Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, sempat menjadi sorotan karena anggaran pengadaan mobil dinasnya yang mencapai Rp8,5 miliar.

Setelah muncul gelombang protes, Rudy memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan pada APBD Perubahan 2025.

Untuk memantau situasi terkini unjuk rasa warga yang memprotes kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rizal Mustafa.

#kaltim #mobildinas #apbd

Baca Juga Disorot Publik, Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/664457/disorot-publik-gubernur-kaltim-kembalikan-mobil-dinas-rp8-5-miliar-sapa-malam



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/664461/full-kemewahan-gubernur-kaltim-disorot-pakar-bagaimana-kebijakan-efisiensi-pemerintah
Transkrip
00:00Kalimantan Timur menggelarunjuk rasa besar-besaran memprotes kebijakan Gubernur Rudi Mas'ud
00:04yang dinilai tidak menunjukkan efisiensi.
00:06Kita akan bahas bersama pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti,
00:10Trubus Rahadiyarensah.
00:11Selamat malam, Pak Trubus.
00:14Iya, selamat malam, Mas.
00:15Ini lagi-lagi ya, Gubernur, Pejabat Daerah,
00:19memamerkan kekayaan dengan anggaran negara.
00:22Ini kan dari APBD.
00:23Menurut Anda, kebijakan-kebijakan Gubernur seperti ini,
00:26apa yang bisa mencegahnya sepertinya?
00:28Karena Pemerintah Pusat sendiri kan sudah bilang efisiensi,
00:31tapi kok seperti tidak diindahkan?
00:33Iya, menurut saya yang harus mencegah ya publiknya sendiri,
00:38masyarakat yang ada di Kalimantan Timur melakukan tekanan-tekanan.
00:41Jadi demonstrasi ini sebagai bentuk keresahan yang sudah memuncak
00:46di mana kemudian saluran-saluran aspirasi demokrasi selama ini tidak didengar.
00:52Artinya selalu mereka berpegang teguh kepada bahwa apa yang dilakukan kebijakannya itu
00:56sudah sesuai prosedur, kemudian juga sah legalitasnya diakui dan sebagainya.
01:01Nah ini menurut saya juga hal yang menjadi mencederai masyarakat karena apa?
01:07Karena publik melihat bahwa tidak ada konsultasi publik,
01:10tidak ada duali publik yang ada adalah semua kebijakan dibuat secara top-down.
01:15Nah inilah menurut saya menjadi potret di mana kemudian
01:19ini serasa memang membawa durungan perubahan lah yang begitu kuat
01:25kepada para elit atau pejabat yang ada di daerah tersebut.
01:29Pak Trubus masih segar dalam ingatan kita unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan di Pati,
01:33saat mantan Bupati-Bupati ya, Sudewo itu pada saat itu juga dinilai sama.
01:39Ini punya sifat yang tangan besi begitu, tidak bisa diberikan masukan oleh publik,
01:43sehingga ada tindakan aksi unjuk rasa yang juga besar-besaran.
01:46Menurut Anda adakah kesamaan dengan gerakan di Pati Jawa Tengah
01:49yang terjadi di Kalimantan Tibur ini?
01:53Kalau dilihat akar persoalannya mirip sama mas,
01:56meskipun kalau di Pati kan akarnya pada kenaikan ini pajak kan pada daerah.
02:02Tapi kalau di Kalimantan Tibur ini lebih kepada persoalan infrastruktur ya sebenarnya
02:08yang awalnya itu dimana karena gubernur kemudian istilahnya pengadaan
02:13mobil mewah, kemudian istrinya juga istilahnya berbau, inilah gimmick lah atau flexing.
02:20Nah ini kemudian yang menyebabkan ada persoalan-persoalan di daerah Kalimantan Timur
02:26misalnya sekolah-sekolah, puskemas-puskesmas itu fasilitasnya sangat memprihatinkan.
02:31Kemudian jalan juga banyak yang rusak.
02:33Nah ini yang kemudian masyarakat merasa istilahnya tidak diperhatikan.
02:38Nah ini yang kemudian memunculkannya.
02:39Yang kedua memang gini mas, masyarakat di Kalimantan Timur ini kan saya lihat yang demo kan mahasiswa.
02:45Ada penyandang disabilitas.
02:47Berarti mereka sudah istilahnya melek huruf dalam arti cerdas lah gitu ya.
02:52Punya keserdasan sosial yang baik, punya kesadaran yang tinggi terhadap demokrasi
02:57dan mereka-mereka adalah interaktor yang terdidik.
02:59Karena itu menurut saya menjadi perhatian kita semua atau khususnya pemerintah daerah di setempat
03:05agar memperhatikan komunitas-komunitas dan anak-anak muda yang memang memiliki keterampilan,
03:12memiliki pengetahuan karena mereka kuliah, mereka sarjana dan mereka mungkin punya pendidikan lebih tinggi juga,
03:18aksesnya keluarga juga besar.
03:19Nah itu harus diperhatikan mas.
03:21Oke, Anda mengatakan Gubernur Kaltim tadi bermewah-mewahan dengan APBD,
03:25sementara banyak infrastruktur yang belum baik, masih jelek bahkan.
03:29Padahal di Kaltim sendiri, yang saya tahu ya, koreksi kalau saya salah,
03:32ini kaya akan sumber daya alam dan sedang menjadi sorotan nasional sebenarnya.
03:36Karena ada IKN juga di Kalimantan Timur.
03:38Nah, menurut Anda ini apakah mencerminkan kegagalan komunikasi kebijakan publik atau bagaimana?
03:43Iya, bisa saja.
03:44Memang itu kategorinya sebenarnya ada komunikasi kebijakan publik yang tidak tepat sasaran.
03:50Katakanlah seperti itu, sehingga terkesan bahwa ada persoalan satu sisi pembangunan IKN yang berjalan lancar gitu kan lah katakanlah.
03:58Tetapi di sisi lain, masyarakatnya merasa tertinggalan atau merasa termarginalisasi dengan pembangunan itu.
04:05Dan inilah kemudian yang muncul adalah mereka-mereka yang punya akses,
04:10istilahnya melakukan KKN, kemudian apa namanya, ya nepotisme lah secara keluarga,
04:16karena kebetulan kakak beradik dalam posisi puncak seperti itu.
04:19Itu kan pengambilan kebijakannya seolah-olah jadi bagaimana partisasi publiknya,
04:24bagaimana kemudian cara-cara menyelesaikan persoalan itu kecenderungannya memang dipaksakan gitu, mas.
04:30Itu yang kemudian memang kebijakannya terasa masyarakat tidak diajak.
04:37Eh diajak diajak juga, diajak ini juga, tidak merasa memiliki yang menjadi repot di situ, mas.
04:44Oke. Terakhir Pak Trubus, tadi laporan jurnalis kami di lapangan, Rizal Mustafa mengatakan,
04:50sampai malam hari bahkan ini pengunjuk rasa tidak ditemui oleh Gubernur Kaltim.
04:54Nah, bagaimana sebaiknya Gubernur Rudy Masud ini merespons protes hari ini secara kebijakan publik yang bijak,
04:58karena sampai akhir malam hari tadi, sampai akhir demo, tidak ada komunikasi yang dibangun oleh dirinya dengan para pengunjuk rasa.
05:06Ya, harusnya ini Pak Gubernur ini belajar dari kepala-kepala daerah lain,
05:11khususnya Pakti yang juga mengalami sama,
05:14sehingga harusnya ini segera menemui ada semacam dialog publik yang harus dilakukan,
05:19kenapa sih susahnya mengumpulkan ini, perwakilan mereka untuk diajak,
05:23ngomonglah gitu hal-hal apa, unek-unek apa yang ingin disampaikan,
05:26kemudian yang kedua, segeralah mengurangi perilaku-perilaku yang menurut publik itu,
05:33ya membawa luka, katakanlah mengecewakan, membawa kemarahan,
05:37itu dikurangi semua mas, dan hal-hal ini juga melakukan pembenahan birokrasinya,
05:41karena birokrasi Jepang Profnya itu juga memang itu penuh dengan korupsi itu,
05:46dan inilah yang menurut saya juga harus dibongkar dengan aparat penegak hukum,
05:50termasuk pemerintah pusatnya, jangan diem aja, jangan jadi penonton,
05:53itu juga mendorong kepada pemerintah daerah agar menunjukkan tanggung jawabnya,
05:59karena bagaimana itu dana publik mas, dana publik ini ya pacar rakyat,
06:02yang kemudian harus dipertanggung jawabkan, itu menurut saya pandangkan mas.
06:06Jangan sampai seperti Pati terulang kembali ya,
06:08dan seperti kita ketahui, Bupati Pati ini berujung di meja hukum gitu.
06:12Baik, terima kasih Pak Trubus Ruhardian Seah,
06:15yang telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam,
06:19pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti.
06:22Selamat malam Pak, sampai jumpa lagi, saya selalu.
06:24Selamat malam Mas.
06:25Saudara, dalam kurun waktu 13 hari terakhir,
06:28Polri menangkap 330 orang tersangka kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan gas LPG.
06:33Kami kembali sesuatu lagi dengan informasinya.
06:35Sampai jumpa lagi, saya selamat menikmati.
Komentar

Dianjurkan