilan keputusan dinilai top-down,
04:28tanpa konsultasi dan partisipasi publik yang memadai,
04:31sehingga dianggap kurang partisipatif.
04:34Beberapa hari ini saya banyak merenung.
04:37Saya menyadari, ada hal-hal yang perlu saya perbaikin.
04:41Baik dalam bersikap, maupun dalam berkomunikasi.
04:46Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam,
04:50saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya
04:53atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi.
04:57Saya juga memahami, di tengah masyarakat,
05:00masih banyak kebutuhan dasar yang harus kita benahi.
05:04Oleh karena itu, ketika muncul informasi terkait
05:08renovasi rumah jabatan dengan nilai yang cukup besar,
05:12termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan,
05:15seperti kursi pijat dan akwarium air laut,
05:19wajar jika hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman
05:22dan pertanyaan di masyarakat.
05:24Perlu kami sampaikan secara jujur
05:27bahwa perencanaan paket renovasi rumah
05:3025 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat.
05:36Namun, saya menyadari,
05:39sebagai gubernur saat ini,
05:41tanggung jawab tetap ada pada saya.
05:44Saya juga harus meneliti lebih dalam
05:47memilah dan memastikan prioritasnya
05:50benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
05:54Karena itu,
05:56saya tidak mencari alasan.
05:58Ini adalah tanggung jawab saya.
06:00Sebagai bentuk komitmen,
06:02saya akan mengambil langkah
06:04yang pertama,
06:07saya akan menanggung secara pribadi
06:09item renovasi rumah dinas
06:10yang diluar fungsi kedinasan,
06:13termasuk kursi pijat dan akwarium air laut.
06:17Seluruh item dalam paket renovasi
06:19akan kami evaluasi
06:20dan audit ulang secara terbuka
06:23agar masyarakat dapat melihat
06:25dengan jelas dan ikut mengawasi.
06:28Kedepan,
06:29kami juga akan melakukan penyesuaian
06:31agar penggunaan anggaran
06:33fasilitas pimpinan lebih sederhana
06:35dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
06:39Kedua,
06:40sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik,
06:43mulai esok,
06:45saya juga akan meniadakan
06:46keterlibatan keluarga
06:47dalam peran struktural
06:48yang berhubungan langsung
06:51dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
06:53termasuk Wakil Ketua Tim
06:55Akhli Gubernur
06:56untuk percepatan pembangunan.
06:59Kami juga akan membuka
07:00ruang transparansi yang lebih luas
07:02agar setiap kebijakan bisa dipahami
07:05dan diawasi bersama
07:07masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat.
07:12Saya terima sebagai bentuk kepedulian
07:14dan cinta terhadap Kalimantan Timur.
07:18Terkait dengan pernyataan saya sebelumnya
07:20yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional
07:23dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat.
07:28Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya
07:31dan sedalam-dalamnya.
07:34Saya menegaskan bahwa
07:35tidak ada maksud sedikitpun
07:37untuk membawa atau membandingkan pihak manapun
07:40ke dalam konteks yang tidak semestinya.
07:44Kedepan,
07:45saya akan lebih berhati-hati
07:47dalam bertutur kata
07:48agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.
07:51Akumulasi berbagai kontroversi ini
07:54diduga memicu aksi demonstrasi
07:56pada 21 April 2026
07:58dan berlanjut dengan aksi lanjutan
08:00atau jilid 2 pada awal Mei 2026.
08:04Masa mahasiswa dan buruh turun ke jalan
08:06beraksi di depan kantor gubernur
08:08dan gedung DPRD Kalimantan Timur.
08:17Di 2.07 ini
08:19kami membawa
08:20sungguh tangguh kemarin
08:22yang kami cahaya sampai hari ini.
08:25DPRD kan sudah membahas
08:26bahwasannya akan
08:27pembahasan kami.
08:29Dan hari ini adalah lapat pembahasan akhirnya.
08:31Maka kami sepatutkan kemungkinan ke dalam
08:33untuk mengawal
08:34untuk kami sebelumnya
08:36dengan sekalian
08:37dengan spirit media
08:38dan juga ardiknas.
08:40Itinya,
08:40saya harap DPRD bisa menjalankan
08:42asa transparansi publik yang lain.
08:44Ya kan?
08:44Sekarang rakyat Kalimantan mendesak
08:46untuk bisa mengingat
08:47dan mendengar dalam langsung.
08:48kami ingin tahu siapa sih
08:50orang-orang yang gak berangkat.
08:51Siapa sih
08:52orang-orang yang berangkat.
08:54Itu kan intinya.
08:55Yang jelas kan
08:56DPRD
08:56menukung hidup gitu kan.
08:58Oh ya memang berpihak pada
08:59ini.
08:59Sampai sekarang
09:00yang gak berpihak.
09:01Apa yang perlu ditutupi-tupi?
09:03Ini dia yang lebih berpihak.
09:04Ini misalkan rakyat Kalimantan.
09:05Didorong oleh gelombang aksi massa,
09:08tuntutan hak angket terhadap
09:10Gubernur Kalimantan Timur
09:11Rudy disetujui DPRD.
09:13Sebanyak 6 dari 7 fraksi
09:15di DPRD Kalimantan Timur
09:16menyepakati penggunaan hak angket
09:18untuk menyelidiki kebijakan
09:20anggaran dan dugaan pelanggaran.
09:22Fraksi Partai Golkar
09:24menjadi satu-satunya fraksi
09:25yang menolak.
09:27Usulan hak angket ini
09:28resmi ditekan oleh
09:2921 anggota dewan
09:30dan akan dibahas
09:32di badan musyawarah
09:32DPRD Kalimantan Timur
09:34sebelum dibawa ke rapat paripurna.
09:37Pada saat kita menandatangan
09:40yang namanya
09:41usul inisiatif
09:43untuk hak angket
09:45ya itu yang kita pegang.
09:47Ada tanda tangan
09:49sekitar 21 orang
09:50ya harus dilanjutkan ke paripurna.
09:53Inisiaturnya siapa ini Bang?
09:55Inisiaturnya itu
09:56yang pasti 21 orang tanda tangan.
09:59Di luar Golkar ya Bang?
10:01Di luar Golkar.
10:01Golkar gak ada yang tanda tangan?
10:02Yang satunya kan tak ada yang isi nomor 1.
10:05Kemudian dengan para bupati wali kota
10:09kemudian juga dengan DPRD
10:11agar ada hubungan yang komunikasi yang baik
10:15hingga setiap masalah
10:17yang bisa diselesaikan keberan-baikan.
10:21Saya kira itu
10:21kemudian juga kalau untuk mengenai masalah
10:24anggaran juga
10:25tentu kita juga melakukannya.
10:28Seperti review sebelumnya.
10:31review oleh Komendan Negeri
10:33selalu menjadi APBD
10:34oleh Dirjen Keuangan Daerah Tenis
10:37atau usaha tenis sekarang ini.
10:40Jadi termasuk masalah
10:42efisiensi anggaran dan lain-lain
10:44itu menjadi operatif dari kita semua.
10:47Pak, terbaru ini lagi ramai
10:49terkait hak-hak angket
10:50dari DPRD, Kautin, Kepadahan?
10:53Kami monitor, kami monitor
10:54dinamika yang berkembang.
10:56Tapi kita tentu mengharapkan
10:58hubungan antara
11:00pemerintah yang
11:01daerah dengan
11:04DPRD-nya baik.
11:05Saya kira itu yang paling penting.
11:06Dari menurutnya ada
11:07abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad
11:10-abad-abad-abad-abad-abad-abad-abad.
11:22Menarik kenang
11:23dari tepung
11:24tapi benang yang tertarik
11:26persoalan diselesai
11:27tapi tepung yang gak berantakan.
11:29Itu prinsip utama saya.
11:30Udah mengarahkan tim, Pak.
11:31Dari kemendali, Pak.
11:34Menanyakan, ya.
11:35Menanyakan ataupun
11:39mempertanakan kepada
11:40kebijakan-kebijakan pemerintahan.
11:42Itu pasti juga
11:44untuk menyampaikan
11:45pendapat.
11:48Yang ini saya sampaikan bahwa
11:50di dalam demokrasi kita
11:52itu sangat berpengingat.
11:53Nanti ditanyakan
11:54dengan
11:55dari legislatif ke
11:57eksekutif.
11:58Jadi ada
11:58regulasinya.
12:00Ada aturannya.
12:01Nanti setelah itu
12:02memang Allah hak
12:03daripada teman-teman di DPR.
12:05Kami sih ya
12:06untuk melaporkan
12:07sesuai dengan
12:08aturan.
12:09Terus kita membuka data semuanya
12:11di dalam kita
12:12melaksanakan
12:13masyarakat APBD
12:14itu tidak bisa disatakan
12:16kalau DPR itu tidak setuju.
12:17Jadi itu bersama-sama ya.
12:20Terima kasih.
12:22Sampai jumpa di video selanjutnya.
12:23Terima kasih.
Komentar

Dianjurkan